Presiden Jokowi: 161 Proyek Strategi Nasional Rampung, Serap 11 Juta Tenaga Kerja

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dalam satu windu terakhir pemerintah mampu menyelesaikan 161 proyek strategis nasional (PSN) dengan serapan mencapai 11 juta tenaga kerja.

“Dalam delapan tahun terakhir, proyek strategis nasional yang besar-besar telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang,” ujar Presiden Jokowi pada Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/08/2023).

Selain itu, kehadiran infrastruktur PSN juga telah membantu mendongkrak daya saing Indonesia di level internasional. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Index dari peringkat 44 ke peringkat 34 pada tahun 2022.

“Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di tahun 2022 sebelumnya ranking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34. Kenaikan 10 (peringkat) itu kenaikan tertinggi di dunia dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang bisa banyak kita selesaikan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong agar PSN lain yang belum selesai bisa segera dirampungkan paling lambat pada semester I/2024. Presiden Jokowi meminta agar jajarannya mengecek secara detail dan mengawasi pembangunannya agar proyek-proyek tersebut tidak berhenti atau bahkan mangkrak.

“Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak, cek betul, teliti betul, akar masalahnya apa kalau ada masalah, beri tenggat waktu, targetnya juga harus jelas kapan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan agar jajarannya bisa mencari solusi-solusi inovatif dalam menyelesaikan persoalan di lapangan terkait pembangunan PSN. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajarannya tidak menggunakan pendekatan represif kepada masyarakat karena sejatinya PSN bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi itu senang, itu yang saya inginkan. Bukan ganti rugi tapi ganti untung karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat,” tegasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid.***/mel

Pembebasan Lahan Bendungan Bagong Harus Cepat dan Tepat

JAYAKARTA NEWS—– Proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bagong yang terletak di Kabupaten Trenggalek terus dikebut. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak pun meminta agar pembangunan bendungan yang terkendala akibat pembebasan lahan warga tersebut dapat segera diselesaikan dengan cepat dan tepat.

“Kami mengakselerasi proses-proses yang ada, sehingga muncul langkah-langkah konkret yang sama-sama bisa kita tempuh”, kata Wagub Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Bendungan Bagong, KabupatenTrenggalek di salah satu hotel di Surabaya, Kamis, (25/3/2021).

Agar jadwal pembangunan Bendungan Bagong dapat segera dikerjakan dan diselesaikan sesuai perencanaan, Wagub Emil meminta agar Pemda Trenggalek bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk segera melakukan percepatan pembebasan lahan. “Total ada 1.500 bidang dan sudah ada 1.124 bidang yang diukur”, katanya.

Dari 1.124 bidang yang telah diukur, lanjut Emil, 57 bidang menunggu salinan putusan, 140 bidang sudah dilakukan apprasial, serta 296 bidang sudah disepakati daftar normatifnya bersama masyarakat.

Selain itu, 83 bidang berupa daftar nominatif sudah diumumkan, 548 bidang masih berupa peta bidang serta 376 bidang belum diurus. “Khusus 376 bidang lahan yang belum diurus, Pemkab Trenggalek bersama BPN menargetkan April 2021 sudah selesai,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Emil menyampaikan, lambatnya pembebasan lahan juga dipengaruhi nilai tawar harga tanah dari tim apprasial kepada warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong. ‘Ini yang akan kita bahas secara persis. Apa tindak lanjunya termasuk progres konstruksi harus bisa berjalan dengan cepat,” pintanya.

Lebih lanjut, Emil menambahkan, pekerjaan rumah lain yang harus dikerjakan Pemkab Trenggalek yakni relokasi atau menyiapkan pemukiman baru bagi warga terdampak pembangunan. ‘Dari hasil rapat disampaikan ada 38 rumah yang bakal direlokasi pada bulan Juni. Selanjutnya, pada Agustus ada 107 rumah yang direlokasi,’ ungkap Emil.

Meski rencana relokasi sudah dijadwalkan, Emil meminta agar relokasi bagi 150 KK terdampak pembangunan Bendungan Bagong, benar-benar dipikirkan secara matang oleh Pemkab Trenggalek.

Itu diharapkan agar pembangunan Bendungan Bagong berjalan sesuai rencana.
Pemda Trenggalek masih mencari lahan yang pas bagi warga yang terkena dampak relokasi pembangunan Bendungan Bagong.

Relokasi yang akan dilakukan juga sudah dilakukan pendataan. Mulai data pemilik rumah serta data pemilik tanah sudah ada.

Adapun tujuan dan manfaat pembangunan Bendungan Bagong di antaranya untuk pengendalian banjir, penyediaan air irigasi, penyediaan air baku untuk tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bendungan, Trenggalek dan Pogalan serta destinasi pariwisata.(poedji)