Tag: Provinsi Bali

Cegah Balapan Liar, Polsek Kuta Selatan Gelar Operasi Subuh

JAYAKARTA NEWS – Polsek Kuta Selatan, Bali bersama dengan Denpasar 11 dan Rainmas Polresta Denpasar menggelar patroli subuh pada Kamis (27/6) dini hari. Hal ini dilakukan guna mencegah aksi balapan liar, sehubungan beredarnya selebaran gelap tentang ajakan untuk “trek-trekan” alias balapan liar.

Kegiatan patroli ini dipimpin langsung Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Ngurah Yudistira, SH, MH. Patroli diawali dengan apel di depan Mako Polsek Kuta Selatan, kemudian dilanjutkan dengan menyusuri Jalan By Pass Ngurah Rai dan melakukan stasioner di Jembatan Panjang Jimbaran.

Hasil dari patroli subuh kali ini, 5 pelanggar yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar ditindak petugas.

Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Ngurah Yudistira, SH, MH., mengatakan, patroli subuh ini rutin dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kuta Selatan, terutama pada dini hari saat aktivitas masyarakat sedang berkurang.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi balapan liar karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. “Mari kita bersama-sama menjaga Kamtibmas agar wilayah Kuta Selatan tetap aman dan kondusif,” ujar I Gusti Ngurah Yudistira. (Cmg)

PU Bali akan Tuntaskan Patok Terbengkalai

DENPASAR, JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Provinsi Bali pada 2024 mendatang akan menuntaskan pengerjaan ratusan patok hekto dan kilometer untuk ruas jalan Provinsi Bali, yang selama ini terbengkalai di belakang Kantor UPTD PAM Dinas PUPR Bali.

Kondisi patok yang terbengkalai itu selama ini sempat ditumbuhi semak belukar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRKim Provinsi Bali, Dewa Ayu Puspa Dewi, menjelaskan, pihaknya selama ini sudah berusaha melakukan beberapa pergantian patok yang rusak maupun hilang namun tidak semua. 

“Sudah tapi tidak semua. Kami targetkan 2024 semua patok yang ada sudah habis terpasang,” kata Puspadewi di Denpasar, Selasa (22/8/2023).

Dari total panjang jalan 805,35 km yang berstatus provinsi memang belum semua tertangani atau maksimal untuk pemasangan patoknya. Hal itu disebabkan karena tidak adanya anggaran. 

“Kami di sini terbentur anggaran. Tentunya tahun 2024 teman di supervisi bisa buatkan anggaran pemasangan patok,” terangnya.

Sehubungan dengan patok yang masih banyak di belakang UPTD PAM, pihaknya telah mengarahkan tim supervisi untuk melaksanakan pengecekan terhadap jalan provinsi yang patoknya rusak dan hilang.

“Tim sambil bekerja juga melakukan pengecekan. Kalau kawasannya tidak jauh atau masih Sarbagita langsung ganti,” ucapnya. (CMG)