Amarah Suci Prabu

Oleh: Dr. Maruly H. Utama

MEDIO Maret 1997, dalam sebuah ruangan pengap tanpa kipas angin apalagi AC dilingkungan rumah susun Bidaracina.  Andi Arief bertanya padaku, “Lo siap ditangkap gak? Kalo siap lo yang pimpin KNPD (Koalisi Nasional Untuk Perjuangan Demokrasi-red).” 

Tidak kujawab pertanyaan ini, tapi aku segera mengenakan baju. “Mau kemana tanyanya, gua mau nelpon ibu agar keluarga di kampung tidak kaget jika mendengar gua ditangkap.”

Ketika berjalan menuju pintu,  Andi sendiri yang mencegah untuk keluar sambil berkata, “Urungkan saja karena KNPD adalah satu-satunya organ legal kita, jika lo tertangkap kita akan kerepotan.”

Andi Arief membatalkan keinginannya karena baru bulan kemarin PRD Bandung diobrak abrik Bakorstanasda. Beberapa kawan ditangkap dan disiksa selama 2  minggu lalu dikenakan wajib lapor selama 3 bulan.

Penyiksaan yang dialami kawan-kawan Bandung ini berbeda dengan penyiksaan kawan-kawan PRD dari kota lain. Setiap malam mereka diajak ke diskotik  untuk diberi minuman keras dan narkoba, jika sudah mabuk mereka dibawa keliling kota  sambil diinterogasi di bawah todongan pistol. Menjelang pagi hari dimasukan sel hingga sore, malamnya diajak mabuk lagi.  “Gua sampai sakit liver dan diopname  sebulan di RS,” kata seorang kawan penyintas yang sekarang jadi GM di sebuah groceries supermarket.

Dari ruang  kecil rusun Bidaracina di kawasan Cawang PRD BT (bawah tanah) menyusun agenda untuk membentuk tim pengacara guna membebaskan Budiman dkk, menggalang kampanye internasional dan membentuk kembali organ perjuangan legal sebagai strategi atas untuk menyatukan kelompok oposisi.

Kepemimpinan PRD dalam penjara tetap dipegang Budiman Sudjatmiko dkk sementara dari luar penjara PRD BT membentuk kepemimpinan kolektif KPP PRD yang dipimpin oleh Mirah Mahardika sebagai nama kolektif.

Komunikasi dengan Budiman dkk melalui surat yang dibawa oleh Ester Indahyani Yusuf, Lawyer yang cerdas, cantik, berani dan baik hati. Selain membela Budiman di pengadilan, Ester juga banyak membantu gerakan. Dia pernah memberikan cincin yang dikenakannya untuk dijual agar teman-teman dari Bandung bisa pulang setelah aksi di PN Jaksel dengan tuntutan bebaskan Budiman dkk.

Akhir 1998, LIPI menerbitkan buku dengan judul Gerakan Mahasiswa 96-98. Hasil penelitian Muridan, Irine Gayatri dkk. Penelitian dilakukan di banyak kota. Dari Medan, Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Makasar, Palu, dan Menado. Hasil penelitian itu mengejutkan banyak orang  karena semua gerakan dengan berbagai macam nama komite aksi  ternyata di bawah komando PRD yang pada masa itu dipimpin Budiman dkk dari dalam penjara.

Mudah-mudahan informasi  ini bisa menambah pengetahuan Prof. Hermawan “Kikiek” Sulistyo agar tidak serampangan dalam menarik kesimpulan tentang tokoh gerakan 98. Ingat Prof, intelektual itu boleh salah tapi tidak boleh bohong!  Walaupun jika salah terlihat bego, jika bohong ketahuan busuknya.

Tahun 96 – 98 adalah tahun yang penuh gejolak,  dalam bahasa PRD situasi yang revolusioner. Pada tahun-tahun yang penuh gejolak ini, Hasto dan Ganjar  masih rajin nongkrong di Kebagusan yang kesehariannya bertugas menyuguhkan kopi bagi kader PDI dari daerah yang ingin bertemu Megawati.  Sementara Dedi Sitorus masih berjualan mercon dan kembang api di Pasar Simalungun.

Peristiwa Tanah Tinggi

Banyak penelitian dan tulisan tentang bom Tanah Tinggi (TT). Tapi karena penulisnya bukan oleh pelaku sejarah maka yang ditulis hanya yang tampak saja sehingga peristiwa yang tidak tampak dan justeru penting  tidak ditulis. Seperti wawancara yang diulas oleh Tirto.id pada tahun 2022.

Perlu diketahui TT itu bukan sekonyong-konyong akan melakukan pengeboman.

Adanya peristiwa itu melalui serangkaian proses dialektika antara  teori dan praktek  yang progresif  revolusioner.

Menjelang  Pemilu 1997, PRD BT melakukan intervensi politik melalui Mega Bintang Rakyat, dengan graffity action – aksi corat coret tembok menggunakan cat semprot dengan tulisan “Gulingkan Soeharto dengan Pemberontakan Rakyat!” “Cabut 5 Paket UU Politik” dan “Cabut Dwi Fungsi ABRI”.

Pada masa ini aksi massa mulai menggunakan Molotov untuk dilempar pada simbol-simbol pemerintahan Orde Baru dan aparatusnya.

Ketiga kombinasi aksi di atas belum maksimal untuk meradikalisir gerakan. PRD BT mampu melakukan mobilisasi massa melalui organ legalnya. Tetapi aparat selalu dapat melokalisir, memecah bahkan memukul aksi massa. Butuh efek kejut yang besar dalam aksi yang mampu memprovokasi rakyat untuk melakukan pemberontakan.

Menjelang malam 18 Januari 1998, Damn! bom meledak di rusun Tanah Tinggi. Ledakan ini dianggap ancaman paling serius oleh militer untuk menggagalkan SU MPR pada Maret 1998. Padahal  ledakan bom ini adalah kecelakaan yang tidak disengaja.

Hal ini  menjadi dalih untuk melakukan operasi bagi Tim Mawar, satgas dalam Group IV Kopassus yang menggelar operasi penculikan aktivis.

Tanah Tinggi merupakan babak baru dari teror penculikan yang mengerikan. Banyak teman dilokasi yang terluka karena ledakan tapi semua bisa meloloskan diri dan tidak ada yang hilang diculik. Hanya Suyat yang hilang. Bom TT tanggal 18 Januari dan Suyat hilang tanggal 13 Feb. Suyat adalah kader PRD yang hilang pertama kali sebelum yang lainnya diculik. Rasanya mustahil Tim Mawar bisa menangkap Suyat dengan cepat jika tidak ada yang membocorkan informasi.

Selain terlibat TT, Suyat merupakan Ketua Departemen Organisasi KNPD, organ legal PRD.

Satu-satunya orang yang tertangkap di lokasi ledakan hanya Jabo, kader PRD yang kualitasnya di atas rata-rata. Karenanya tidak mungkin informasi keberadaan Suyat di Solo Jabo yang membocorkan mengingat kawan-kawan lain yang terluka karena bom tidak ada yang hilang.

Selain itu yang menangkap Jabo adalah polisi, sementara yang menculik Suyat masih misterius karena menurut pengakuan Prabowo pada Budiman, semua orang yang diculik Tim Mawar sudah dikembalikan.

Hilangnya Suyat, Bimpet, Herman dan Thukul adalah luka bagi gerakan. Selalu ada obat dari setiap luka. Jika upaya menemukan orang hilang dianggap tidak penting bagi siapapun yang menjadi Presiden maka harus ada solusi alternatif untuk menemukan jalan keluar. Budiman sedang melakukan upaya itu.

Boleh tidak percaya dengan apa yang dilakukan Budiman, tetapi apakah kita harus percaya jika Suyat dkk yang hilang pasti mendukung orang-orang yang tidak percaya pada Budiman? Jangan–jangan mereka yang hilang justru membenarkan langkah Budiman sebagaimana korban penculikan tidak ada yang mengecam Budiman.

Bahkan PRD sebagai organ resmi orang hilang pun tidak.

Meski terkadang waktu berjalan sangat lama, namun ia tak pernah berhenti. Ia adalah mesin yang menyimpan sejarah. Waktu tak memiliki bentuk, tak ada aroma, tak bisa dirasa. Ia hanyalah konsep yang dipercaya untuk memulai kehidupan. Waktu cenderung dilupakan bagi yang sedang bersuka, tapi disalahkan pada mereka yang kalah. Benar atau salah langkah Budiman akan dijawab oleh waktu.

*Penulis, Dr. Maruly H. Utama DPP Prabu –  Dewan Pimpinan Pusat Prabowo Budiman Bersatu

Aktivis Forkot: Prabowo-Budiman Perlu Kunjungi Para Keluarga Korban HAM

JAYAKARTA NEWS— Langkah awal yang terpenting untuk memulai pembangunan persatuan nasional yang digagas Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto adalah kedua pihak perlu segera mulai mengunjungi keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM.

Sudah satu minggu berpolemik soal Budiman dan Prabowo, saatnya ada gerakan maju menindaklanjutinya langkah politik kedua figur politik tersebut. Hal ini ditegaskan oleh pendiri Keluarga Mahasiswa UKI yang berafiliasi pada Forkot (Forum Kota), Mangapul Silalahi, SH kepada pers di Jakarta, Kamis (27/7)

“Jangan cengeng! Ketimbang berpolemik pro kontra atas gagasan persatuan nasional, lebih baik para aktivis 98 segera bentuk komite Rekonsialsi Nasional dan mengatur agenda keliling Budiman dan Prabowo mengunjungi keluarga-keluarga korban,” ujarnya.

Selama ini menurutnya, negara dan pemerintahan Jokowi sudah dengan susah payah bisa mengakui 12 kasus pelanggaran HAM dimasa Orde Baru.

“Memang belum memuaskan, tapi di bawah kepemimpin pemerintahan Jokowi, arah menuju rekonsiliasi sudah jelas. Untuk itu para kompatriot yang pernah berjuang bersama-sama tidak boleh hanya nonton, tapi harus segera bangkit bersama demi persatuan nasional, menjalankan proses rekonsiliasi yang sudah di pelopori Budiman Sujatmiko.

Demi persatuan nasional, menurutnya Komite Rekonsiliasi ini akan sangat membantu dan memberi kontribusi arah perjuangan rakyat bersama.

“Ini kerja berat tapi harus dimulai. Jangan sampai kita ribut bertengkar soal mempertentangkan pelanggaran HAM dengan keharusan untuk membangun persatuan nasional,” ujarnya.

Tentu menurutnya pekerjaan besar dari rekonsilasi dan pembangunan persatuan akan berjalan seiring, simultan dan bertahap-tahap.

“Selain Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto, saya juga siap mewakafkan diri untuk perjuangan ini. Saya berharap semakin banyak yang mewakafkan diri akan semakin kuat perjuangan ini,” tegasnya.

Pelanggaran HAM 27 Juli 1996

Mangapul Silalahi juga mengingatkan bahwa salah satu pelanggaran HAM berat terbesar yang luput dari daftar pengakuan Presiden Jokowi adalah pelanggaran HAM 27 Juli 1996.

“Padahal 27 Juli adalah awal keruntuhan Soeharto dan Orde Barunya. Tentu saja ini bukan hanya tugas Budiman dan Prabowo. Tapi juga tugas besar PDIP dan PRD tapi tugas kita semua, demi menuju persatuan nasional,” ujarnya.

Dalam hal ini menurutnya Budiman Sujatmiko bisa mengajak PDIP dan PRD untuk duduk bersama dalam Komite Rekonsiliasi.

“Budiman dan Prabowo, bisa menemui Megawati Ketua Umum PDIP untuk menindak lanjuti kasus 27 Juli 1996, dan memasukkannya dalam tambahan pengakuan negara ke Presiden Jokowi,” tegasnya.

Lompatan Besar

Mangapul Silalahi mengingatkan bahwa silahturahmi Budiman Sujatmiko dengan Prabowo Subianto untuk membangun persatuan nasional merupakan lompatan politik besar untuk memenuhi  kebutuhan rakyat, bangsa dan negara dalam menghadapi perubahan geopolitik internasional saat ini.

Oleh karenanya langkah besar ini harus didukung oleh seluruh kekuatan masyarakat  menjadi satu gerakan besar diatas semua kepentingan. Hal ini juga sejalan dengan politik Presiden Joko Widodo untuk menuju masyarakat adil makmur dan kuat.

Mangapul Silalahi  adalah pendiri Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (KM-UKI), di Jakarta ini menyerukan agar semua kompatriot yang pernah berjuang bersama kembali kebarisan terdepan membangun persatuan nasional agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa dan negara yang kuat menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam.

“Kalau ada yang tidak setuju dengan persatuan yang disampaikan Budiman dan Prabowo, apalagi menghalangi, maka dia bagian yang ingin menghancurkan bangsa dan negara. Itu pengkhianatan namanya,. Dan itu mereka jelas musuh rakyat,” tegasnya

Kesepakatan Budiman dan Prabowo

Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam.

Budiman tiba pada pukul 18.57 WIB. Budiman mengatakan kedatangannya itu untuk berdiskusi sembari menggali pemikiran Prabowo.

Berikut poin-poin pembicaraan Budiman dan Prabowo:

Gali pemikiran hingga visi dan misi

Budiman menilai Prabowo merupakan sosok nasionalis dengan pemikiran hebat.”Ini sosok nasionalis yang menurut saya pikiran-pikirannya menarik untuk kita diskusikan, untuk kita gali,” ucap dia.

Sementara itu, Prabowo mengatakan banyak hal yang dia diskusikan dengan Budiman. Beberapa di antaranya terkait visi dan misi.

“Kita tadi cukup lama berdiskusi banyak hal-hal yang kita banyak persamaan, visi, persamaan pandangan,” kata Prabowo dalam jumpa pers.

Prabowo menyebut dirinya dan Budiman bersepakat tantangan global yang dihadapi kini tak mudah. Ia pun mengaku bersepakat akan terus menjalin hubungan dan komunikasi ke depannya.

“Jadi pemikiran beliau bahwa kapal besar Indonesia, negara besar seperti Indonesia, perlu suatu persatuan,” ucap dia.

Sementara itu, menurut Budiman, mereka bersepakat demokrasi Indonesia harus diselamatkan. Ia menilai kini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan.

“Kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, geopolitik, sejarah. Karena Indonesia kapal besar, bukan panggung entertaint saja,” katanya.

Persatuan bangsa

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut membahas tentang pentingnya mengedepankan persatuan.

Merespons itu, Budiman juga sama-sama menggaungkan persatuan kaum nasionalis. Menurutnya, hal itu dibutuhkan untuk menjaga bangsa Indonesia.

Sosok Pemimpin Nasionalis

Ia menyebut Prabowo sebagai sosok yang mewakili cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengannya. Menurut Budiman, di tengah krisis global yang berkecamuk dibutuhkan pemikiran dari dua tipe orang, satu berlatar belakang militer dan satu lagi aktivis.

“Kedua orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komperhensif,” tegas Budiman.

Sebut Prabowo layak pimpin Indonesia

Budiman menginginkan Indonesia dipimpin oleh orang terbaik dan Prabowo merupakan salah satunya. Sebab, dia menilai Prabowo sosok nasionalis.

“Saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas, tunaikan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak untuk mendapatkan orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo,” kata Budiman.***/din