Tag: pemilu 2029

Targetkan Jadi Peserta Pemilu 2029 dan Lolos ke Senayan, Partai Gelora Bentuk Desk Rekrutmen Anggota

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menetapkan arah baru strategi dalam rekruitmen anggota baru menjelang persiapan pelaksanaan Pemilu 2029 mendatang. Hal itu dilakukan untuk mempercepat konsolidasi struktur dan strategi pemenangan menyongsong tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2029.

Langkah strategis utama yang diambil dengan melakukan transformasi kelembagaaan Tim Rekrutmen Anggota yang sebelumnya sudah dibentuk, menjadi Desk Rekrutmen Anggota.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Partai Gelora Mahfuz Sidik saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi perdana Desk Rekrutmen Anggota DPP-DPW Partai Gelora pada Senin (14/9/2026) malam,

“Transformasi kelembagaan dari ‘Tim’ menjadi ‘Desk’bertujuan untuk memperluas kewenangan operasional dan jangkauan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu  (16/9/2026).

Menurut dia, perubahan struktur kelembagaan ini memberikan mandat yang lebih luas. Selain menangani rekrutmen teknis, desk ini berwewenang menyusun regulasi internal, melakukan validasi data keanggotaan, serta mengalokasikan fungsi penggalangan berbasis massa.

Ia menegaskan, bahwa pembentukan Desk Rekrutmen Anggota ini tidak hanya dibuat ditingkat pusat (DPP) saja, tetapi juga di tingkat wilayah (DPW) dan daerah (DPD).

Di tingkat pusat Desk Rekruitmen Anggota,  diketuai oleh Triwisaksana yang merupakan Ketua Tim Rekruitmen Anggota, sekaligus Ketua Koordinator Bidang Penggalangan DPP Partai Gelora.

Sementara di tingkat DPW dan DPD, Ketua Desk Rekrutmen Anggota diketuai secara ex-officio oleh Ketua Bidang Penggalangan DPW dan DPD setempat.

“Desk ini dibentuk agar koordinasi berjalan lebih sistematis dan intensif. Kita tidak hanya merekrut anggota, tetapi juga membangun jaringan penggalangan yang menjadi instrumen pemenangan partai hingga ke tingkat TPS,” tegasnya.

Dalam memetakan kebutuhan keanggotaan, Partai Gelora menargetkan pembaruan data dan penambahan kader baru dari basis data 240.000 anggota yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU pada Pemilu 2024 lalu.

“Kita memproyeksikan penambahan minimal 5 persen anggota baru untuk menutupi penyusutan data tersebut,” katanya.

Sekjen Partai Gelora ini mengatakan, pembaruan data tersebut juga untuk mengantisipasi dinamika keanggotaan serta memenuhi ambang batas regulasi pendaftaran calon peserta Pemilu 2029 di KPU,.

“Yaitu minimal 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.

Mahfuz menjelaskan, karena Partai Gelora sudah memiliki basis data di Sipol KPU, maka rekruitmen anggota baru tidak lagi pada kuantitas atau jumlah, melainkan kualitas.

Kendati begitu, rekrutmen baru tetap dibuka lebar karena Partai Gelora membutuhkan SDM yang kuat untuk mengisi tim pemenangan hingga tingkat TPS.

Ia mengimbau seluruh DPW dan DPD untuk segera merampungkan pembentukan struktur  Desk Rekrutmen Anggota di wilayah  dan daerah masing-masing agar kerja-kerja verifikasi dan mobilisasi lapangan dapat segera bergulir.

Setiap anggota baru yang masuk melalui Desk Rekrutmen Anggota, lanjut dia, akan dibekali dengan modul Orientasi Kepartaian (OK Gelora) untuk memahami visi, misi, serta platform perjuangan Partai Gelora.

Selain itu, anggota baru juga akan dibekali pemahaman mengenai dinamika lanskap politik global dan nasional, sehingga ketika menjadi kader Partai Gelora  telah memliki perspektif yang matang dalam berpolitik.

Menurutnya, rekrutmen anggota Partai Gelora sekarang dirancang sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan memanfaatkan platform digital partai.

Ditambah dengan pengelolaan data administrasi, serta tim pemenangan teritorial guna memperkuat fungsi pemantauan dan evaluasi di lapangan.

Mahfuz optimistis dengan konsolidasi yang solid dan kerja terukur, Partai Gelora mampu melampaui target-target strategis menjelang kontestasi politik mendatang.

“Jadi rekrutmen anggota dilakukan secara terukur sebagai persiapan jangka panjang untuk memperkuat basis massa dan struktur partai di seluruh wilayah Indonesia menjelang kontestasi politik mendatang,” tegasnya.

Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat Partai Gelora Triwisaksana menambahkan, penguatan Desk Rekrutmen Anggota dari tingkat pusat, wilayah hingga daerah memiliki fokus utama untuk meningkatkan kualitas dan validitas data kader dalam rangka memperkuat basis data menuju Pemilu 2029. 

Artinya, strategi yang diterapkan Partaii Gelora dalam Pemilu 2029 berbeda dengan strategi periode sebelumnya yang menekankan pada capaian kuantitatif satu juta anggota.

Pendekatan kali ini, adalah mewajibkan verifikasi mendalam terhadap seluruh data anggota baru maupun basis data existing atau data yang sudah ada yang bersumber pada Pemilu 2024.

“Kali ini kita lebih mengutamakan kualitas. Anggota yang masuk ke dalam sistem tidak hanya sekadar di-entry, tetapi harus diverifikasi secara ketat untuk memastikan keabsahannya, baik untuk kebutuhan verifikasi partai politik maupun kerja pemenangan,” ujar Triwisaksana.

Ia mengaku sudah menyiapkan dua target strategis, yakni pertama berfokus penuh pada pemenuhan persyaratan keanggotaan partai politik di KPU (Sipol) guna meloloskan partai sebagai peserta pemilu.

Target kedua adalah memperkuat jaringan relawan serta penyiapan saksi pemenangan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2029 dan lolos ke Senayan.

“Mengingat persyaratan keanggotaan di KPU berbasis kabupaten/kota, maka DPD ditetapkan sebagai ujung tombak pelaksana rekrutmen di lapangan. Sementara itu, DPP dan DPW berperan memberikan dukungan sistem (support system),” ujarnya.

DPP Partai Gelora telah menyiapkan infrastruktur digital terintegrasi, termasuk metode pendaftaran via situs web dan WhatsApp.

Dimana semua database rekruitmen anggota di daerah bermuara atau terpusat pada sistem dashboard nasional di tingkat pusat.

“DPP telah membentuk empat wilayah monitoring, yaitu Sumatrea, Jawa-Bali-Nusra, Kalimantan-Sulawesi, dan Maluku-Papua,” katanya.

Untuk memperkuat pergerakan lapangan dalam melakukan rekrutmen anggota, lanjut dia, DPW dan DPD diberikan kewenangan menugaskan para Anggota DPRD dari Partai Gelora guna mengoptimalkan rekrutmen berbasis konstituen dan jaringan lokal.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga telah meluncurkan (launching) Desk Verifikasi Partai Politik (Verpol) pada Minggu (2/8/2026), untuk menyongsong agenda politik Pemilu 2029, yang diketahui Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Pembentukan Desk Verpol ini bertujuan untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi, kepengurusan fisik, hingga kesiapan SDM Partai Gelora memenuhi syarat verifikasi KPU yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Desember 2027.

Partai Gelora telah menuntaskan pembentukan Desk Verpol di tingkat pusat (DPP), wilayah (DPW), sementara daerah (DPD) dalam tahap penyelesaian.

Desk Verpol Partai Gelora bergerak dengan filosofi analogi pemanah yang beroperasi dengan kerja presisi, efektif, dan efisien. (*/di)

Anis Matta Optimistis Partai Gelora Lolos ke Senayan pada Pemilu 2029

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora akan lolos ke Senayan pada 2029. Ia yakin jumlah kursi di DPRD akan bertambah dan menjadi basis untuk mendulang kursi di DPR RI.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam arahannya kepada 73 kader yang saat ini duduk di DPRD di berbagai daerah dalam acara Bimtek Nasional ke-2 di Jakarta, Sabtu (13/6/2026) sore.

“Kalau sekarang totalnya ada 73, mudah-mudahan nanti setiap daerah tidak hanya menambah kursi di DPRD, tetapi juga menjadi basis kita mendapatkan kursi di DPR.  Insya Allah, anggota legislatif sekarang menjadi pendulang kursi DPR,” kata Anis Matta.

Selain memberikan arahan, dalam kesempatan ini, Anis Matta juga berdialog dengan Anggota DPRD dari perwakilan wilayah Sumatera, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari Jawa Tengah, Anis Matta berdialog secara khusus dengan Eni Latifa, Anggota DPRD Batang, anggota dewan paling muda Partai Gelora, berusia 22 tahun.

Anis Matta juga berdialog secara khusus dengan Simianus Wandikbo, Anggota DPRD Papua Pegunungan, peraih satu-satunya kursi ditingkat provinsi untuk Partai Gelora.

Dalam Bimtek tersebut, Anis Matta menegaskan, bahwa anggota dewan Partai Gelora saat ini,  merupakan generasi pertama yang akan menjadi fondasi pertumbuhan partai menuju Pemilu 2029.

“Seperti saya katakan, Partai Gelora adalah partai masa depan. Karena itu,  saudara-saudara sekalian adalah pilar masa depan Partai Gelora,” tegas dia.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora harus menemukan strategi sendiri untuk berkembang dan bersaing secara politik, sebagaimana Iran yang mampu bertahan menghadapi tekanan negara-negara besar meski memiliki keterbatasan sumber daya.

Ia meminta kader Partai Gelora tidak meniru cara kerja partai-partai besar dalam menghadapi  Pemilu 2029, tetapi  menyiapkan strategi politik yang sesuai dengan karakter partai.

“Kalau Anda ingin mengalahkan partai besar dalam pemilu, tapi cara berpikir kita adalah cara berpikir partai besar, Anda tidak akan pernah menang. Karena Anda tidak akan bisa mengejar mereka dari sisi sumber daya,” kata Anis Matta.

Wamenlu RI mencontohkan Iran yang menurutnya mampu bertahan menghadapi tekanan internasional, karena mengembangkan strategi yang berbeda dari negara-negara lawannya.

Iran dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan relatif kecil, namun dapat bertahan dan berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar.

“Jadi idenya yang paling cemerlang adalah karena dia tidak berpikir dengan cara musuhnya berpikir,” ujar Anis Matta.

Menurut dia, kemampuan berpikir kreatif dan keberanian mengambil pendekatan berbeda menjadi faktor penting dalam membangun kekuatan politik baru di tengah persaingan yang semakin ketat.

Anis Matta meminta para kader Gelora memahami pola pikir dan strategi partai-partai besar, namun tidak meniru cara kerja mereka.

“Satu pintu yang kita tutup di sini adalah pahami cara berpikir partai besar, tapi jangan ikuti cara kerjanya. Kita mesti berpikir dengan cara kita sendiri,” katanya.

Anis Matta mengatakan dalam kekuatan politik atau setiap peristiwa besar terdapat tiga faktor utama yang saling berinteraksi, yakni ide, manusia, dan sumber daya.

Menurut dia, ide dan kualitas sumber daya manusia justru menjadi faktor utama dalam membangun organisasi politik.

“Oleh karena itu, yang harus kita perkuat pertama kali dari tiga unsur ini adalah ide dan orang,” katanya.

Anis Matta berharap 73 kader yang duduk di DPRD dan menjadi motor pengembangan partai menuju Pemilu 2029.

“73 kader kita ini yang sekarang ada di legislatif, ini adalah orang-orang yang kita andalkan untuk merumuskan ide bagaimana mengubah yang 73 ini menjadi beratus-ratus dalam Pemilu 2029 yang akan datang. Insya Allah,” ujarnya.

Optimisme tersebut, muncul setelah mendengar pengalaman dan pandangan anggota DPRD Partai Gelora dari berbagai daerah yang telah menjalankan tugas selama hampir dua tahun.

“Saya merasa mendapat sumber keyakinan setelah mendengar saudara-saudara semuanya. Kita mempunyai banyak peluang untuk bertumbuh lebih besar pada Pemilu 2029 yang akan datang,” ujar Anis Matta.

Kegiatan Bimtek Nasional ke-2 yang digelar selama tiga hari ini, dikhususkan untuk membahas masalah anggaran dan keuangan daerah  bertajuk  ‘Penguatan Fungsi Anggota Dewan Partai Gelora dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Aspiratif’.

Bimtek yang  bertujuan untuk penguatan kapasitas kader menjelang agenda politik mendatang, sedianya bakal dibuka Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, namun batal karena ada tugas kenegaraan di Dompu, NTB.

Pelaksanaan Bimtek Nasional ke-2 di Jakarta pada Sabtu-Senin, 13-15 Juni 2026, akhirnya dibuka oleh Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar.

“Persoalan kita sekarang sama, mau di pusat maupun di daerah, yaitu keterbatasan anggaran. Kita berharap sebagai annggota DPRD untuk memberikan untuk secara aktif memberikan solusi kepada pemerintah daerah,” kata Rofi’ Munawar.

Ketua Pelaksana Bimtek Nasional ke-2 Muhammad Rozai menambahkan, Bimtek ini sengaja digelar untuk meningkatkan kapasitas anggota DPR di tengah kondisi keuangan yang serba sulit menjelang agenda politik nasional selanjutnya.

“Kita (DPP) akan memberikan pendampingan secara khusus agar angggota dewan punya kreatifitas dan kemampuan untuk mengimbangi kondisi saat ini, serta mampu menjawab tantangan di daerah,” pungkas Muhammad Rozai. (*/di)

Mau Jadi Pemilih Cerdas? Ini Kriterianya

Oleh Abah Fachrudin

 

JAYAKARTA NEWS – Menjelang perhelatan Pemilu Serentak 2019 pada Rabu 17 April 2019, berbagai kalangan khususnya Penyelenggara Pemilu intens mengkampanyekan pentingnya menjadi pemilih cerdas. Dengan kampanye yang demikian massif tentang pentingnya pemilih cerdas, logika sederhananya ada indikasi kebanyakan pemilih di Indonesia masih belum tergolong cerdas, untuk tidak mengatakan bodoh atau tolol. Lalu, apa sebetulnya kriteria pemilih cerdas. Berikut dipaparkan 10 (sepuluh) kriteria pemilih cerdas.

Pertama, mengetahui apa itu Pemilu Serentak 2019, dan perbedaannya dengan Pemilu sebelumnya. Ringkasnya, Pemilu Serentak 2019 adalah Pemilu yang menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dilaksanakan pada satu hari, yakni: pada Rabu, 17 April 2019. Pada Pemilu-pemilu sebelumnya, dari sisi waktu, antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah.

Kedua, mengetahui makna dan tujuan Pemilu. Makna Pemilu adalah parameter tingkat kemajuan, kedewasaan dan kematangan politik dan demokrasi suatu bangsa. Adapun tujuan pokok Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD secara Luber dan Jurdil berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketiga, tidak seperti membeli kucing dalam karung. Artinya, pemilih cerdas, sebelum memastikan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD atau DPRD pada hari pemungutan suara, akan mempelajari visi, misi, program kerja para calon pemimpin tersebut dengan seksama dari berbagai sumber. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mencermati secara kritis dan objektif rekam jejak (track record) para calon pemimpin bangsa tersebut sebelum dan saat mereka mencalonkan diri.

Keempat, mengetahui lima jenis dan warna surat suara yang digunakan pada Pemilu 2019. Yakni (1), warna abu-abu untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (2) warna kuning surat suara Pemilu untuk memilih Anggota DPR RI; (3) warna merah surat suara Pemilu untuk memilih DPD RI; (4) warna biru surat suara Pemilu untuk untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, dan (5) warna hijau surat suara Pemilu untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kelima, memastikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai pemilih (berumur 17 tahun atau sudah kawin dan berkewargaaan Negara Republik Indonesia), dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih cerdas tidak percaya begitu saja dengan informasi bahwa dirinya sudah terdaftar dalam DPT, melainkan harus datang dan melihat langsung ke lokasi-lokasi strategis (RT, RW atau Kelurahan) yang memasang pengumuman DPT, atau mencek langsung melalui portal sidalih3.kpu.go.id.

Keenam, menolak politik uang dan politik Sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok). Bagi pemilih cerdas, politik uang dan sembako bukan saja dilarang oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, juga karena mereka menyadari bahwa harga diri dan masa depan bangsa serta masyarakatnya tidak ingin digadaikan hanya dengan sejumlah uang dan sembako. Namun mengakibatkan kerugian dan penderitaan jangka panjang di kemudian hari.

Ketujuh, mampu membedakan antara berita dengan informasi. Serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar, setengah benar dan apalagi hoaks (fitnah, ujaran kebencian, penghinaan dan sebagainya). Kalaupun terpaksa harus menerima informasi yang patut diduga hoaks karena di era digital saat ini berbagai informasi dapat dengan mudah masuk ke handphone kita, pemilih cerdas tidak mudah mengirim dan menyebarluaskan (share) ke orang lain. Lebih baik berita semacam itu cukup diketahui oleh pribagi yang menerimanya.

Kedelapan, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pukul 07.00-12.00 WIB dengan membawa surat undangan pemberitahuan memilih (C6). Jangan lupa pula membawa kartu identitas kependudukan (e-KTP). Dengan datang ke TPS tepat waktu dan lebih awal, anda akan memperoleh penjelasan mengenai tata tertib dalam kegiatan pemungutan suara dari ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan berpeluang besar mendapat giliran panggilan memilih lebih awal.

Kesembilan, mengetahui sah dan tidak sahnya suatu pencoblosan dalam pemungutan suara. Sesuai dengan PKPU No. 3 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, tanda coblos yang sah dilakukan pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD, atau Calon Presiden dan Wakil Presiden. Jadi tidak asal-asalan melakukan pencoblosan. Sebab jika asal-asalan, bisa berakibat pencoblosan tidak sah dan itu artinya hanya membuang waktu secara percuma.

Kesepuluh, mengikuti dan menyaksikan kegiatan penghitungan suara mulai pukul 13.00 siang hingga 12.00 WIb dini hari. Hal ini perlu dilakukan agar proses penghitungan suara dilakukan secara benar dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala pada kegiatan penghitungan terjadi pelanggaran atau kecurangan. Misalnya, yang seharusnya suatu pencoblosan sah lalu dianggap tidak sah oleh oknum petugas KPPS, anda boleh melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pengawas TPS atau pemantau Pemilu yang saat itu tengah bertugas. (*)