Tag: Partai Gelora

Partai Gelora Usung Andi Sudirman-Fatmawati dan Ruksami-Sjafei di Pilgub Sulsel dan Sultra

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara resmi mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dan pasangan Ruksamin-LM Sjafei Kahar di Pilkada 2024 Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusaan (SK) B1KWK yang diserahkan langsung Ketua Umum partai Gelora Anis Matta kepada kedua pasangan tersebut, di Gelora Media Center, Jakarta, Sabtu (24/8/2024) malam.

Dalam penyerahan rekomendasi itu, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Sedangkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman didampingi Ketua DPW Sulsel Syamsari Kitta, sedangkan pasangan Ruksamin-LM Sjafei Kahar didampingi Ketua DPW Sultra Tumaruddin.

Dalam penyerahan itu, Andi Sudirman tampak mengenakan baju kemeja lengan pendek berwarna biru langit khas Partai Gelora sedangkan Fatmawati mengenakan pakaian serba hitam.

Sementara Ruksamin terlihat mengenakan kemeja putih, sedangkan LM Sjafei mengenakan t-shirt putih dikombinasikan dengan jaket berwarna putih.

Dalam SK B1KWK Andi Sudirman diusung sebagai calon gubernur (cagub), sedangkan Fatmawati sebagai calon wakil gubernur (cawagub) di pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel. Sebaliknya, Ruksamin diusung sebagai cagub dan Sjafei Kahar sebagai cawagub Sultra.

Pasangan Andi Sudirman-Fatmawati diusung 9 partai. Selain Partai Gelora, diusung Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PKS dan PSI. Sementara pasangan Ruksamin-LM Sjafei Kahar didukung Partai gelora dan PBB.

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kepemimpinan DPN Partai Gelora, Irwan mengatakan, alasan Partai Gelora mengusung pasangan Andi Sudirman-Fatmawati, karena mengingat kerja nyata yang telah dilakukan semasa menjabat dahulu.

Andi Sudirman, kata dia, dikenal sebagai salah satu sosok pemimpin yang berkinerja baik .Irwan mengatakan ada sejumlah kerja nyata yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulsel.

“Di antaranya pembangunan sejumlah jalan di Sulsel seperti ruas Pattalassang di Gowa dan sebagainya, penyelesaian pembangunan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, dan lainnya,” katanya.

Selain itu, Partai Gelora juga mempertimbangkan prestasi yang diraih Andi Sudirman. Kemudian sosok Sudirman yang dinilai merakyat dan dekat dengan masyarakat.

Sementara Ketua DPW Partai Gelora Sultra Tumaruddin, mengatakan, alasan mengusung pasangan Ruksamin-LM Sjafei karena Partai gelora bisa berkoalisi dengan PBB pasca putusan MK Nomor 60 tentang syarat pencalonan dukung Pilkada.

Di mana dari hasil pemilu legisltif 2024 lalu di Sultra, Partai Gelora memiliki 12.933 (0,86) persen suara sah. Sedangkan PBB memiliki 144.057 (9,62) persen. Jika digabungkan suara dukung mencapai 156.990 suara.

Sementara syarat pengusung calon di Pilgub Sultra 2024 berdasarkan putusan MK nomor 60 tahun 2024, adalah sebanyak 149.798 suara sah

“Kalau digabungkan suara sah Partai Gelora dan PBB maka memenuhi syarat jumlah suara sah untuk mengusung Pilgub,” kata Tumaruddin.

Tumarudin menyampaikan keputusan mendukung Ruksamin-Sjafei Kahar melihat rekam jejak kedua politisi ini saat masih menjabat kepala daerah.

“Apalagi sosok Ruksamin dan Sjafei Kahar mewakili figur kedaerahan. Dan masing-masing punya track record bagus saat Ruksamin Bupati di Konawe Utara, sementara Sjafei bupati Buton,” jelasnya.***din

Terlepas Ubah Aturan Pencalonan Pilkada, Fahri Hamzah: Putusan MK Akomodir Kepentingan Rakyat Banyak

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, akibat membuat Ultra Petita baru.

Sebab, MK menghapus ambang batas (treshold) syarat pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi dan atau 25% suara, atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora mengatakan, permohonan uji materiil UU Pilkada yang diajukan Partai Gelora bertujuan mengakomodasi suara rakyat ketika rakyat mencoblos di pemilu, maka suaranya menjadi bermakna.

“Selama ini yang boleh mengajukan calon ini hanya partai yang punya kursi (DPRD), sekarang yang tidak punya kursi pun bisa mengajukan calon, sejauh persentasenya dicukupkan,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Karena itu, Fahri menyebut kalau keputusan MK, tersebut bagus, akomodasi bagi kepentingan rakyat banyak. Ia juga menegaskan bahwa gugatan ini tidak terkait dengan calon tertentu, tapi bagian dari akomodasi terhadap suara rakyat pemilih Partai Gelora.

“Saya kira karena gugatan ini baru bulan Juni, bulan lalu menjelang pilkada, karena kita ingin sebagai partai yang penting rakyat memilih kita maka seharusnya suaranya dihitung,” pungkas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Seperti diketahui, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) syarat pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Pilkada.

Dalam putusannya MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora Indonesia itu di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusional Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dalam pasal itu, partai politik yang bisa mengajukan calon hanya yang memiliki kursi di DPRD wilayah tersebut.

Sedang pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Karena keberadaan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, maka MK menyatakan harus juga menilai konstitusional yang utuh terhadap Pasal 40 ayat (1).

Dengan demikian, MK memutuskan Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijabarkan MK.***din

Partai Gelora: MK Memutuskan Hal yang tidak Dimohonkan

JAYAKARTA NEWS— Pada Selasa (20/8/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-undang (UU) Pilkada yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

“Kami menghargai putusan MK soal ini yang memberikan kesempatan pada partai yang tidak punya kursi (non seat) untuk mencalonkan,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

Selama ini, kata Mahfuz, hanya partai politik yang punya kursi di DPRD yang bisa mencalonkan, sementara yang tidak punya kursi, tidak bisa.

“Sekarang yang tidak punya kursi juga dikasih kesempatan. Kami menyampaikan apresiasi putusan MK soal ini,” katanya.

Namun, dalam putusannya, MK yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, justru memutuskan norma baru pengaturan persyaratan pendaftaran calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Mahfuz mengatakan, Partai Gelora sebagai salah satu pihak pemohon menyikapi putusan tersebut. Partai Gelora menyampaikan 5 sikap terhadap putusan MK itu.

Pertama menerima putusan MK tentang dihapusnya ketentuan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah pasal 40 ayat 3 yang mengatur bahwa pengusulan pasangan calon kepala daerah “hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD”.

“MK menyatakan hal ini bertentangan dengan konstitusi. Hal ini adalah pokok materi gugatan dari Partai Gelora,” kata Mahfuz
Kedua, Partai Gelora ⁠mempertanyakan putusan MK yang menghapus ketentuan tentang ambang batas (treshold) syarat pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi dan atau 25% suara.

Kemudian MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai. “Hal ini sama sekali tidak ada dalam permohonan uji materi,” katanya.

Ketiga Partai Gelora menilai bahwa MK telah melakukan tindakan Ultra Petita dengan memutus obyek perkara yang tidak diajukan oleh pemohon (pada pasal 40 ayat 1 UU Pilkada).

“Keempat ⁠pengaturan norma baru oleh MK tentang persyaratan pencalonan kepala daerah menimbulkan ketidakpastian hukum baru,” katanya.

Kelima, dalam menyikapi putusan MK yang membuat Ultra Petita baru tersebut, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum, Partai Gelora mendorong DPR melakukan langkah-langkah legislasi.

“Menyikapi putusan MK tersebut, yang kami nilai Ultra Petita dan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Partai Gelora mengusulkan agar DPR RI dan KPU RI melakukan langkah-langkah legislasi segera,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Partai buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan uji materi pasal 40 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara RI No5898 terhadap UUDNRI 1945.

Permohonan uji materi disampaikan ke MK pada tanggal 20 Mei 2024, dengan menunjuk Said Salahudin MH dan Imam Nasef SH, MK dkk sebagai kuasa hukum.

Permohonan tersebut, mendapatkan tanda terima bernomor NO.68-1/PUU/PAN.MK/AP3. Diterima Rifqi Setiadi petugas pendaftaran perkara di MK pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 13.53 WIB.***din

Larang Paskibraka Pakai Jilbab, Partai Gelora Nilai Pemahaman Kepala BPIP tidak Pancasilais

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibawa kepemimpinan Prof Yudian Wahyudi tidak Pancasilais, padahal yang bersangkutan memimpin lembaga pembinaan ideologi Pancasila.

Hal ini menyusul aturan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2024 putri melepas jilbab saat pengukuhan dan Upacara Kenegaraan 17 Agustus. Di samping itu, Yudian juga mempertentangkan agama dan Pancasila yang mendasari larangan pemakaian jilbab tersebut, sehingga harus diseragamkan.

Padahal hal itu, tidak perlu dipertentangkan lagi, karena persoalan agama dan Pancasila ini sudah dianggap selesai ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.

“Sudah bukan saatnya lagi mempertentangkan nilai-nilai keagamaan atau riligiusitas dengan kebinekaan, toleransi, kenegaraan dan yang lainnya. Ini sudah selesai,” kata Abdul Rahim , Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPN Partai Gelora, Jumat (16/8/2024).

Menurut Abdul Rahim, negara ini lahir dari rahim nilai-nilai religiusitas. Sehingga memisahkan aktifitas kenegaraan dari nilai-nilai agama, bukan hanya bertentangan dengan pancasila, namun juga melepaskannya dari akar sejarah, nilai kebinekaan, toleransi dan semangat gotong royong.

“Religiusitas adalah bagian dari pengamalan Pancasila, terutama Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Aturan penyeragaman oleh BPIP untuk Paskibra putri yang berkonsekuensi pada pelepasan jilbab tentu bertentangan dengan pancasila dan nilai-nilai keagaman yang mengakar di Indonesia,” katanya.

Hal ini, katanya, bisa terjadi karena ada tiga kemungkinan. Pertama Kepala BPIP Yudian Wahyudi memahami Pancasila secara parsial dan sekuler.

Kedua, Kepala BPIP salah dalam menafsirkan kebinekaan dengan penyeragamaan dalam semua hal terutama agama dengan Pancasila.

“Ketiga, Kepala BPIP ada kesengajaan memisahkan nilai-nilai religiusitas dari negara,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kini membolehkan Paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Yudian juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara,” kata Yudian dalam keterangan resminya, Kamis (15/8/2024).

Yudian mengatakan BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono selaku penanggungjawab pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta.

Namun, Yudian berkilah BPIP tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

“Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,” ujar Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).***din

Soal Pilkada Jakarta: Anis Matta Istiqomah ke KIM, Fahri Hamzah Bantah Jegal Anies Baswedan

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, masih menunggu pembicaraan akhir di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengenai calon yang bakal mendampingi Ridwan Kamil maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

“Sampai sekarang kita belum bicarakan di KIM sebagai KIM, ya. Tetapi sebagai proses kita mengikuti saja perkembangannya. Cuma di KIM-nya sendiri kita belum membicarakan sama sekali,” kata Anis Matta usai penyerahan Surat Rekomendasi 14 Cakada di Gelora Media Center, Senin (12/8/2024) sore.

Menurut Anis Matta, akan banyak kejutan yang  masih terjadi hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang, termasuk soal isu bergabungnya PKS dan kemunculan nama ‘S’ mantan Ketua Umum Partai Golkar.

“Kalau kita sih santai aja, kayak gitu ya. Jangan tegang dengan persoalan masuk dan keluar, gitu. Cuma menurut saya sampai tanggal 20 Oktober masih akan banyak kejutan lagi yang terjadi. Kalau kita santai saja,” katanya.

Namun, Anis Matta meminta soal munculnya nama Suswono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil, agar ditanyakan langsung ke PKS.

“Saya kira itu urusan internal PKS, ya. Nah, itu urusan internal PKS. Anda tanyakan kepada mereka itu,” ujar Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta juga memastikan tidak memiliki masalah dengan PKS. “Saya kira tidak (masalah) tidak. Kita tidak punya masalah dengan itu semua,” kata Anis Matta.

Kegagalan Anies Baswedan

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan, kegagalan bekas calon presiden (Capres) di Pilpres 2024,  Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta, bukan disebabkan oleh penjegalan, melainkan karena sikap pragmatisme partai-partai politik pengusungnya.

“Tidak ada penjegalan. Ini soal pragmatisme dalam pemilihan tiket saja,” kata Fahri  Hamzah.

Fahri mengatakan, pada saat Pilpres 2024 lalu, partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada prinsipya hanya untuk mengamankan suara partai mereka agar tidak mengalami penurunan drastis.

“Dulu mungkin ada (Parpol) yang memerlukan popularitas untuk bisa bertahan agar tidak kehilangan suara pada Pileg 2024. Saya mengatakan, saya tuduh, partai-partai yang mengambil Anies Baswedan saat itu melakukannya untuk bertahan,” kata dia.

Dijelaskan mantan Wakil Ketua DPR RI itu bahwa pragmatisme partai-partai tersebut terlihat ketika Anies tidak lagi dipertimbangkan untuk Pilgub Jakarta, karena mereka menganggap mengusung Anies tidak lagi menguntungkan.

Apalagi, partai-partai pengusung Anies di Pilpres 2024 dikabarkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada Jakarta 2024.

“Setelah pemilu selesai, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Partai-partai itu berpikir seperti itu, tidak ada lagi kepentingan untuk mendukung Anies. Ini saatnya introspeksi bersama. Kami sudah tahu dari awal akan seperti ini, dan mudah-mudahan mereka sadar,” pungkasnya.***din

Partai Gelora Serahkan 14 SK Cakada, Ini Kata Anis Matta

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyerahkan 14 rekomendasi form B1KWK Surat Keputusan (SK) dukungan calon kepala daerah (Cakada) dan calon wakil kepala daerah Pilkada 2024 gelombang I di sejumlah daerah.

“Bangsa kita saat ini, perlu energi dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua calon pimpinan di daerah. Insya Allah ditakdirkan menang,” kata Anis Matta saat menyampaikan sambutan penyerahan 14 SK Pilkada 2024 di Gelora Media Center (GMC), Jakarta, Senin (12/8/2024).

Menurut Anis Matta, energi para pimpinan di daerah diperlukan dalam mendukung kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki cita-cita membawa Indonesia menjadi lima besar dunia secara ekonomi.

“Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua akan bekerja di bawah kepemimpinan Presiden yang energinya luar biasa dan punya cita-cita membawa Indonesia masuk menjadi 5 besar dunia secara ekonomi paling tidak punya cita-cita dalam periodenya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dengan angka pertumbuhan 8 persen,” katanya.

Hal ini akan terwujud apabila para pimpinan daerahnya juga memilki energi yang cukup besar untuk mendukung dan menuntaskan agenda pemerintahan mendatang dibawah kepemimpinan Presiden/Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya perlu menggarisbawahi kata energi ini. Kita perlu energi untuk menang, kita perlu energi untuk menuntaskan agenda pemerintah dan kira perlu untuk menuntaskan janji-janji bapak-bapak dan ibu-ibu semua,” katanya.

Anis Matta menegaskan, bahwa seluruh dunia saat ini dilanda gelombang krisis, termasuk Indonesia. Sudah banyak negara jatuh dan tidak kuat menghadapi gelombang perubahan besar.

“Dengan kerjasama yang kita bangun melalui Pilkada ini, saya berharap akan menjadi awal dari satu langkah-langkah besar yang kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi berkah bagi bangsa kita,” ujarnya.

Ketua Desk Pilkada DPN Partai Gelora Rico Marbun mengatakan, Partai Gelora telah berkomunikasi dan berdiskusi dengan ratusan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota baik yang memiliki kursi atau tidak di DPRD.

“Dan siang ini kita berikan SK-nya langsung untuk 14 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kita keluarkan SK KPU sesuai dengan format KPU. Total sudah 15 daerah kita keluarkan SK-nya dari 55 daerah,” kata Rico Marbun.

“Dari 14 daerah ini ada dua daerah yang kader Gelora langsung terlibat di dalamnya menjadi calon wakil kepala daerahnya,” lanjut Rico.

Rico mengatakan, ada banyak pertimbangan sebelum menyampaikan rekomendasi kepada 14 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut.

Selain arahan dari pimpinan juga pertimbangan paling utama adalah peluang keterpilihan dan besarnya dukungan dari jaringan sosial masyarakat yang dimiliki calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Kemudian pertimbangan lain adalah kemampuan dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk membangun komunikasi anggota koalisi dengan partai lain.

Terakhir adalah pertimbangan hubungan para calon kepala daerah dan calon wakil kepala dengan dengan pimpinan Partai Gelora baik di struktur tingkat daerah (DPD), wilayah (DPW) dan pusat (DPN).

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menambahkan, Partai Gelora akan kembali mengeluarkan rekomendasi terhadap 40 daerah dalam waktu dekat.

“Sampai saat ini kita sudah 15 rekomendasi, masih ada 40 rekomendasi lagi yang kita keluarkan SK-nya. Semua rekomendasi akan kita tuntaskan sebelum tanggal 27 Agustus 2024,” pungkas Anis Matta.

Dalam penyerahan rekomendasi 14 SK ini, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan para Kepala Bidang Teritorial (Kabangter) DPN Partai Gelora antara lain Kabangter V Ahmad Faradis, Kabangter IV Rofi Munawar dan Kabangter III Ahmad Zainudin.

Berikut daftar penyerahan 14 SK calon kepala daerah dan calon kepala daerah:

1.         Sorong, Papua Barat Daya, calon bupati Johnny Kamaru dan calon wakil bupati Sutejo.

2.         Asmat, Papua Selatan, calon bupati Thomas Eppe Safanpo dan calon wakil bupati Yoel Manggaparau.

3.         Puncak, Papua Tengah, calon bupati Pania Waker dan calon wakil bupati Saulinus Murib.

4.         Dogiyai, Papua Tengah, calon bupati Oscar Makai dan calon wakil bupati Yesaya Goo.

5.         Lanny Jaya, Papua Pegunungan, calon bupati Yemis Kagoya dan calon wakil bupati Tanus Kogoya.

6.         Nduga, Papua Pegunungan, calon bupati Namia Gwijangge dan calon wakil bupati Obed Gwijangge.

7.         Kep Yapen, Papua, calon bupati Benyamin Arisoy dan calon wakil bupati Roy Palunga.

8.         Waropen, Papua, calon bupati Ruveb Yason Rumboisano dan calon wakil bupati Hendrik L Maniagasi.

9.         Bone Bolango, Gorontalo, calon bupati Marlan S Uloli dan calon wakil bupati Syamsul T Botutihe.

10.      Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, calon bupati Syafrudin Noor dan calon wakil bupati Suriani.

11.      Bontang, Kalimantan Timur, calon bupati Najirah dan calon wakil bupati Muhammad Aswar.

12.      Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, calon bupati Hamdam dan calon wakil bupati Ahmad Basir.

13.      Pamekasan, Jawa Timur, calon bupati KH Kholilurrahman dan calon wakil bupati Sukriyanto.

14.      Simalungun, Sumatera Utara, calon bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga dan calon wakil bupati Yoel Manggaparoo.

Partai Gelora Bersama Demokrat Resmi Usung Pasangan Hamdan-Basir untuk Pilkada PPU

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi mengusung pasangan Hamdan Pongrewa dan  Ahmad Basir maju di Pilkada 2024 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Pasangan Hamdan-Basir juga didukung oleh Partai Demokrat.

Pasangan Hamdan Pongrewa-Ahmad Basir sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten PPU telah mengantongi dua rekomendasi B1KWK dari Partai Demokrat dan Partai Gelora. Artinya, syarat untuk maju dikontestasi Pilkada PPU 2024 telah terpenuhi.

Rekomendasi dari Partai Demokrat diserahkan langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum pada Kamis, 8 Agustus 2024 di DPP Partai Demokrat Jakarta.

Sementara rekomendasi dari Partai Gelora diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik pada Jumat, 9 Agustus 2024  malam di Gelora Media Center, Jakarta.

Pasangan Hamdan-Basir akan didaftarkan ke KPU PPU pada Rabu, 28 Agustus 2024. Hamdan Pongrewa adalah Bupati Icumbent PPU, sedangkan Ahmad Basir adalah kader Partai NasDem sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Balikpapan.

“Tanggal 9 Agustus, Partai Gelora melalui pimpinan pusatnya secara resmi relah mengeluarkan surat keputusan dukungan untuk calon kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pak Hamdan dan Pak Basir,” kata Mahfuz Sidik, Sabtu (10/8/2024).

Mahfuz mengatakan, pasangan Hamdan-Basir didukung dua partai, Partai Demokrat dan Partai Gelora. Partai Demokrat memiliki 4 kursi di DPRD PPU, sedangkan Partai Gelora satu kursi.

“Jumlah kursi di DPRD PPU ada 25 kursi, Partai Demokrat 5 kursi dan Partai Gelora 1 kursi. Itu sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi,” katanya.

Dukungan kepada pasangan Hamdan-Basir, kata Mahfuz, adalah bagian dari langkah partisipasi Partai Gelora dalam Pilkada 2024, terimasuk di Pilkada PPU.

“Khusus untuk PPU, ini ada nilai strategisnya, karena PPU adalah kabupaten tempat ibu kota baru didirikan, Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini penting karena ada nilai strategisnya,” ujar Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini berharap pasangan Hamdan-Basir bisa memenangi Pilkada 2024 Kabupaten PPU. “Partai Gelora berharap calon yang didukung bisa memenangkan Pilkada PPU. Dan dari perkembangan Insya Allah menang,” katanya.

Mahfuz mempersilahkan pasangan Hamdan-Basir untuk membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk menambah dukungan.

“Mudah-mudahan ada partai lagi yang mendukung, meski dengan dua partai, Partai Demokrat dan Partai Gelora sudah cukup, karena kemungkinan Pilkada PPU akan diikuti dua atau partai,” katanya.

Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, basis massa pasangan Hamdan Pongrewa-Ahmad Basir cukup kuat meski hanya didukung Partai Demokrat dan Partai Gelora.

“Hamdan ini pernah jadi bupati, dia incumbent. Kita juga punya basis massa yang kuat di sana, walaupun kursinya pas-pasan hanya didukung Partai Demokrat dan Partai Gelora, Insya Allah akan menang,” kata Hadi Mulyadi.

Hadi menegaskan, dukungan partai dalam Pilkada itu tidak linier dengan dukungan massa sebenarnya. Apalagi pasangan lain saling memecah suara, sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi pasangan Hamdan-Basir.

“Itu hanya untuk perahu saja, dan pasangan Hamdan-Basir ini sudah mengantongi tiket di Pilkada PPU. Mereka akan datang ke KPU untuk mendaftar 28 Agustus,” kata Ketua DPW Partai Gelora.

Calon Bupati PPU Hamdan Pongrewa mengatakan, setelah mengantongi resmi dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Gelora akan segera mempersiapkan strategi pemenangan untuk Pilkada 2024 Kabupaten PPU.

“Kami akan segera mempersiapkan strategi-strategi untuk kemenangan. Kita akan mempersiapkan rencana kerja yang praktis. Kita optimis menang, karena dari hasil survei dua kali survei kita lebih unggul,” kata Hamdan.

Hamdan mengatakan, akan mendekati partai lain untuk membangun komunikasi agar memberikan dukungan ke pasangan Hamdan-Basir di Pilkada PPU.

“Semakin banyak partai yang dibutuhkan itu untuk kekuatan politik, akan semakin menguatkan kita untuk menang,” katanya.

Hamdan mengaku masih berupaya untuk membangun komunikasi ke Partai NasDem, PDIP dan Partai Gerindra. Nasdem diketahui memiliki dua kursi, PDIP tiga kursi dan Partai Gerindra empat kursi.***din

Kemerdekaan Palestina harus Didorong Melalui Pendekatan Geopolitik dan Perkuat Sistem Multipolar

JAYAKARTA NEWS— Konflik antara Palestina-Israel baru bisa diakhiri melalui pendekatan geopolitik, sebab berdirinya Israel merupakan hadiah dari Inggris, karena Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia (PD) I dan pada saat yang sama Inggris menguasai Semenanjung Palestina.

Sehingga kemerdekaan Palestina juga harus didorong melalui pendekatan geopolitik. Dan Situasi geopolitik sekarang menjadi momentum bagi Palestina, ketika Israel dikucilkan dunia, karena melakukan genosida di Gaza.

Hal itu disampaikan Pengamat GeoPolitik Internasional Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ismail Haniya, Hamas dan Masa Depan Perjuangan Palestina’, Rabu (7/8/2024) sore.

“Jadi soal Palestina ini, masalah klasik geopolitik, Inggris janji ke Yahudi. Dan waktu itu Sekutu menang Perang Dunia (PD) I, maka berdirilah Israel. Artinya, penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan Geopolitik (GeoPolitical Approach),” kata Tengku Zulkifli Usman.

Sebab, Israel lahir dari rahim warisan kolonialisme barat yang settingannya sudah dilakukan sejak PD I. Sehingga apabila ingin menghilangkan Israel dari peta dunia juga harus dengan momentum geopolitik.

Namun, pendekatan geopolitik juga harus dipahami bahwa selama tatanan dunia masih seperti ini, dimana Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) masih didominasi Amerika Serikat (AS) dan aliansinya, maka Palestina akan sulit Merdeka.

“Sekarang ini mulai ada perubahan geopolitik yang selama ini stagnan, menyediakan momentum untuk Palestina karena ada kekuatan multipolar aliansi Rusia, Iran, China dan Korea Utara,” kata TZU, sapaan Zulkifli Usman.

Sekarang perubahan dunia sedang menuju multipolar, sehingga memberikan secercah cahaya bagi peluang kemerdekaan Palestina.

Perubahan tatanan dunia dan melemahnya aliansi Aliansi AS, Israel dan Sekutunya ini adalah perubahan yang mengarah positif kepada kemerdekaan Palestina.

“Disanalah Indonesia perlu banyak berperan, untuk memperkuat sistem multipolar dan mendorong banyak negara lain, bangkit bersama-sama menentang ketidakadilan AS, Israel, dan seluruh Sekutunya atas penghinaan terhadap nilai nilai kemanusiaan di seluruh tanah Palestina terutama Gaza, yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun,” ujarnya.

Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran ini berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil momentum ini untuk mempercepat kemerdekaan Palestina melalui landscape perubahan geopolitik global.

“Pendekatan geopolitik adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Momentum ini harus diambil Indonesia ke depan dibawah pimpinan Pak Prabowo,” tegasnya.

Pakar Hukum Internasional, Universitas Indonesia Arie Afriansyah menambahkan, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, tidak hanya 143 negara saja, serta semakin sedikit negara yang abstain.

Dengan demikian, keberadaan negara Palestina yang didukung oleh perubahan geopolitik global akan semakin kuat dan nyata.

Sehingga Isarel pun pada akhirnya diharapkan dapat menyadari tidak akan bisa lagi menguasai keseluruhan Semenanjung Palestina sebagai wilayah Israel.

“Dan Israel harus mengembalikan tanah-tanah yang secara ilegal itu diambil oleh Israel, ya harus diserahkan kembali kepada Palestina,” kata Afriansyah.

Meski hal itu sulit untuk dilakukan, tetapi dengan adanya perkembangan dunia yang mengalami perubahan saat ini, ia yakin hal itu akan terwujud.

“Harapan saya, dengan perkembangan dunia yang sedang berubah ini, saya rasa akan ada jalan ke sana, karena bukanya tidak mungkin (tanah-tanah yang diambil secara ilegal Israel dikembalikan ke Palestina),” katanya.

Tidak Terpengaruh

Sementara itu, Director Asia Middle East Center for Research and Dialogue Muslim Imran mengatakan, terbunuhnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu (31/7/2024) tidak akan mempengaruhi Hamas sebagai organisasi perlawanan Israel.

“Peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh oleh Zionis Israel di Teheran Iran tidak akan mempengaruhi jalannya organisasi Hamas, karena Hamas memiliki budaya organisasi dan sistem yang sudah berjalan,” kata Muslim Imran.

Bahkan Hamas, kata Muslim, telah menunjuk pemimpin barunya Yahya Sinwar, yang pernah menghabiskan hidupnya lebih dari 20 tahun di penjara Israel sebagai pengganti Ismail Haniyeh.

“Penujukkan Yahya Sinwar justru meningkatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan yang ada di Palestina. Sementara Israel sekarang sedang mengalami stagnasi karena tidak mampu mengambil alih kondisi yang ada,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini ada pergeseran dinamika global akibat peristiwa genosida dan perkembangan terakhir di Palestina yang telah mempengaruhi tatanan dunia. “Kalau Israel hanya begitu-begitu saja,” katanya.

Hal senada disampaikan Direktur Baitul Maqdis Institute Pizaro Gozali Idrus. Pizaro mengatakan, terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi perjuangan rakyat Palestina dalam memerangi penjajah Israel.

“Terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi apapun, itu bukan situasi baru bagi Hamas. Kalau kita lihat wafatnya Syekh Ahmad Yasin misalnya, tetap ada yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan hingga Ismail Haniyeh gugur. Dan Hamas sekarang sudah menujuk Yahya Sinwar,” kata Pizaro.

Pizaro mengatakan, bandul perjuangan politik Hamas akan semakin menarik ke depannya, karena Yahya Sinwar merupakan orang lapangan yang mengetahui betul karakter Israel dan mempelajari bahasa Ibrani, karena pernah dipenjara selama 23 tahun di penjara negara zionis.

“Yahya Sinwar ini yang berhasil melakukan transformasi kelompok militer Hamas hingga seperti sekarang dan berani melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Yahya Sinwar ini monster bagi Israel, mimpi buruk bagi Israel,” katanya.

Pizaro menilai penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas, menujukkan bahwa perjuangan Hamas ke depan akan lebih fokus kepada kekuatan militer daripada diplomasi global seperti yang dilakukan Ismail Haniyeh selama ini.***din

Indonesia Berpengalaman Jadi Mediator Konflik Kamboja, Bisa Ambil Peran China Dorong Kemerdekaan Palestina

JAYAKARTA NEWS— Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, Kemerdekaan Palestina tidak akan pernah bisa terwujud, apabila bangsa Palestina dibiarkan berjuang sendiri.

“Karena isu Palestina versus Israel ini, bagian dari pertarungan global. Kehadiran atau eksistensi negara yang bernama Israel di tanah Palestina itu, bagian dari skenario kekuatan barat,” kata Mahfuz dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (31/7/2024) sore.

Dalam diskusi dengan tema ‘Rekonsiliasi Hamas dan Fatah & Diplomasi Baru China di Timur Tengah itu, Mahfuz mengatakan, Israel tidak akan pernah berdiri sebagai negara, jika tidak ada skenario dan agenda kekuatan barat setelah Perang Dunia II.

“Begitupun dengan Palestina tidak akan bisa eksis sendiri, juga membutuhkan keterlibatan kekuatan-kekuatan di luar itu. Kita harus berperan aktif dalam perdamaian dan kemerdekaan Palestina,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora ini mengatakan, Indonesia bisa memainkan perannya lebih jauh, karena konstitusi mengamanatkan hal itu, sehingga bisa menjadi pijakan bagi politik luar negeri kita.

“Seperti kata Menlu China (Wang Yi) untuk mendukung kemerdekaan Palestina itu, membutuhkan dukungan internasional, meskipun mereka memiliki hak veto. Di PBB tidak akan selesai, jika Palestina dibiarkan sendiri,” katanya.

Menurut dia, Indonesia harus mengkapitalisasi hal itu, menjadi kekuatan di level middle power. Indonesia harus memainkan ‘puzzle’ dukungan internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

“Dukungan masyarakat dan pemerintah Indonesia memang luar biasa, tinggal kita highlight langkah-langkahnya seperti apa, sehingga bisa menjadi model politik luar negeri kita. Kita titipkan ke Pak Prabowo setelah dilantik, kemerdekaan Palestina harus jadi agenda utama,” katanya.

Duta Besar LBBP RI untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono mengaku pesimis perdamaian di Palestina bakal terwujud pasca terbunuhnya Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Iran.

“Terbunuhnya Ismail Haniyeh akan memperkuat konsolidasi persatuan di Palestina. Mereka akan mengubah kembali jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencapai kemerdekaan, dengan senjata lagi. Situasi ini akan memperkeras perjuangan melalui senjata,” kata Ade Padmo.

Perjanjian antara Hamas dan Fatah dalam ‘Deklarasi Beijing’, kata Ade Padmo, sebenarnya menjadi hal menarik, karena untuk pertama kali kesepakatan diantara faksi-faksi di Palestina ditandatangani di luar Timur Tengah.

“KIta sebenarnya menyambut baik rekonsiliasi nasional di antara faksi-faksi Palestina. Tetapi situasi hari ini menyebabkan temperatur di kawasan Timur Tengah naik, ketegangan semakin tinggi. Nampaknya akan semakin sulit dan semakin susah untuk mencapai gencatan senjata yang saat ini,” katanya.

Harus Jadi Mediator

Sementara itu, Pengajar dan Peneliti Hubungan International, Universitas Gadjah Mada Siti Mutiah Setiawati menilai, China berhasil mengambil kesempatan ketika Amerika Serikat (AS) sedang tidak populer. Akibat dukungannya kepada Israel dan membiarkan adanya pembantaian terhadap rakyat Palestina.

“Dalam teori negosiasi, China berhasil membawa pihak-pihak yang berkonflik ke wilayah netral untuk didamaikan. Tetapi itu, tidak cukup hanya menjadi fasilitator, karena kesepakatannya tidak mengikat. China harusnya menjadi mediator, bukan faslitator,” kata Siti Mutiah Setiawati.

Dengan menjadi mediator, lanjut dia, China bisa mendorong adanya ‘agreement treaty’ atau MoU antara Hamas dan Fatah agar dilaksanakan dalam rangka membangun negara Palestina merdeka. Hal itu tidak akan tercapai, apabila China sekedar memfasilitasi perundingan saja.

“Indonesia sebenarnya punya pengalaman menjadi mediator dalam menangani masalah Kamboja. Mereka bertikai diundang ke Jakarta untuk meeting, dan masalah Kamboja tuntas sampai sekarang,” katanya.

Artinya, Indonesia sebenarnya punya pengalaman menjadi mediator dalam penyelesaian konflik dibandingkan China. Apalagi Indonesia juga memiliki kedekatan dengan faksi-faksi di Palestina, serta mendukung kemerdekaan Palestina.

“Peran ini bisa dimainkan Indonesia, karena kesuksesan Deklarasi Beijing ini sangat tergantung pada Hamas dan Fatah sendiri yang berunding. Nah, Indonesia bisa masuk menjadi mediator,” ujarnya.

Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok, 2003-2013 Imron Cotan menambahkan, konflik di Timur Tengah menjadi momentum bagi negara-negara middle power seperti Indonesia untuk mendorong kemerdekaan Palestina.

“Presiden terpilih kita (Prabowo Subianto) ini orang yang mengerti betul politik regional dan global. Lihat saja, beliau sudah berkunjung kemana saja dari Prancis masuk Serbia, lalu Turki dan sekarang ke Rusia,” kata Imron Cotan.

Prabowo, kata Imron Cotan, memberikan perhatian penuh terhadap isu-isu global seperti konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina. Sebab, kerusuhan di tingkat global akan mempengaruhi jalur logistik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saya kira Presiden terpilih akan memimpin negosiasi dan diplomasi secara langsung, karena beliau mengetahui betul politik luar negeri Indonesia. Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap isu-isu global, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.***din

Partai Gelora Tengah Siapkan Kader dan Mesin Partai untuk Pilkada Serentak 2024

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tengah menyiapkan kader dan mesin partai untuk ikut serta berkompetisi di Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang.

“Partai Gelora menyiapkan kader dan mesin partainya untuk berkompetisi pada Pilkada 2024 mendatang, ” kata Rico Marbun, Ketua Desk Pilkada Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).

Menurut Rico, Partai Gelora memiliki kursi di 54 kota/kabupaten dan 1 provinsi berdasarkan hasil Pemilu 2024 lalu.

Untuk itu, ia tengah mempersiapkan rekomendasi dan dukungan kepada para kandidat yang akan berjuang bersama Partai Gelora pada perhelatan Pilkada 2024 untuk kabupaten/kota/provinsi.

“Partai Gelora sedang mempersiapkan dukungan kepada kandidat yang bersedia berjuang bersama Partai Gelora dan membawa maslahat untuk kota/kabupaten/provinsi yang dimaksud dan bisa membawa kemenangan,” katanya.

Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora ini mengatakan, untuk pemenangan dalam Pilkada Serentak 2024 tersebut, Partai Gelora membagi wilayah kerja dalam 5 teritorial.

Yakni teritorial 1 wilayah Sumatera, teritorial 2 meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Lalu, teritorial 3 terdiri DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kemudian teritorial 4 terdiri dari Bali, Nusa Tenggara dan Kelimantan. Dan teritorial 5 meliputi Sulawesi, Papua, Maluku dan Maluku Utara.

Untuk sementara, Partai Gelora telah memberikan rekomendasi kepada 12 calon kepala daerah di teritorial 1 dan 5 yang mencakup wilayah Sumatera dan Indonesia Timur untuk Pilkada 2024.

1.Provinsi Bengkulu: Calon gubernur (Cagub) H. Helmi Hasan, SE dan calon wakil gubernur (cawagub) Ir. H. Mian.

2.Kabupaten Aceh Selatan: Calon bupati (cabup)  H. Mirwan MS, S.E, M.Sos.

3.Kabupaten Gayo Lues: Cabup H. Said Sani, S.Pd dan calon wakil bupati (cawabup)  Saini.

4.Kabupaten Simalungun:  Cabup Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H.

5.Provinsi Papua Pegunungan: Cagub Dr. (HC) John Tabo, S.E, M.B.A dan cawagub Dr Ones Pahabol, S.E, M.M.

6.Kabupaten Nduga: Ccbup Namia Gwijangge, S.Pd, M.Si dan cawabup Obed Gwijangge.

7.Kabupaten Lanny Jaya:  Cabup Yemis Kogoya, S.IP

8.Kabupaten Sorong: Dr. Johny Kamuru, SH. M.SI.

9.Kabupaten Asmat: Cabup Thomas Eppe Safanpo, S.T dan cawabup Yoel Manggaparou S.Th.

10.Kabupaten Puncak : Cabup Peniel Waker, S.Th, M.Si dan cawabup Saulinus Murib, S.Sos., M.Si,Kp.

11.Kota Jayapura: Calon wali kota Jhony Banua Rouw, SE.

12.Kabupaten Waropen: Cabup Ruben Yason Rumboisano, ST dan cawabup Hendrik Lambert Maniagasi, ST.***din