JAYAKARTA NEWS— Pakar politik luar negeri dan keamanan Pitan Daslani berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memanfaatkan momentum perayaan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang untuk menghidupkan kembali Gerakan Non Blok (GNB).
Keberadaan GNB saat ini mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya perang dunia (PD) III dan perang nuklir pasca meningkatnya ketegangan antara Israel-Iran yang semakin memanas.
“Pesan saya untuk Presiden Prabowo, April tahun depan kita akan merayakan 70 tahun Dasasila Bandung. Itulah momen terbaik, bagi Indonesia untuk menghadirkan kembali negara-negara non-blok untuk mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II,” kata Pitan dalam Gelora Talks, Rabu (9/10/2024) sore.
Dalam diskusi dengan tema ‘Babak Baru Israel Vs-Iran: Ancaman Perang Nuklir di Ujung Tanduk’ itu, Pitan mengatakan, apabila hal tersebut bisa dilakukan Prabowo, maka pamor atau citra Indonesia akan terangkat.
“Dan Presiden Prabowo bisa pidato di PBB untuk mengangkat Dasasila Bandung Jilid II seperti yang dilakukan Presiden Soekarno terdahulu, yang kemudian dibentuklah Gerakan Non Blok,” katanya.
Sebab, ketika dunia dalam ancaman perang seperti sekarang ini, maka diperlukan suara dunia ketiga yang bersikap netral agar bisa berpikir rasional.
“Karena orang yang dalam kondisi berperang itu, tidak bisa kita minta berpikir rasional, nggak bisa. Sehingga mesti ada suara dari dunia ketiga yang meluncurkan itu,” urainya.
Melalui forum diskusi Gelora Talks ini, Pitan berharap Prabowo mau mendengarkan masukan darinya agar saat peringatan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang, bisa mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II.
“Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. April tahun depan kita luncurkan itu, 70 tahun Dasasila Bandung Jilid II dan Gerakan Non Blok ada lagi” katanya.
Seperti diketahui, Dasasila Bandung atau pokok-pokok Piagam Bandung adalah salah satu hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) I di Bandung dalam bidang politik yang digelar pada 18-25 April 1955.
Dasasila Bandung adalah sebuah prinsip perdamaian yang dihasilkan melalui KAA 1955. Prinsip ini pada akhirnya digunakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai persetujuan perdamaian di seluruh dunia.
KAA 1955 di Bandung ini, juga merupakan cikal bakal didirikannya Gerakan Non Blok (GNB) yang berasal dari negara-negara dunia ketiga, yang tidak ikut terlibat perseturuan atau perang dingin antara Blot Barat dan Blok Timur.***din
JAYAKARTA NEWS— Ketua Komisi I DPR Periode 2005-2010 Mahfuz Sidik meminta pemerintah segera menyiapkan skenario terburuk menghadapi situasi geopolitik global yang semakin memanas, apabila Israel terus memperluas zona perang.
Sebab, ancaman perang kawasan dan perang dunia (PD) III semakin nyata jika Israel menyerang Iran, serta menyeret Amerika Serikat (AS) dan Rusia terlibat dalam perang tersebut.
Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘1 Tahun Perang Palestina & Matinya Nurani Dunia’ , Rabu (2/10/2024) sore.
“Israel sekarang semakin kehilangan muka dan ingin terus memperluas zona perang. Israel ingin menarik kekuatan besar seperti Amerika terlibat. Kalau Iran diserang, maka Rusia juga akan terlibat,” kata Mahfuz Sidik.
Dalam pengamatannya, beberapa saat ke depan, Israel akan lebih fokus membuat perang dengan Iran semakin terbuka, pasca Iran meluncurkan ratusan rudal hipersonik ke Israel.
“Oleh karena itu, saya kira memang kita harus mempersiapkan skenario yang lebih buruk kalau betul, misalnya Iran terpancing, lalu ada kemudian perang terbuka dengan Israel,” katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berpandangan Presiden Israel Benyamin Netanyahu punya kepentingan untuk mengelola konflik di kawasan dalam rangka mempertahankan kekuasaanya.
“Israel akan terus memicu konflik di kawasan semakin meluas hingga terjadi perang terbuka. Jadi saya kira kita harus mulai mempersiapkan skenario yang lebih buruk menghadapi situasi global sekarang,” katanya.
Menurut dia, hal ini menjadi pekerjaan rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kancah geopolitik global, dan mencegah peran kawasan semakin meluas.
“Indonesia juga harus bisa mengubah posisi Mesir dan Yordania untuk tidak menutup diri lagi dan menyelamatkan nasib warga Gaza yang tersisa dalam beberapa bulan ke depan ini, karena situasi kawasan akan semakin panas,” katanya.
Jika perang kawasan semakin meluas, dalam jangka panjang akan mempengaruhi rantai pasokan pangan dan energi dunia, termasuk ke Indonesia.
“Sehingga secara geopolitik, Indonesia harus mengambil perannya lebih kuat. Menyelamatkan situasi kemanusiaan di Gaza dan mengambil langkah-langkah internasionalnya untuk kemerdekaan Palestina, dan tidak sekadar menyampaikan pidato keprihatinan,” katanya.
Mahfuz menambahkan, Israel sekarang berusaha sekuat tenaga menargetkan agar Amerika terlibat perang secara terbuka di kawasan Timur Tengah menjelang Pilpres AS.
“Amerika sekarang sedang mengkalkulasi secara geopolitik terlibat perang di kawasan, karena efeknya akan ada perang nuklir dengan Rusia. Netanyahu sengaja menyerang proxy-proxy Iran agar ada perang dunia III,” pungkasnya.***
JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji kebesaran jiwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang lebih memilih untuk tidak bertengkar, serta melakukan rekonsialiasi politik usai dua kali pemilu yang berlangsung sengit, dan akan menciptakan sejarah transisi pemerintahan yang damai.
“Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini tetapi kita sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari pemimpin yang kemudian menyatukan kita,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Melepas Jokowi, Menyambut Prabowo, Menyongsong Indonesia Maju’, Rabu (25/9/2024) sore.
Atas kebijaksanaan Jokowi tersebut, Fahri pun tidak heran jika hasil survei Poltracking terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 86,5 persen.
Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung keputusan-keputusan yang diambil Jokowi, termasuk soal rekonsiliasi.
Karena itu, kata Fahri, ide keberlanjutan rekonsiliasi menjadi tema bangsa Indonesia ke depan. Maka saat masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024, selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Transisi pemerintahan akan berjalan lancar tanpa hambatan karena rekonsiliasi dan konsolidasi telah terbangun dengan sangat baik,” kata Wakil Ketua DPR Periode 20214-2019.
Dalam menyambut pemerintahan mendatang, Fahri mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap sistem presidensial yang dinilainya terjadi banyak pergeseran.
“Hari-hari ini memang kita memerlukan konsolidasi presidensial bahwa presiden terpilih adalah satu-satunya power di ranah eksekutif,” katanya.
Sebab, kekuasaan di eksekutif sering kali tidak solid. Misalnya terjadi persaingan antar kementerian, sehingga terlalu banyak power-power liar yang menjadi pengendali kekuasaan di eksekutif
“Sehingga anggota kabinet itu tidak solid antara kementerian yang harusnya bersatu karena beririsan malah saling mengiris, ini harus diakhiri,” sambungnya.
Maka dari itu, masa transisi pemerintahan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dan mendukung pemerintahan yang baru demi masa depan yang lebih baik.
Fahri menyebut ada indikasi beberapa pihak berupaya mengganggu soliditas kepemimpinan Prabowo, dengan cara seperti menyingkirkan Gibran Rakabuming terlebih dahulu. Sikap ini dinilainya menunjukkan niat berkoalisi yang tidak tulus.
“Kalau mau ikhlas (bergabung), terima hasil Pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita dan akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam memimpin kita selama ini ada banyak keberhasilan yang harus kita terima, baru kita bisa bergabung,” tegasnya.
Fahri berharap parpol yang bergabung dalam pemerintahan koalisi Prabowo-Gibran tidak berpikir mundur, mengganggu soliditas koalisi, apalagi merecoki jalannya roda pemerintahan.
“Kita semua harus berpikir, bagaimana menyongsong kemajuan kita yang sudah kita rancang 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Dimana kita betul-betul sudah menjadi negara industri dengan tingkat perkapita dan kesejahteraan yang tinggi, sehingga menciptakan peradaban yang baik,” katanya.
Fahri meminta para elite untuk segera mengakhiri pertengkaran, yang terkadang bertengkar karena alasan yang tidak jelas. “Kita sambut Pak Prabowo dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan mereka tetap bersatu, sehingga pembangunan kita bisa lebih lancar,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Perkumpulan Relawan Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah (Al-Matien) menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) perdana di Hotel Balairung, Jakarta pada Selasa-Rabu, 24-25 September 2024. Rakornas dihadiri para pengurus Pusat dan beberapa utusan perwakilan wilayah.
Relawan Al-Matien pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, berhasil mengantarkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2049.
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta saat memberikan arahan di sela-sela Rakornas, Selasa (24/9/2024) malam, mengingatkan, agar umat Islam tidak lagi menjadi supporting system atau sekadar pendukung Prabowo saja.
“Tetapi jadilah sebagai jembatan kepentingan umat dalam perjuangkan maslahat umat,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).
Karena itu, ia meminta para pemimpin umat di Indonesia bisa mendewasakan umat agar tidak lagi menjadi kayu bakar konflik di masyarakat.
“Kaum muslimin begitu mudah dijadikan kayu bakar, sehingga Indonesia tidak boleh lagi menjadi medan tempur negara adidaya,” katanya.
Anis Matta menilai situasi sekarang mengharuskan semua elite membangun konsolidasi melalui kesadaran geopolitik yang jelas. Sebab, munculnya kekuatan global baru dan meredupnya dominasi barat saat ini menjadi titik keseimbangan baru tatanan dunia baru.
“Persoalan terbesar umat adalah, semangat tinggi tapi tidak memiliki pemimpin visoner. Gerbong besar tapi tidak punya lokomotif, sehingga gerbong tersebut mudah dimanfaatkan orang,” katanya.
Karena itu, relawan Al Matien diharapkan bisa menjadi satu tren baru dalam membaca politik Indonesia, dimana pola hubungannya dengan Prabowo tidak hanya menjadi supporting system, karena kepemimpinannya bisa bertemu dengan kemaslahatan umat.
“Madzab yang dianut Prabowo dalam mengelola negara adalah dengan bergabung dan mendukung. Dan Al Matien ketemu dengan Prabowo itu menjaga dhoruriyat khomsah dan menjaga kesatuan bangsa,” tegasnya.
Rakornas ini dibuka oleh Ketua Pembina Al Matien KH Toha Ma’shum, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso.
Kawal Pemerintah Baru
Dalam sambutannya KH Toha mengajak Al-Matien mengawal dan memastikan pemerintahan baru berjalan dengan baik.
“Kita harus hadir ikut andil berperan aktif mengawal pemerintahan Prabowo sedari awal, memastikan 100 hari pertama kepemimpinannya efektif, sehingga menjadi starting poin yang positif dalam perjalannya memimpin Indonesia serta mengantarkannya menjadi negara yang maju,” kata KH Toha.
Sementara itu, ketua Al-Matien, KH. Dr. Arip Rahman dalam sambutan yang disampaikannya pada pembukaan Rakornas kembali menegaskan tugas Al-Matien mengawal pemerintahan baru sebagai bentuk tanggungjawab Al-Maten atas pilihan politik yang telah dipilih.
Ia berharap kegiatan rakornas ini menjadi bentuk tansiq (kordinasi) di antara pengurus Al-Matien. Rakornas ini diharapkan juga sebagai pemanasan mesin organisasi menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar beberapa bulan ke depan.
Adapun agenda pembahasan rakornas berkisar pada tiga pokok pembahasan yaitu; kelembagaan dengan membahas AD/ART, kemudian program keummatan dan kemandirian organisasi.
Beberapa tokoh Nasional yang hadir dalam Rakornal Al Matien perdana ini, selain Anis Matta juga rencana dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djoyohadikusumo, dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono (Rido).***din
JAYAKARTA NEWS—Elektabilitas pasangan cagub cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono 50 persen lebih, jauh melampau pasangan calon lainnya. Hasil potret Lembaga survey ini membuat Tim Pemenangan RK-Suswono berharap pasangan yang didukungnya ini menang Pemilihan Gubernur Jakarta satu putaran.
Tak tanggung-tanggung, Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024, Ahmad Riza Patria menyebut kemenangan satu putaran dan di atas 70 persen.
“Ini belum ngapa-ngapain saja surveinya tinggi. Terakhir rilis hasil survei dari LSI. Insya Alllah kita menang satu putaran dengan RIDO Allah SWT, dan kemenangannya satu putaran di atas 70 persen, ” tandasnya saat Dialog Interaktif bersama Cagub Daerah Khusus Jakarta Ridwan Kamil (RK) yang digelar Partai Gelora di Taman Benyamin Suaeb, Sabtu (21/9/2024) sore.
Dialog dengan tema ‘Jakarta Rumah Kita’ ini, dipandu oleh Direktur Utama PAM Jaya 2021-2024 Syamsul Bachri Yusuf, serta dihadiri ratusan fungsionaris dan kader Partai Gelora se-Jakarta.
Hadir pula Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024, Ahmad Riza Patria (Ariza), Ketua DPW Partai Gelora Jakarta Triwisaksana, dan Koordinator Pemenangan RK-Suswono Partai Gelora Hazem Anis Matta, serta tokoh Betawi Jaja Miharja.
Dalam kesempatan itu, Riza yang juga Ketua DPD Gerindra Jakarta menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Partai Gelora yang sejak awal terlibat aktif dalam pemenangan RK-Suswono.
“Kita ucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang telah menyelenggarakan acara ini. Partai Gelora menjadi bagian penting dalam kemenangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono di Pilkada Jakarta,” kata Ariza.
Dalam acara tersebut juga dilakukan pembacaan pernyataan bersama Program Aksi Partai Gelora pada Pilkada 2024, tentang kebulatan tekad untuk memenangkan pasangan cagub dan cawagub Ridwan Kamil-Suswono melalui 5 Progam Aksi.
Pembacaan pernyataan bersama dipimpin Ketua DPW Partai Gelora Jakarta Triwisaksana dan Koordinator Pemenangan RK-Suswono Partai Gelora Hazem Anis Matta. Lalu, diikuti seluruh peserta yang hadir, termasuk oleh Ariza dan Ridwan Kamil.
“Ajak Kader, Tetangga, Saudara, Pemilih Gelora dan Warga Sosial Media untuk memilih RIDO, Ridwan Kamil-Suswono. Mari kita menangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Triwisaksana.
Kota Jasa dan Kota Wisata
Sementara itu, Cagub Ridwan Kamil mengatakan, Jakarta secara de facto dan realitanya tetap akan menjadi pusat semua urusan di Indonesia, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara.
“Meski Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, justru banyak keberkahannya dibanding musibahnya. Kewenangannya akan diperluas, yang dulunya milik kementerian, sekarang jadi milik provinsi, semua akan dilimpahkan ke gubernur,” kata Ridwan Kamil.
Namun, dalam menyambut Jakarta Baru ini, konsep pengembangan Jakarta ke depan harus dirumuskan secara bersama-sama antara warga Jakarta dengan gubernur terpilih.
“Jakarta Baru ini, konsepnya harus dirumuskan 40 persen ide kami selaku gubernur dan 60 persennya seluruh warga Jakarta. Maka ketika Jakarta naik kelas menjadi kota dunia, tetap tidak boleh meninggalkan budayanya,” katanya.
Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), kata RK, mempunyai konsep dalam mempertahankan Budaya Betawi di tengah eksistensi menjadi kota global. Yakni dengan konsep Gerbang Betawi, ‘Gerakan Membangun Budaya Betawi di Tengah OTW Kota Global’.
“Nanti akan dikenalkan kurikulum karakter berbasis Budaya Betawi. Progam-program di Setu-setu seperti Setu Babakan kita hidupkan lagi. Masuk kampung nanti dikasih Gapura Betawi, kita akan buatkan arsitekturnya,” kata Kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini.
RK menegaskan, Jakarta nanti akan menjadi kota jasa dan kota wisata global seperti Singapura. Kota jasa dan kota wisata global ini akan membuka lapangan pekerjaan yang luas dan industri kreatif akan berkembang pesat.
“Saya sering ditanya orang asing soal wisata di Jakarta. Saya bingung jawabnya, kalau nggak Monas ya di Ancol. Makanya banyak warga Jakarta yang healing ke luar kota. Nah, kita akan jadikan Jakarta kota wisata internasional, sehingga akan banyak tempat healing di Jakarta,” katanya.
Contohnya, Kota Tua akan dijadikan kota wisata internasional yang hidup selama 24 jam. Di Kota Tua, juga akan ada sekolah film, musik dan budaya, serta tempat penginapan atau kost-kost-an.
“Kita akan buat universitas /sekolah tinggi seperti UPH (Univesitas Pelita Harapan) di Karawaci. Kota Tua akan hidup selama 24 jam, dengan jumlah populasi yang banyak,” kata mantan Gubernur Jawa Barat ini.
Hal ini merupakan salah satu solusi yang ia tawarkan untuk Jakarta Baru. Namun, RK memastikan sudah menyiapkan segudang solusi untuk mengatasi permasalahan Jakarta.
Disamping itu, hubungannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat harmonis, sehingga akan mempercepat pembangunan nasional provinsi cepat selesai.
“Kita berada dalam satu koalisi, maka yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Pembangunan lebih cepat, tidak akan banyak drama lagi,” ujarnya.
Menurut RK, populasi di Jakarta selama ini tidak diatur, dan ada eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan. Akibatnya, Jakarta semakin panas , polusi tinggi, macet, banjir dan air kurang.
“Jakarta tidak boleh lagi menjadi kota industri. Jakarta panas ini karena kurang pohon, terlalu banyak bangunan. Saya akan buat Peraturan Gubernur, memperbanyak nanam pohon. Kolombia sudah berhasil, dengan 3 juta pohon dalam waktu 3 tahun, suhunya turun 3 derajat,” katanya.
Selain itu, untuk mengatasi kemacetan, Jakarta akan memperluas MRT/LRT hingga Bogor, Tangerang dan Bekasi. Jakarta juga akan membeli tanah di Bogor untuk membuat bendungan dan embung, untuk mengatur suplai air di wilayah selatan, serta Jakarta agar tidak banjir lagi saat hujan.
“Di Undang-undang DKJ, kita ini seperti bapak asuh. KIta akan mengalokasikan anggaran di APBD untuk membangun wilayah sekitaran Jakarta. Kita juga akan banyakin perkantoran dan mall di sekitaran Jakarta. Kalau sudah diperbanyak, karena tinggalnya di sekeliling Jakarta, maka bekerjanya juga tidak perlu di Jakarta lagi,” katanya.
Tentunya hal ini, bisa mengurangi eksploitasi air tanah dan penurunan tanah di Jakarta. Sungai-sungai di Jakarta juga akan teraliri air lagi secara maksimal, sehingga nantnya bisa dikembangkan moda transportasi air, seperti yang dimimpikan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
“Terakhir untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta, bisa dipenuhi dari Bendungan Jatiluhur. Kita akan kita tarik pipa-pipa untuk disalurkan ke seluruh warga. Kita akan hitung pipa-pipanya bersama menteri terkait. Kita harapkan selesai dalam waktu 5 tahun,” katanya.
“Tetapi sekali lagi itu cuma jadi dongeng, kalau kami tidak menang. Kami punya ilmu, punya pengalaman dan tentunya akan kami wujudkan semuanya. Kita punya semua solusi untuk Jakarta, saya juga dapat perintah dari Pak Probowo untuk mengatasi kekumuhan di Jakarta,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Wakil Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Dr Junef Ismailiyanto menilai fenomena calon tunggal melawan kotak kosong bukan hal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia.
“Partai Gelora memandang ini bukan hal yang positif buat kami, apalagi demokrasi kita. Karena tidak sesuai dengan proses atau model pembangunan nasional ke depan, yang berbasis otonomi daerah,” kata Junef Ismailiyanto dalam diskusi dengan tema ‘Fenomena Pilkada 2024; Bersama atau Melawan Kotak Kosong?’ yang ditayangkan di Gelora TV, Rabu (11/9/2024).
Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah menyatakan, akan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dalam program pembangunan nasionalnya.
Artinya kepemimpinan di daerah diharapkan akan menjadi ujung tombak bagi pembangunan di daerahnya masing-masing
“Kalau kita lihat jumlah kotak kosong yang semakin naik, hal ini tentunya akan menjadi evaluasi kita bersama. Sekali lagi ini bukan hal positif buat parpol mapun buat demokrasi kita, sehingga perlu ada solusinya,” katanya.
Seharusnya putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah, kata Junef, dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol untuk memajukan kadernya sebagai calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024, bukan justru adanya mendukung calon tunggal.
Partai Gelora sendiri telah menerbitkan 429 Surat Keputusan (SK) rekomendasi, dimana 285 SK diantaranya yang didaftarkan di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada disetujui. Terdapat di 27 Pemilihan Gubernur, 213 Pemilihan Bupati dan 45 Pemilihan Walikota.
“Sehingga kita punya cakada dari kader kami. Kita ada Pak Hadi Mulyadi, pendiri partai, Ketua DPW Kalimantan Timur menjadi calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pak Hadi Mulyadi ini juga dicalonkan PDIP,” jelasnya.
Lalu, ada Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan Syamsari Kitta yang maju sebagai calon bupati di Pilkada Takalar. Kemudian Ketua DPD Partai Gelora Polewali Mandar, Sulawesi Barat Pak Zainal Abidin sebagai calon wakil bupati di Pilkada Polman.
“Selanjutnya ada cakada kader kita di Boalemo, Luwu Utara, Bone Bolango, Balikpapan, Bontang dan Sumbawa. Lalu, di Jayapura ada Pak Daniel Mebri, orang Papua asli. Kemudian di Tabalong, serta terakhir di Yogyakara,” jelasnya.
Konsekuensi Pembatasan Hak Kepersetaan Pemilu
Sedangkan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan. fenomena calon tunggal dan kotak kosong adalah konsekuensi dari pembatasan hak kepersetaan Pemilu, termasuk di Pilkada.
“Hak pilih Hak Asasi Manusia. Di dalamnya ada hak dipilih, hak mencalonkan dan hak memilih. Hak dipilih ini, hak menjadi peserta Pemilu dan Pilkada dari pasca reformasi hingga sekarang semakin dibatasi persyaratannya,” kata Usep Hasan Sadikin.
Misalkan adanya ambang pencalonan dari Pilpres, kemudian diterapkan di Pilkada. Lalu, adanya syarat pencalonan jalur perseorangan yang semakin sulit, sehingga bukan syarat dukungan saja, tapi juga verifkasi faktualnya diubah dari sampling menjadi sensus.
“Jadi konsekuensi dari syarat yang amat berat, bukan hanya mendorong praktik ilegal seperti memanipulasi, tetapi juga berakibat pada hak politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang utama dalam demokrasi. Di saat yang sama parpol sebagai lembaga utama demokrasi, itu juga dipersulit,” ujarnya.
Karena itu, Perludem bersyukur melihat gebrakan Partai Gelora yang bisa membangun partainya dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk dalam mencalonkan kadernya sendiri di Pilkada.
“Gelora ini relatif berdaya, ketika partai lain, terutama partai baru sulit melakukan untuk memenuhi syarat ini. Sebab, syarat pendirian partai politik, Pemilu dan Pilkada di Indonesia, adalah syarat yang terberat di dunia,” katanya.
Akibatnya, hak politik masyarakat untuk dipilih atau dicalonkan menjadi terhambat dan semakin ekstrem di Pilkada 2024. Sehingga calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024 ini semakin banyak.
“Kita berharap DPR tidak menyepakati adanya Pilkada ulang di 2025, tetapi juga harus melarang calon tunggal yang kalah lawan kotak kosong untuk maju lagi. Kalau sekarang kan tidak jelas, dibolehkan dan mau sampai kapan, kalau calon tunggal kalah lagi lawan kotak kosong di Pilkada ulang,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah telah mengubah lanskap Pilkada 2024 di banyak daerah.
Hal ini memastikan otonomi daerah (otda) menjadi lebih bermakna, serta memperkuat partisipasi rakyat karena semua suara diperhitungkan, tidak hanya yang memiliki kursi saja.
Demikian disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk dengan tema ‘Pilkada, Otonomi Daerah dan Percepatan Pembangunan di Era Prabowo-Gibran, Rabu (4/9/2024) sore.
“Kotak kosong pecah menjadi suara-suara yang berserakan, dan kandidat bertambah banyak di mana-mana. Putusan Mahkamah Kontitusi tidak lain atau tidak bukan dalam rangka memperkuat partisipasi rakyat. Partisipasi ini juga adalah dalam rangka memastikan bahwa otonomi daerah itu lebih bermakna,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, perubahan lanskap Pilkada 2024 usai putusan MK ini menjadi nafas penting bagi otda agar pembangunan dapat terselenggara lebih masif dan cepat di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Walaupun demikian, ia mengingatkan agar otda pasca-Pilkada 2024 tidak membuat perlambatan pembangunan, karena adanya ‘raja-raja kecil di daerah’ dalam rangka melakukan bergaining (tawar-menawar) dengan pusat yang dapat mengganggu pembangunan.
“Seharusnya pemimpin-pemimpin baru yang dipilih dari Pilkada 2024 dapat mewujudkan Indonesia untuk tumbuh menjadi negara industri yang lebih maju atau menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan pemimpin baru nantinya perlu memikirkan terobosan untuk mempercepat peningkatan pendapatan per kapita nasional.
Sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bahkan dua digit pertumbuhan di era Prabowo-Gibran dapat tercapai.
“Pemerintah ke depan juga harus mewaspadai gejala pengelolaan otonomi daerah yang bisa menjadi faktor penghambat, karena kontrol partai politik terkandang berbeda dengan pemerintah pusat di daerah,” katanya.
Karena itu, Fahri mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada gubernur ke depan ditiadakan, cukup ditunjuk saja. Sebab, berdasarkan undang-undang, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara Pilkada di kabupaten/kota tetap diadakan.
“Karena pada dasarnya, gubernur merupakan elemen dari pemerintah pusat, dan memperbanyak membantu pemerintah pusat di daerah. Sekarang ini banyak gubernur yang tidak kompak dengan walikota atau bupatinya. Sehingga Pilkada gubernur sebaiknya ditiadakan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, berpandangan akibat tidak harmonisnya hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota, banyak pembangunan dan pelayanan publik di daerah menjadi terbengkalai.
“Posisi gubernur ini dilematis, terkadang juga menggangu pemerintah pusat seperti di Jakarta, karena beda partai. Sekarang oposisi di pilkada gubernur di Jawa Tengah juga sudah mulai bergerak. Pilkada gubernur yang berbau politis, seharusnya bisa dikurangi. Pemerintahan Prabowo ini akan berlari kencang. Kalau sopirnya berlaring kencang, maka gandengannya juga harus sama, sehingga ada percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora tidak menduga jika gugatan yang ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Partai Buruh soal ambang batas pencalonan kepala daerah menimbulkan turbulensi politik yang dashyat, mengubah peta Pilkada 2024.
“Ibarat orang naik pesawat lagi tenang-tenangnya mau disajikan makanan, tiba-tiba turbulensi. Pesawat turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 4.000 kaki. Anjloknya luar biasa, semua orang dan makanannya terhempas. Kami di Partai Gelora tidak memprediksi ini terjadi,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (28/8/2024) sore.
Dalam diskusi dengan tema “Pilkada 2024 Pasca Putusan MK: Kemana Kehendak Rakyat?” itu, Mahfuz mengungkapkan awal mula muncul ide untuk menggugat ambang batas pencalonan kepala daerah , usai Partai Gelora dinyatakan tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi threshold parliamentary (PT) 4 persen.
“Usai Pileg dan Pilpres, Partai Gelora waktu itu sudah diputuskan oleh KPU tidak lolos 4%. Lalu, kita mikir apalagi yang harus kita kerjain agar segera beralih ke agenda Pilkada. Kita temukan ada klausul dalam pasal 40 ayat 3 UU Pilkada, bahwa yang berhak mencalonkan kepala daerah yang punya kursi. Itu yang kita gugat,” ujarnya.
Kemudian pada bulan April, Partai Gelora mengajak diskusi partai poltik yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20 % kursi dan 25 % suara untuk mengajukan gugatan, karena mereka juga memiliki kursi di DPRD I dan DPRD II.
“Awalnya ada 4 partai yang mau ajukan judicial rewiew, tapi kemudian tinggal Partai Gelora dan Partai Buruh yang mengajukan. Tanggal 21 Mei kemudian kita ajukan gugatannya ke Mahhamah Konstitusi,” jelasnya.
Mahfuz tidak yakin dan pesimis gugatannya bakal dikabulkan, karena hingga bulan Juli, MK terus meminta perbaikan gugatan, sementara masa pendaftaran Pilkada pada bulan Agustus.
“Kita agak ragu-ragu berkaca dari hasil gugatan kita soal Pilpres, tapi kemudian kita diundang tanggal 20 Agustus untuk mendengar putusan. Ternyata, putusan yang kita dapatkan, melampaui apa yang kita minta. Kita mintanya, satu dikasih 10 oleh MK,” katanya.
Partai Gelora, Mahfuz, bersyukur sekaligus bingung terhadap putusan MK tersebut. Bersyukur bisa mencalonkan kepala daerah meski tidak punya kursi, sementara bingung karena MK membuat aturan baru di dalam UU Pilkada yang menjadi haknya DPR selaku pembuat Undang-Undang (UU).
“Sehingga terjadilah turbulensi. Efek dari turbulensi ini, terjadinya perubahan peta Pilkada, dan perubahan itu masih terasa sampai sekarang. Ada orang yang pindah tempat duduk, dari di depan ke belakang atau sebaliknya, bahkan ada yang terhempas,” ungkapnya.
Akibat Putusan MK ini, menurut Mahfuz, membuat peta pencalonan kepala daerah menjadi sangat dinamis. Partai Gelora yang pada awalnya hanya mengeluarkan surat rekomendasi B1KWK, SK pencalonan kepala daerah dari 55 rekomendasi menjadi lebih dari 300-an rekomendasi.
Mahfuz berharap pasca putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah ini, perlu dilakukan harmonisasi paket Undang-undang Politik dan mengevaluasi sistem ketatanegaraan sekarang.
“Sebab MK telah mengambil wilayah DPR selaku pembuat undang-undang, belum lagi soal sengketa Pilkada dan Pilpres sampai mengurusi hal teknis. Bahkan MK juga tidak konsisten dengan putusannya soal ambang batas pencalonan, di Pilpres kita ditolak dikatakan legal policy-nya DPR, tapi di Pilkada justru diterima dan membuat norma baru yang menjadi haknya DPR,” katanya.
Sekjen Partai Gelora ini menilai, MK justru semakin menciptakan demokrasi menjadi lebih substatif dan prosedural, membuat prilaku pemilih menjadi pragmatis dan permisif, biaya politik makin tinggi dan menyuburkan praktik korupsi. Sehingga bisa merusak, budaya politik dan demokrasi itu sendiri.
“Kita harus evaluasi perjalanan selama 25 tahun ini. Kita harus dudukan lembaga yang ada pada tupoksinya, tidak seperti sekarang carut-marut sampai ada lembaga membajak kewenangan lembaga lain. Semua regulasi harus kita harmonisasi dan konsolidasi,” tegasnya.
Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar, Ketua Komisi II DPR/Foto: dok Partai Gelora
MK Bakal Dievaluasi
Sementara Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, DPR akan mengevaluasi posisi MK dalam jangka menengah dan panjang, karena terlalu banyak urusan yang dikerjakan, padahal bukan menjadi urusan MK.
“Jadi nanti kita evaluasi posisi MK-nya, karena memang sudah seharusnya kita mengevaluasi semuanya tentang sistem, mulai dari sistem pemilu hingga sistem ketetanegaraan. Menurut saya, MK terlalu banyak urusan dikerjakan, yang sebetulnya bukan urusan MK,” kata Doli.
Contohnya misalkan soal sengketa pemilu, terutama pilkada yang juga ditangani MK. Padahal judul lembaganya adalah Mahkamah Konstitusi, tugasnya adalah merewiew UU yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga masuk pada hal-hal teknis.
“Disamping itu banyak putusan-putusan yang mengambil kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu hanya pemerintah dan DPR, tapi seakan-akan MK menjadi pembuat undang-undang ke-3. Meminjam istilahnya Pak Mahfuz, MK ini melampaui batas kewenangannya,” ujarnya.
DPR, lanjut politisi Partai Golkar ini, juga akan melakukan perubahan hirarki tata urutan peraturan perundang-udangan, karena keputusan MK ini suka atau suka bersifat final dan mengikat.
“Akibatnya putusan MK memunculkan upaya politik dan upaya hukum baru yang harus diadopsi oleh peraturan teknis seperti halnya dengan putusan kemarin. Tetapi ketika DPR mau mendudukkan yang benar sesuai undang-undang, muncul demonstrasi mahasiswa dan kecurigaan. Karena itu, kita perlu melakukan penyempurnaan semua sistem, baik pemilu, kelembagan dan katetanagaraan” katanya.
Minta MK Dibubarkan
Pengamat politik Muhammad Qodari mengatakan, panasnya hubungan antara MK dan DPR hingga menyebabkan turbulensi politik, bukan hanya sekedar menerima atau menolak putusan MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada.
Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif IndoBarometer/Foto: dok Partai Gelora
“Tetapi DPR sudah jauh-jauh hari sudah banyak menolak putusan MK, karena MK itu yudikatif, tapi kerjanya legislatif. Ini berbahaya, bisa menimbulkan situasi anarkis. Karena memang konstitusi kita menyebutkan pembuat undang-undang itu pemerintah dan DPR, bukan MK,” kata Qodari.
Jika MK masih seperti ini, Qodari mengusulkan agar keberadaan Mahkamah Konstitusi dibubarkan, atau di dalam konstitusi ditulis, bahwa pembuat undang-undang itu MK, bukan DPR atau pemerintah.
“Putusan MK jadinya kayak TAP MPR, padahal MK bukan lembaga tertinggi negara, dan juga lembaga tinggi yang dipilih rakyat. Karena itu, ini menjadi gawat menimbukan turbulensi seperti sekarang,” katanya.
Direktur Eksekutif IndoBarometer ini menambahkan, turbulensi politik semakin-makin menjadi-jadi karena pelaksanaan Pilkada digelar menjelang penyusunan kabinet pada Oktober mendatang.
“Kalau Pilkadanya sebelum penyusunan kabinet atau jauh-jauh hari, tidak akan ada gejolak atau turbulensi, . mana ada di pilkada sebelumnya. Ini akibat efek dari pelaksanaan Pemilu seretak, dimana Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan dan berdekatan dengan Pilkada,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Periode 2021-2022 Ilham Saputra mengatakan, putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah ini sebagai keputusan di luar batas, meskipun putusan tersebut, mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Saya ingin menggaris bawahi pernyataan Bang Doli, sebenarnya evaluasi penyelenggaraan Pilkada ini sudah jauh-jauh hari sudah dilakukan pemerintah dan DPR. Sistem Pemilu, termasuk Pilkada memang harus dievalusi,” kata Ilham.
Evalusi tersebut, lanjutnya, perlu segera dilakukan jika melihat kondisi penyelenggaraan pemilu dan kondisi di masyarakat sekarang. Namun, evaluasi pemilu tidak harus dengan mengganti undang-undang setiap selesai pemilu.
“Evalusi itu tidak harus bongkar pasang ganti undang-undang setiap selesai pemilu. Pemilu itu pemikirannya harus demokratis, bersih, penyelenggaranya profesional mandiri, sesuai konstitusi dan lain-lain. Kalau sekarang tidak jelas, sehingga banyak menimbulkan komplain di masyarakat,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi resmi mengantongi rekomendasi dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 2024.
Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusaan (SK) B1KWK yang diserahkan langsung Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kepada Airin Rachmi Diany di Gelora Media Center, Jakarta pada Minggu (25/8/2024) malam.
“Partai Gelora sudah memberikan rekomendasi dukungan kepada Airin Rachmi Diany maju di Pilgub Banten. Kita sudah mendukung, tidak hanya PDIP dan Golkar,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora usai penyerahan SK Pilkada kepada pasangan Ridwan Kamil di Gelora Media Center, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Sekjen Fahri Hamzah menyerahkan SK B1KWK pada Airin-Ade Sumardi maju Pilgub Banten/Foto: Partai Gelora
Menurut Anis Matta, dalam kontestasi Pilkada 2024 terdapat fleksibilitas yang cukup tinggi, sehingga semua pihak di Koalisi Indonesia Maju KIM) Plus tidak mempermasalahkan, soal gugatan Partai Gelora yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
“Nggak, nggak ada teguran dari KIM ke Gelora. Kita tetap solid, KIM tetap solid,” ujarnya.
Ia juga pun mencontohkan berbeloknya Partai Golkar mendukung Airin Racmi Diani maju sebagai cagub Banten, padahal sebelumnya mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung KIM Plus.
“Bahkan misalnya kita lihat sekarang Partai Golkar juga berbalik lagi dukung bu Airin, kita juga dukung bu Airin di Banten. Jadi tidak ada masalah,” jelasnya.
“Seperti yang dikatakan Pak Prabowo, disini ada kelenturan, fleksibilitas, karena dinamikanya tidak mungkin untuk dipaksakan,” pungkasnya.
Elektabilitas Airin Lebih Unggul
Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Gelora Banten Junaidi Fajri, rekomendasi tersebut diberikan lantaran elektabilitas Airin yang unggul di masyarakat Banten dibandingkan pasangan lain.
Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Partai Gelora memberikan dukungan penuh kepada pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten 2024.
Selain itu, prestasi gemilang yang telah diraih Airin selama menjabat Wali Kota Tangerang Selatan dan Ade Sumardi selama menjadi Wakil Bupati Lebak juga semakin mengukuhkan keduanya sebagai sosok yang kapabel dan layak memimpin Provinsi Banten.
“Dukungan terhadap Ibu Airin dan Pak Ade semakin menguat dengan adanya banyak dukungan dari masyarakat Banten. Mereka meyakini bahwa Airin-Ade adalah sosok yang tepat untuk membawa Banten lebih sejahtera,” ujarnya.
Usai mendapatkan dukungan dari Partai Gelora, Arin Rachmi Diany menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Gelora.
“Dukungan dari Partai Gelora ini merupakan suntikan semangat bagi saya dan Pak Ade untuk terus berjuang membangun Banten yang lebih baik,” ujar Airin.
Airin mengatakan dukungan Partai Gelora ini merupakan bentuk sinergi antar partai Politik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten.
Ia berharap dukungan ini dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersatu padu mewujudkan Banten Maju Bersama.
Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi maju di Pilkada Banten 2024 diusung oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Gelora dan Partai Buruh. Pasangan Airin-Ade resmi dideklarasikan di ICE BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (25/8/2024).***din
JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menyerahkan surat rekomendasi B1KWK kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RK-Suswono) maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Jakarta 2024, Selasa (27/8/2024).
Rekomendasi tersebut, diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta kepada pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta dengan singkatan Rido dan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju itu.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah menyatakan dukungan kita secara resmi kepada pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono,” kata Anis Matta di Gelora Media Center, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Anis Matta menambahkan pesan yang telah disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat deklarasi pasangan RK-Suswono oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024) lalu, yakni Jakarta telah mengajarkan satu makna dalam politik.
“Bahwa politik itu seharusnya menyatukan. Apa yang tidak bersatu di Pilpres, di Pilkada Jakarta ini bisa bersatu. Dan kalau kita bersatu, Insyaallah kita akan diridhoi oleh Allah SWT dan diberikan kemenangan,” tegasnya.
Menurut Anis Matta, Partai Gelora sejak awal mengusung politik rekonsiliasi, yang telah berhasil menyatukan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berseteru dalam dua kali Pilpres, pada 2014 dan 2019.
Sehingga Pilpres 2024 yang diikuti tiga pasangan calon itu, menjadi Pilpres yang paling damai dan berlangsung satu putaran saja.
“Semua damai berkat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah makna dari politik yang selalu menyatukan. Sehingga ketika kampanye untuk memenangkan pasangan Rido, kita harus selalu mengedepankan makna politik yang menyatukan,” katanya.
“Jadi kita semuanya adalah satu keluarga besar. Yang kita pilih ini, hanyalah kepala rumah tangga dan wakil kepala rumah tangga. Maka ketika pemilihan selesai, kita harus kembali sebagai keluarga,” imbuhnya.
Anis Matta menegaskan, Ridwan Kamil akan menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta akan menjadikan Jakarta sebagai contoh pemerataan keadilan sosial di Indonesia.
“Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi model bagi Indonesia, menjadi lima besar dunia. Karena Jakarta menjalankan makna politik yang menyatukan. Dengan bersatu, kita diridhoi Allah SWT,” katanya.
Menu Solusi Jakarta
Sedangkan Ridwan Kamil dalam sambutannya, mengatakan, pasangan Rido akan memberikan menu-menu solusi dalam mengatasi permasalahan di Jakarta dalam 5 tahun ke depan apabila diberikan mandat untuk memimpin Jakarta.
“Kita akan mewujudkan masyarakat yang adil makmur melalui suasana adem dalam politik. Sebab, Jakarta sekarang menuju kota global, sehingga butuh lompatan besar. Kita sudah siapkan program-programnya” kata Ridwan Kamil.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil mengatakan, telah menyiapkan program infrastruktur besar untuk menahan banjir di utara Jakarta dan menjadikan Kali Ciliwung seperti sungai di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
“Kita juga akan menyelesaikan banjir di selatan Jakarta. Kita akan bicara pengembangan aglomerasi, karena 4 juta warga yang malam hari tidak tinggal di Jakarta, tapi siang hari bekerja di sini,” katanya.
Sebagai mantan kepala daerah di Jawa Barat, bersama Suswono, yang merupakan mantan Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Jakarta.
“Jadi ini kombinasi yang sempurna. Kombinasi usia, keilmuan dan pengalaman dalam memimpin pemerintah daerah dan pusat. Dimensi kami semua terwadahi, kapasitas kami berdua punya kapasitas dalam membangun Jakarta secara merata,” ujarnya.
Pasangan Rido ini, kata Kang Emil, mempunyai prinsip DKI. Yakni konsep ‘D’ adalah disentralisasikan anggaran di RW melalui program satu arsitek per kecamatan, sehingga semua Jakarta rapi.
Kemudian konsep ‘K’ adalah kolaborasi, dimana sebagai pengambil kebijakan akan melibatkan para pelaku kepentingan dalam setiap keputusan.
“Terakhir adalah konsep ‘I’ adalah inovasi. Saya sudah membuktikan selama 10 tahun menjadi kepala daerah, menghadirkan dari yang tidak ada menjadi ada dengan political will,” katanya.
Sementara Suswono mengatakan, Kang Emil selaku cagub Jakarta telah merancang lebih dari 70 program untuk Jakarta. Karena itu, sebagai cawagubnya, ia akan menyukseskan program-program tersebut.
“Sebagai wakil gubernur tentu saja saya sifatnya mensupport untuk mensukseskan agar apa yang digagas oleh Kang Emil semua terealisasi. Karena Kang Emil ini masih muda gasnya kenceng, saya ini remnya. Lebih dari 70 program yang dibuat Kang Emil akan membawa maslahat bagi Jakarta,” kata Suswono.
Seperti program penataan Kota Jakarta, dimana Jakarta telah dinobatkan sebagai kota terpolusi nomor 3 di dunia, maka arsitektur kotanya akan digabungkan dengan penanaman mohon untuk menekan polusi udara.
“Kita juga akan menangani persoalan pangan di Jakarta, misalkan membuatkan RPH modern. Kemudian juga kita akan meminta Garuda memberikan insetif untuk pengiriman Sapi dari NTB dan NTT, supaya transportanya lebih mudah dan murah ke Jakarta, sehingga kita bisa mendapatkan daging segar,” katanya.
Selain itu, kata Suswono, Asosiasi Warteg siap mendukung program makan gratis pasangan Rido, yang diberi nama program Warteg.
“Banyak saudara-saudara saya yang satu kampung siap mendukung program Warteg. Warteg ini sudah siap akan mendukung Rido, nanti akan ada makan gratisan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Semua gagasan kami gagasan besar dan bagus untuk Jakarta,” pungkasnya.
Dalam penyerahan SK Pilkada kepada pasangan Ridwan Kamil-Siswono ini dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, para ketua bidang DPN, Ketua DPW Jakarta Triwisaksana dan fungsionaris Partai Gelora.***din
