JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam.
Ia bersyukur diberikan umur dan kesehatan, sehingga bisa menikmati Ramadhan tahun ini. Dalam Ramadhan 1446 H/2025 ini, Partai Gelora mengusung tema “Ramadhan Bulan Solidaritas Palestina”.
Anis Matta mengajak seluruh umat Islam di tanah air untuk menggelorakan Ramadhan dengan sejumlah amal ibadah, mulai dari memperbanyak bacaan Al Quran, shalat tarawih dan tahajud, sedekah, infak, dan shadaqah.
“Marhaban Ya Ramadhan.. Selamat menunaikan ibadah Ramadhan 1446 H. Mari kita Gelorakan Ramadhan 1446 Hijriah,” kata Anis Matta, Sabtu (1/3/2025).
Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1446 H/2025 jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025.
Hal ini menandakan umat muslim di Indonesia telah dapat menunaikan ibadah shalat tarawih mulai Jum’at (27/2/2025) malam dan memulai puasa pada Sabtu (1/3/2025).
“Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menyampaikan hasil Sidang Isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Jumat (28/2/2025) malam.
Dalam kesempatan ini juga, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Urusan Dunia Islam mengajak umat Islam di bulan yang mulai ini untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina.
“Mudah-mudahan bantuan kita menjadi sebab bagi Allah untuk memberikan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita di Palestina,” tegas Anis Matta.***
JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh ide koalisi permanen dan pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029.
“Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia dan memperkuat organisasi pemerintahan,” ujar Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).
Sebelumnya, komitmen ini juga disinggung Anis Matta di sela acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora periode 2024-2029 di Hotel Grandkemang, Jakarta, Sabtu (22/2/2024).
Terlebih lagi, lanjut Anis Matta, ada banyak agenda-agenda besar strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dieksekusi.
Untuk mengeksekusi agenda tersebut, ujar Anis Matta, dibutuhkan koalisi permanen partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus agar agenda-agenda tersebut berjalan mulus.
“InsyaAllah dengan koalisi permanen ini agenda-agenda strategis Presiden itu bisa kita deliver, bisa kita eksekusi ya,” tegas Anis Matta.
Selain mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gelora juga mendukung Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029.
Anis Matta mengatakan pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan wujud hasil kesuksesan kepemimpinan pada periode saat ini, yang akan didukung oleh koalisi permanen KIM Plus.
“Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Tapi beliau sendiri mengatakan, walaupun sudah didukung oleh Gerindra, beliau mengatakan bahwa kita harus sukses dulu. Jadi kita fokus untuk sukses dulu dalam periode ini insyaAllah, dan kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita pada periode pertama mengelola pemerintahan,” tutur Anis Matta.
Terkait pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang dilantik pada Sabtu, Anis Matta meminta mereka segera melakukan konsolidasi struktur dan penyusunan program kerja selama bulan suci Ramadhan.
“Kita ingin menggunakan momentum bulan Ramadhan untuk dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah konsolidasi struktur. Bagi yang strukturnya belum lengkap, segera dilengkapi,” katanya.
“Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadhan untuk penyusunan program kerja,” tambahnya.
Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora telah melantik 526 pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2025, yang terdiri dari 337 pengurus DPP dan 189 pengurus dari 38 DPW.
Anis mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang telah dilantik. Dia mengatakan para pengurus baru merupakan generasi pemikul beban.
“Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi pemikul beban untuk perjuangan kita, karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang berjanji, yang bersumpah untuk memikul beban untuk membangun bangsa kita,” ujarnya.
Dia mengatakan Partai Gelora ingin menjadi rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengatakan pengurus DPP dan DPW yang baru sengaja dipilih dari berbagai generasi sebagai representasi masing-masing generasi.
“Bahwa kita tidak hanya mewakili kelompok tertentu, tapi kita mewakili seluruh populasi Indonesia,” kata Anis.
Tak hanya itu, Partai Gelora pun memastikan memiliki perwakilan pengurus dari setiap generasi yang saat ini ada, dari generasi baby boomers sampai Gen Z.
“Kita sengaja membuat di dalam pengurusan DPP ini perwakilan semua generasi itu ada,” imbuhnya.
Dia mengajak para pengurus baru bekerja dengan serius dan tekun dengan harapan melampaui kemampuan. Dia mengatakan Partai Gelora didirikan berdasarkan kesadaran sejarah.
“Supaya kita semuanya bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, sebab kalau kita tidak punya harapan kita tidak akan kuat menjalani hidup,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anis Matta juga memimpin pengucapan dan penandatanganan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Anis mengatakan Partai Gelora ingin berkontribusi nyata untuk Indonesia. “Dan kita ingin menjalani, hadir untuk memberikan kontribusi dalam tahapan sejarah tersebut,” tegas dia.***din
JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara resmi melantik 526 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Periode 2024-2029.
Prosesi pelantikan digelar secara hybrid di Ballroom Hotel Grandkemang Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2025) sore. Pelantikan juga diikuti dengan pengucapan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora.
Pelantikan dan pengucapan janji sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta. Jumlah pengurus DPP yang dilantik sebanyak 337 orang dan jumlah pengurus dari 38 DPW sebanyak 189 orang.
Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta lantas memimpin pekik sumpah janji jabatan pelantikan tersebut. Seluruh pengurus, kader dan anggota legislatif Partai Gelora mengikuti pekik sumpah janji tersebut.
dok Partai Gelora
“Sebelum saya mengambil janji jabatan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semuanya. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji jabatan sesuai agama masing-masing?” tanya Anis Matta. “Bersedia,” jawab para kader secara serempak.
Seluruh peserta lantas berjanji memegang teguh pada nilai-dan agama dalam bertindak dan berprilaku. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan, AD/ART dan peraturan partai.
Kemudian berkomitmen dengan disiplin dan etika partai serta tunduk dan setia kepada kebijakan, serta mematuhi keputusan pimpinan partai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, ada 5 pimpinan Badan Pengurus Harian (BPH) Partai Gelora.
Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.
Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.
Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).
Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.
“Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.
Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.
Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen.
Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.
dok Partai Gelora
Kokohkan Peran
Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan Partai Gelora ingin mengokohkan peran dan posisinya dalam membangun Indonesia bersama pemerintahan Prabowo Subianto.
Dia mengatakan narasi peneguhan peran dan posisi itu, akan dituangkan dalam narasi mars Partai Gelora yang baru, yang akan segera di-launching dalam waktu dekat
“Jadi sekarang ini kita sedang memperkuat narasi dari mars Partai Gelora Indonesia dan insyalaah dalam kesempatan yang tidak lama, dan dalam momen yang penting bagi kita, kita akan launching mars Partai Gelora Indonesia yang baru,” ujar Mahfuz.
Dia mengatakan, perubahan juga dilakukan pada logo Partai Gelora. Dia mengatakan warna baru itu ingin dibangun Partai Gelora di periode pengurus 2024-2029.
“Biru tetap menonjol, merah putih lebih terlihat dan ini adalah satu suasana yang ingin kita bangun mulai 2025 ini atau mulai pengurusan periode baru. Kita akan bekerja lebih kuat, bekerja lebih sungguh-sungguh dan mewarnai Indonesia melalui Gelora Indonesia,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora akan menjadi generasi pemikul beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga secara perlahan-lahan, Partai Gelora mulai menjelma menjadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Seperti tadi kata Pak Sekjen, walaupun kita tidak mencapai parlementary threshold pada Pemilu 2024 lalu, tetapi kita justru mendapatkan respon yang baik, lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan Partai Gelora,” ujar Anis Matta.
Anis Matta mengatakan, Partai Gelora memiliki perbedaan yang fundamental dengan partai lain, yakni tidak mewakili kelompok tertentu seperti halnya partai lain.
“Semua orang bisa bergabung dalam rumah ini (Partai Gelora). Di Partai Gelora semua punya ruang sendiri, tidak perlu ada pertengkaran. Partai Gelora itu menggambarkan populasi Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.
Hal ini, menurut Anis Matta, terlihat dalam perwakilan semua generasi, tidak hanya sekedar masalah gender di dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029.
“Representasi generasi ini penting, karena pada dasarnya manusia menghadapi tahapan pembelajaran yang benar benar berbeda pada setiap dua puluhan tahun,” tegasnya.
Anis Matta menilai generasi 20-an memiliki cara berpikir yang berbeda dengan generasi 40 atau 60-an, apalagi generasi diatas 60-an.
“Generasi 60-an itu lebih historis, dan basisnya adalah memori. Dan isi memorinya di kepalanya, biasanya adalah kekalahan demi kekalahan. Tapi kalau generasi 20-an, mereka lebih futuristik. Di kepalanya adalah mimpi dan harapan. Nah, kita akan bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita seperti generasi 20-an,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengkritisi pelaksanaan gencatan senjata antara Palestina-Israel. Sebab, gencatan senjata ini menjadi modus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir secara halus warga Gaza dari tanah airnya dan memuluskan langkah Israel untuk menguasai Palestina secara keseluruhan.
Hal itu disampaikan Hikmahanto Juwana dalam Gelora Talks bertajuk ‘Gencatan Senjata, Pembebasan Sandera & Apa Tantangannya?, Rabu (29/1/2025) sore.
“Saya ingin menegaskan, bahwa konflik Palestina ini sebenarnya adalah konflik terkait dengan masalah tanah. Karena tanah yang seharusnya punyanya rakyat Palestina ini, diokupasi dan diduduki oleh Israel,” kata Hikmahanto.
Menurut dia, gencatan senjata ini justru akan dimanfaatkan Israel untuk memuluskan langkah melakukan genosida terhadap etnis Palestina, dan menguasai Gaza secara halus.
Apalagi ada upaya Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, ke Indonesia, Yordania dan Mesir selama rekonstruksi pasca perang berlangsung.
“Kenapa saya katakan setuju untuk dikritisi, karena ada yang mendasarinya. Tim mediatornya dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Sementara Amerika sendiri, terpecah dua kubu, yakni kubunya Joe Biden dan Donald Trump,” katanya.
Kubu Donald Trump yang dimotori PartaI Republik, selama ini lebih menyukai perang daripada perdamaian. Sehingga agak janggal apabila AS meminta Israel untuk menyetujui gencatan senjata.
Padahal Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu diketahui menolak gencatan senjata. Ia menduga ada kesepakatan terselubung antara Donald Trump dan Netanyahu soal Gaza dan Palestina.
“Ketika semua sandera Israel sudah dibebaskan, maka semua petinggi dan pengikut Hamas harus dihabisi, serta Gaza harus dikuasai Israel dengan merelokasi rakyat Palestina,” katanya.
Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini justru curiga gencatan senjata menjadi alasan terbaru untuk masuk kembali ke Gaza, karena Israel terbukti gagal memerangi Hamas.
“Sekarang ini sudah kelihatan namanya pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, ada saja rakyat Palestina yang dibunuhi tiap hari. Saya kira ini adalah taktik agar Israel tetap bisa masuk Gaza,” ujarnya.
Hikmahanto berharap agar situasi gencatan senjata ini dapat dimanfatkan Presiden Prabowo Subianto untuk memainkan peran Indonesia secara maksimal mendukung kemerdekaan Palestina.
“Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal terdepan. Pertama, kehadiran pasukan kesehatan kita ditambah. Kedua mendapatkan mandat dari PBB untuk peacekeeping. Ketiga mengajak negara lain masuk dan membantu rekonstruksi Gaza. Kempat, mendorong Palestina segera merdeka melalui two state solution,” tegasnya.
Tengku Zulkifli Usman, Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia
Perlu Perubahan Narasi
Sementera itu Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tengku Zulkifli Usman mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump akan membuat situasi geopolitik semakin tidak menentu dengan berbagai keputusan ekstremnya, terkait Palestina.
“Di periode pertama mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Dan di periode kedua juga akan banyak hal-hal ekstrim yang akan dilakukan dan tidak menguntungkan Palestina,” kata Zulkifli Usman.
Ia berharap ke depannya perlu ada perubahan narasi dalam memperjuangkan Palestina, tidak bisa lagi sekedar hanya memberikan bantuan kemanusiaan atau donasi.
“Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri yang khusus mengurus Dunia Islam (Anis Matta) adalah bagian dari perbaikan narasi pembelaan untuk Palestina,” ujarnya.
Pembelaan terhadap Palestina, menurutnya, kurang menyentuh substansi selama ini, sehingga solidaritas untuk Palestina hanya menjadi komoditas politik saja untuk mencari suara elektoral bagi kelompoknya saja.
“Jadi selama empat tahun, Pak Prabowo akan selalu berhubungan dengan Donald Trump untuk masalah Palestina. Dan ketika berhadapan dengan Trump, maka narasi-narasi Pak Prabowo harus terus diperkuat,” ujarnya.
Gelora Talk, Rabu (29/1/2025)
Sebab, penyelesaian masalah Palestina tidak akan ada solusi selamanya, kecuali dengan pendekatan geopolitik global. Sebab, apabila terus berbicara masalah bantuan, donasi atau sumbangan, maka Palestina tidak ada harapan untuk merdeka.
“Kita bicara Palestina ini sudah hampir 100 tahun tidak selesai, berapa bantuan dan sumbangan yang telah diberikan. Makanya kita minta pemerintahan Pak Prabowo ini benar benar konsen terhadap Dunia Islam dan Palestina,” katanya.
“Presiden akan lebih banyak ceramah di forum-forum internasional untuk menyakinkan dunia, Dimana Palestina harus merdeka dan rakyatnya menentukan nasibnya sendiri,” tandasnya.
Sedangkan aktivis Palestina, Muhammad Husein Gaza mengkhwatirkan akan adanya gelombang besar normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pasca gencatan senjata.
“Saya khawatir gencatan senjata di Gaza adalah bagian dari upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kita berharap Indonesia terus konsisten dan komitmen dalam dukungannya terhadap Palestina, bukan sebaliknya ikut melakukan normalisasi hubungan diplomatik denfan Israel,” katanya.***din
JAYAKARTA NEWS— Dunia Internasional perlu menghukum Israel atas kejahatan mereka yang mengerikan selama ini terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebab, kejahatan ‘mega crime’ yang telah dilakukan Israel selama perang panjang ini terhadap rakyat Palestina tidak bisa dilupakan.
Hal ini untuk memastikan bahwa kejahatan serupa seperti di Gaza tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan.
“Karena itu, Pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut baik gencatan senjata yang telah tercapai dalam perang Palestina-Israel selama 15 bulan ini,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).
Anis Matta mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi kerja keras dan langkah-langkah konkret keterlibatan pemerintah Qatar, Mesir, dan pemerintah Amerika dalam kesepakatan gencatan senjata ini.
Untuk menyambut gencatan senjata di Gaza ini, ratusan warga Indonesia berkumpul di depan kedutaan besar AS di Jakarta pada Jumat (17/1/2025).
Mereka memberi dukungan kepada perlawanan rakyat Palestina kepada Isarel, serta pengorbanan mereka selama ini di Gaza.
Kegiatan direncanakan akan berlanjut selama dua hari ke depan pada Sabtu-Minggu (18-19/1/2025) yang berasal dari berbagai lembaga, komunitas dan organisasi yang peduli dengan urusan Palestina.
Menurut Anis Matta, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh perjanjian gencatan senjata di Palestina, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan, yang telah memusnahkan sejumlah besar anak-anak, perempuan dan laki-laki dari Palestina, dan Gaza pada khususnya.
“Jika perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan, menurut komunitas internasional harus memainkan tiga peran utama,” kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam.
Peran utama pertama adalah memantau pelaksanaan syarat-syarat perjanjian sampai dilaksanakan secara realistis sesuai jadwal yang telah disepakati.
Kedua adalah membangun kembali Gaza, menganggapnya sebagai tugas semua orang. “Ini adalah tugas kita semua. Kita semua menyaksikan genosida ini dalam waktu 15 bulan, dan komunitas internasional harus segera membangun kembali Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada khususnya, dan semuanya. Palestina pada umumnya,” ujar Anis Matta.
Ketiga, jangan lupakan genosida yang dilakukan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina khususnya Gaza, mengacu pada keputusan Mahkamah Kriminal Internasional, dan menghimbau masyarakat internasional untuk memantau keputusannya agar para pelaku genosida tidak lolos dari hukum dan diadili secara adil dan memberi hukuman jera.
Terkait dengan rekonstruksi Palestina, Anis Matta mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga mencapai kemerdekaannya, dan akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza, sebagai pemerintah dan rakyat.
“Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat ini sedang mengoordinasikan seluruh kegiatan amal dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk Palestina,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi juga mencakup beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia untuk melakukan kerja sama dalam membantu Palestina, baik dalam bidang kemanusiaan maupun di bidang pembangunan dan rekonstruksi Gaza, apalagi Malaysia yang memimpin sidang ASEAN tahun ini.
Sikap yang dikemukakan tersebut, kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini selaras dengan pernyataan dan pernyataan tokoh serta lembaga resmi, rakyat, dan agama lainnya, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia.
“Kita melihat momentum gencatan senjata ini adalah kemenangan rakyat Gaza dan kemenangan seluruh rakyat Palestina, dan yang paling penting, ini adalah kemenangan kemanusiaan secara global,” pungkas Anis Matta.***din
JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025). Sebab, program ini merupakan gerakan bersama antara Partai Gelora dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru.
Hal itu dismpaikan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Rabu (8/1/2025) sore.
“Sejak awal kita sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Sehingga SDM kita memang harus diperhatikan,” kata Sarah Handayani.
Partai Gelora, kata Sarah, bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Pemerintah harus membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,” katanya.
Sarah menegaskan, bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi ‘Indonesia Emas 2045’.
Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya ‘bullying’ antar siswa.
“Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program,” katanya.
Sarah berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah.
“Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi/Foto: Partai Gelora
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya.
“Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Dedek.
Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip ‘higienitas dan food safety’. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia.
“Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak,” katanya.
Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak.
“Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik,” katanya.
Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah
“Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG,” katanya.
Foto: dok Partai Gelora, (8/1/2025)
Prabowo Punya Political Will
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya.
“Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo,” kata Tulus Rahadiansyah.
Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19.
“Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja,” katanya.
Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045.
“Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias,” katanya.
Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.
“Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik.
“Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah,” katanya.
Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan.
“Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut,” tegasnya.
Standar Makanan Disorot
Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam di masyarakat, terutama soal standar makanan.
“Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka,” kata Tulus.
Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan.
“Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya.
Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras.
“Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya,” katanya.
Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. “Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi,” katanya.
YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas.
“Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan kritik terhadap fenomena politik liberal yang dinilainya telah merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional di Indonesia.
Menurut Fahri, sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa, sehingga memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’ yang digelar di Jakarta, Rabu (1/1/2025) sore.
“Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.
Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri bangsa Indonesia.
“Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.
Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.
Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.
Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.
“Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.
Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.
Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.
“Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.
Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.
Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.
“Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.
Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.
“Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati. Pidato Presiden Prabowo di Forum D8 kemarin, mungkin enggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Tapi kalau kita terus menerus bertengkar, kita tidak akan dihormati, cuma protes dan demonstasi saja. Dengan bersatu, maka kekuatan kita akan dihormati. Kita harus punya nuklir dan kekuatan persenjataan. Sehingga menjadi negara kuat, dan kapanpun bisa membantu Palestina,” pungkasnya.
Prabowo Pemimpin Harapan Umat
Sementara itu, Ulama dan Da’i Nasional KH. Bachtiar Nasir mengatakan, umat Islam harusnya lebih banyak bersyukur tinggal di Indonesia dengan segala dinamikanya, dibanding mereka yang hidup di dunia Arab.
“Orang Islam di Indonesia itu masih bisa pakai akal sehat, dibanding di dunia Arab. Kita masih ngumpul dan mengkritik pemimpin kita. Kita bersyukur banget tinggal di Indonesia, kalau tinggal di Arab, kita bisa tidak ada,” kata KH. Bachtiar Nasir.
Bachtiar Nasir mengatakan, para pemimpin Arab terkadang sama kejamnya dengan Israel, terhadap prilaku dan perbuatannya kepada rakyat mereka yang menentang kekuasaan mereka.
“Karena itu, berangkat dari kesyukuran itu, kita ajak umat dengan satu tujuan untuk membangun Indonesia dengan semua dinamikanya dan terkadang dengan perlawanan,” katanya.
Jika ada umat yang berseberangan dengan pemerintah atau negara, maka hal itu dianggap sebagai pendewasaan politik dalam rangka membangun cita-cita besar bangsa Indonesia. “Umat jangan dijadikan kayu bakar untuk pertengkaran,” katanya.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang memiliki ideologi yang kuat dan tegas, dimana selalu mengutarakan visi besar di tengah kontraksi ekonomi global, serta selalu berpikir untuk kepentingan umat.
“Banyak agenda-agenda beliau yang serius untuk umat, untuk grass root di bawah seperti soal ketahanan pangan misalnya. Ini yang membuat saya mendukung langkah beliau,” katanya.
Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Periode 2022-2025 ini menilai Presiden Prabowo Subianto adalah karakter tokoh yang bisa memimpin umat.
“Kita kesampingkan dulu urusan politik di era global sekarang. Kita butuh pemimpin yang mengerti literasi global. Kita tidak mungkin bisa mengambil kebijakan politik regional, bahkan nasional tanpa melihat konteks geopolitik,” katanya.
Bachtiar Nasir berharap Partai Gelora menjadi yang menjadi yang terdepan dalam memberikan literasi global kepada umat, sehingga umat memiliki kesadaran untuk bersatu dalam membangun Indonesia.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Wamenlu, Pak Anis Matta yang juga telah memberikan pesan moralnya kepada negara Arab dan Dunia Islam dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi kekuatan kelima besar dunia,” katanya.
Dengan demikian, Bachtiar Nasir mengajak umat Islam bersama-sama tokoh-tokoh Partai Gelora untuk menyongsong Indonesia ke depan memimpin dunia Indonesia.
“Dan Insya Allah bukan utopia. Pemimpinnya punya idealisme dan leadhership yang kuat . Mampu membawa umat di dalam langkahnya menyeimbangkan antara negara dengan agama, Pancasila dengan Islam dan Islam dengan toleransi,” tandasnya.
Sedangkan Pakar Militer dan Keamanan Pitan Daslani mengatakan, tahun 2025 menjadi momentum terbaik untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis di tengah situasi global yang tidak pasti.
“Demokrasi tidak boleh menciptakan instablitas, tapi harus ada stabilitas dinamis untuk membangun bangsa. Stabilitas dinamis itu, terbuka ruang untuk orang memberikan pendapat di depan umum. Tapi kritikannya itu, harus menjadi solusi, bukan asal kritikan-kritikan,” kata Pitan Daslani.
Pitan Deslani sepakat dengan Fahri Hamzah dan KH Bachtiar Nasir mengenai pentingnya persatuan saat ini, karena apabila tidak bersatu di tengah situasi global sekarang, Indonesia bubar jika terus bertengkar.
“Sekarang ini banyak negara daratan yang bubar. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kalian negara kepulauan bisa bersatu. Saya bilang karena Indonesia didirikan di atas sumpah rakyatnya. Itu pentingnya para funding fathers meletakkan dasar yang sangat kuat. Kita jangan kendor semangat persatuannya,” tandas Pitan Daslani.***din
JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kedatangan tamu istimewa di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) I di Pomeletol Patra Kuningan Jakarta, pada Minggu (8/12/2024) lalu. Tamu istimewa tersebut, tak lain adalah Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda.
Diketahui pada Minggu (8/12/2024), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Malut) menetapkan pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Malut 2024.
Kedatangan Sherly, tentu saja mengejutkan dan membuat surprise peserta Munas I Partai Gelora. “Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara Ibu Sherly Tjoanda. Beliau sengaja kita undang ke sini (Munas, red),” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora.
Kepada peserta Munas I, Mahfuz lantas menjelaskan, bahwa Sherly Joanda maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilkada Malut 2024 menggantikan suaminya, Benny Laos yang meninggal dunia karena kecelakaan speedboat beberapa waktu lalu.
“Pak Benny Laos wafat, akhirnya disepakati dan diputuskan, bahwa calon gubernur digantikan oleh istrinya (Sherly Tjoanda). Beliau perempuan beragama Nasrani, dan terpilih sebagai gubernur di Provinsi Maluku Utara mayoritas muslim. Dan Alhamdulilah beliau menang,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Pemenang Pilgub Malut Sherly Tjoanda /Foto: dok Partai Gelora
Menurut Mahfuz, Sherly Tjoanda adalah sosok perempuan inspiratif. Sebab, dalam situasi yang sangat berat saat tengah mendapat musibah, tapi mampu memenangkan kontestasi Pilkada Malut, melawan kandidat-kandidat yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Jadi kedatangan Ibu Sherly Tjoanda ini, momen yang sangat penting bagi kami di Partai Gelora, karena kami baru saja menyelesaikan Musyawarah Nasional I. Tadi sudah diputuskan, bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora 2024-2029 adalah Bapak Muhammad Anis Matta,” ujarnya.
Sherly, kata Mahfuz, sengaja ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta untuk menyampaikan ucapan terima atas dukungan dalam Pilkada Malut, bertepatan dengan pengumuman pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai pemenang Pilkada 2024 oleh KPU Malut.
“Jadi kedatangan beliau kesini, selain bertemu Pak Ketum juga mau bertemu Pak Waketum (Fahri Hamzah), karena kelihatannya kalau hanya ketemu Pak Ketum, tanpa ketemu Waketum, kelihatanya tidak sah,” ujar Mahfuz disambut gelak tawa peserta Munas I Partai Gelora.
Sherly Tjoanda kemudian terlihat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gelora dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Fahri Hamzah. Sherly mengatakan, kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di Pilkada 2024 Malut, tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan Partai Gelora.
“Partai Gelora bagian integral yang sangat penting dari kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Ketua DPW selalu mendampingi dan memberikan dukungan ke ke kami, baik ketika almarhum masih maupun ketika sudah meninggal,” kata Sherly Tjoanda.
Pemenang Pilgub Malut Sherly Tjoanda dan Ketum Partai Gelora Anis Matta , Minggu (8/12/2024)/Foto: dok Partai Gelora
Peran Partai Gelora
Dalam kesempatan ini, Sherly menceritakan, bahwa Ketua DPW Partai Gelora Malut Alimin Muhammad adalah orang pertama yang meminta dirinya maju di Pilkada Malut menggantikan almarhum Benny Laos, suaminya.
“Pak Alimin adalah orang pertama yang menanyakan kesediaan saya untuk melanjutkan perjuangan dari almarhum. Saya bilang, tidak mengerti politik dan saya seorang perempuan. Karena di Maluku Utara, tidak pernah bisa menerima seorang perempuan, apalagi saya bukan seorang muslim,” katanya.
Namun, Alimin menyakinkan dirinya untuk tidak perlu kwatir, dan meminta kesediannya maju di Pilkada Malut menggantikan suaminya, Benny Laos.
“Jadi Partai Gelora ini memiliki peran penting dalam sejarah karir politik saya. Singkat cerita akhirnya saya maju dan berdasarkan hasil quick count dan pleno rekapitulasi KPU saya menang di angka 51,7 persen,” katanya.
Dengan penetapan KPU Malut tersebut, kata Sherly, ia menjadi calon Gubernur Malut pertama perempuan dan calon gubernur pertama perempuan termuda di Indonesia.
“Saya sebenarnya ibu rumah tangga biasa, tidak punya ambisi politik, apalagi mau mencalonkan sebagai gubernur. Semua saya jalankan dengan ikhlas,” ujar Sherly.
Karena ke-ikhlasan itu, ia kemudian memberanikan diri ikut berkompetisi dalam kontestasi Pilkada Malut dengan politik modern yang terukur, cerdas dan santun.
“Kami bisa membuktikan, bahwa kami bisa menang tanpa politik uang. Kami adalah kandidat triple monoritas, tapi menang. Itu semua berkat Partai Gelora yang mendukung ide anti politik uang. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anis Matta, Pak Alimin dan seluruh kader Partai Gelora. Terima kasih atas dukungannya,” ujar Sherly Tjoanda.
Karena itu, Sherly berharap Partai Gelora tetap memberikan dukungan kepada dirinya pasca pelantikan sebagai Gubernur Malut nantinya.
“Saya berharap pelantikan nanti bukan menjadi akhir dari kebersamaan, tapi menjadi awal dari perjuangan bersama. Karena kita semua berjuang untuk kesetaraan dalam keberagaman,” katanya.
Sherly secara khusus meminta bimbingan kepada Anis Matta dan Fahri Hamzah, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, serta Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI dalam membangun Indonesia dari Malut.
“Saya doakan yang terbaik untuk Partai Gelora, semakin hari semakin besar dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya berharap Partai Gelora bisa memiliki fraksi penuh di 2029 nantinya,” tandas Sherly.
Siap Bantu Perumahan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wamen PKP RI menyampaikan selamat kepada Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut terpiliih.
“Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara, yang akan memimpin daerah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah dan mineral,” kata Fahri Hamzah.
Fahri mengatakan, Sherly sebagai Gubernur Malut nantinya memiliki banyak tantangan, terutama menekan masalah ketimpangan di masyarakat, akibat permainan elite di pusat dan daerah dalam mengelola kekayaan alam secara berlebihan, namun tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kemenangan Ibu Sherly adalah monumen kemenangan bagi perempuan di daerah. Insya Allah kami akan membantu, terutama akan menuntaskan masalah perumahannya di Maluku Utara,” ujar Fahri.
Sherly mengaku memang ingin bertemu Wamen PKP Fahri Hamzah secara langsung untuk menuntaskan masalah perumahan di Malut, khususnya di Kecamatan Sofifi, Kota Tidore.
“Sofifi terletak di ibukota, tapi rasa kecamatan. Jadi izin Pak Wamen bisa dibangun banyak rumah di Sofifi,” kata Sherly Tjoanda, Gubernur Malut terpilih ini.
Menanggapi permintaan Sherly ini, Fahri akan memprioritaskan pembangunan perumahan di Sofifi, karena masuk dalam kawasan strategis provinsi, yang dibuat Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Fahri mengaku pernah beberapa kali ke Sofifi saat masih menjadi Wakil Ketua DPR 2014-2019. Ia pernah mengkoordinir kunjungan kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Terima kasih, pokoknya saya siap membantu supaya ibu Sherly bisa sukses dua periode. Karena sudah menjadi kawasan strategis provinsi, tentu kita akan prioritaskan,” tegas Fahri Hamzah.***din
JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki ‘political will’ atau kemauan politik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, termasuk di dalamnya soal kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru.
“Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo soal kenaikan gaji guru itu adalah sebagai bentuk political will atau kemauan politik dari pemerintah,” kata Sarah Handayani, Ketua Bidang Pendidikan DPN Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk ‘Guru, Kesejahteraan, Profesionalitas dan Masa Depan Indonesia Emas 2045, Rabu (4/12/2024) sore.
Seperti diketahui, pada peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024) lalu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru-guru ASN dan PPPK, serta guru-guru non-ASN.
Namun, Sarah mengatakan, bahwa pernyataan Presiden Prabowo itu, harus dilihat secara menyeluruh, sebab tidak sekedar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gaji guru saja, tetapi juga peningkatkan tunjangan sertifikasi dan kompetensi guru dalam mengajar.
“Pak Prabowo ingin melakukan revolusi pendidikan, seperti juga yang dicita-citakan Partai Gelora. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, maka bagian terkecil dari tulang punggung suatu bangsa itu, adalah kualitas manusianya. Maka pemerintah perlu membuka akses pendidikan untuk semua warga negara,” ujarnya.
Artinya, dalam melakukan revolusi pendidikan itu, Presiden Prabowo akan meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan. Lalu, profesionalitas, kualitas, kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru-guru, karena guru adalah kunci untuk kebangkitan dan tonggak bagi berdirinya sebuah negara. Apalagi pemerintah juga telah menyusun visi Indonesia Emas 2045.
“Mudah-mudahan dengan adanya political will, keinginan politik dari pemimpin kita, maka semuanya bisa terjadi. Partai Gelora akan mengawal revolusi pendidikan ini,” kata Sarah yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ini.
Menyambut Baik
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru.
“Sebab, kemajuan suatu bangsa tergantung dari pendidikannya. Bangsa tersebut akan maju jika memperhatikan, memuliakan, memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan dan melindungi para guru,” kata Dudung.
Karena itu, kata Dudung, pentingnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kesejahteraan guru.
Selain itu, perlu ada transformasi tata kelola yang membuat profesi mengajar menjadi profesi paling bergengsi di Indonesia. Sebab, selama ini profesi guru kurang diminati, selalu dinomor -duakan.
Hal itu akibat gaji masih rendah, sehingga membuat profesi guru kurang diminati masyarakat. “Jadi inisiatif Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji guru adalah langkah untuk mengenali dan menghargai tenaga pendidik,” ujar Sekjen PB PGRI ini.
PGRI menilai perlunya reformasi kebijakan dan peraturan yang terkait guru saat ini, tidak hanya soal kesejahteraan, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kompetensi guru, melalui program sertifikasi.
“Semua guru sekarang dituntut memiliki sertifikasi kompentensi, sehingga bagaimana negara bisa menyiapkan guru-guru yang profesional, tidak hanya kesejateraannya yang meningkat, tetapi juga harus memiliki kompetensi. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo, menjadi sebuah apresiasi kepada para guru,” tegasnya.
Belum Ada Dampaknya
Sedangkan Pengamat Pendidikan Universitas Indonesia Prof Ibnu Hamad mengatakan, besarnya alokasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 20 persen sejak 2010 lalu, hingga sekarang belum membawa dampak secara signifkan pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
“Sampai sekarang tidak ada impact-nya bagi pendidikan kita, baru pada output saja. Anggaran 20 persen yang diatur di ruang fiskal kita, belum membawa kemajuan dan peningkatan terhadap kualitas pendidikan kita. Mohon maaf IQ kita katanya masih diangka 70,” kata Ibnu Hamad.
Menurut dia, guru harusnya bisa menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan dengan profesionalitasnya. Guru dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi mengajar, sehingga tidak muncul istilah guru profesional dan guru amatir.
“Faktanya banyak guru yang tidak sejahtera, tetap mengajar secara profesional, sementara yang sudah sejahtera justru tidak profesional dalam mengajar, karena berpikirnya hanya soal kesejahteraan saja, standarnya gaji,” ujarnya.
Mantan Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era-Mendikbud Muhammad Nuh ini mengaku tidak masalah apabila gaji guru terus ditingkatkan, karena ruang fiskal memungkinkan hal itu, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi dan profionalitas guru.
Ibnu Hamad berharap pemerintah melakukan pemetaan distribusi alokasi anggaran pendidikan 20 persen yang tersebar di kementerian/lembaga baik di pusat dan daerah.
“Tahun 2025 ini anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 777 triliun. Dimana dana tersebut akan ditransfer ke pusat sebesar 40 persen dan 60 persen untuk daerah. Ini minim pengawasan, selama ini hanya dilakukan inspektorat-inspektorat,” katanya.
Seharusnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pengawasan secara langsung distribusi alokasi anggaran pendidikan 20 persen agar dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Sejak saya menjadi Kepala Humas Kemendikbud masanya Pak M Nuh, dari dulu sampai sekarang pengawasan baru dilakukan inspektorat di kementerian/lembaga, bukan oleh Kementerian Keuangan secara langsung,” ujarnya.
Ketua Lembaga Kajian Kurikukum dan Kebijakan Pendidikan Universitas Indonesia (LK3P UI) ini menilai akibat tidak adanya pengawasan secara langsung dari Kemenkeu mengenai distribusi anggaran pendidikan 20 persen, menyebabkan banyak kebocoran-kebocoran dan tidak berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya tidak ingin mengatakan ada kebocoran-kebocoran, tapi memang ada masalah dalam distribusinya. Karena itu, Presiden Prabowo perlu melakukan pemetaan terhadap distribusi anggaran pendidikan. Ini penting agar ruang fiskal kita yang telah mengalokasikan 20 persen, yang akan naik dari tahun ke tahun dapat membawa impact terhadap kualitas pendidikan secara langsung,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Pengamat geopolitik global Tengku Zulkifli Usman mengatakan, Indonesia perlu segera membangunkan negara-negara Arab dan Dunia Islam soal isu Palestina.
Indonesia harus menjadi promotor atau leader dalam membangun kesadaran kolektif untuk segera memerdekakan Palestina dan mengucilkan Israel dari pergaulan dunia.
“Kita ingin Indonesia menjadi promotor dan leader baru Dunia Islam,” kata Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talks bertajuk ‘Respon Nitizen Arab terhadap Sikap Indonesia tentang Palestina’, Rabu (20/11/2024) sore.
Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pidatonya yang mengguncang dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 10-11 November 2024, perlu terus digulirkan.
“Jadi apa yang sudah dimulai Pak Anis Matta, harus semakin banyak bergulir dalam 5 tahun ke depan ini. Banyak hal-hal strategis yang bisa dilakukan Indonesia, karena merupakan amanat konstitusi,” katanya.
Tengku Zulkifli Usman (TZU) mengingatkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menjadi target utama Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netayanhu Israel untuk melakukan normalisasi hubungan kedua negara.
“Israel bisa jadi akan menggunakan Donald Trump (Presiden Amerika Serikat terpilih) untuk menekan Pak Prabowo melakukan normalisasi hubungan. KIta berharap Pak Prabowo tidak tergoda,” katanya.
TZU menilai Donald Trump nantinya akan memberikan tekanan kuat kepada Presiden Prabowo untuk segera melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Israel dengan berbagai kebijakannya.
“Kita berharap tidak ada normalisasi hubungan dengan negara yang tidak normal (Israel). Indonesia harus bermanfaat bagi dunia Islam dan perdamaian dunia,” katanya.
Politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, kemerdekaan Palestina hanya bisa dicapai apabila Indonesia mengambil peran untuk melakukan ‘geopolitic pressure’ dan ‘geopolitics approach’
“Yang dibutuhkan Palestina sekarang adalah geopolitic pressure’ dan ‘geopolitics approach. Memberi tekanan ke Israel dan mendekati negara-negara Arab untuk bersatu. Semua itu bisa di lakukan oleh Indonesia,” katanya.
Bela Palestina
Sementara itu, Aktivis Kemanusiaan, Founder Nusantara Palestina Center Abdillah Onim mengatakan, rakyat Palestina dan masyarakat Arab menyampaikan terima kasih kepada Indonesia yang bersikap tegas di KTT OKI-Liga Arab, disaat negara Arab tidak berbuat apa-apa.
“Indonesia bukan negara tetangga, tetapi cintanya kepada Palestina luar biasa. Pidato Wamenlu Anis Matta telah memotivasi masyarakat di Dunia Islam,” kata Abdillah Onim.
Bang Onim, sapaan akrab Abdillah Onim, mengatakan, negara-negara Arab harusnya membela Palestina, bukan Indonesia.
“Israel jelas-jelas sudah melakukan holocaust, genosida kepada warga Gaza, Palestina. Orang tua, perempuan, ibu hamil, dan anak-anak dibunuhi oleh Israel secara kejam. Sementara bangsa Arab hanya menyaksikan dan diam saja. Israel itu lebih jahat dari jahiliyah,” katanya.
Karena itu, WNI yang sudah tinggal di Gaza selama 15 tahun ini, mengatakan, masyarakat Arab mengapresiasi pidato yang disampaikan Wamenlu Anis Matta sebagai sikap tegas soal Palestina.
“Tanggapan masyarakat Arab sangat luar biasa. Harusnya mereka yang berada di barisan depan membela Palestina, bukan Indonesia. Bangsa Arab lebih banyak mendukung Israel, semua kaget dengan sikap tegas Indonesia,” katanya.
Sehingga pidato Wamenlu Anis Matta di KTT OKI-Liga Arab ini menjadi angin segar bagi Palestina. “Kita bersyukur ada orang asing (Indonesia) yang mengingatkan dan membangunkan kita. Ini menjadi angin segar bagi Palestina,” katanya.
Bang Onim mengaku telah bertemu dengan Wamenlu Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih atas nama bangsa Palestina, sebelum bertolak ke Yordania dan Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
“Pak Wamenlu juga rencananya akan ke Mesir pada Desember untuk bertemu dengan Presiden Mesir supaya pintu perbatasan Mesir bisa dibuka untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya.
Diplomat Senior Indonesia Yuli Mumpuni Widarso menambahkan, Wamenlu Anis Matta memiliki kapasitas melebihi diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Anis Matta dinilainya adalah orang yang tepat terkait urusan Dunia Islam, sehingga mendapatkan apresiasi yang luar biasa.
“Saya kira Pak Prabowo mengirimkan utusan yang tepat, karena ini KTT-nya luar biasa. Maka orang yang dikirim tentunya juga luar biasa, kita bukan lagi bicara diplomat atau tidak, tetapi orang yang tepat,” kata Yuli Mumpuni.
Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan, bahwa pernyataan yang disampaikan Wamenlu Anis Matta di KTT OKI-Liga Arab mewaliki suara umat Islam di seluruh dunia, disaat negara Arab tidak memiliki keberanian.
“Pak Anis Matta diaspresiasi luar biasa, respon untuk Indonesia cukup positif. Adakah keberanian dengan Arab seperti Indonesia? Saya kira tidak ada, hanya Indonesia yang berani,” tegas Yuli Mumpuni Widarso.
Mantan Dubes Indonesia Untuk Aljazair dan Spanyol ini meminta peran Indonesia terus ditingkatkan dengan menggalang lebih aktif dukungan banyak negara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak agar Palestina menjadi anggota penuh dan merdeka.
“Indonesia harus lebih aktif lagi menggalang dukungan sekarang sudah berhasil. Ada banyak negara di PBB anggota PBB yang sudah mendesak jadi agar Palestina anggota penuh, dan merdeka. Kita berharap lebih banyak negara lagi yang mendukung,” pungkasnya.***din
