Tag: OCI

Wakil Uskup TNI-Polri Audiensi Perdana ke Kedubes Vatikan Jakarta

JAYAKARTA NEWS – Wakil Uskup TNI dan Polri Rm. Yos Bintoro, Pr memimpin audiensi perdana delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang juga sebagai Uskup OCI diwakilkan Rm Yos Bintoro, Pr turut mendukung rencana OCI untuk berpartisipasi mengirimkan Kontingen dalam Ziarah Militer Internasional tahun 2027 sekaligus melaksanakan Audiensi khusus dengan Bapa Suci Paus Leo XIV.

Audiensi tersebut menjadi momentum bersejarah bagi OCI atau Keuskupan TNI-Polri karena merupakan pertemuan resmi pertama dengan perwakilan Takhta Suci setelah lebih dari 75 tahun perjalanan pelayanan OCI di Indonesia.

Dalam kunjungan itu, Rm. Yos Bintoro  didampingi Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana, Marsda TNI (Purn) Alfonsus Joko Takarianto, Mayjen TNI (Purn) Ignatius Joko Purwanto, Brigjen TNI (Purn) Pontianus Gunung Sarasmoro, serta Dar Edi Yoga.

Delegasi hadir sebagai panitia Audiensi Khusus Bapa Suci dan Ziarah Internasional OCI yang tengah mempersiapkan agenda pertemuan khusus dengan Paus Leo XIV pada Mei tahun depan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Mgr. Michael A. Pawłowski selaku Charge d’Affaires ad interim Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Mgr. Pawłowski menyatakan kesediaannya membantu proses komunikasi dan persiapan audiensi khusus OCI dengan Bapa Suci.

Ia mengapresiasi langkah OCI yang telah menyampaikan rencana audiensi jauh hari mengingat padatnya agenda Paus Leo XIV.

“Keinginan audiensi yang disampaikan lebih awal sangat penting karena jadwal Bapa Suci sangat padat,” ujarnya.

Mgr. Pawłowski juga memastikan rencana audiensi khusus tersebut akan dikoordinasikan dengan Nunsius Apostolik yang nantinya ditetapkan Takhta Suci untuk Indonesia.

Menurutnya, audiensi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah OCI sekaligus memperlihatkan kontribusi umat Katolik Indonesia, khususnya di lingkungan TNI-Polri, dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Dalam kesempatan itu, Rm. Yos Bintoro turut menyerahkan buku “75 Tahun Ordinariat Militer Indonesia”  yang merekam sejarah panjang pelayanan rohani di lingkungan militer sejak inisiatif Sri Sultan Hamengku Buwono IX membentuk unit layanan spiritual bagi angkatan perang pada Desember 1949.

OCI sendiri merupakan keuskupan khusus bagi umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri yang saat ini dipimpin Uskup Ignatius Kardinal Suharyo.

Selain mempersiapkan audiensi dengan Paus Leo XIV, OCI juga tengah menyiapkan kontingen gabungan prajurit aktif dan purnawirawan untuk mewakili Indonesia dalam ajang ziarah militer internasional (Pèlerinage Militaire International/PMI) di Prancis.

Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan spiritual umat Katolik Indonesia dengan Takhta Suci sekaligus memperkuat peran OCI dalam pembinaan iman di lingkungan pertahanan dan keamanan negara.***/mel

OCI Dorong Penyelesaian Humanis Sengketa Lahan Transad di Nagekeo

JAYAKARTA NEWS – Ordinariat Castrensis Indonesia (OCI) mendorong penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat transmigrasi Angkatan Darat (Transad) di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pendekatan humanis dan non-litigasi.

Dorongan tersebut tertuang dalam surat resmi OCI Nomor 28/OCI/IV/2026 sebagai respons atas permohonan pendampingan pastoral dari JPIC OFM Indonesia. Surat itu ditujukan kepada Koordinator JPIC OFM Indonesia, Rm Yohanes Kristo Tara, OFM, SH.

Wakil Uskup OCI, Rm Yoseph Maria Marcelinus Bintoro, Pr, menyatakan pihaknya tidak mengambil peran langsung dalam sengketa agraria, namun memberikan sejumlah rekomendasi strategis guna mendorong penyelesaian konflik secara konstruktif.

OCI mengungkapkan, lahan yang ditempati masyarakat Transad berstatus hak pakai yang bersumber dari keputusan pemerintah daerah dan otoritas militer pada akhir 1970-an hingga 1980. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut terkait status hukum terkini, termasuk kemungkinan perubahan menjadi Barang Milik Negara atau berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.

Selain aspek legal, OCI menekankan pentingnya verifikasi kondisi faktual di lapangan, seperti status penghuni apakah masih purnawirawan TNI, serta kepatuhan terhadap kewajiban administratif, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Langkah awal yang harus dilakukan adalah identifikasi dan verifikasi status hukum tanah secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan,” demikian salah satu poin rekomendasi OCI, Minggu (3/5).

Dalam upaya penyelesaian, OCI mendorong jalur mediasi antar lembaga, dimulai dari Mabes TNI AD, dilanjutkan ke Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan jika diperlukan.

Di sisi lain, masyarakat Transad juga didorong menempuh jalur administratif dengan menyampaikan surat keberatan resmi kepada Kepala Staf TNI AD (Kasad) dan pihak terkait. Jika tidak mendapat tanggapan, langkah tersebut dapat diulang, sebelum akhirnya menempuh jalur hukum seperti gugatan bersama (class action) sebagai opsi terakhir.

Secara hukum, OCI menilai posisi masyarakat Transad memang terbatas karena hanya memiliki hak pakai. Namun secara sosial, mereka memiliki keterikatan historis dan emosional dengan TNI AD, mengingat sebagian besar merupakan purnawirawan atau bagian dari program pembinaan prapensiun.

Atas dasar itu, OCI mendorong penyelesaian berbasis musyawarah dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Beberapa opsi yang diusulkan antara lain pemberian masa tinggal hingga generasi kedua, izin pengelolaan lahan yang tidak dimanfaatkan, serta jaminan tidak adanya tindakan intimidatif selama proses penyelesaian berlangsung.

OCI menegaskan pendekatan tersebut tidak dimaksudkan mengabaikan aspek hukum, melainkan mencari solusi yang adil dan bermartabat bagi semua pihak, khususnya masyarakat yang telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun.

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pemberian hak pakai tanah kepada Kodam Udayana, serta surat keputusan penempatan pemukim purnawirawan TNI yang menjadi dasar keberadaan masyarakat Transad di wilayah tersebut.***

Kadisbintalau Bahas Penguatan Moderasi Beragama dalam Audiensi dengan Kardinal Suharyo

JAYAKARTA NEWS – Upaya memperkuat pembinaan mental dan moderasi beragama di lingkungan TNI Angkatan Udara menjadi fokus dalam audiensi antara Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Udara (Kadisbintalau), Marsma TNI Drs. Jaetul Muchlis, M.Ag., dengan Ignatius Kardinal Suharyo selaku Uskup Militer (OCI/Ordinariatus Castrensis Indonesia). Pertemuan berlangsung hangat selama 55 menit di Jakarta, Jumat (21/11).

Dalam pertemuan itu dibahas skema kerja sama pembinaan rohani umat Katolik melalui pola yang lebih terstruktur, komprehensif, dan saling menguatkan. Marsma Jaetul Muchlis menegaskan bahwa peningkatan jumlah tenaga rohaniwan Katolik berkualifikasi Pastor/Imam di lingkungan TNI AU menjadi bagian dari prioritas program Disbintalau.

Kardinal Suharyo mengapresiasi keterbukaan TNI AU dalam menerima pastor yang diutus melayani di matra udara. Ia juga menyoroti tantangan para rohaniwan yang sekaligus menjalankan tugas sebagai perwira aktif. Pengalaman Pastor Kolonel Yos Bintoro, Pr., menurutnya menjadi bukti bahwa pengabdian ganda tersebut dapat dijalankan dengan kesetiaan pada tugas imamat sekaligus profesional dalam kedinasan.

Dalam enam tahun terakhir, OCI semakin dikenal melalui pengembangan tata kelola pelayanan rohani Katolik yang lebih sistematis. Program pastoral dilakukan dengan kunjungan ke berbagai wilayah, pembentukan struktur pelayanan regional, serta menjalin koordinasi dengan keuskupan setempat untuk penunjukan Pastor Pelayanan Militer dan Kepolisian (Pasyanmilpol).

Selain pendekatan tatap muka, OCI juga menghadirkan platform digital pembinaan rohani bagi imam dan katekis. Tema-tema yang diangkat disesuaikan dengan tantangan aktual, mulai dari persoalan keluarga dan moralitas hingga isu sosial seperti LGBT, judi daring, serta kejiwaan prajurit.

Menanggapi hal tersebut, Kadisbintalau menilai diperlukan peningkatan bimbingan teknis dalam pembinaan iman Katolik, terutama terkait perkawinan, pendampingan keluarga, serta pemahaman Kitab Suci.

Baik Disbintalau maupun OCI menyepakati perlunya kerja sama formal agar layanan sakramental dan pembinaan rohani dapat diperluas secara optimal. Rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi tindak lanjut yang tengah dipertimbangkan.

“Pelayanan OCI memiliki karakter unik dibandingkan keuskupan militer di negara lain. Di sejumlah negara seperti Filipina dan Korea Selatan, struktur keuskupan militer telah menjadi bagian integral dalam institusi pertahanan,” terang Kardinal Suharyo dalam audiensi tersebut.

Pertemuan ini diharapkan menjadi landasan penguatan sinergi pembinaan rohani, ideologi, dan nilai kebangsaan bagi umat Katolik di lingkungan TNI Angkatan Udara.***/mel