Menanti “Serangan Fajar”

JIKA ada serangan yang ditunggu, maka dia adalah serangan fajar jelang pencoblosan, 15 Februari mendatang. Tak terkecuali di Banten, Bumi Jawara. Hari-hari terakhir, isu yang beredar, dari warung kopi hingga rumah gedongan, adalah soal “tabur uang” beli suara. Demikian hasil pantauan jayakartanews dua hari terakhir.

Di tengah masyarakat, beredar sikap beragam, dari yang mengharap, menerima kalau dikasih, sampai yang menolak “uang serangan fajar” dan menganggapnya sebagai “uang haram”. Jumlah masyarakat yang bersikap menolak, sangatlah sedikit. Sebagian besar masyarakat pemilih tradisional, tetap mengharap adanya “uang suara”.

Ketika kepada pemilih tradisional diungkapkan ihwal “uang serangan fajar” yang tidak ubahnya sebagai “uang haram”, umumnya berpendapat, “Ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan itu rezeki,” ujar seorang warga di Kota Tangerang.

Karena itu, pagi hari sebelum ayam berkokok pada hari ke-15 di bulan Februari ini, tidak sedikit warga yang mengharap kedatangan timses peserta Pilkada membawa rezeki. “Biarpun ada larangan, bahkan diancam penjara sekalipun, praktik tebar uang tidak mungkin hilang. Saya sendiri, kalau dikasih ya terima, kalau tidak dikasih ya tidak apa-apa,” tambahnya.

Kebetulan, ia mengaku sudah mengantongi pilihan untuk nomor urut satu. Karena itu, ada uang atau tidak ada uang, tidak masalah. “Yaaa, kalau ada uang kan misalnya hujan sekalipun, tetap berangkat. Tapi kalau kosongan, bisa jadi ogah hujan-hujanan ke TPS,” ujarnya sambil tertawa.

Lain lagi warga Kabupaten Lebak, bernama Musalip. Agaknya, dia pemilih cerdas dan idealis. Kepada jayakartanews ia bahkan mendesak aparat pengawas pemilu lebih cerdik dari gerak timses. “Tiap hajat Pilkada, pasti ada serangan fajar, mestinya kan Panwaslu sudah tahu di mana celah-celah untuk bisa menangkap dan memenjarakan mereka,” ujarnya. ***

Tolak Politik Duit

PULUHAN mahasiswa tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 menggelar demo damai bertelanjang dada di depan kampus UIN Banten, Kamis (26/1). Dalam aksi itu mereka mengajak masyarakat  menolak politik duit (money politics), pada Pilkada Banten 15 Februari 2017 nanti.

“Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi diperlukannya kesadaran bahwa hal-hal apa saja yang dapat mencederai arti demokrasi, salah satunya adalah politik uang. Maka dari itu masyarakat jangan sampai jadi korban. Nasib Masyarakat Banten ada di tangan kalian,” kata korlap Mahasiswa Soedirman 30, Japra dalam orasinya.

Ia mengatakan, politik uang sangat berbahaya bagi hukum serta moralitas bangsa. Dalam peraturan KPU pasal 69 dijelaskan bahwa ‘partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

“Sebagai masyarakat yang baik dan menginginkan terciptanya pesta demokrasi adil diperlukan sikap jujur dalam memilih, maka hindari politik uang, agar tidak menjadi pembungkaman hak-hak dalam memilih yang sesuai hati nurani masing-masing,” lanjutnya

Ia juga mengatakan, sejatinya siapa yang menjadi gubernur nanti, tentunya harus dapat menjalankan tugas serta peran sebagai pemimpin yang memang pro rakyat. Memiliki tujuan yang sama dalam mensejahterakan rakyat Banten. “Siapa saja yang terpilih harus pro rakyat, menjadi pelayan masyarakat yang baik, jangan membesarkan partainya melainkan masyarakat,” cetusnya.

Maka atas dasar semua itu mereka selaku mahasiswa, menuntut untuk mengindari politik uang, stop intervensi terhadap hak suara rakyat dan gubernur terpilih harus melayani masyarakat. “Stop intervensi terhadap hak suara rakyat. Biarkan mereka memilih jangan ditunggangi, dan ketika sudah jadi, jadilah pelayan masyarakat Banten yang baik jangan jadi pelayan partai politiknya,” pungkasnya. ***