PAMEKASAN, JAYAKARTA NEWS – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau beberapa sungai di Pamekasan. Hal itu dikarenakan, tingginya permukaan air yang tersimpan di berbagai titik penampungan air mengakibatkan status sungai waspada terhadap luapan yang mengakibatkan banjir.
“Intensitas hujan deras yang melanda wilayah Pamekasan dan sekitarnya berpotensi menyebabkan banjir di area perkotaan khususnya di wilayah RSUD Muhammad Noer Pamekasan,” kata Emil, Selasa, (18/3).
“Salah satu titik banjir adalah RSUD Muhammad Noer yang akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan se Madura,” imbuhnya.
Bersama Tim PU SDA dan jajaran Kabupaten Pamekasan, Emil meninjau hilirnya terlebih dahulu yang mana dari sisi Utara RSUD Muhammad Noer sungainya sudah besar. Namun, jika intensitas hujan cukup deras, maka tidak bisa menampung.
“Harus bagi tugas. Di hilirnya yang mengalir dekat pemakaman mandek ke arah tenggara. Dari arah tenggara, air menumpuk di Jalan Diponegoro. Ditambah sedimentasinya cukup banyak,” lanjut wagub.
Menurutnya, cukup banyak masalah non teknis yang perlu diselesaikan. Salah satunya sedimentasi yang sudah menemukan titik temu.
“Sedimentasi akan dibuang ke luar kota di area eks tanah kas desa. Diuntungkan karena kalau tanah diuruk karena bisa dimanfaatkan,” ungkap Emil.
Lebih lanjut, banjir tidak hanya berdampak di RSUD Muhammad Noer, melainkan juga sebagian pemukiman warga yang tinggal di kawasan jembatan putri juga terdampak banjir.
Namun, kata Emil, warga menolak karena jika diuruk khawatir tanah ambrol. Maka, solusinya memakai trend arus barang dengan pembangunan pelengsengan.
“Kalau warga tetap tidak mau, saya cari aturan yang memungkinkan tanpa persetujuan satu warga,” tegasnya.
“Karena ini untuk orang-orang banyak tidak boleh dihalangi satu orang tapi kita tolong dulu kekhawatiran warga dengan memberi pelengsengan,” tambahnya.
Untuk sementara, Emil mengaku satu per satu persoalan penyebab banjir telah diidentifikasi. Namun, masih musim hujan, ia mengaku tidak bisa menangani terlalu banyak.
“Bulan depan saat musim kemarau melakukan persiapan secara efektif. Fokusnya melakukan pipanisasi,” tutup Emil. ***poedji
JAYAKARTA NEWS— Peran ilmu pengetahuan (science) menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana karena mampu membantu meminimalkan berbagai bentuk kerugian, baik material maupun nonmaterial.
Untuk itu diperlukan kebijakan dan aturan berbasis science yang tepat guna agar mitigasi bencana lebih bermanfaat, efisien dan efektif untuk masyarakat. Oleh karena itu negara-negara di dunia diharapkan dapat mendukung pengaplikasian science dalam memitigasi bencana, tidak hanya sekadar wacana.
Pembahasan tersebut mengemuka pada diskusi “Science-based Policy to Make Disaster Risk Reduction (DRR) Actionable from Local to Global” pada World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, dilansir InfoPublik.
Indonesia termasuk negara yang paling rentan terguncang bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung berapi. Berkaca pada sejumlah bencana yang pernah terjadi seperti Tsunami Aceh pada tahun 2003 dan Gempa Palu pada tahun 2018, Indonesia menyadari peran penting science dalam memitigasi bencana.
“Kami kemudian melakukan review terhadap standar nasional dan membuat guidelines yang lebih jelas. Sangat penting menggunakan disaster risk maps untuk mitigasi dan adaptasi. Selain itu perlu parameter yang lebih advanced serta melakukan analisis dengan metode terkini yang sesuai dengan perkembangan terkini teknologi dan science,” jelas Tim Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahdi Ibrahim Tanjung.
Tanjung menjelaskan Indonesia tidak hanya harus bekerja keras dalam menangani bencana, namun juga harus melakukan mitigasi. Guna meminimalkan kerugian yang terjadi akibat bencana, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Pertama, masyarakat harus paham dan sadar akan tanda bahaya sehingga bisa melakukan pencegahan. Kedua, perlu adanya kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan yang terjadi.
“Kita harus mulai mengubah cara pandang terhadap bencana, dari reaktif menjadi antisipatif. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menambah jumlah anggaran yang diinvestasikan untuk penanganan dan mitigasi bencana. Investasi tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, tapi juga pemberdayaan masyarakat, peringatan dini, pengembangan kapasitas, serta membuka kemungkinan bagi multistakeholder untuk kolaborasi global,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Director of Water Environment Research Group Public Work Research Institute Jepang Keigo Nakamura membagikan strategi dan pengalamannya dalam menangani bencana yang berdasar pada science. Sementara peneliti lainnya dari Universitas Tokyo, Kawasaki Akiyuki, menegaskan science sangat berperan penting dalam mengatasi dan memitigasi bencana di Jepang.
Untuk itu, menurutnya, tantangan yang dihadapi para peneliti dan akademisi untuk mengintegrasikan science ke dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan mitigasi memerlukan kerja sama dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Kebijakan mitigasi yang dirancang dengan baik dan detail diyakini akan berpengaruh pada efektivitas pendanaan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Antisipasi bencana melalui mitigasi berbasis science diyakini akan mampu mencegah kehancuran dan kerugian yang luar biasa. Ke depannya, pemerintah sangat diharapkan bisa menyusun kebijakan dan peraturan yang jelas dan tegas terkait upaya mitigasi bencana. ***/din
JAYAKARTA NEWS— Disambut langsung oleh Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Karangkates Malang, Ma’muri , para anggota Komisi C DPRD Kota Malang melakukan Kunjungan Kerja guna membahas antisipasi penanggulangan gempa dan tsunami.
Dalam paparannya, Ma’muri mengatakan BMKG Malang rutin melakukan pemeliharan alat, sosialisasi tanggap bencana, dan mengupgrade keahlian para pegawai agar dapat memberikan informasi yang tepat, cepat dan lebih akurat kepada masyarakat.
“Dengan rutin adanya sosialisasi, diharapkan masyarakat lebih cepat tanggap dan benar mengantisipasi jika terjadi bencana gempa dan tsunami, sehingga dampaknya bisa di minimalisir”, ungkapnya. Senin (27/2)
Sedangkan menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, kunjungan ini bertujuan untuk mendengar langsung kesiapan BMKG dalam memberikan informasi, antisipasi dan penanggulangan bencana.
“Kami berharap informasi yang diberikan BMKG bisa memberikan wawasan dan kesiapan bagi masyarakat untuk tanggap dan tepat jika terjadi gempa dan tsunami”, pungkasnya. (Dian)
JAYAKARTA NEWS— Indonesia saat ini, berada dalam situasi ancaman kebencanaan yang serius dibandingkan dengan negara lain, karena merupakan daerah dengan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia.
Hal ini ditandai dengan silih bergantinya kejadian bencana alam di Indonesia seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan potensi terjadinya tsunami.
Namun, masyarakat sepertinya tidak sadar bahwa dirinya tinggal di daerah rawan bencana, sehingga pemerintah perlu memberikan literasi tentang kebencanaan dan perhatian serius dalam memitigasinya.
“Menurut saya, ada tiga kata kunci dalam peningkatan kapasitas negara dalam pengelolaan bencana saat ini,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia dan Ancaman Bencana Alam, Bagaimana Kita Memitigasinya? di Jakarta, Rabu (7/12/2022) sore.
Tiga kata kunci tersebut, kata Anis Matta, bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan penguatan anggaran kebencanaan, serta skala prioritas dalam kebijakannya.
Sebab, perhatian pemerintah saat ini terpecah dalam menghadapi peristiwa lain seperti mengatasi ancaman krisis ekonomi, pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina, serta memasuki tahun politik.
“Sehingga pemerintah mesti mengukur kemampuannya, ketika suatu peristiwa terjadi bersamaan. Tetapi tiga kata kunci ini, bisa menjadi rekomendasi maksimal dalam menghadapi situasi ancaman kebencanaan saat ini,” ujarnya.
Pertama, pemerintah membuat Peta Bencana Nasional, sehingga proyeksi potensi bencana secara nasional dapat diketahui dan bisa menjadi guidance atau petunjuk bagi kita semua.
Kedua, perlunya regulasi pada tata ruang yang berhubungan langsung dengan konstruksi, terutama konstruksi bangunan atau hunian.
“Kita ketahui bersama, bahwa bencana ini, kalau ada runtuhan bangunan, maka orang bisa meninggal dari reruntuhan. Jadi karena dampaknya mematikan itu, perlu tata ruang dan regulasi yang berhubungan dengan konstruksi,” ujarnya.
Ketiga, terkait dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar diterapkan dalam kehidupan nyata dan tidak sekedar menjadi aturan saja, tanpa pelaksanaan secara maksimal.
“Jadi catatan ketiga saya, adalah enforcement. Masalah kedisiplinan untuk memberlakukan regulasi itu ( UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) dan menerapkannya dalam kehidupan nyata kita,” tandasnya.
Menurut Anis Matta, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti sekarang dalam memitigasi bencana, yang terkesan baru bertindak setelah ada jatuh korban jiwa atau dampak ada kerusakan masif. Pemerintah seperti tidak ada perencanaan dan terlihat gagap setiap ada bencana.
“Langkah pemerintah juga sering kali kalah cepat dari semangat voluntarisme publik untuk terlibat lebih jauh dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kekuatan negara harus hadir dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi situasi ancaman kebencanaan, dan bagaimana memitigasinya,” tegas Anis Matta.
Peta Bencana Nasional Sementara itu, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Iman Fatchurochman mengatakan, BMKG telah berupaya untuk memitigasi meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan dampak dari kerusakan yang akan ditimbulkan dari bencana yang terjadi.
“BMKG juga telah membahas, serta menyodorkan peta rawan bencana dengan mengajak keterlibatan pemerintah daerah untuk memitigasinya. Wilayah Indonesia itu ada 13 zona megatrust, serta 295 sesar aktif yang harus diwaspadai,” kata Iman.
Menurut dia, gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas mendatangkan kerusakan parah dan banyak menelan korban jiwa. Hal ini terjadi karena bangunan rumah tidak tahan gempa, serta gempa sering kali terjadi di batuan lunak.
“Korban meningggal pada umumnya, disebabkan karena bangunan rumahnya sendiri, bukan karena gempanya sendiri,” jelas Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG ini.
BMKG, lanjut dia, sudah menyediakan data daerah rawan gempa sejak 2017 dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“BMKG telah berkontribusi untuk tata ruang, serta berkoordinasi dengan BNPB, serta Kementerian PUPR dalam memberikan informasi potensi kebencanaan,” katanya.
Selain itu, BMKG juga memilih program Sekolah Lapangan Gempa Bumi sejak 2014, dan sekarang berkembang menjadi ‘BMKG Go To School’ yang memberikan edukasi, sosialisasi dan literasi, serta advokasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
“Mereka audince kami, mereka kita latih terkait potensi kebencanaan di wilayahnya masing-masing, bagaimana meresponnya. Kemudian menentukan peta lokasinya, dan cara evakuasinya seperti pada tsunami. Kita ukur waktunya lebih cepat mana, tsunami atau evakuasinya,” ungkap Iman.
Rumah Tahan Gempa Sedangkan Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa bumi, diperlukan bangunan atau rumah tahan gempa.
“Gempa Cianjur magnitude 5,6 itu kerusakan luar biasa, karena kondisi rumah atau bangunannya tidak tahan gempa. Kini tercatat 334 jiwa meninggal, 37 ribu rumah rusak belum termasuk sekolah,” kata Muhari.
BNPB, kata Muhari, telah berbicara dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kementerian Desa dan PDTT untuk ikut serta merenovasi bangunan rumah masyarakat agar tahan gempa dengan biaya murah.
“Kita mengajak masyarakat untuk merehab bangunan rumah sendiri agar tahan gempa, misalkan diberi bantuan Rp 15 juta. Kita telah meminta Menteri Desa agar bisa menggunakan Dana Desa untuk perbaikan rumah masyarakat di pelosok desa. Begitu kita ngomong ini, sama Pak Menteri Desa, beliau sudah langsung oke dan akan segera keluarkan SK menteri, bahwa Dana Desa bisa untuk penanggulangan bencana,” katanya.
Renovasi bangunan rumah tahan gempa itu, lanjutnya, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun, bagi rumah yang sudah terdampak gempa, maupun berpotensi di seluruh Indonesia.
“Kita akan memperkuat bangunan masyarakat dengan beberapa metodologi, sehingga bangunanya tahan gempa. Metodologi dan biayanya tergantung type rumahnya, semacam bedah rumah saja. Nanti kita lihat desa mana yang rawan, itu yang kita prioritaskan,” katanya.
Pemerintah Harus Tegas Pakar Vulkanologi & Bencana Gunung Api Surono mengatakan, pemerintah harus tegas dalam upaya mitigasi bencana. Pemerintah daerah juga harus mengutamakan perlindungan warganya ketimbang kesejahteraan.
“Harus ditegakkan mana yang layak huni dan tidak untuk mitigasi bencana. Dan harus ada law enforcement yang kuat. Peta sudah ada dan berharap Pemerintah Daerah mengikutinya,” kata Surono
Surono yang akrab dipanggil Mbah Rono menegaskan, bahwa gempa bumi tidak membunuh, tetapi infrastrukturnya yang membuat masyarakat menjadi korban.
Hal ini akibat banyak pihak yang tidak mematuhi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, padahal ancaman hukuman pidana dan dendanya sangat jelas.
“Seluruh daerah rawan bencana itu enak ditinggali, karena mata airnya banyak. Seperti lokasi likuifaksi di Palu, itu sudah direkomendasikan untuk tidak ditinggali, karena masuk peta rawan bencana. Pemerintah daerahnya mengizinkan dan masyarakatnya tidak mau dipindah, maunya tinggal disitu. Dan kita sudah lihat dampaknya seperti apa,” ujar Mbah Rono.
Mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM ini berharap agar masyarakat yang berada di daerah rawan bencana harus kembali ke alam atau back to nature.
“Nenek moyang kita itu, sebenarnya sudah menciptakan bangunan yang tahan gempa dan tahan gerakan tanah. Bangunan rumah itu, contohnya bisa kita lihat rumah orang Sunda, Sumatera Barat, Baduy dan lain-lain. Mereka bikin rumah panggung, pendek saja tidak terlalu tinggi. Nenek moyang kita sudah sangat empiris, tetapi itu semua kita tinggalkan,” katanya.
Mbah Rono menilai perlu ada kebijakan politik atau political will yang tegas dari pemerintah untuk mengubah perilaku tersebut. Sebab, percuma jika investasi triliunan rupiah dalam membangun infrastruktur, tanpa dibarengi dengan resiko bencananya.
“Itu hanya satu detik, tiga detik semua habis. Jangan berlindung dibalik kata investasi, tanpa memperhitungkan resiko bencana. Yang mematikan itu bukan gempa buminya, atau gunung meletus, tetapi infrastruktur yang membunuh kita. Kalau kita bandel sama alam, tentu akan ada harga yang harus dibayar,” pungkasnya.***din
JAYAKARTA NEWS— BNPB meminta BPBD di 34 provinsi untuk mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Nina. Hal ini bertujuan untuk mencegah maupun menghindari dampak buruk bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, yang dipicu fenomena tersebut.
Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat ini merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi La Nina di Indonesia yang dapat terjadi pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022. Fenomena tersebut merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan.
“Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina tahun 2020 menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia hingga 20 persen sampai dengan 70 persen dari kondisi normalnya,” pesan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam surat edarannya.
Ia menekankan bahwa peningkatan curah hujan itu berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
Menyikapi potensi bahaya dampak La Nina, Prasinta mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi untuk mewaspadai dan menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
Upaya dini yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan BMKG di daerah serta pemantauan secara berkala informasi iklim dan perkembangan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrem. Selain itu, BPBD meningkatkan koordinasi antar dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan.
Kesiapsiagaan tidak hanya pada sisi pemerintah atau pun aparatur di tingkat kecamatan dan desa, tetapi juga masyarakat. Prasinta menekankan perlunya dukungan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana. BNPB mengharapkan BPBD melakukan sosialisasi atau menginformasikan sejak dini kepada warga untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon mudah tumbang atau pun tepi pantai.
Di sisi lain, ia mengharapkan BPBD untuk melibatkan masyarakat dalam pengaktifan tim siaga bencana. Tim ini bertugas, salah satunya memantau kondisi sekitar atau pun gejala awal terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, maupun berkoordinasi antar tim siaga di wilayah hulu dan hilir.
Prasinta mengingatkan bahwa pihaknya telah memiliki informasi kerawanan bencana di tingkat desa atau kelurahan. Informasi tersebut dapat diakses pada Katalog Desa Rawan Bencana, sedangkan pada konteks risiko, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat melihat pada laman atau aplikasi inaRISK. Ini dapat membantu untuk membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak di tingkat daerah.
Mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi basah, Deputi Bidang Pencegahan BNPB meminta adanya persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan dan penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulngan Bencana (BNPB) Pusat, Letjen TNI Ganip Warsito menegaskan aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan investasi penting guna meminimalisir dampak dari potensi ancaman bencana. Aktivitas PRB juga sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.
“Investasi Pengurangan Risiko Bencana dimaksud terdiri atas investasi struktural, kultural, sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan,” ucap Ganip Warsito pada Kuliah Umum Kebencanaan di Kampus IAIN, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Selasa (19/10/2021).
Kuliah Umum Kebencanaan merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2021. Acara dihadiri Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury, Rektor IAIN Ambon Dr. Zainal Abidin Rahawarin, dan Pimpinan OPD Provinsi Maluku serta para peserta seminar.
Ganip menguraikan, investasi struktural merupakan investasi PRB yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur berdasarkan kajian risiko bencana, baik berupa gedung tahan bencana maupun penanaman dan pemeliharaan vegetasi yang dapat menjadi buffer bagi jenis bencana tertentu seperti tsunami, maupun bencana hidrometeorologi.
Berikutnya merupakan investasi kultural, yang merupakan investasi kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif.
“Investasi kultural atau non-struktural ini dapat diupayakan melalui literasi kebencanaan, edukasi, maupun sosialisasi, serta pengembanganya dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat,” ucap Ganip.
Ketiga, investasi Sumber Daya Manusia. Investasi PRB ini merupakan investasi program peningkatan kapasitas untuk masyarakat ataupun aparat pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Investasi sumber daya manusia ini pada dasarnya untuk membentuk karakter masyarakat yang tangguh bencana.
Selanjutnya investasi IPTEK. Menurut Ganip, investasi IPTEK dilakukan dengan menciptakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana serta melakukan kajian yang dapat mendukung aktivitas PRB.
“Investasi IPTEK ini dapat pula diartikan sebagai kontribusi pemikiran dan teknologi yang tepat oleh para akademisi, pakar, dan peneliti,” sebutnya.
Terakhir adalah investasi keuangan. Ganip menjelaskan investasi keuangan merupakan investasi yang dikeluarkan untuk pengurangan risiko bencana sehingga dapat menyelamatkan aset yang bernilai lebih besar, baik anggaran untuk implementasi program maupun melalui asurasi bencana.
Berkaitan dengan itu, Ganip mengatakan manajemen bencana sudah seharusnya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, baik sebelum, saat terjadi, dan pasca terjadi bencana. Manajemen bencana mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan harus menjadi siklus yang terkelola dengan baik melalui upaya dan dukungan semua pihak.
“Bapak Presiden dalam setiap kesempatan selalu menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus mengedapankan aspek pencegahan. Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” tegasnya.
Keinginan Presiden itu, kata Ganip seperti pepatah “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Artinya, upaya pengurangan risiko pada kondisi pra-bencana, harus menjadi tulang punggung upaya penanggulangan bencana.
Di BNPB, menurut Ganip, pihaknya membagi klaster kebencanaan menjadi 4, yaitu : pertama, Geologi dan vulkanologi yang meliputi: letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.
Kedua, Hidro Meteorologi Kering, meliputi: kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, Hidro Meteorologi Basah, yang meliputi: banjir, banjir bandang, longsor, abrasi pantai, gelombang ekstrem, angin puting beliung, serta siklon tropis,
Keempat, Bencana Non-Alam, meliputi: pencemaran limbah, land subsidence, epidemi/pandemi, dan kegagalan teknologi. “Pada kesempatan kali ini saya hanya menyinggung satu bencana non-alam yang sama-sama sedang kita rasakan saat ini, yaitu pandemi Covid-19,” ucap Ganip yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19.
Dia menjelaskan sejak awal kemunculannya, Covid-19 sudah menginfeksi 240 juta orang lebih di seluruh dunia. Hingga saat ini, Indonesia masih berjuang melawan Covid-19 dan perlu dilakukan sinergi bersama, untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
Ganip mengaku bersyukur pandemi Covid-19 telah menurun drastis dan penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia telah mendapat pengakuan dari internasional.
“Berdasarkan level asesmen dari Kementerian Kesehatan dengan mengikuti standar WHO, Indonesia kini berada pada level 2, dengan transmisi komunitas berada pada tingkat 1 dan kapasitas respon sedang,” ungkapnya.
Meskipun saat ini kondisi pandemi relatif terkendali, Ganip mengajak semua pihak tidak lengah dan terbuai. “Tidak boleh lengah dan harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M dan mengikuti program vaksinasi,” pesannya. (ctr)
JAYAKARTA NEWS— Kesiapsiagaan dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sehingga dampak korban jiwa dapat dihindari. Hal tersebut sangat beralasan mengingat sebagian besar wilayah Indonesia yang akan memasuki musim hujan pada September hingga November 2021.
Curah hujan dapat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Namun faktor lain dapat berkontribusi sebagai pemicu bencana tersebut, seperti gangguan kestabilan lereng atau pemanfaatan lahan tanpa adaptasi kondisi geologi lokal. Menyikapi berbagai faktor serta informasi prakiraan musim hujan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah memetakan potensi gerakan tanah pada September 2021.
Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Dr. Ir. Agus Budianto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan peta prakiraan wilayah potensi terjadinya gerakan tanah pada September 2021. Pada peta tersebut tampak wilayah dengan warna merah, kuning dan hijau. Menurutnya, daerah merah merupakan wilayah dengan potensi tinggi untuk terjadinya Gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan Gerakan tanah lama dapat aktif kembali.
Sumber data BMKG/PVMBG
Namun Agus memberikan catatan, bukan berarti wilayah dengan warna hijau itu aman.
“Jalur hijau ya tidak, ada jalur air, jalur sungai di sana. Bantaran sungai juga ada di sana. Warna merah kuning hijau bukan berarti sama atau berbeda tetapi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi,” ujar Agus dalam talkshow tim intelijen, pada Kamis (2/9).
Agus juga menyampaikan bahwa suatu wilayah yang teridentifikasi titik longsor patut diwaspadai karena ini dapat memicu longsor di sekitar kawasan pada masa yang akan datang. Terkait dengan hal ini, ia berharap BPBD membantu dalam mendokumentasikan titik longsor lama untuk pembelajaran ke depan dan untuk membangun kesiapsiagaan.
Meskipun sebagian wilayah Indonesia memasuki musim hujan, kondisi curah hujan tinggi belum tentu menyebabkan gerakan tanah. Agus menyampaikan hal tersebut akan dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti perubahan lahan, retakan dan jalur air dan pemukiman.
Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edwin Alexander S.T.P., MPSDA menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya mitigasi struktural dan nonstruktural.
Pada mitigasi struktural, Edwin menyampaikan bahwa Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan bendungan, seperti bendungan Cimahi, Sukamahi dan Jatibarang. Ia mengatakan bahwa bendungan itu ada yang memiliki multfungsi dan fungsi tunggal. Selain itu, mitigasi struktural juga menyasar pembangunan atau perbaikan tanggul, kolam regulasi, remedial bendungan serta operasi dan pemeliharaan prasarana.
Ia menambahkan terkait dengan nonstruktural, khususnya pada upaya pencegahan yang dilakukan dengan penyuluhan, penanaman pohon dan penataan kawasan bendungan.
Pada kesempatan itu, akademisi Perdinan, Ph.D., MNRE mengatakan bahwa dalam menyikapi potensi bencana dibutuhkan modalitas dan kesiapan. Modalitas ini bisa mencakup pesan yang dapat direspons sehingga tumbuh aksi kesiapsiagaan, khususnya warga yang berpotensi terpapar bahaya, dapat mengantisipasi, mencegah atau meminimalkan dampak bencana.
“Pilihan aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan pemanfaatan teknologi, seperti satelit, model, portal, dalam memastikan kebutuhan aksi sesuai terjemahan informasi prediksi,” ucap Perdinan sebagai moderator pada acara talkshow virtual yang mengundang seluruh BPBD di Indonesia.
Perdinan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kapasitas daerah sangat vital dalam akselerasi aksi berdasarkan informasi prediksi dan diseminasinya serta rekomendasinya sesuai ancaman yang dihadapi pada musim hujan tahun ini. (ont)
JAYAKARTA NEWS – Debur ombak laut menghantam dinding pasir Pantai Cemara Sewu, di pesisir selatan Kabupaten Cilacap. Dekat dari bibir pantai, terdapat rerimbunan cemara udang, menawarkan sejuknya semilir angin laut di saat terik menyengat.
Tak jauh dari hutan cemara, terdapat tanggul beton. Hantaman ombak yang mengenai tanggul, mendatangkan efek suara dan semburan air yang dahsyat. Sedangkan, di sisi kiri dan kanan tanggul, batas pantai menjorok ke darat terkikis abrasi.
Kontur pantai Cemara Sewu yang berada di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap ini memang janggal. Pegunungan pasir yang rimbun oleh pohon cemara di sisi lain, dan cekungan pasir di sisi yang lain lagi. Bahkan di tanah yang rendah, lebih rendah dari permukaan air laut.
Usut-punya-usut, lokasi itu adalah bekas penambangan pasir besi yang tidak direklamasi. Penggali membiarkan begitu saja, termasuk tidak peduli ketika abrasi Samudera Hindia menggerogoti daratan. Yang ditinggalkan penambangan pasir besi adalah jejak pemerkosaan lingkungan.
Jika ada yang gusar dengan keadaan itu, dialah Kepala BNPB, Letjen TNI Dr (HC) Doni Monardo. Dan hari Rabu (28/4/2021) pagi, Doni dan rombongan mengunjungi Cemara Sewu untuk melakukan aksi mitigasi vegetasi melalui aksi penanaman pohon. Ada tiga jenis pohon yang dicanangkan sebagai tanaman vegetasi di Pantai Cemara Sewu: Butun, Palaka, dan Pule.
Doni Monardo menanam pohon palaka dalam aksi mitigasi vegetasi di Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (28/4/2021). (foto: Danung/BNPB)
Total bibit pohon tercatat lebih dari 5.000 batang. Seperti dalam kegiatan penanaman pohon di tempat-tempat lain sebelumnya, Doni selalu menekankan, pentingnya perawatan pasca tanam.
“Bukan berapa jumlah pohon ditanam, tetapi berapa jumlah pohon yang berhasil hidup. Karena itu, saya minta pak Bupati mengkoordinasikan jajarannya memastikan pohon-pohon yang kita tanam hari ini, akan hidup,” ujar Doni kepada Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, yang turut serta dalam kegiatan pagi itu. Bupati Tatto menyahut, “Siap, jenderal.”
“Tiga jenis pohon yang saya bawa hari ini adalah pohon-pohon istimewa,” tambah Doni. Pohon pule, adalah salah satu jenis pohon yang sangat bagus untuk vegetasi. Sedangkan, pohon palaka, merupakan pohon endemik Maluku yang terbilang langka.
“Bibit palaka itu saya datangkan dari Pulau Seram, Maluku melalui perjalanan panjang, melewati jalan darat, menyeberang selat, lalu pindah ke kapal untuk dibawa ke Jakarta. Hari ini, bibit palaka sudah ada di Cilacap. Tolong nanti sampaikan ke pak Gubernur (Ganjar Pranowo), bahwa saya sudah memenuhi janji saya hari ini,” tambah mantan Danjen Kopassus itu.
Dalam kesempatan itu, Doni Monardo menanam dua jenis pohon, yaitu palaka dan butun. Ia berharap kedua jenis pohon itu akan menjadi simbol mitigasi bencana berbasis vegetasi, bagi generasi yang akan datang.
Ramli Idris, pejuang lingkungan asal Timor Leste. (foto: ist)
Butun Ujung Kulon
Akan halnya pohon butun atau pohon ketapang laut. “Untuk jenis pohon yang satu ini, saya mendatangkan seorang pejuang lingkungan kelahiran Timor Timur, yang sudah 22 tahun bermukim di Ujungkulon, Provinsi Banten. Saudara Ramli Idris, saya persilakan,” kata Doni mempersilakan Ramli bicara.
Lelaki dengan tinggi 175 cm berkulit legam itu pun berdiri. Usai melempar salam, ia mengajak hadirin menyahut pekik konservasi. “Kalau saya serukan Salam Konservasi, mohon hadirin menyambut dengan pekikan ‘Lestari Desaku’,” ujar Ramli, disusul pekikan salam konservasi dengan kepalan tinggu ke langit. Hadirin pun menyambut antusias.
“Kebetulan saya guru. Maka saya membuka sekolah alam. Murid-murid selama pandemi, bersama-sama melakukan aktivitas pembibitan pohon butun. Butun mungkin ada di daerah lain, tapi butun Ujungkulon kualitasnya super. Saya diperintah jenderal (Doni Monardo) membawa bibit butun ke Cilacap. Maka saya bawa dua-ribu lebih bibit butun. Kalau ada yang mati, bilang saja nanti saya ganti. Target kami, tahun ini bisa menyediakan 50.000 bibit pohon butun,” papar Ramli, disusul tepuk tangan hadirin.
Lelaki kelahiran Los Palos, Timor Leste, 14 Mei 1971 itu mengukuhkan kecintaan dan kepeduliannya pada alam dan lingkungan dengan membentuk KAIPKA (Komunitas Aktivis Insan Peduli Konservasi Alam) pada tahun 2001. Dengan basis lingkungan pula ia menggalang aktivitas Sekolah Berwawasan Pendidikan Konservasi, Sekolah Siaga Bencana (SSB), dan Sekolah Ramah Anak.
Dari pengalamannya menggeluti aktivitas lingkungan itu pula, Ramli menggarisbawahi pesan Doni Monardo kepada Bupati Cilacap, terkait perawatan bibit pohon usai ditanam. “Kalau boleh usul, Danramil ditunjuk sebagai penanggungjawab program vegetasi ini. Siapa pun Danramil-nya,” ujar Ramli, disambut tepuk tangan tanda setuju dari hadirin.
Menurut Ramli, perlu waktu tiga tahun untuk merawat pohon butun. “Jika nanti sudah umur tujuh tahun, pohon butun sudah berbuah. Dan itu artinya, bisa menjamin kelangsungan pembibitan butun di sini. Jadi untuk vegetasi di daerah-daerah lain di pesisir Cilacap, tidak perlu lagi didatangkan dari Ujungkulon, tapi cukup dari pantai Cemara Sewu ini,” tegas Ramli yang bernama asli Ildefonso itu.
Tsunami dan Sumarni
Dalam kesempatan itu, Doni Monardo juga meminta satu orang saksi hidup perisiwa tsunami yang melanda Cilacap tahun 2006. Seperti diketahui, pada 17 Juli 2006, terjadi tsunami di pesisir pantai selatan Jawa bagian tengah pasca Gempa 7,7 SR di Pengandaran. Tsunami sepanjang 200 km garis pantai itu menewaskan lebih dari 600 orang, termasuk di Cilacap. Ketinggian ombak berkisar antara 3 meter hingga 18 meter.
Alhasil, bersaksilah Sudin, saksi mata yang kebetulan saat ini menjabat Kepala Desa Bunton, tempat acara penanaman pohon berlangsung. “Saya adalah saksi mata. Betapa ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang panik bukan kepalang. Tidak ada yang meneriakkan kata tsunami. Maklumlah, orang-orang kampung sini tidak ada yang tahu tsunami, tahunya Sumarni…,” ujar Sudin, disusul gerr hadirin.
Yang terjadi ketika itu, anak-anak yang sedang bermain di pantai, berlarian ke arah kampung sambil meneriakkan kalimat, “Banyune ngalor… banyune ngalor…., yang artinya airnya (mengarah) ke utara. Makna lain, air laut akan menerjang kampung. Kejadian itu sore sekitar jam empat, saya sedang di rumah. Saya pun melihat ke arah laut, gelombang tinggi datang begitu cepat menabrak apa saja yang ada di depannya,” kata Sudin.
Ia mengaku, sebelum ada anak-anak berteriak-teriak “banyune ngalor”, Sudin dan kebanyakan warga lain tenang-tenang saja di rumah. “Tapi saya memang sempat mendengar seperti bunyi ledakan sebelum tsunami datang. Ternyata di kemudian hari saya tahu, rupanya itu bunyi dump truck milik penambang pasir besi yang dihantam tsunami,” kisahnya.
Sudin bahkan masih sempat menyaksikan seorang korban yang terjebak di dalam kabin dump truck terguling-guling dibawa gelombang. Sopir itu diketahui meninggal seketika. “Total korban di desa kami 12 orang, dan kebanyakan para pekerja tambang pasir,” tambahnya.
Selain korban jiwa, Sudin juga menyebutkan banyaknya ternak, utamanya sapi terdampak. Ia menggambarkan, banyak sapi melayang-layang di atas tsunami. “Sapi-sapi umumnya dalam keadaan terikat lehernya ke patok kayu. Nah, saking kuatnya patok, sapi tidak tercerabut dari patoknya, jadinya mengambang diterjang air laut,” tutur Sudin seraya menambahkan, “sejak itu saya percaya, tsunami itu benar-benar ada.”
Barrier Nusakambangan
Sebelum menutup sambutan, Doni sempat meminta Dr Abdul Muhari, Plt Direktur Pemetaan dan Risiko Bencana BNPB untuk memberi gambaran mengenai tsunami, khususnya yang terjadi tahun 2006 di Cilacap. Tujuannya tidak untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi justru untuk menjaga kewaspadaan, bahwa gempa bumi dan tsunami pasti bakal terjadi (lagi). Hanya saja, belum ada teknologi yang bisa memberi tahu secara persis kapan waktu kejadiannya. Karenanya, pencegahan, pencegahan, dan pencegahan menjadi hal mutlak guna mengurangi risko bencana.
Abdul Muhari mengisahkan, saat tsunami terjadi sedang berada di Jepang. Ia pun diminta pemerintah segera pulang dan melakukan penelitian di wilayah terdampak. “Kami survei mulai dari Pangandaran, Cilacap, termasuk Nusakambangan dan pantai Cemara Sewu tempat kita beracara hari ini, hingga ke Kebumen,” ujarnya.
Tsunami yang terjadi tahun 2006, datang dari arah barat, menyusul pusat gempa yang berada di dekat Pangandaran. Karena itu, Cilacap terlatif terlindungi karena ada barrier Nusakambangan. Jika tidak ada Pulau Nusakambangan, dipastikan jumlah korban akan jauh lebih besar.
Nah, yang perlu diwaspadai, kata Muhari, jika sewaktu-waktu tsunami datang dari arah timur, maka Nusakambangan tidak akan cukup melindungi warga Cilacap yang berpenduduk hampir 2,2 juta jiwa. Karenanya, mitigasi berbentuk vegetasi seperti yang dilakukan di Pantai Cemara Sewu hari itu adalah kegiatan yang sangat penting.
Seperti dikemukakan Doni Monardo, “Kita tidak mungkin pindah ke bulan atau planet lain. Selain itu, kita juga tidak boleh egois, sebab bumi yang kita pijak adalah milik generasi anak-cucu kita. Jadi, menanam pohon hari ini, kita dedikasikan bagi anak-cucu kita. Begitu, Doni mewanti-wanti. (*)
(Dalam perjalanan dari Cilacap menuju Cirebon menjelang buka puasa, 28 April 2021)
JAYAKARTA NEWS – Dalam rangka penguatan mitigasi dan pencegahan bencana di Kota Padang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi mengunjungi Gedung Putih Rumah Kediaman Wali Kota Padang pada Rabu (31/3). Rombongan disambut hangat oleh Plt Wali kota Padang, Hendri Septa.
Plt Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam hal mitigasi dan pencegahan bencana. Apabila Kota Padang dan seluruh daerah rawan bencana di Indonesia memiliki konsep terhadap resilliensi atau membangun ketahanan daerahnya, tentu risiko bencana dapat diminimalisir seminim mungkin. Baik itu risiko terhadap dampak korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan lain sebagainya.
“Kita akan memperkuat upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Baik itu dalam hal komitmen, kebijakan, perencanaan, anggaran, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah. Seperti kali ini bagi Kota Padang,” jelas Raditya Jati.
“Maka itu, melalui pertemuan ini kita ingin menyuarakan semangat bagaimana mendorong setiap kepala daerah untuk memiliki komitmen yang kuat. Sehingga terbentuklah daerah yang siap menghadapi segala bentuk bencana,” tuturnya.
Lebih lanjut Raditya yang juga menjabat Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Pemko Padang terkait upaya mitigasi yang telah dilakukan. Terutama dalam hal simulasi dan edukasi bencana yang masif dilakukan di samping pembangunan infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Padang tangguh bencana.
“Semoga dengan itu, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana semua warga di Kota Padang diharapkan telah siap dan mampu menyelamatkan diri sesuai arah dan petunjuk yang telah ditentukan. Kita tahu Padang ataupun Sumatera Barat memiliki banyak risiko bencana,” cetusnya.
Melihat letak geografis Kota Padang, daerah ini memiliki risiko terkena megathrust, gempa dan tsunami yang cukup besar. Dibutuhkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintahnya terhadap bencana untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut. Apabila upaya yang dilakukan itu berhasil, maka Kota Padang bahkan Provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan percontohan sebagai daerah tanggap bencana bagi daerah rawan bencana lainnya di Indonesia, jelas Raditya.
Di lain sisi, Plt Wali Kota Padang berharap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Padang terkait mitigasi bencana dapat dilakukan lebih konkrit dan lebih optimal lagi ke depan.
“Semoga dengan adanya dukungan dari BNPB akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi segala bencana yang kerap terjadi di Kota Padang. Kita memang berada di daerah yang terbilang rawan bencana, namun apabila kita semua siap menyikapi segala sesuatunya maka insya Allah dampaknya akan bisa kita minimalisir seminim mungkin,” ujar Hendri Septa didampingi Kepala BPBD Kota Padang, Barlius.
Turut hadir dalam kesempatan ini Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Dr. Udrekh, dan Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan, Dodi Yuleova. (*/rr)
Jayakarta News – Kami saling melirik, saat Doni Monardo –kembali—berbicara soal vetiver dan pohon palaka. Setidaknya, sudah lebih tujuh bulan (sejak intensif mengendalikan Covid-19), Doni Monardo fokus berbicara tentang covid dan covid.
Egy Massadiah
Bermula dari rapat koordinasi pengendalian Covid-19 di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (7/10/2020). Tiba satu kesempatan, Doni memberi waktu kepada ahli tsunami dan gempa BNPB, Dr Abdul Muhari, PhD, untuk mengintermezo dengan paparan pendek tentang ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa melanda Sulut.
Tak kurang dari Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Dr Drs Agus Fatoni, MSi antusias mendengar paparan Abdul Muhari. Pria yang akrab disapa Aam itu menyajikan data lawas, ihwal gempa dan tsunami berulang yang pernah menimpa daerah Sulawesi Utara.
Data otentik hasil penelusuran tim BNPB menyebutkan bahwa setidaknya pernah terjadi lima kali gempa besar dalam kurun waktu sangat singkat yakni 15 tahun, yang melanda daerah yang dijuluki “Nyiur Melambai” itu.
Kelima peristiwa itu terjadi tahun: 1845, 1846, 1856, 1858, dan 1859. “Data itu diperoleh saat tim BNPB ke Belanda menelusuri jejak-jejak kebencanaan masa lalu, akhir Mei 2019. Yang ingin saya tegaskan adalah, bahwa bencana alam itu sesuatu yang berulang. Hanya saja, kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Karenanya, kita harus selalu waspada,” ujar Doni Monardo, melengkapi paparan Aam.
Sulawesi Utara adalah salah satu daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Sebab, ada tiga megathrust yang melingkarinya. Ketiga megathrust itu adalah megathrust Sulawesi, megathrust Sangihe, dan megathrust Halmahera.
“Thrust” merujuk pada salah satu mekanisme gerak lempeng yang menimbulkan gempa dan memicu tsunami, yaitu gerak sesar naik. Dengan demikian, megathrust bisa diartikan gerak sesar naik yang besar.
Mekanisme gempa itu bisa terjadi di pertemuan lempeng benua. Dalam geologi tektonik, wilayah pertemuan dua lempeng ini disebut zona subduksi. Zona megathrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah menghunjam lempeng benua sehingga terjadi kuncian-kuncian yang menyimpan energi yang pada saatnya akan lepas dan menimbulkan gempa bumi yang bisa disertai tsunami.
Untuk itulah, peringatan dini serta gerakan mitigasi kebencanaan tidak boleh berhenti. “Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, harus selalu diberi pemahaman sekaligus langkah konkret. Selain itu, harus dilakukan langkah-langkah mitigasi atau pencegahan. Salah satunya adalah membangun green belt atau hutan pantai dengan jenis tanaman tertentu, untuk bisa menahan tsunami,” ujar Doni Monardo.
Data menyebutkan, jika tsunami terjadi dengan ketinggian sekitar lima meter, maka hutan pantai (green belt) dengan lebar minimal 150 meter akan mampu mereduksi dampak kerusakan hingga 82 persen. Gempa dan tsunami hebat di Aceh (2004), Lombok (2018), Palu (2018) telah memberi pelajaran berharga kepada kita semua.
Contoh penataan kawasan wisata pantai berbasis mitigasi.
Kepala BNPB/Ketua Satgas Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo didampingi Pjs Gubernur Sulawesi Utara saat rapat koordinasi di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut. (Foto: BNPB)
Sama seperti Sulawesi Utara, jejak-jejak bencana serupa juga pernah terjadi ratusan tahun lalu, di berbagai wilayah. “Jangan pernah terlena, karena gempa dan tsunami selalu datang tanpa permisi dan tanpa pengumuman. Dengan kata lain, bencana itu pasti akan terjadi (lagi), tapi kapan waktunya, tidak ada satu pun manusia yang tahu. Melakukan langkah pencegahan dan senantiasa siaga, adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan,” papar Doni.
Jika Doni mengingatkan ihwal ancaman gempa dan tsunami, sama sekali bukan untuk tujuan menakut-nakuti, apalagi “teror psikis”. Sebab, seperti berulang dia kemukakan di banyak kesempatan, “Perang, belum tentu. Tetapi bencana berulang, pasti terjadi. Bukan untuk ditakuti, tetapi justru mengingatkan kita semua yang hidup di negara dengan letak geografis ring fire dan patahan-patahan dasar laut. Indonesia itu bisa diistilahkan supermarket bencana. Selain gempa dan tsunami, ada ancaman erupsi gunung berapi, banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Karenanya kita juga harus menjadi bangsa yang sadar bencana.”
Tak lupa Doni Monardo menyampaikan kisah menarik tentang ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat Prof Ron A. Harris. Doni bertemu Prof Ron tahun 2019, tak lama setelah menjabat Kepala BNPB.
Yang menarik adalah, penelitian Prof Ron tahun 2002 terkait potensi gempa dan tsunami di wilayah Sumatera. Salah satu kalimat yang Doni ingat betul hingga hari ini adalah, “Seandainya pada tahun 2002 saya menyempatkan diri berkeliling Sumatera dan mengabarkan hasil penelitian itu, niscaya korban tsunami Aceh (tahun 2004) tidak akan sebesar itu.”
Seperti kita ketahui, tsunami di Aceh diakibatkan gempa dangkal di laut bermagnitudo 9,3, yang jaraknya sekitar 149 kilometer dari Meulaboh. Secara keseluruhan ada 14 negara yang terkena dampak tsunami dengan jumlah korban mencapai 230.000 jiwa. Adapun warga Aceh yang dilaporkan meninggal dan hilang tercatat 167.000 orang.
“Yang dikatakan Profesor Ron adalah tentang kewaspadaan. Tentang pentingnya mitigasi. Apalagi, saat itu kita semua asing dengan kata tsunami. Kalau saja Prof Ron tahun 2002 mensosialisasikan hasil penelitiannya, maka lebih banyak warga Sumatera, khususnya Aceh yang mengetahui apa itu tsunami dan bagaimana menyikapinya. Jadi masuk akal jika Prof Ron berkeyakinan, kalau sebelumnya ada langkah mitigasi, jumlah korban tidak akan sebesar itu. Sekali lagi, itulah pentingnya mitigasi kebencanaan,” tandas Don.
Sulut Rawan Banjir-Longsor
Lain gempa dan tsunami, lain pula banjir dan longsor. Wilayah Sulawesi Utara memiliki setidaknya enam kabupaten/kota yang rawan banjir dengan kelas bahaya kategori “tinggi”. Keenam daerah itu masing-masing: Bolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, dan Kota Manado.
Tanggap akan kondisi itu, Doni Monardo menyatakan, “Saya akan memberi bibit vetiver untuk ditanam di daerah-daerah yang rawan longsor. Selain itu, saya juga akan sumbangkan lima-ribu bibit pohon palaka. Itu pohon langka sekali, Pak Gubernur tidak akan dapat di tempat lain, tapi tolong ditanam, dirawat jangan sampai mati. Kalau mati, saya denda satu juta per pohon yang mati,” kata Doni Monardo disusul tawa, sekaligus tepuk tangan hadirin.
Dua jenis tanaman (vetiver dan pohon palaka) sangat ampuh mencegah longsor. “Pohon ini (palaka) saya temukan di Seram, Maluku. Di sana ada palaka berusia ratusan tahun. Tingginya lebih dari 50 meter. Lingkar pangkal pohonnya seukuran tiga puluh prajurit bergandengan tangan. Kokoh di segala jenis tanah, berusia hingga ratusan tahun, dan sangat efektif mencegah longsor,” papar mantan Pangdam XVI/Pattimura (2015-2017) itu.
Tak hanya mencegah longsor, palaka juga termasuk jenis pohon yang mampu menahan gelombang tinggi tsunami, selain jenis pohon lain seperti mangrove, cemara udang, ketapang, dan beringin.
“Saya menargetkan menanam 40.000 pohon palaka di daerah-daerah rawan. Beberapa provinsi lain sudah saya janjikan bibit pohon langka ini. Sekarang saya tambah lagi untuk Sulawesi Utara,” kata Doni, lagi-lagi disambut tepuk tangan meriah hadirin.
Atas “anomali” Doni Monardo siang itu, saya bersama PLT Deputi 3 Dodi Ruswandi dan Koorspri Kolonel Czi Budi Irawan yang mengikuti rapat saling lempar pandang. Setengah berbisik, Dodi Ruswandi berujar “Point penting ini… setelah sekian lama tidak bicara pohon, di Manado pak Doni kembali ke khittah…. Khittah pohon….” Mendengar itu, kami semua tertawa. Tentu dengan tawa lirih.
Pohon palapa “purba” di Pulau Seram, Maluku. Kanan: Presiden Joko Widodo dan para pejabat negara saat melakukan gerakan penanaman pohon vetiver untuk mencegah longsor.
Persepsi Keliru Covid-19
Memasuki bulan ketujuh pandemi Covid-19, Doni memprihatinkan masih besarnya angka masyarakat yang tidak percaya bakal terpapar virus corona. Menurut survei BPS, 17 dari 100 responden menyatakan “sangat tidak mungkin” dan “tidak mungkin” terinfeksi/tertular Covid-19.
Doni memaparkan pula data yang perlu dicermati. Bahwa persentase terbesar masyarakat yang tidak percaya bisa terpapar Covid-19 adalah Maluku (29,18 %) dan Sulawesi Utara (27,66%).
“Jadi, pak Gubernur, dan bapak-ibu sekalian, provinsi Anda ini menempati urutan kedua dalam hal jumlah masyarakat yang meyakini ‘sangat tidak mungkin’ dan ‘tidak mungkin” terpapar corona. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tandas Doni.
Salah satu cara untuk mensosialisasikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, adalah melalui peran media. Terutama media sosial, televisi, dan whatsapp. Sebab, berdasar survei, tiga jenis media itu yang paling besar menjadi sumber informasi masyarakat terkait Covid-19. Sisanya, baru media jenis yang lain.
Mengakhiri paparan, sebelum take off ke Biak Numfor, Papua, Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk melaksanakan Iman – Aman – Imun.
Iman dalam arti rajin beribadah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Aman, dalam arti patuh dan taat melaksankan tiga kewajiban: Wajib pakai masker, wajib menjaga jarak/hindari kerumuman, dan wajib mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan imun, dalam arti mengonsumsi makanan bergizi, menjaga hati tetap senang, rajin berolahraga dan tidur cukup.
Sajian ikan oci dan sambal dabu-dabu ini hanya salah satu menu di antara menu-menu sea food lainnya.
Sebelum sampai di bandara Sam Ratulangi, 13 km dari pusat kota “Nyiur Melambai”, kami singgah di restoran Raja Oci di bilangan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Di sini rombongan melahap sajian khas Manado.
Beberapa menu khas di sini adalah perkedel nike dan bakwan jagung yang lezat, garing, dan gurih. Di samping, menu ikan-ikanan yang fresh. Juga ikan tude segar. Sop ikan, woku, kepiting soka, dan lain-lain.
Last but not least adalah sambal dabu-dabu. Sambalnya pedas dengan potongan tomat segar. Dimakan dengan ikan oci yang khas Manado rasanya berguling-guling di dalam mulut.
Setidaknya, hati kami semua merasa gembira, ditambah kenyang makanan bergizi. Itulah yang dibutuhkan untuk meningkatkan imun, terlebih ketika tengah melakukan serangkaian kunjungan kerja marathon Gorontalo – Manado – Biak Numfor, dan Bali.
Menjelang tengah malam, roda pesawat TNI AU menapak di Pangkalan Udara Manuhua, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Cita rasa kuliner Manado masih terasa lumer di lidah. (*)
