Menteri Nadiem Terharu Atas Capaian Transformasi Digital

JAYAKARTA NEWS— Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami krisis pembelajaran di mana hasil tes PISA menunjukkan literasi, numerasi, dan sains peserta didik di Indonesia tidak ada peningkatan yang signifikan.

Di samping itu, 70 persen siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Merujuk data-data tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merancang dan meluncurkan Ekosistem Teknologi Pendidikan sebagai akselerator dari transformasi pendidikan nasional.

Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Tahun 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengaku terharu atas capaian transformasi digital Kemendikbudristek dalam menyediakan platform yang bermanfaat bagi ekosistem pendidikan di Indonesia.

“Saya melihatnya itu merinding, karena tiga tahun yang lalu kita mencanangkan ide untuk benar-benar mendigitalisasi aktivitas kita di Kemendikbud. Pada saat itu, saya sama sekali tidak mengetahui apakah hal sebesar ini bisa terjadi atau tidak, tapi kita berkomitmen. Ternyata hasilnya terlihat sekali,” disampaikan Menteri Nadiem saat memberikan pandangannya usai menyimak presentasi tiga pilar Hakteknas di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbudristek, Rabu (10/8).

Pada sesi pemaparan tiga pilar puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-27 Tahun 2022, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) M. Hasan Chabibie mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam melakukan transformasi pendidikan nasional.

“Sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam memecahkan masalah krisis pendidikan yang ada,” terang Kapusdatin.

Platform-platform yang sudah ada pada ekosistem teknologi pendidikan di Indonesia saat ini adalah Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, ARKAS, SIPLah, Tanya BOS, Akun Belajar.id dan Kampus Merdeka. “Tiap-tiap platform ini kami buat agar seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan di Indonesia dapat melakukan lompatan kemajuan secara bersama-sama,” jelas Hasan.

Saat ini, Ekosistem Teknologi Pendidikan di Indonesia sudah menjangkau 364 ribu satuan pendidikan di 514 Kabupaten/Kota dari total 435 ribu sekolah dasar, menengah, kejuruan, dan PAUD, 2,7 juta lebih guru dari 3,7 juta guru, 724 ribu mahasiswa, 2.655 perguruan tinggi dan vokasi dari total 3.115 seluruh Indonesia, 2.700 lebih mitra industri, 84 ribu lebih penyedia barang dan jasa, serta 35 juta total peserta didik (data per Agustus 2022).

Kemendikburistek bekerja sama dengan GovTech Edu yang merupakan mitra strategis dalam menciptakan berbagai platform yang membantu guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, mahasiswa, dan dosen untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Chief Technology Officer GovTech Edu, Ibrahim Arief mengatakan bahwa Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mengajar sesuai kemampuan murid, mengakses materi pelatihan mandiri kapan pun di mana pun, membantu guru menginspirasi rekan sejawat dan terkoneksi ke banyak komunitas guru di seluruh Indonesia.

“Setelah enam bulan dirilis, aplikasi platform ini telah diunduh sebanyak 1,6 juta lebih pengguna, 312 ribu lebih guru telah mengunduh perangkat ajar, sebanyak 51 ribu lebih Bukti Karya telah dibagikan, lebih dari 1.000 komunitas guru di seluruh Indonesia, dan total 55 ribu lebih konten tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar,” tuturnya bangga.

“Pencapaian tersebut tentunya bukanlah hasil akhir, karena platform ini akan terus dikembangkan secara berkelanjutan,” imbuh Ibrahim.

Foto: humas diktiristek

Sebelumnya, Ketua Kedaireka, Mahir Bayasut memaparkan upaya meningkatkan inovasi di jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Kemendikbudristek terus mendorong kerja sama antara kampus dengan industri melalui platform Kedaireka yang mempertemukan civitas akademik perguruan tinggi dari berbagai kampus di Indonesia dengan industri, lembaga non pemerintah, dan institusi internasional.

“Adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, di mana perguruan tinggi yang menggunakan platform Kedaireka meningkat tiga kali, yaitu sebanyak 509 perguruan tinggi, 27.184 dosen, dan 143.683 mahasiswa,” tutur Mahir.

Ditambahkannya, pada tahun 2022 Kemendikbudristek telah berhasil menggulirkan total dana padanan (matching fund) sebesar Rp5,4 triliun dan total dana kontribusi mitra/DUDI sebesar Rp5,7 triliun. “Total dana kolaborasi di Kedaireka mencapai sebesar Rp11,2 triliun,” ungkap Mahir.

Pada kesempatan yang sama, salah satu terobosan Kemendikbudristek lainnya adalah Mahakarya Vokasi yang merupakan cara baru yang dipakai oleh pendidikan vokasi dalam memamerkan hasil karya terbaik dari satuan pendidikannya. SMK Raden Umar Said (RUS) Kudus, Politeknik Negeri Batam (Polibatam), dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya sehingga tercipta sebuah tempat indah bernama Vokasiland. Tempat di mana 10 produk Indonesia terbaik atau 10 Maha Karya Vokasi dipamerkan secara digital.

“Pameran secara virtual reality dikemas dalam format gaming sehingga mereka yang menikmati dapat merasakan sensasi petualangan yang berbeda dari sekedar melihat pameran biasa,” ungkap Mahasiswa Polibatam, Gastya Eka Putra.

“Karya ini membuktikan bahwa konsep pembelajaran yang kami terima dari SMK Pusat Keunggulan dan juga Kampus Merdeka Vokasi yang berbasis terhadap praktik dan juga proyek mampu membuat kami menjadi mahasiswa dan pelajar yang dapat berinovasi dan juga beradaptasi dengan teknologi yang terkini dan tentunya sesuai dengan kebutuhan industri,” tambah mahasiswa ISBI Bandung, Muhammad Yusuf. (lk)

Ambisi Besar Menteri Nadiem Makarim

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menekankan ambisi besarnya di bidang pendidikan dan perlunya mentransformasi pendidikan vokasi melalui kemitaan publik-swasta. “Gerakan berani kami dengan ‘Merdeka Belajar’ akan mengubah masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat, kami siap untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujarnya melalui pesan video yang disampaikan pada pembukaan The Week of Indonesia-Netherlands Education and Research (WINNER) di Easmus Huis Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2021.

Kegiatan pekan kerjasama pendidikan dan riset Indonesia-Belanda yang belangsung hingga hari ini Kamis 28 Oktober 2021 tesebut diikui oleh 25 mahasiswa dari Indonesia dan Belanda. Acara ini bertujuan untuk merefleksikan sejarah panjang kolaborasi dalam penelitian dan pendidikan antara Indonesia dan Belanda, mengidentifikasi prioritas kedua negara dan memperdalam serta membentuk kolaborasi baru.

Sementara itu Menteri Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan Belanda Ingrid van Engelshoven, dalam sebuah pesan video secara khusus menyambut para mahasiswa yang telah hadir baik di Jakarta, Indonesia maupun Utrecht, Belanda untuk mengajukan pertanyaan selama sesi hybrid online. “Sangat penting bahwa kami menggunakan minggu ini untuk berdiskusi dan berkolaborasi, itulah tepatnya tentang WINNER.”

Pertanyaan muncul dari para mahasiswa di Indonesia dan Belanda tentang bagaimana para mahasiswa dan lembaga pendidikan sendiri dapat berkontribusi lebih aktif terhadap SDGs, sebagai contoh dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Seorang mahasiswa menunjukkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sangat cocok dengan “Kampus Merdeka”, kebijakan pendidikan Indonesia yang mengejar cara belajar yang inovatif dan didorong oleh permintaan.

Suasana WINNER di Erasmus Huis/foto istimewa

Pada kesempatan itu Dr. Laksana Tri Handoko (Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, BRIN) yang juga hadir menjelaskan bahwa mandat eksplisit lembaganya adalah lebih menggunakan kapasitas teknologi untuk mencapai SDGs, sehingga penelitian lebih mengarah pada inovasi konkret.

Pembicara lainnya Profesor Inge Hutter (Rektor International Institute of Social Studies, University of Rotterdam) menyatakan, inovasi bisa bersifat teknis, tetapi juga sosial. “Kerja sama interdisipliner adalah tantangan besar. Oleh karena itu penting bahwa prioritas penelitian disepakati dalam penciptaan bersama,” katanya.

Profesor Nizam (Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia) sependapat dengan mengatakan bahwa inovasi bukan hanya tentang ‘hard sciences. “Dasar untuk pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan: kita perlu memperkuat pendidikan untuk mencapai SDG’s,” cetusnya.

Pembicara utama Dr. Lisa Becking (Associate Professor Tropical Marine Biodiversity at Wageningen University & Research and Naturalis Biodversity Center), membawa inovasi ini ke dalam praktik. Dalam kontribusinya, Lisa berbicara tentang keberhasilan kerjasama internasional dan interdisipliner dalam meneliti ketahanan terumbu karang. “Di Papua Barat tempat kami bekerja, penelitian dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan penduduk setempat,” katanya.

Dalam keynote speech kedua, dr. Dwinita Larasati (Industrial designer, lecturer, researcher at Man & Industrial Product Design Research Group, Industrial Design Program, Faculty of Art and Design, Institut Teknologi Bandung (ITB)), Indonesia menyoroti ekonomi kreatif yang inklusif untuk pembangunan yang berpusat pada manusia. Secara khusus dia membahas ‘fashion village lab’, sebuah proyek percontohan untuk industri mode sirkular. “Masyarakat ekonomi kreatif memiliki atribut utama untuk beradaptasi dengan tantangan masa depan,” ungkapnya.

“Inovasi datang dalam berbagai macam bentuk”, simpul moderator Dirk-Jan Koch (Chief Science Officer di Kementerian Luar Negeri Belanda) di pihak Belanda. “Kekuatan kerja sama antara Belanda dan Indonesia adalah bahwa kami berbagi prinsip penelitian independen dan kebebasan akademik. Ini merupakan hal yang sangat penting, jika perlu, peneliti independen dapat memanggil pemerintah untuk memerintahkan ketika SDG sudah tidak dalam jalur yang tepat.

Dalam rangkaian acara pembuka berlangsung pula panel diskusi yang membahas bagaimana menginovasi kolaborasi penelitian untuk mencapai tujuan pembangungan berkelanjutan (SDGs). Panel diskusi ini dihadiri oleh Anka Mulder (Member of the Steering Committee on Online Education in Higher Education in the Netherlands), Dudi Hidayat (Director Research Centre for STI Policy and Management (BRIN)), Prof. Anita Hardon (NWO Executive Board, Chair Domain Social Sciences and Humanities), Mego Pinandito (Deputy for Utilization of Research and Innovation BRIN), Edy Giri Rachman Putra, PhD (Deputy for Utilization of Research and Innovation BRIN).***Laksmi Wuryaningtyas

Mendikbud Minta PTM Terbatas Diselenggarakan dengan Persiapan Matang dan Pengendalian yang Baik

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim kembali menegaskan potensi memudarnya capaian belajar (learning loss) dan memburuknya kesehatan psikis anak-anak Indonesia akan semakin besar jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus berlangsung.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong terselenggaranya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan strategi pengendalian Covid-19 di sekolah.

“(Anak-anak) kemungkinan besar kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Jadi seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran di masa ini,” ungkap Mendikbudristek sebagaimana dikutip dari laman kemendikbud, Selasa (28/9).

Dilanjutkan Nadiem, banyak anak-anak terdampak kesehatan jiwanya akibat pandemi. “Banyak anak-anak kita yang kesepian dan trauma dengan situasi ini. Begitu juga dengan orang tuanya,” katanya.

Sejak 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan advokasi ke berbagai daerah yang telah dapat menggelar PTM terbatas, segera menyelenggarakan dengan persiapan yang matang dan sistem pengendalian yang baik.

“Sudah 40 persen sekolah mulai tatap muka terbatas, tapi ini angkanya masih kecil. Kalau tidak mau makin ketinggalan, kita harus tatap muka dengan protokol kesehatan teraman yang bisa dilakukan,” jelas Menteri Nadiem.

Sekolah wajib memahami dan menaati panduan PTM Terbatas di dalam Keputusan Bersama (SKB)  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Kita harus terus waspada akan penyebaran Covid-19 dan memastikan protokol kesehatan tetap terjaga. Namun, kita juga harus memerhatikan dampak permanen PJJ yang mengkhawatirkan,” ujar Mendikbudristek.

“Kebutuhan PTM sangat besar dan ini harus dimengerti. Sebanyak 80-85% murid-murid ingin kembali ke sekolah kembali tatap muka,” lanjutnya.

Merdeka Belajar Mendukung Pemulihan Pandemi

Merdeka Belajar, diterangkan Mendikbudristek, merupakan payung dengan sejumlah kebijakan di bawahnya.

“Merdeka Belajar filsafat Ki Hajar Dewantara yang benar-benar mencetuskan gerakan dalam sistem pendidikan yang memerdekakan masyarakat,” tuturnya.

Ia mencontohkan formulasi kebijakan Merdeka Belajar dalam aspek penganggaran, adalah memerdekakan kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan sekolah yang terpenting.

“Di awal pandemi, kami berikan kemerdekaan pada kepala sekolah untuk menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke sekolah. BOS sampai tepat waktu dan penggunaannya lebih fleksibel. Kebijakan ini dirayakan kepala sekolah dan guru yang sadar, urgensi dan kebutuhan masing-masing sekolah luar biasa berbeda,” jelas Mendikbudristek.

Contoh lain, tambah Mendikbudristek, adalah kemerdekaan guru mengajar sesuai kemampuan siswa. “Kita menjalankan sistem pendidikan untuk memastikan seluruh murid belajar. Maka guru harus diberikan fleksibilitas,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mencari pemimpin-pemimpin bidang pendidikan yang berpikiran merdeka. “Itulah sebabnya ada Guru Penggerak, di mana kita menyeleksi intensif dan melatih para guru untuk menjadi pemimpin sekolah di masa depan yang berani, pro perubahan, dan pro kemerdekaan bagi guru dan siswa,” terang Menteri Nadiem.

Menyikapi keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi yang menimbulkan tantangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan realitas kesanggupan warga sekolah, Menteri Nadiem mengungkapkan, “Bagaimana mengejar literasi dan numerasi, kalau kita memaksa semua sekolah dan guru mengejar seluruh isi kurikulum, semua jenis standar pencapaian dan mata pelajaran? Tidak mungkin.”

Maka dari itu, lanjut dia, para guru penting diberikan kemerdekaan memilih fokus kepada pembelajaran-pembelajaran paling esensial. “Sejak awal pandemi, Kemendikbduristek memberi opsi penggunaan kurikulum darurat yang lebih sederhana. Ini tidak dipaksakan, dan ternyata 36 persen sekolah di Indonesia memakai kurikulum ini.”

“Riset awal menunjukkan secara signifikan, bahwa sekolah yang memakai kurikulum darurat, ketertinggalannya lebih kecil. Karena kurikulum ini memang lebih sederhana dan fokusnya jadi kepada keterampilan mendasar literasi dan numerasi. Jadi sebetulnya, kebutuhan menyederhanakan kurikulum ini juga sangat penting,” tambah Menteri Nadiem.

Digitalisasi sekolah, diterangkan Mendikbudristek, juga menjadi prioritas kementerian untuk menyukseskan  PTM terbatas dan menopang PJJ daring maupun luring yang masih terus dilakukan.

“Kita menyediakan berbagai platform, dan membuat super-app pendidikan bagi guru dan kepala sekolah,” kata Mendikbudristek.

Tanpa peralatan TIK, lanjut Nadiem, kesenjangan antarsekolah dan antarwilayah akan terus ada. Maka, bantuan peralatan TIK bagi sekolah yang membutuhkan juga sangat penting.

“Sehingga, di daerah manapun, guru dan kepala sekolah punya akses yang sama dan jadi benar-benar memerdekakan konten belajar,” terangnya.

Digitalisasi sekolah juga mendorong upaya Kemendikbudristek untuk meringankan beban para guru dan kepala sekolah, khususnya beban administratif.

Dicontohkan Nadiem, dengan platform SIPLah, para guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara daring tanpa khawatir akan melakukan kesalahan yang sifatnya administratif karena kekurangpahaman terhadap aturan. Berbagai fitur SIPLah juga melindungi para guru dan kepala sekolah dari beragam potensi kerugian.

“Kami ingin memerdekakan para guru dan kepala sekolah dari ‘penjajahan’ administratif,” tuturnya.

Selain itu, Mendikbudristek juga menyadari keterbatasan guru dalam mendidik siswa yang banyak. “Guru tidak bisa memberikan mentoring satu per satu pada murid. Maka, kita membuat Kampus Mengajar di mana para mahasiswa turun ke desa untuk membantu para guru SD dan SMP mengajar adik-adiknya yang ketinggalan, memberi bimbingan gratis bidang literasi, numerasi, dan pendidikan karakter,” terangnya.

Majunya kualitas pembelajaran di bidang literasi, numerasi, dan karakter Pelajar Pancasila yang berbudi luhur pun terus diupayakan. Salah satunya lewat Asesmen Nasional yang berfokus mengukur ketiga bidang tersebut secara menyeluruh.

“Untuk pertama kalinya, di sinilah kita dapat memetakan sekolah mana yang paling membutuhkan bantuan, mana yang paling ketinggalan, dan mana yang tidak terlalu ketinggalan. Ini membantu kita melihat detil keberhasilan dan ketertinggalan kita,” pungkas Menteri Nadiem.***/ont