menteri mukhtarudin Archives

Kick Off SMK Go Global, Mukhtarudin: Kita Siapkan Pekerja Kompeten Sesuai Kebutuhan Negara Tujuan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah menyiapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil, kompeten, dan berdaya saing global melalui program SMK Go Global.

Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat Kick Off Program SMK Go Global bertema “Tingkatkan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia Terampil Mendunia” di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta Timur, Rabu (26/8/2026)

Menurut Mukhtarudin, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara yang tengah menghadapi fenomena aging population.

“SMK Go Global merupakan bentuk pelindungan dari hulu. Peserta dibekali kompetensi, bahasa, serta sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional agar siap bekerja melalui jalur yang legal, aman, dan terlindungi,” ujarnya, dilansir Humas KP2MI.

Indonesia, lanjutnya, berada dalam momentum penting dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Di sisi lain, sejumlah negara di Eropa dan Asia justru menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat penuaan populasi.

Kondisi tersebut, kata Mukhtarudin, menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk menempatkan tenaga kerja terampil ke pasar internasional melalui jalur resmi dan terlindungi.

“Pemerintah tetap memprioritaskan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri. Tetapi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, kita siapkan fasilitas dan aturan agar mereka dapat bekerja secara resmi, aman, dan terlindungi,” tegasnya.

Program SMK Go Global, katanya lagi, menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025 mengenai penyiapan 500.000 tenaga kerja terampil.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 300.000 peserta ditargetkan berasal dari lulusan SMK, sedangkan 200.000 lainnya berasal dari pendaftar umum, termasuk lulusan SMA, diploma, hingga sarjana.

Penyiapan 500.000 CPMI tersebut dilakukan secara bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029.

Berbasis Kebutuhan Pasar Global

Mukhtarudin menegaskan, SMK Go Global tidak hanya mengejar jumlah peserta, tetapi memastikan keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.

Program tersebut menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan pasar atau demand-driven melalui pelatihan upskilling bagi calon Pekerja Migran yang telah memiliki dasar kompetensi.

“Yang kita siapkan bukan sekadar tenaga kerja untuk diberangkatkan, tetapi tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu memenuhi standar kebutuhan industri di negara tujuan,” ucapnya.

Kelas Pelatihan

Kementerian P2MI menyiapkan 2.000 kelas pelatihan yang tersebar di 23 wilayah kerja BP3MI. Program tersebut ditargetkan menghasilkan 500.000 Pekerja Migran terampil secara bertahap hingga 2029.

Para peserta nantinya diproyeksikan mengisi peluang kerja di sejumlah negara tujuan strategis, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Turki, Taiwan, Maladewa, serta negara-negara di kawasan Eropa.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan, antusiasme masyarakat terhadap program SMK Go Global cukup tinggi. Pada pendaftaran Batch 1 yang dibuka pada 12–22 Agustus 2026, tercatat 14.523 orang mendaftar.

Setelah melalui tahapan verifikasi administrasi, tes tertulis, dan wawancara, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan lolos dan mengikuti pelatihan dalam 167 kelas yang tersebar di 20 wilayah kerja BP3MI.

Menurut Mukhtarudin, tingginya antusiasme tersebut menunjukkan adanya minat besar generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan mengakses peluang kerja di pasar internasional.

Mukhtarudin pun optimistis SMK Go Global dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang lebih berkualitas.

“Harapan kita, mereka yang mengikuti program ini bukan hanya siap bekerja di luar negeri, tetapi juga mampu membawa nama baik Indonesia dan memberikan kontribusi bagi keluarga serta perekonomian nasional,” pungkas Mukhtarudin. (*/di)

Menteri P2MI: Momentum Kemerdekaan Landasan Penting Perkuat Komitmen Negara Lindungi ‘Pejuang Keluarga’

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, menyampaikan pesan mendalam dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Momentum kemerdekaan ini dinilainya sebagai landasan penting untuk memperkuat komitmen negara dalam melindungi dan memuliakan “Pejuang Keluarga” di seluruh pelosok dunia.

Pemerintah menetapkan tema besar HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026 yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional dengan menekankan nilai kemandirian bangsa, pemerataan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.

Menteri Mukhtarudin menegaskan, hakikat kemerdekaan dan semangat tema besar tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga harus menyentuh seluruh Pekerja Migran Indonesia yang sedang berjuang di luar negeri.

“Atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai energi untuk terus membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Mukhtarudin, dilansir Humas KP2MI.

Komitmen Pelindungan dan Pemberdayaan

Kementerian P2MI, ujarnya, terus berfokus pada peningkatkan kualitas tata kelola penempatan, penguatan perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi bagi para Pekerja Migran dan keluarganya guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan.

“Hari Kemerdekaan adalah pengingat bahwa negara harus hadir untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Pekerja Migran Indonesia adalah pejuang ekonomi bangsa. Memastikan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan mereka adalah bentuk nyata dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan global.

“Dengan persatuan, kerja keras, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, kita optimistis Indonesia semakin kuat, mandiri, berdaulat, adil, dan makmur,” beber Menteri Mukhtarudin.

Ia juga berharap semangat kemerdekaan terus menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini untuk terus melangkah maju, memperkuat kolaborasi, dan memastikan seluruh Pekerja Migran Indonesia terlindungi dari hulu hingga hilir demi mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” pungkas Mukhtarudin. (*/di)

Kementerian P2MI Rilis Asta Mandala SMK Go Global, Siapkan 500 Ribu CPMI Skill Tinggi hingga 2029

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi meluncurkan program Asta Mandala SMK Go Global. Kerangka kerja utama ini dirancang untuk mencetak talenta Indonesia yang kompeten, terlindungi, serta siap bersaing di pasar kerja internasional.

Menteri P2MI Mukhtarudin mengumumkan peluncuran program tersebut dalam konferensi pers di Kantor KP2MI, Rabu (5/8/2026). Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk transformasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju tenaga kerja berkeahlian menengah hingga tinggi (medium and high skill), sekaligus menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melakukan rebranding bahwa Pekerja Migran Indonesia bukan lagi dipandang sebagai tenaga kerja berkeahlian rendah. Arahan Presiden sangat jelas, yaitu meningkatkan kualitas pelindungan sekaligus mendorong transformasi penempatan menuju tenaga kerja medium dan high skill,” ujar Mukhtarudin.

Program ini sekaligus mendukung target pemerintah untuk menempatkan 500.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sepanjang periode 2026–2029 melalui program percepatan (quick wins).

Target penempatan tersebut dibagi secara bertahap: 2026: 40.000 CPMI, 2027: 140.000 CPMI, 2028: 180.000 CPMI, 2029: 140.000 CPMI.

Melalui SMK Go Global, lulusan SMK maupun masyarakat umum akan disiapkan agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri global. Pendaftaran peserta akan dibuka mulai 12 Agustus 2026 di 23 satuan kerja Kementerian P2MI yang tersebar di berbagai provinsi.

Libatkan 12 Kementerian dan Berbasis Permintaan Pasar

Untuk menjamin efektivitasnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas SMK Go Global yang melibatkan 12 kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, hingga sektor swasta. Pelatihan akan menggunakan pendekatan demand-driven atau disesuaikan dengan kebutuhan riil pasar kerja luar negeri.

“Mekanismenya sederhana, yaitu ada dulu kebutuhan tenaga kerja dari negara tujuan, ditentukan kompetensinya, kemudian dilakukan pelatihan. Prinsipnya adalah latih, kompeten, lalu tempatkan,” tegas Mukhtarudin.

Sektor prioritas yang disasar dalam program ini meliputi caregiver, perawat (nurse), manufaktur, konstruksi, pengelasan (welder), hospitality, transportasi, dan agrikultur.

Para lulusan nantinya dialokasikan untuk mengisi peluang kerja di sejumlah negara tujuan prioritas, antara lain Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Turki, Polandia, Maladewa, serta negara-negara Eropa lainnya.

Konsep Asta Mandala: Panca Sukses dan Tri Dampak

Skema Asta Mandala SMK Go Global terdiri dari dua pilar utama, yakni Panca Sukses sebagai strategi implementasi dan Tri Dampak sebagai tujuan akhir.

Panca Sukses mencakup lima pilar: Sukses Kompetensi, Sukses Perlindungan, Sukses Penempatan, Sukses Remitansi, Sukses Tata Kelola

Melalui pilar tersebut, pemerintah menargetkan hadirnya PMI yang kompeten, terlindungi, memperoleh pekerjaan berkualitas, mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga lewat remitansi, serta ditopang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Tri Dampak mencakup: Dampak Sosial: Meningkatnya kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas SDM: Terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang kompeten dan profesional.

Dampak Ekonomi: Peningkatan remitansi untuk kesejahteraan keluarga serta penguatan devisa negara.

Mukhtarudin menegaskan bahwa konsep ini mengusung pola brain circulation. Melalui skema ini, para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air (purna PMI) dapat membawa pulang pengalaman internasional, disiplin, dan keahlian untuk membangun usaha atau berkontribusi pada pembangunan nasional.

“Banyak purna pekerja migran yang kembali ke Indonesia dengan kemampuan bahasa, kompetensi, pengalaman kerja, disiplin, dan mental yang kuat. Mereka menjadi talenta global yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Itulah tujuan besar yang ingin kita bangun melalui SMK Go Global,” pungkasnya.

Pemerintah optimistis sinergi lintas sektor ini akan menjadi penggerak utama dalam melahirkan talenta unggul dan memperkuat daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*/di)

Indonesia-Portugal Percepat MoU Penempatan Pekerja Migran, Target Teken Oktober 2026

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Indonesia terus memperluas pasar penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penguatan kerja sama dengan sejumlah negara tujuan. Salah satunya, Portugal.

Langkah tersebut ditandai dengan percepatan penyelesaian Nota Kesepahaman (MoU) penempatan dan pelindungan PMI antara Indonesia dan Portugal yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Perkembangan itu menjadi salah satu agenda pembahasan saat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima audiensi Duta Besar RI untuk Portugal, Susi Marleny Bachsin, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Dubes RI untuk Portugal Susi Marleny Bachsin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Menteri P2MI beserta seluruh jajaran kementerian dalam membuka peluang kerja sama penempatan Pekerja Migran yang aman, legal, dan saling menguntungkan bagi Indonesia maupun Portugal.

“Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas perhatian, sambutan, serta dukungan Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian P2MI terhadap upaya pembukaan kerja sama penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

“Dukungan kementerian menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya kerja sama yang aman, legal, dan saling menguntungkan bagi kedua negara,” ujar Susi, dilansir Humas KP2MI.

Susi menjelaskan, proses penyelesaian naskah MoU antara Kementerian P2MI dan otoritas migrasi Portugal, AIMA, kini memasuki tahap akhir. Berdasarkan komunikasi terbaru dengan Presiden AIMA, Portugal berharap penandatanganan MoU dapat direalisasikan pada Oktober 2026.

Sebagai tahapan menuju penandatanganan tersebut, Pemerintah Portugal mengusulkan agar delegasi Kementerian P2MI melakukan kunjungan ke Lisbon pada September 2026.

Rangkaian agenda yang diusulkan meliputi pertemuan dengan AIMA, forum kerja sama penempatan pekerja migran, business matching antara asosiasi perusahaan Portugal dengan agensi penempatan resmi Indonesia, hingga pembahasan mekanisme kerja sama yang lebih konkret.

MoU Buka Peluang Meningkatnya Pekerja Migran ke Portugal

Menanggapi pemaparan tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan dukungannya terhadap tahapan yang disiapkan, termasuk rencana kunjungan ke Portugal sebelum penandatanganan MoU berlangsung di Indonesia.

“Terima kasih kepada Ibu Duta Besar atas kunjungan yang kedua kalinya dan membawa kabar baik mengenai progres pembangunan kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia dengan Republik Portugal, khususnya untuk tenaga kerja terampil (skilled workers),” ujar Menteri P2MI Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin mengatakan, minat berbagai negara terhadap tenaga kerja Indonesia terus meningkat. Setelah sebelumnya menerima Menteri Tenaga Kerja Turki dan Menteri Ekonomi dan Inovasi Albania, kini Portugal juga menunjukkan keseriusan untuk memperluas kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia.

“Portugal menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian Bapak Presiden. Karena itu, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin tenaga kerja terampil yang akan menjadi bagian dari program prioritas Presiden melalui penguatan pendidikan vokasi dan SMK Go Global,” beber Menteri Mukhtarudin.

Menurut Mukhtarudin, meski jumlah penempatan pekerja migran Indonesia ke Portugal saat ini masih relatif terbatas, penandatanganan MoU yang ditargetkan pada Oktober 2026 diyakini akan membuka peluang lebih besar.

“Dengan adanya MoU nanti, kita berharap penempatan pekerja migran Indonesia ke Portugal akan semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujarnya.

Terkait rencana kunjungan ke Portugal pada September 2026, Menteri Mukhtarudin menyatakan pemerintah pada prinsipnya menyambut baik usulan tersebut dan akan segera membahasnya secara internal.

“Insya Allah kami akan menjadwalkan kunjungan ke Portugal sekaligus mempersiapkan penguatan kerja sama sebelum penandatanganan MoU yang direncanakan berlangsung di Indonesia pada Oktober mendatang,” beber Mukhtarudin.

Aspek Perlindungan Tetap yang Utama

Mukhtarudin menegaskan Indonesia juga telah siap dari sisi sistem maupun infrastruktur penempatan pekerja migran. Menurutnya, fasilitas pelatihan, lembaga pendidikan vokasi, hingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) telah memenuhi standar untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja internasional.

“Kalau delegasi Portugal nanti ingin melihat langsung balai-balai pelatihan maupun proses penyiapan tenaga kerja kita, semuanya sudah sangat siap. Kita juga memiliki P3MI yang berkualitas, baik untuk skema business to business (B2B), private to private (P2P), maupun penempatan antarpemerintah (government to government atau G2G),” jelas Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa aspek perlindungan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia.

“Bagi Bapak Presiden, yang paling utama adalah perlindungan pekerja migran. Mereka harus memperoleh upah yang layak, tempat tinggal yang layak, jaminan kesehatan yang baik, serta perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, kerja sama yang dibangun benar-benar memberikan manfaat dan rasa aman bagi pekerja migran Indonesia,” tegas Mukhtarudin.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kedua negara berharap proses finalisasi kerja sama dapat berjalan sesuai target sehingga membuka peluang penempatan Pekerja Migran Indonesia yang lebih luas, profesional, dan terlindungi.

“Ini sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Portugal di bidang ketenagakerjaan,” pungkas Mukhtarudin. (*/di)

Menteri KP2MI Beberkan Paradigma Baru Penyiapan Pekerja Migran: Amankan Dulu Penempatannya!

JAYAKARTA NEWS— Guna merealisasikan pencetakan SDM (pekerja migran) berkualitas tinggi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin berpendapat, tidak perlu membangun lembaga pendidikan baru. Pemerintah, ujarnya, akan mengoptimalkan infrastruktur pendidikan yang sudah ada, mulai dari perguruan tinggi, SMK, hingga sekolah vokasi di bawah 12 kementerian/lembaga.

Hal ini disampaikannya dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) KP2MI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dr. Dwiyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita.

Mukhtarudin dalam kesempatan itu menekankan adanya perubahan paradigma mendasar dalam proses penyiapan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

“Paradigmanya kita balik. Bukan latih, kompeten, baru cari penempatan. Tetapi kita amankan dulu pasarnya di luar negeri, baru kita breakdown kebutuhan kompetensinya ke bawah, dilatih di mana dan seperti apa,” ujarnya.

Perubahan paradigma ini dipicu oleh besarnya celah (gap) antara peluang kerja global dan daya serap tenaga kerja Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 300.000 lowongan kerja luar negeri di sektor formal dan profesional, namun Indonesia baru mampu mengisi kurang dari 30 persennya.

“Celah sebesar 70 persen lebih itu belum terserap akibat ketidaksesuaian (mismatch) antara output pendidikan domestik dengan standar kompetensi global,” imbuh Mukhtarudin.

Sejak mengalami transformasi dari BP2MI menjadi Kementerian P2MI, lanjutnya, eksistensi kementerian ini semakin diperhitungkan baik di dalam maupun luar negeri.

Penyatuan peran regulator (yang sebelumnya ada di Kementerian Ketenagakerjaan) dan operator ke dalam satu atap di Kementerian P2MI mempermudah pengambilan keputusan serta mempercepat gerak operasional di lapangan.

“Dulu Kementerian P2MI mungkin dianggap kurang strategis, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai diperhitungkan. Banyak negara luar yang melirik dan memperkuat kerja sama, seperti kunjungan Menteri Tenaga Kerja Turki, serta perwakilan dari Malaysia, Portugal, hingga Albania. Ini bukti eksistensi kementerian kita sudah diakui dalam penataan pekerja migran,” jelas Menteri Mukhtarudin.

Dua Mandat KP2MI

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI mengemban dua mandat utama dalam tata kelola ketenagakerjaan migran. Pertama, penguatan pelindungan dari hulu ke hilir untuk menjamin keamanan pekerja sejak sebelum penempatan (pre-deployment), selama bertugas di negara tujuan, hingga kembali ke Tanah Air.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berfokus mendorong peralihan profil pekerja migran dari sektor informal menuju middle-to-high skill workers.

Gerakan Nasional Migran Aman dan Konsep Brain Circulation

Selain penguatan kualitas SDM, momentum ini juga digunakan untuk menggemakan Gerakan Nasional Migran Aman guna menekan angka penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sektor perguruan tinggi, termasuk Unpad, memegang peranan kunci melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal edukasi, penyuluhan masyarakat, hingga pengembangan Migrant Training Center.

Langkah ini krusial mengingat masih tingginya kasus TPPO. Menteri Mukhtarudin mencontohkan penanganan kasus terbaru di mana pihak berwenang kembali memulangkan korban TPPO asal Cianjur dari Libya, serta berhasil menangkap dua tersangka jaringan domestik.

Melalui sinergi pendidikan dan pelindungan ini, Kementerian P2MI bercita-cita membangun ekosistem Brain Circulation.

“Kita ingin dorong konsep brain circulation. Orang berangkat bekerja ke luar negeri, mendapatkan ilmu, pengalaman, dan kompetensi global. Ketika kembali ke Indonesia, mereka pulang membawa keahlian tinggi untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial nasional,” tandas Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin berharap penandatanganan Nota Kesepahaman dan antara KP2MI, Bappenas, dan Unpad ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Mari kita terus memperkuat sinergi demi menghadirkan pelindungan yang berkualitas serta mewujudkan visi besar Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin. (*/di)

Dari Sukabumi Menembus Pasar Global: Cara Baru Meretas Peluang Kerja Luar Negeri

JAYAKARTA NEWS— Pernahkah Anda membayangkan Sukabumi bukan sekadar kota transit menuju pantai Palabuhanratu, melainkan sebuah laboratorium besar tempat anak-anak muda menempa diri untuk menaklukkan pasar kerja di Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa?

Gagasan itu bukan lagi sekadar impian di atas kertas. Di sudut Jalan Prana, Kota Sukabumi—tepatnya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PASIM—sebuah langkah besar baru saja dimulai.

Menjawab Tantangan Realitas Lapangan Kerja

Mari melihat data sebentar. Di balik ramahnya Kota Sukabumi, ada tantangan nyata yang harus dihadapi. Data BPS 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota ini menyentuh angka 8,19 persen—sekitar 29 ribu orang belum memiliki pekerjaan tetap. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Di sisi lain, ada fenomena menarik di tingkat global. Negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan tengah menghadapi krisis populasi menua (aging population). Mereka membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar di sektor konstruksi, hospitality, manufaktur, hingga pertanian.

Sayangnya, dari sekitar 300 ribu lowongan kerja luar negeri yang terbuka, Indonesia baru bisa mengisi seperempatnya. Penyebab utamanya sederhana namun krusial: kendala bahasa dan sertifikasi kompetensi.

Gap inilah yang coba dijembatani secara konkret.

Bukan Sekadar Job Fair Biasa

Suasana di Pusdiklat PASIM pada Senin (27/07) terasa berbeda. Melalui gelaran Pasim International Job Fair 2026, lebih dari 5.000 peluang kerja internasional dihadirkan langsung lewat 30 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkemuka.

Namun, yang membuat perhelatan ini istimewa adalah pendekatan ekosistemnya. Tidak sekadar menyodorkan berkas lamaran lalu pulang, para pencari kerja diajak menyiapkan diri secara menyeluruh:

Inovasi Tes Psikotes Berbasis AI: Membantu pencari kerja memetakan potensi dan kesiapan mental secara presisi.

Integrasi Pendidikan Vokasi: Lewat peresmian program SMK PASIM Go Internasional, kurikulum sekolah langsung diselaraskan dengan kebutuhan industri dunia.

Dukungan Akses Finansial: Kolaborasi dengan perbankan nasional (seperti Bank BJB, BNI, hingga Bank Mega Syariah) menghadirkan skema Pembiayaan KUR Pekerja Migran agar masalah biaya tak lagi jadi batu sandungan.

“Jika Palabuhanratu sangat terkenal dengan keindahan pantainya, maka Kota Sukabumi harus dikenal dengan keunggulan LPK-nya. Lembaga pelatihan inilah yang menjadi ikon baru Sukabumi dalam melahirkan SDM berkelas dunia,” ujar Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Punjul Hayat.

Misi Besar Meraih Pasar Dunia

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, yang hadir meresmikan acara tersebut menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pengiriman 500.000 pekerja migran terampil (medium-high skill) secara bertahap hingga 2029.

Perubahan paradigma ini penting: pekerja migran tak lagi dipandang sekadar tenaga kerja kasar, melainkan profesional terampil yang dibekali sertifikasi legal, aman, dan bermartabat.

Pelatihan terstruktur di daerah seperti Sukabumi kini menjadi pintu masuk utama. Anak-anak muda Indonesia tak perlu bingung lagi harus mulai dari mana. Dari Sukabumi, langkah mereka kini disiapkan untuk menggenggam dunia. (*/di)

International Job Fair 2026, Mukhtarudin: Kami Punya 300 Ribu Lowongan, Baru 25 Persen Terisi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki membuka International Job Fair 2026 di Kampus PASIM, Kota Sukabumi, Senin (27/7/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta. Tercatat ada 30 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) turut berpartisipasi, dengan lebih dari 5.000 peluang kerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, manufaktur, pertanian, perhotelan, hingga kapal pesiar.

Dalam kesempatan itu juga diluncurkan Program SMK PASIM Go Internasional serta diresmikan PASIM Go Migration Center sebagai bagian dari penguatan ekosistem penyiapan pekerja migran yang profesional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat Agita Nurfianti, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Rektor UNAS PASIM Prof. Dr. Armai Arief, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, jajaran dinas terkait, serta para camat dan lurah se-Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Sukabumi telah diwujudkan melalui berbagai langkah nyata.

Pemerintah Kota, katanya, tidak hanya memberikan janji, tetapi membangun sistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami telah membentuk LPK dan mengakuisisi Politeknik Sukabumi. Saat ini juga ada empat P3MI yang terus bersinergi dengan pemerintah,” ujar H. Ayep Zaki, dikutip dari KDP Kota Sukabumi.
Menurutnya, terdapat dua persoalan utama yang masih dihadapi calon pekerja migran Indonesia, yakni tingginya biaya penempatan serta kendala akses pembiayaan akibat catatan BI Checking atau SLIK dan pinjaman daring.

Biaya penempatan ke luar negeri untuk tenaga kerja bersertifikat dapat mencapai Rp65 juta hingga Rp70 juta, sementara penempatan domestikberkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta dan penempatan level menengah mencapai Rp25 juta hingga Rp30 juta.

Karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi mengusulkan skema pembiayaan yang dapat memfasilitasi 90 hingga 95 persen kebutuhan biaya calon pekerja migran.
Sejumlah bank seperti BJB dan BNI telah menjalin kerja sama, namun calon pekerja yang memiliki kendala pada SLIK masih mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.

“Ke depan kami ingin mempelajari skema intervensi APBD seperti di Pemprov Jawa Tengah dan Bali. Saya mohon arahan Pak Menteri terkait regulasi agar Pemda bisa langsung membantu pembiayaan. Pengalaman kami, pengembalian dana CPMI 100 persen lancar, tidak ada yang menunggak,” tegasnya.

Wali Kota juga menyampaikan target Pemerintah Kota Sukabumi dalam lima tahun ke depan adalah menuntaskan pengangguran.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh RT, RW lurah, dan camat diminta melakukan pendataan warga yang belum bekerja, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Masyarakat yang belum memiliki ijazah akan difasilitasi melalui program pendidikan Paket A, B, dan C agar memiliki kesempatan lebih besar memasuki dunia kerja.

Solusi Tekan Pengangguran

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengapresiasi penyelenggaraan International Job Fair 2026 yang dinilainya menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pekerja Migran Aman.

Menurutnya, peluang kerja di luar negeri dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran.

“Berdasarkan data BPS 2026, TPT Kota Sukabumi masih 8,19 persen atau 29.871 orang, lebih tinggi dari Jawa Barat yang sebesar 6,7 persen. Peluang kerja luar negeri bisa jadi solusi. Saat ini kami punya 300.000 lowongan luar negeri terverifikasi, tapi baru 25 persen yang terisi. Ini PR kita bersama,” kata Mukhtarudin.

Ia juga mengumumkan program nasional untuk menyiapkan 500.000 calon pekerja migran Indonesia yang terampil dan kompeten dalam lima tahun ke depan.

Pelatihan Ditanggung Pemerintah

Pada 2026 pemerintah menargetkan pelatihan bagi 40.000 peserta di 23 provinsi dengan seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah. Target tersebut akan meningkat menjadi masing-masing 140.000 peserta pada 2027 dan 2028.

Mukhtarudin menambahkan, pembiayaan penempatan pekerja migran dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan daerah didorong menyiapkan skema intervensi APBD bagi calon pekerja yang terkendala akses kredit.

Kementerian P2MI juga terus memperkuat keberadaan Migration Center di perguruan tinggi sebagai pusat informasi, pelatihan, dan pendampingan calon pekerja migran.

“SMK harus bertransformasi untuk kebutuhan global. Jurusan teknis seperti manufaktur dan welder masih sangat dibutuhkan dunia. Sinergi pusat, daerah, perguruan tinggi, BLK, dan LPK harus diperkuat agar output sesuai kebutuhan pasar,” tutupnya.

Melalui International Job Fair 2026, Pemerintah Kota Sukabumi bersama Kementerian P2MI dan Yayasan PASIM membangun ekosistem penempatan pekerja migran yang aman, legal, dan profesional.

Selain menyediakan ribuan lowongan kerja, kegiatan ini didukung layanan psikotes berbasis kecerdasan buatan secara gratis, skema pembiayaan melalui perbankan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta peningkatan kompetensi vokasi untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat Sukabumi di pasar internasional. (*/di)

Peringatan HAN ke-42, Mukhtarudin Soroti Pentingnya Perlindungan Anak para Pekerja Migran Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyoroti pentingnya perlindungan tumbuh kembang anak, khususnya anak-anak dari para Pekerja Migran Indonesia.

Pesan khusus ini disampaikannya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 yang jatuh pada Kamis, 23 Juli 2026.

Dalam keterangannya di Jakarta, Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa anak-anak Pekerja Migran kerap menghadapi tantangan emosional dan sosial saat ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri.

Oleh karena itu, hadirnya negara dan lingkungan dalam memberikan kasih sayang serta ruang tumbuh yang aman menjadi krusial.

“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Tak terkecuali anak-anak dari pahlawan devisa kita. Tugas kita bersama untuk memastikan mereka tumbuh bahagia, terlindungi, dan mendapatkan hak-haknya secara utuh meskipun orang tuanya sedang berjuang di negeri orang,” tutur Menteri Mukhtarudin, Kamis (23/7/2026), dilansir Humas KP2MI.

Seimbangkan Teknologi dan Ruang Bermain Aktif

Menanggapi kampanye utama HAN 2026 yang mengajak anak-anak kembali bermain secara aktif, Menteri Mukhtarudin sangat mendukung gerakan pembatasan gawai (gadget) berlebih dan mendorong interaksi fisik melalui permainan tradisional maupun olahraga.

Menurutnya, dunia bermain adalah hak mendasar anak yang tidak boleh tergantikan oleh layar digital.

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa permainan aktif memiliki peran vital dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, mulai dari mengasah kemampuan motorik, merangsang kreativitas, hingga menjaga kesehatan fisik mereka.

Tak hanya itu, Menteri Mukhtarudin mengatakan bahwa interaksi langsung antar-sebaya saat bermain juga menjadi sarana efektif untuk membentuk karakter, memperkuat kepekaan sosial, empati, serta kemampuan bekerja sama.

“Khusus bagi anak-anak Pekerja Migran, hadirnya pendampingan dari pengasuh maupun keluarga besar di rumah menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan bermain yang hangat, aman, dan penuh kasih sayang,” beber Menteri Mukhtarudin.

Komitmen Pelindungan Anak Pekerja Migran

Kementerian P2MI berkomitmen untuk terus memperkuat program pemberdayaan dan pendampingan bagi keluarga Pekerja Migran di daerah asal.

Hal ini dilakukan agar aspek pendidikan, kesehatan, dan mental anak-anak Pekerja Migran Indonesia tetap terjamin.

“Melalui peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini, mari kita jadikan momentum untuk benar-benar menyayangi dan melindungi anak-anak kita. Berikan mereka kesempatan bermain, belajar, dan meraih cita-cita setinggi-tingginya demi masa depan Indonesia yang cerah,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin. (*/di)

Program SMK Go Global, KP2MI Siapkan 500.000 PMI Trampil Sepanjang 2026-2029

JAYAKARTA NEWS— Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan, peningkatan kualitas calon pekerja migran dari low skill menjadi medium-high skill merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mendukung visi tersebut, Presiden menugaskan Kementerian P2MI menyiapkan 500.000 Pekerja Migran terampil sepanjang periode 2026–2029 melalui program unggulan (quick win) SMK Go Global.

“Sudah waktunya kita memiliki pekerja migran yang berkualitas. Tidak hanya dari sisi knowledge, tetapi juga memiliki kompetensi teknis dan soft skill yang baik,” ujar Menteri Mukhtarudin dalam pertemuan dengan dari delegasi Universitas Siliwangi (Unsil) dan Universitas Warmadewa (Unwar) di Kantor Kementerian KP2MI, Jakarta, Selasa (21/7/2026), dilansir Humas KP2MI.

Pertemuan ini antara lain membahas strategi peningkatan kapasitas dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui jalur vokasi, upskilling, dan reskilling.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dan mantan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi.

Delegasi Universitas Warmadewa diwakili oleh Dr. Wayan Rideng (Koordinator Pengembangan Kurikulum Pascasarjana Magister Hukum) dan Komang Putra (Koordinator Kurikulum Ekonomi Pembangunan). Sementara itu, Universitas Siliwangi (Unsil) dihadiri langsung oleh Rektor Prof. Dr. Eng. Ir. Aripin, IPU, serta Kepala Pusat Kerja Sama dan Alumni, Junjun Muhamad Ramdani, Ph.D.

Tahun 2026, jelasnya, target penempatan awal sebanyak 40.000 tenaga kerja. Tahun 2027 & 2028 meningkat menjadi 140.000 penempatan per tahun. Tahun 2029 mencapai puncak target sebanyak 180.000 penempatan.

Skema Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar

Mukhtarudin menjelaskan, program pelatihan yang berlangsung sekitar 3 bulan mencakup bahasa, kompetensi teknis, dan sertifikasi didesain dengan pendekatan dari hilir ke hulu (market-driven).

Pemerintah memastikan bahwa pembeli atau penyerap tenaga kerja (offtaker) sudah tersedia terlebih dahulu sebelum pelatihan dimulai.

“Orientasi kita adalah penempatan. Jadi bukan dilatih dulu baru dicari kerjanya, tapi offtakernya sudah ada by G-to-G maupun P-to-P yang terintegrasi,” tegas Mukhtarudin.

Sebagai contoh, penempatan untuk sektor hospitality di Turki atau kebutuhan tenaga kerja di Jepang diidentifikasi kebutuhan kompetensinya terlebih dahulu, baru dilakukan sertifikasi dan pelatihan. Dengan skema ini, lulusan pelatihan dipastikan langsung terserap dan tidak menambah angka pengangguran.

“Jadi, indikator keberhasilan kita bukan sekadar berapa banyak yang dilatih, melainkan berapa banyak yang berhasil ditempatkan (output) hingga membawa dampak kesejahteraan (outcome),” beber Menteri Mukhtarudin.

Migrant Center di 23 Perguruan Tinggi

Dalam upaya memperkuat ekosistem penempatan Pekerja Migran terampil, Kementerian P2MI telah meresmikan Migrant Center di 23 Perguruan Tinggi dan 1 Lembaga Pelatihan di Indonesia.

Migrant Center bertindak sebagai pusat pelayanan terpadu di lingkungan kampus yang menyediakan informasi, edukasi, pembekalan, hingga pengembangan kompetensi bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum.

Keterlibatan perguruan tinggi dinilai sangat strategis bahkan beberapa kampus seperti Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) telah mendirikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara mandiri untuk mengawal proses penempatan dari hulu ke hilir.

Sebagai langkah konkret, kerja sama antara Kementerian P2MI dengan Universitas Siliwangi dan Universitas Warmadewa difokuskan pada implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup berbagai aspek strategis.

Sinergi ini diwujudkan melalui pembentukan dan pengembangan Migrant Center di lingkungan kampus sebagai pusat pelayanan terpadu yang menyediakan layanan informasi, edukasi, pembekalan.

“Hingga pengembangan kompetensi bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum,” pungkas Menteri Mukhtarudin.

Selain itu, kedua perguruan tinggi juga berkolaborasi dalam bidang pendidikan, pelatihan teknis, serta riset teknologi terapan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, di samping menguatkan penelitian ilmiah, pengabdian masyarakat, dan pertukaran data kebijakan guna mendukung perumusan tata kelola migrasi yang lebih baik.

Tak kalah penting, kemitraan ini mendorong pemberdayaan mahasiswa sebagai Duta Migrasi Aman sekaligus agen garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kehadiran kampus diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil secara berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Bahkan, komitmen dunia akademik kian terlihat nyata setelah Universitas Hasanuddin (Unhas), mendirikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara mandiri. (*/di)

Terima LHP Laporan Keuangan dari BPK, Menteri Mukhtarudin Nyatakan Komit Jaga Akuntabilitas

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Selain Kementerian P2MI, sejumlah menteri dan kepala lembaga turut hadir menerima LHP tersebut, di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI atas komitmennya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.

“Kehadiran kami hari ini adalah bentuk komitmen nyata Kementerian P2MI untuk terus menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.”

“Setiap rupiah yang diamanahkan harus dipertanggungjawabkan dengan baik demi memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik bagi Pekerja Migran Indonesia,” ujar Menteri Mukhtarudin selepas acara.

Kementerian P2MI berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI guna memastikan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik berjalan selaras dengan prinsip-prinsip good governance. (*)