Buka IICCS Forum 2023, Menko Luhut Bahas Potensi Emisi Karbon di Indonesia Melalui CCS

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang besar dalam penyimpanan emisi karbon secara permanen melalui teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Hal itu disampaikannya saat membuka acara International and Indonesia CCS Forum (IICCS Forum) 2023, pada Senin (11-09-2023).

“Negara-negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang terus berkembang memainkan peran penting dalam jejak karbon global. Ketika kawasan ini terus mengalami pertumbuhan industri dan kebutuhan energi yang signifikan, maka penanganan emisi menjadi prioritas. Penangkapan dan penyimpanan karbon menghadirkan teknologi menjanjikan yang telah diterapkan di negara-negara global,” kata Menko Luhut membuka sambutan.

Mengenai hal tersebut, Menko Luhut memaparkan bahwa pada awal tahun 2023, ICCS Center mengumumkan visinya mengenai pengembangan potensi CCS di Indonesia. Potensi penyimpanan di Indonesia saat ini, yang diperkirakan mencapai 400 Giga Ton, menghadirkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan di negara ini. Sektor CCS berkembang pesat, menawarkan investor peluang untuk menjadi yang terdepan dalam industri revolusioner yang menjanjikan keuntungan finansial jangka panjang sekaligus memenuhi tanggung jawab zero emission sebagai izin berinvestasi bagi industri global.

“Investasi global baru-baru ini di CCS telah mencapai 6,4 miliar USD dan Asia memberikan kontribusi sebesar 1,2 miliar USD. Indonesia siap menjadi bagian utama dari investasi teknologi ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menambahkan bahwa pengembangan pusat CCS di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena wilayah ini memiliki sumber daya yang diperlukan dari lokasi penyimpanan CO2 dan lokasi industri yang berdekatan, termasuk mitra dari industri Asia Timur untuk transportasi karbon internasional. 

“Penerapan pajak karbon regional juga memberikan dorongan ekonomi pada proyek ini. Fasilitas minyak dan gas yang ada mulai dari Aceh, Utara Jawa, Kalimantan, dan pengembangan terbaru di Papua secara teknis layak untuk pengoperasian CCS. Dengan mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan, kita dapat memanfaatkan potensi penuh CCS untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan di Asia Tenggara,” ujarnya.
 
Oleh sebab itu, dirinya mengungkapkan sangat penting acara ini untuk membahas keberhasilan Indonesia lebih lanjut, yang di mana acara ini juga merupakan side event dari KTT ASEAN. 

“Kami yakin bahwa upaya kolektif kami untuk mendefinisikan kerangka peraturan dapat memberikan pesan yang jelas, Indonesia akan menjadi pionir penerapan CCS di tahun-tahun berikutnya,” pungkas Menko Luhut.***/mel

Startup: FishOn Permudah Nelayan Transaksi Hasil Tangkapan

JAYAKARTA NEWS – Jaman sudah berubah! Nelayan Indonesia, kini harus menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yang banyak menuntut adanya pendekatan digitalisasi.  

Pemerintah pun  menyadari kemendesakan itu, sehingga melalui  Kementrian Koordinator  Bidang Kemaritiman, Rabu (10/4/2019) tekah  meluncurkan proyek percontohan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat di Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi.

Kemenko Kamaritiman dalam penjelasannya mengungkapkan, proyek percontohan ini adalah  tindak lanjut dari peluncuran Program 1 Juta Nelayan Berdaulat berbasis teknologi digital yang  dirilis  Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada  Senin (8/4/2019) di Jakarta.

Mengutip data  UNDP tahun 2017, Luhut menjelaskan, potensi pendapatan kekayaan laut Indonesia  mencapai USD 2,5 triliun per tahun. “Kita baru mampu memanfaatkan sebesar 7 persennya saja, karena keterbatasan teknologi di bidang Maritim,” ujar  Luhut kepada  para nelayan  di Desa Ciwaru, Sukabumi.

Menurut Luhut, program 1 juta nelayan berdaulat yang dilaksanakan di Sukabumi ini, memberikan pelatihan kepada sekitar 1.000 orang yang terdiri dari nelayan. Mereka terdiri dari   ketua rukun nelayan tiap desa/kecamatan, pengurus/petugas koperasi nelayan, petugas TPI, pembina nelayan untuk memanfaatkan sebuah aplikasi digital.

Aplikasi tersebut dibuat oleh FishOn, sebuah perusahaan rintisan (startup) digital mitra Kemenko Bidang Kemaritiman.

Aplikasi berbasis android ini memiliki fitur informasi pencurian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan, panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari hari.

Selain itu ada aplikasi penjualan dan manajemen gudang untuk koperasj nelayan, aplikasi lelang ikan online yang menghubungkan TPI, nelayan dan pedagang ikan, serta aplikasi website penjualan e-commerce ikan.

Tak hanya itu, FishOn juga mengembangkan device IoT untuk memberikan layanan internet murah ditengah laut, juga teknologi dari bahan alami yang membuat ikan tidak cepat membusuk dan tetap segar dalam 45 hari.

Menko Luhut mengatakan, dalam era digital dewasa ini, kekuatan informasi yang disampaikan secara cepat dan akurat menjadi sangat penting. “Oleh karena itu pengembangan ekonomi digital di berbagai sektor industri termasuk sektor kemaritiman menjadi sangat penting,” tambahnya.

Tentang program ini, pemerintah menargetkan jumlah peserta minimal 300.000 yang berasal dari 300 kabupaten/kota wilayah pesisir Indonesia hingga akhir tahun 2019. Sementara itu target utama program ini adalah nelayan.

“Kita akan bikin satu model dulu lalu jika sudah berjalan akan diduplikasikan di tempat-tempat yang lain,” jelas Luhut. Dia berharap kelangsungan program ini dapat dibantu oleh program CSR dari perusahaan-perusahaan besar selain Telkom, karena dampaknya akan menaikkan perekonomian para nelayan. “Tugas pemerintah disini adalah membantu apa yang bisa dibantu mempermudah kerja mereka seperti proses perizinan dll,” sambungnya.

Menko Luhut berharap dengan adanya aplikasi ini potensi laut Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. “Selama ini kita hanya mengambil ikan tetapi tidak di manage, nah dengan adanya aplikasi ini kami harap para nelayan bisa mengambil ikan dengan maksimal dan mengelolanya dengan baik, Saya optimistis hal ini bisa membantu kita mengelola laut kita,” ujarnya.

Dengan program yang merupakan salah satu program unggulan Kemenko Bidang Kemaritiman ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menurut data KKP tahun 2017 turut menyumbang 25% angka kemiskinan nasional.

Hadir dalam  acara peluncuran itu  Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Usman Jaelani. Selain bertemu dengan warga nelayan di Desa Ciwaru, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan juga mengunjungi geopark Ciletuh dan TPI Palangpang.***