SE Tanggap Darurat Walikota Depok dan Penanggulangannya Lambat

Jayakarta News – Bencana pandemi covid-19 sudah terjadi sebulan lebih, khususnya di Kota Depok, Jawa Barat. Meski begitu, Walikota Depok baru saja menyerukan tanggap darurat, melalui surat edaran (SE) tanggal merah (Hari Libur Nasional), 25 Maret 2020.

“Selama ini pak walikota ngapain aja,” ujar Mansyur Nur Hakim, politisi PKB, seraya menambahkan, “padahal presiden sudah menyerukan penerapan situasi tanggap darurat minggu lalu.”

Sekolah-sekolah juga sudah sekitar satu minggu diliburkan. “Saya perhatikan, kepekaan pemerintah kota Depok selalu terlambat, dalam situasi apa pun,” tambahnya.

Hakim meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok lebih berperan aktif menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pemkot. Menurutnya ada missing link dalam struktur kebijakan.

Mestinya, Camat, Lurah dan perangkat RT-RW yang notabene lebih dekat dengan masyarakat, sejak awal dioptimalkan untuk menyampaikan pesan tanggap darurat. Sosialisasi mengenai covid-19, harus dilakukan melalui struktur pengambil kebijakan di masing-masing level kepemimpinan di Kota Depok.

“Sampai detik ini, saya sebagai warga Depok, tidak pernah menerima seruan apa pun dari camat, lurah, atau RT-RW tentang covid-19. Semua seakan berjalan sendiri-sendiri. Kemarin dulu, bahkan masih ada warga yang melangsungkan hajat nikahan, lengkap dengan kemeriahan organ tunggal dan penyanyinya,” papar Hakim pula. (kim)

Nomor 4-BCL, Keberuntungan Mansyur Nur Hakim

Mansyur Nur Hakim, Caleg DPRD Kota Depok dari Partai PKB (Parpol Peserta Pemilu No 1), untuk wilayah Dapil Depok-2 (Beji-Cinere-Limo) nomor urut 4. (foto: ist)

JAYAKARTA NEWS – Politisi muda sarat pengalaman, Mansyur Nur Hakim tergerak maju menjadi Caleg DPRD Kota Depok Dapil Depok-2 Beji-Cinere-Limo (BCL), dari partai PKB. Profesi lamanya sebagai wartawan, mengulik hatinya untuk berbuat bagi kemajuan Kota Depok, yang dinilainya jalan di tempat.

“Sejak era Pak Harto, Depok sudah dijadikan daerah percontohan untuk pengembangan kota penyangga Ibu Kota. Terlihat dengan kebijakan membangun Perumnas I, II, dan III dan meningkatkan status daerah dari Kecamatan ke Kota Administratif, lalu menjadi Kotamadya. Tapi dalam perkembangannya, Depok kesalip kota satelit baru seperti Kota Bekasi dan Kota Tangsel,” ujar lelaki yang akrab disapa Kassah Hakim itu.

Mansyur Nur Hakim bersama tokoh pemuda Depok (kiri), dan saat melawat ke luar negeri (kanan). (foto: ist)

Hakim yang juga seorang pelukis, dan karya-karyanya banyak menghiasi ruang-ruang kolektor lukisan Eropa itu juga bukan orang baru di kancah politik. Semasa menjadi anggota kader Partai Aceh, ia sempat menjadi senator. Bahkan partai paling berpengaruh saat itu, Partai Golkar juga pernah menjadi kiprah politiknya. “Akhirnya saya kembali ke kandang PKB. PKB bukan partai asing bagi saya, karena saya sudah bersinggungan dengan partai ini sejak era Ketua Umum Matori Abdul Djalil,” imbuh putra Betawi berdarah Gayo-Aceh itu.

Penggemar Vespa dan pakar kopi Aceh ini merasa cocok dan nyaman dengan PKB. Karenanya, ia merasa terpanggil untuk berjuang secara politik dengan partai besutan Gus Dur itu. “Dengan menjadi anggota DPRD Kota Depok, saya, dan tentunya kader PKB lain, berkepentingan serta bertekad mengembalikan marwah kota Depok sebagai kota percontohan. Potensi daerah ini luar biasa. Baik dari segi populasi maupun tingkat intelektualitas masyarakatnya,” ujar Mansyur Nur Hakim.

Sebagai caleg DPRD Kota Depok Dapil Depok-2 Beji-Cinere-Limo (BCL), Hakim bertandem dengan caleg DPR RI dari PKB, Farhat Abbas. Ditanya ihwal peluang dan kans meraih dukungan, Mansyur Nur Hakim, Caleg PKB (Parpol Peserta Pemilu nomor 1) mendapat urutan nomor 4. “Nomor 4 menjadi nomor keberuntungan saya untuk merebut suara di Dapil Depok 2, Beji-Cinere-Limo. Insya Allah mudah diingat oleh para pendukung saya. Partainya nomor satu, calegnya nomor 4,” ujarnya optimistis. (rr)