Ini Peraturan Terbaru tentang Pintu Masuk dan Tempat Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

JAYAKARTA NEWS— Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menandatangani Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Pelaku Perjalanan Internasional pada tanggal 13 Oktober 2021.

Disebutkan dalam latar belakang peraturan ini, dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi penanganan Covid-19, diperlukan pengetatan dan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional.

“Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan Covid-19 sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru,” ujar Ganip sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id 

Sebagaimana dituangkan dalam Diktum Kesatu, melalui keputusan ini Ketua Satgas menetapkan entry point ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi WNI pelaku perjalanan internasional melalui enam titik. Adapun keenam titik tersebut adalah Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, di Banten; Bandara Samratulangi, di Sulawesi Utara; Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Tanjungpinang, di Kepulauan Riau; serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan PLBN Entikong, di Kalimantan Barat.

Ditegaskan pada Diktum Kedua, WNI pelaku perjalanan internasional wajib melakukan karantina dengan ketentuan karantina dengan jangka waktu 5 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah dan karantina dengan jangka waktu 14 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya tinggi.

“Pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mengikuti Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan Covid-19,” tegas Ganip di Diktum Ketiga.

Selanjutnya, pada Diktum Keempat, Ketua Satgas menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat karantina WNI pelaku perjalanan internasional yang masuk melalui entry point Bandara Soekarno Hatta, Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR.

“Penentuan lokasi karantina untuk entry point selain Bandara Soekarno Hatta, Banten ditetapkan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Daerah,” disebutkan pada Diktum Kelima. Sebagaimana ditegaskan pada Diktum Keenam, tempat karantina terpusat bagi WNI pelaku perjalanan internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dan Diktum Kelima hanya diperuntukkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia; pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri; dan pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Dalam hal pegawai pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah, karantina wajib dilakukan di hotel karantina terpusat yang telah ditentukan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang sah,” ditegaskan pada Diktum Ketujuh.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” tandas Ganip.***/ebn

Rusun Pasar Rumput Beroperasi Satu Minggu ke Depan sebagai Tempat Isolasi Mandiri Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggenjot persiapan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19.

Dalam hal ini, Letkol TNI Drg. M Arifin selaku Komandan Lapangan RS Wisma Atlet mengatakan bahwa pihaknya menargetkan agar persiapan Rusun Pasar Rumput dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.

Hal itu mengingat bahwa penambahan kasus aktif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. “Paling lama satu minggu harus sudah beroperasi. Karena urgent,” jelas Letkol TNI Drg. M Arifin, Sabtu (3/7).

Persiapan Rusun Pasar Rumput sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 di Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (3/7). FOTO: Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB

Sementara itu, menurut data yang dihimpun hingga Sabtu (3/7), Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB telah mengirimkan sejumlah peralatan meliputi 375 unit ranjang, 2 ribu bantal, 786 kasur, 130 sprei, 130 sarung bantal dan 150 kasur dari dunia usaha.

Beberapa peralatan lainnya akan dikirimkan secara bertahap sebagaimana arahan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Rusun Pasar Rumput sesuai standar yang telah ditetapkan untuk isolasi mandiri terpusat.

“Gantungan baju, handuk, gayung, ember, lemari pakaian harus disiapkan juga,” jelas Ganip yang juga selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Dalam hal ini, kapasitas yang disediakan untuk tempat isolasi di Rusun Pasar Rumput sementara ada sebanyak 698 hunian yang masing-masing akan diisi tiga tempat tidur.

Adapun persiapan tersebut melibatkan beberapa unsur mulai dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Pasar Jaya DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. (ctr)

Tinjau Vaksinasi di GBK, Ketua Satgas Apresiasi Tenaga Kesehatan

JAYAKARTA NEWS— Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito memberikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang telah membantu pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/7).

Menurutnya, kiprah yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan tersebut merupakan wujud perjuangan untuk kemanusiaan dan bagian dari implementasi bela negara.

“Yang anda lakukan ini bagus sekali. Tetap semangat layani masyarakat, ya. Terima kasih,” ujar Ganip kepada para tenaga kesehatan.

Dalam peninjauan yang dilakukan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut, Ganip Warsito yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu juga berpesan kepada para peserta penerima vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan meski telah divaksin.

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin kepada salah satu penerima di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/7)–foto BNPB

Sebab vaksinasi tersebut bukan berarti membuat seseorang terbebas dari infeksi virus SARS-CoV-2, melainkan akan memiliki imunitas yang lebih kuat dan minim gejala apabila terinfeksi virus.

“Tetap jaga protokol kesehatan. Karena itu kuncinya. Tidak cukup hanya vaksin saja,” kata Ganip.

Adapun pelaksanaan vaksinasi tersebut menargetkan penyuntikan kepada 22 ribu peserta pada hari ini. Selanjutnya, vaksinasi juga akan dilaksanakan kembali pada esok hari, Minggu (4/7) di tempat dan waktu yang sama.

Dalam hal ini, pelaksanaan vaksinasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian program “Satu Juta Vaksin Per Hari” yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengendalikan Covid-19. (ont)

Melonjaknya Kasus Covid di Jateng sudah Diprediksi tapi Kurang Diantisipasi

JAYAKARTA NEWS— Melonjaknya kasus aktif Covid-19 di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah dapat diprediksi sebelumnya bahwa ketika ada hari libur panjang, maka pasti kemudian diikuti dengan adanya peningkatan kasus Covid-19.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini mencatat setidaknya ada delapan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan kasus secara signifikan meliputi Sragen, Tegal, Brebes, Banyumas, Cilacap, Karanganyar, Wonogiri dan Kudus.

“Ini terprediksi sebenarnya. Setiap kali ada libur panjang pasti ada kenaikan (kasus),” lapor Ganjar kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 yang dihelat di Gedung Pemda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (2/6).

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito (tengah mengenakan rompi) didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kiri) dan Pangkogabwilhan II, Marsdya TNI Imran Baidirus (kanan) saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (2/6)– foto BNPB

Mengintip dari catatan tahun lalu, apa yang terjadi di Jawa Tengah persis seperti yang terjadi pada 2020 bahwa peningkatan kasus aktif pascalibur panjang nasional juga menyebabkan naiknya Bed Occupancy Rate (BOR) hingga mencapai 90 persen.

Kendati telah dilakukan konsultasi dan koordinasi secara rutin terkait adanya potensi kenaikan kasus dari liburan panjang, namun Ganjar mengakui bahwa hal itu tidak semua diantisipasi dengan baik oleh sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga terjadi kenaikan kasus seperti yang terjadi di Kudus.

Seperti Guru BP/BK

Selain kurangnya antisipasi, Ganjar juga melaporkan bahwa kenaikan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus juga terjadi karena prediksi-prediksi seperti fenomena tahun lalu yang tidak dicermati dengan baik sehingga menimbulkan kepanikan.

“Kaget gitu ya. Dia tidak prediksi, dia tidak antisipasi, lalu berikutnya panik,” jelas Ganjar.

Kepada Ketua Satgas Letjen TNI Ganip Warsito, Gubernur Ganjar melapor bahwa pihaknya telah berulangkali meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan angka kasus dapat segera mengambil langkah konsolidasi dan menghindari pemahaman seolah-olah dapat melakukan penanganan sendiri. Sebab, penanganan Ciovid-19 tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja melainkan harus melibatkan berbagai komponen.

Untuk urusan yang satu ini, bahkan Ganjar berkelakar bahwa dirinya sudah seperti Guru Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan Konseling (BP/BK) yang tugasnya memperingatkan atau membimbing siswa nakal atau kurang patuh terhadap peraturan di sekolah.

“Jadi ini saya sudah seperti guru BP/BK. Ada anak-anak nakal, kumpul lalu njeweri siji-siji (menjewer satu-satu),” kelakar Ganjar.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Forkopimda dan Pangkogabwilhan II serta jajaran pejabat tinggi BNPB itu, Ganjar juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan kekuatan guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Kudus dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

Tentunya, dengan kehadiran Ketua Satgas beserta rombongan, maka hal itu diharapkan akan lebih membantu meringankan beban penanganan Covid-19 di Jawa Tengah.

Cek ke Zona Merah

Usai sowan atau melakukan kunjungan ke Tuan Rumah Jawa Tengah, Ketua Satgas Ganip Warsito kemudian menggeber langkah menuju ke zona merah di Kabupaten Kudus untuk melihat secara langsung permasalahan di lapangan, terkait adanya lonjakan kasus di ‘Kota Kretek’ tersebut.

Anggota TNI hadir dalam apel gelar pasukan di Makodim 0722 Kudus, Jawa Tengah, Rabu (2/6). Sebanyak 450 prajurit TNI tersebut kemudian akan ditugaskan untuk membantu operasi penegakan protokol kesehatan 3M dan pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah Kabupaten Kudus.

Hal itu dilakukan sekaligus untuk memastikan apakah yang selama ini sampai ke telinganya melalui berbagai sumber termasuk pemberitaan media benar-benar terjadi di lapangan. Sehingga pihaknya dapat segera mengambil kebijakan yang tepat terkait penanganan Covid-19.

“Untuk melihat secara langsung apakah apa yang disampaikan dalam berita itu sesuai dengan nyatanya atau tidak,” jelas Ganip.

Di sisi lain, dia juga memahami bahwa kasus yang dihadapi adalah permasalahan bersama. Oleh karena itu, Ganip beserta jajaran berkomitmen untuk membantu dan mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan kasus Covid-19 melalui berbagai langkah-langkah yang tepat dan terpadu.

“Kita akan dorong semoga penanganan Covid-19 ini menjadi lebih baik dan kasus dapat dikendalikan,” kata Ganip.

Dalam hal ini, Kepala BNPB Ganip Warsito juga menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan beberapa bantuan lain meliputi tenda isolasi 2 buah, masker kain 20 ribu lembar, masker kain anak 10 ribu lembar dan handsanitizer sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas 4 liter.***ebn