Ribuan keluarga dapat sambungan listrik gratis

UNTUK meningkatkan rasio penyambungan listrik, PT Jasa Marga Tbk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Eletrifikasi.

PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani, pada Selasa  (7/8/2018) di  Kementerian BUMN, Jakarta.

Untuk PKS Elektrifikasi ini, sebanyak  34 perusahaan BUMN bekerja sama dengan PT PLN (Persero). Penandatangan perjanjian PKS itu juga disaksikan oleh  Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Terkait dengan PKS ini,   Jasa Marga akan memberikan bantuan “Sambungan Listrik Gratis” di Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bandung. Sambungan Listrik Gratis di ketiga wilayah di Jawa Barat tersebut ditujukan untuk 1.500 rumah.

Program  elektrifikasi gratis ini merupakan bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2018 yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. elektrifikasi bertujuan meningkatkan jumlah sambungan listrik, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Programnya  untuk  memperluas akses listrik dan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat di berbagai wilayah. Harapannya,  langkah inu dapat meningkatkan produktivitas mereka.

 

Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten. Dalam hal ini, BUMN diminta untuk berkontribusi melistriki wilayah masing-masing berdasarkan penetapan dari Kementerian BUMN.

Program ini ditargetkan mampu menembus hingga 103 ribu rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 Miliar.

Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dirut Jasa Marga menegaskan, program elektrifikasi ini  merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik.  Ini langkah konkret untuk mewujudkan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk menerangi wilayah timur nusantara.

Menteri Rini mengapresiaisi seluruh pimpinan perusahaan BUMN yang turut mendukung pengembangan program peningkatan rasio penyambungan listrik.

Menurut laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebanyak 317 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di Jawa Barat, belum tersambung listrik.

Rini mengatakan,  kendala yang dihadapi masyarakat kurang mampu bukanlah biaya pembayaran listrik per bulan. “Mungkin biaya bulanannya tidak sampai Rp25 ribu. Jadi, kendalanya  lebih kepada biaya penyambungan listrik di awal yang relatif mahal,” jelas Menteri BUMN.

Menteri ESDM Jonan juga mengungkapkan, sebenarnya para keluarga kurang mampu bisa membayar listrik bulanan. Tetapi, mereka sedikit keberatan untuk biaya pemasangan listrik awal yang dinilai mahal.

“Kalau bulanan saya yakin mampu. Kalau masang pertama kali ya mungkin berat,” tambah Jonan.

Dengan terlistrikinya rumah tangga yang tidak mampu, Jonan menyebutkan, akan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

Saat ini, tercatat rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 96,6%. Hingga akhir 2018 ditargetkan mencapai 97,5% dan pada akhir 2019 mencapai 99,9%.

“Kalau tidak (ada kerja sama ini) target rasio elektrifikasi 99,9% di akhir 2019 tidak bisa tercapai. Saat ini 96,6%,” jelasnya.

Menteri ESDM  menekankan, tidak ada provinsi di Indonesia yang tidak memiliki masyarakat tidak mampu. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, ada sekitar 500 ribu dan 300 ribu masyarakat tidak mampu. Sementara itu, jumlah total masyarakat Indonesia yang tidak mampu mencapai 2,4 juta. Oleh karena itu, perlu dukungan banyak pihak untuk mencapai target rasio elekrifikasi itu.

Selain program ini,   Jasa Marga juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lainnya yang menjadi bagian Program BUMN Hadir untuk Negeri, termasuk untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-73. Secara keseluruhan, pada Program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2018, Jasa Marga menganggarkan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. (PR)***

Informasi mudik 2018 ‘jempol’, Jasa Marga raih penghargaan

KOMISI Informasi Publik (KIP) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengapresiasi upaya  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam memberikan informasi ke publik terkait dengan layanan  kepada pengguna jalan tol selama arus mudik dan balik Lebaran 1439H/2018.

Penghargaan itu  disampaikan dalam acara bertajuk Apresiasi Pelayanan Informasi Publik Arus Mudik Tahun 2018, di Istana Cipanas, Jumat, akhir pekan lalu.

BUMN pengelola jalan tol ini  berhak menerima apresiasi tersebut,  karena selama  penyelenggaraan Arus Mudik Balik Lebaran 2018 lalu, informasi yang diberikan Jasa Marga ke publik dinilai informatif, inovatif dan responsif.

Penghargaan itu diserahkan oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, Dadan Wildan. Hadir dalam kesempatam tersebut Direktur Jenderal IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika R Niken Widiastuti, Ketua KIP Gede Narayana dan Komisioner KIP Arief Adi Kuswardono

Niken menilai bahwa  arus informasi pelayanan mudik tahun ini lebih baik. Hal itu terjadi  karena adanya sinergi dari semua humas kementerian, lembaga, BUMN dan instansi lainnya sebagai penyelenggara Arus Mudik Lebaran 2018.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyelengaraan arus mudik tahun ini, pro kontra selalu ada, tapi kami menilai mudik tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama dalam hal inovasi penyampaian informasi publik melalui berbagai platform,” katanya.

Gede Narayana menjelalskan, apresiasi ini merupakan program rintisan,  kali pertamanya KIP dan Kominfo memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan layanan arus mudik.

Penghargaan ini bagi Jasa Marga merupakan yang  kali kedua yang diterimanya terkait dengan pelayanan mudik Lebaran 2018.  Sebelumnya Jasa Marga mendapatkan Penghargaan dari Kementrian  Perhubungan  untuk penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018.***

Komodo Bond, Obligasi Rupiah Pertama di Dunia

KOMODO  Bond, obligasi global berdenominasi rupiah milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk resmi tercatat (listed) di London Stock Exchange (LSE), Rabu (13/12/2017) pukul 08.00 waktu setempat. Permintaan terhadap Komodo Bond tercatat mengalami kelebihan (oversubscribed) mendekati empat kali, sekaligus menjadi tonggak sejarah baru bagi pasar modal Indonesia.

Pencatatan Perdana Komodo Bond dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani, CEO LSE Nikhil Rathi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran Mark Field, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir, serta jajaran Direksi BUMN terkait.

Komodo Bond senilai Rp 4 triliun ini merupakan surat utang dengan kupon tetap 7,5% tanpa jaminan dan  berjangka waktu tiga tahun dengan masa jatuh tempo pada 11 Desember 2020. Obligasi tersebut memperoleh peringkat Baa3 dari Moodys dan BB+ dari S&P.

Menteri BUM Rini Sumarno

Menurut Menteri Rini, infrastruktur merupakan salah satu sektor dengan peluang investasi yang menarik di Indonesia dan para investor tentunya akan mendapatkan keuntungan dengan berinvetasi di sektor tersebut. Komodo Bond juga memungkinkan para investor asing untuk mendiversifikasi protofilionya terutama dalam proyek-proyek infrastruktur dengan kualitas tinggi.

“Investor juga mendapatkan akses ke mata uang lokal dan hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan USD Bonds. Di tengah kebutuhan pendanaan investasi yang sangat besar, penerbitan Komodo Bond merupakan sumber alternatif pendanaan terbaik bagi Jasa Marga. Tingginya partisipasi dari investor global tidak hanya menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia, tetapi juga keyakinan mereka terhadap Jasa Marga,” katanya.

Sementara itu,  Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan, pihaknya menyambut baik partisipasi investor global dalam pencatatan perdana Komodo Bond ini. Transaksi ini tidak hanya menjadi milestone penting bagi Jasa Marga tetapi juga merupakan langkah maju yang signifikan dalam membuka jalan bagi perusahaan Indonesia lainnya untuk opsi pembiayaan serupa.

“Dengan rekor utang perusahaan yang bagus dan karakteristik pendapatan yang stabil, Jasa Marga berhasil memperoleh minat investor yang tinggi bahkan sebelum transaksi diumumkan. Pencatatan Obligasi di bursa global seperti LSE memungkinkan Jasa Marga untuk mendiversifikasi sumber pendanaan yang dimiliki, yang mana sebelumnyaperseroan masuk ke pasar dalam negeri melalui penerbitan sekuritisasi berupa Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan penerbitan project bond awal tahun ini, yang juga merupakan yang pertama di pasar modal Indonesia,” ungkap Desi.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran Mark Field mengatakan, Peluncuran Komodo Bond sukses besar dan saya harap ini akan menjadi yang pertama dari sekian banyak obligasi golbal yang nantinya akan diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. “Ini adalah contoh nyata kepemimpinan global Inggris dalam layanan keuangan, dan kemitraan erat antara Indonesia dan Inggris,” katanya.

Sementara itu, CEO LSE Nikhil Rathi, menyatakan sebagai salah satu Negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam keanggotaan G20, Komodo Bond merupakan ujung tombak dan sejarah bagi Indonesia dalam rangka mendorong sumber-sumber pendanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur.  Suksesnya  pencatatan obligasi Jasa Marga dengan nama Komodo Bond pada pasar internasional ini mercerminkan dukungan LSE bagi perusahaan–perusahaan  Indonesia dan hal ini dapat menarik minat investor global tanpa risiko nilai tukar mata uang asing.

Pencatatan obligasi Jasa Marga merupakan yang terbaru dari rangkaian panjang penerbitan Obligasi Global pertama oleh emiten Asia di LSE. Saat ini,  LSE merupakan pusat internasional terbesar bagi obligasi dengan denominasi Rupee India, “Masala Bonds”. ***