Tag: investasi

Investasi bagi Gen Z: Emas, Saham atau Crypto?

JAYAKARTA NEWS – Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam jangka panjang pada aset tertentu (saham, obligasi, emas, properti) untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dan melawan inflasi.

Ini melibatkan risiko untuk memperoleh capital gain atau dividen, serta berbeda dengan menabung yang hanya menyimpan uang tanpa risiko.

Investasi saat ini sedang ramai dibicarakan oleh Generasi Z (Gen Z), berbagai macam jenis investasi mulai dipelajari dari reksadana, obligasi/surat berharga, deposito, saham, aset kripto (Cryptocurrency) hingga aset fisik seperti emas.

Dalam berinvestasi terdapat berbagai macam profil risiko yang harus dipahami, secara umum profil risiko terbagi menjadi tiga kategori yaitu profil risiko konservatif, moderat dan agresif.

Profil risiko konservatif preferensi investasi di mana seseorang lebih memilih keamanan modal dan stabilitas penghasilan dibandingkan dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi, profil risiko ini cocok untuk investasi emas.

Profil risiko moderat sesua untuk investor yang memiliki toleransi terhadap risiko penurunan nilai investasi namun tetap mengharapkan keuntungan yang memadai seperti obligasi/surat berharga negara.

Profil risiko agresif preferensi investasi di mana seseorang siap mengambil risiko tinggi untuk mendapatkan potensi pengembalian yang lebih besar, profil risiko ini cocok untuk investasi saham dan aset kripto.

Saat ini bagi Gen Z investasi emas, saham serta crypto menjadi primadona dikarenakan memberikan hasil timbal balik yang menguntungkan, seperti emas sang logam mulia yang dapat dikategorikan investasi yang paling aman karena pergolakan harganya yang dapat dikatakan stabil.

Dengan harga Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), para Gen Z ini sudah dapat memiliki emas dalam bentuk emas digital. Emas digital sangat praktis karena tidak perlu biaya titip fisik (brankas), namun pilihlah platform yang sudah berizin BAPPEBTI.

Namun bagi beberapa Gen Z, bermimpi memiliki bagian dalam perusahaan impian mereka. Mereka dapat memiliki bagian dalam perusahaan dengan cara “membeli” saham dari perusahaan tersebut.

Sebagai contoh jika seorang Gen Z ingin memiliki bagian dalam Bank BRI, dia dapat “membeli” saham Bank BRI dengan harga terbaru per hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 di Rp3670 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah)/per lembar saham atau Rp367.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)/ per 100 lembar saham. Dengan membeli saham tersebut maka kita akan mendapatkan hasil timbal balik berupa dividen yang akan diterima.

Tetapi ada juga generasi z ini yang memilih investasi dengan risiko tinggi, dimana pergerakan harga bisa terjadi sangat cepat. Invetasi dengan slogan “High Risk, High Return” ini digemari oleh beberapa generasi z yang ingin mendapatkan potensi keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat dimana pasar jual beli crypto ini selalu aktif selama 24 jam. Investasi dengan teknologi Blockchain ini serta kemudahan akses informasi global menjadi pemicu utama crypto sangat digemari.

Pemilihan investasi ini bergantung dengan profil risiko yang akan dijalankan.  Gen Z yang konservatif biasanya akan mengalokasikan lebih banyak ke emas, sementara mereka yang agresif dan mengejar kebebasan finansial lebih cepat cenderung berinvestasi di saham atau crypto. Jika ingin memilih ketiga instrument ini, lakukanlah diversifikasi investasi. Ingat jangan menaruh semua uang dalam satu instrument investasi saja.***

Penulis :
Resinalsal Hamonangan G
Mahasiswa Magister Akuntansi
Universitas Pamulang

Rekomendasi Investasi Minim Risiko yang Cocok untuk Pemula

JAYAKARTA NEWS – Memulai investasi bisa menjadi langkah menantang, terutama bagi pemula yang belum terbiasa dengan dunia finansial.

Namun, ada beberapa jenis investasi yang relatif minim risiko dan cocok untuk mereka yang baru mulai.

Berikut adalah rekomendasi investasi minim risiko dikutip dari Laman BUMN, Selasa (6/8/2024), yang bisa menjadi pilihan Anda:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan salah satu pilihan investasi yang paling aman.

Dalam deposito, Anda menyimpan sejumlah uang di bank untuk jangka waktu tertentu dengan bunga tetap.

Meskipun keuntungannya tidak sebesar investasi saham, deposito menawarkan stabilitas dan keamanan yang tinggi karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Obligasi Negara

Obligasi negara adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah.

Salah satu kelebihannya adalah jaminan dari pemerintah sehingga risikonya sangat rendah.

Obligasi ini memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan deposito, dan tersedia dalam berbagai tenor sesuai dengan kebutuhan investasi Anda.

3. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa dana pasar uang menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang seperti deposito dan surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Reksa dana ini menawarkan likuiditas tinggi dan risiko yang lebih rendah dibandingkan reksa dana saham.

Selain itu, reksa dana pasar uang dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga cocok untuk pemula yang belum memiliki banyak pengalaman.

4. Emas

Investasi emas adalah pilihan klasik yang terbukti stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Emas memiliki daya tahan terhadap inflasi dan fluktuasi pasar.

Anda bisa membeli emas dalam bentuk fisik seperti koin atau batangan, atau berinvestasi melalui produk emas digital yang ditawarkan oleh berbagai platform online, salah satunya Pegadaian.

5. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito mirip dengan deposito berjangka, namun dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Ini memberikan fleksibilitas lebih karena Anda bisa menjual sertifikat tersebut sebelum jatuh tempo jika membutuhkan dana tunai.

Sertifikat deposito juga menawarkan bunga yang menarik dan risiko yang rendah.

6. Peer-to-Peer Lending

Peer-to-peer (P2P) lending adalah platform yang mempertemukan peminjam dengan investor secara online.

Meskipun ada risiko default, banyak platform P2P lending yang menawarkan diversifikasi untuk meminimalkan risiko.

Untuk pemula, penting untuk memilih platform yang sudah terpercaya dan memulai dengan jumlah kecil.

7. Asuransi Unit Link

Asuransi unit link adalah produk asuransi yang menggabungkan proteksi dengan investasi.

Sebagian premi yang Anda bayar akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau reksa dana.

Meskipun memiliki risiko, asuransi unit link memberikan keuntungan ganda berupa perlindungan asuransi dan potensi pertumbuhan investasi.

Tips untuk Pemula:

– Diversifikasi: Jangan menaruh semua dana Anda dalam satu jenis investasi. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko.

– Belajar dan Riset: Pelajari setiap jenis investasi yang Anda minati. Baca buku, ikuti seminar, atau konsultasikan dengan ahli keuangan.

– Mulai dengan Jumlah Kecil: Untuk mengurangi risiko, mulai investasi dengan jumlah kecil. Seiring waktu, Anda bisa menambah investasi sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman.

Dengan memilih investasi yang tepat dan melakukan riset mendalam, pemula dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial mereka. Selamat berinvestasi!***/mel

Lebih dari $2,6 Miliar Dicuci Melalui Properti Komersial AS

JAYAKARTA NEWS – Para peneliti mengungkapkan bahwa laporan investigasi yang dilakukan oleh The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada tahun 2020 mengidentifikasi portofolio properti besar milik oligarki Ukraina sebagai salah satu dari 25 kasus di mana dana yang diduga berasal dari hasil curian telah disalurkan ke sektor properti komersial di Amerika Serikat.

Setidaknya $2,6 miliar dana ilegal atau yang mencurigakan telah diinvestasikan dalam properti komersial di seluruh Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir, demikian menurut laporan baru dari jaringan organisasi advokasi anti-korupsi.

Laporan yang diterbitkan pada awal Mei ini, menganalisis 25 kasus dari sumber yang tersedia untuk umum, seperti dakwaan pemerintah dan laporan berita, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana properti komersial — termasuk mal, supermarket, dan fasilitas berkuda — dapat digunakan untuk pencucian uang. Kasus-kasus tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari aliran uang kotor ke pasar, catatan laporan itu.

Pada tahun 2020, investigasi FinCEN Files, yang dipimpin oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan BuzzFeed News, mengungkap bagaimana oligarki Ukraina, Ihor Kolomoisky, membangun kerajaan real estat AS selama satu dekade, dengan mengakuisisi setidaknya 22 properti, termasuk gedung pencakar langit terkenal di Cleveland dan fasilitas Motorola yang tidak aktif di lahan pertanian di utara Illinois.

Setelah pembelian besar-besaran tersebut, ICIJ menemukan bahwa Kolomoisky dan rekan-rekannya meninggalkan jejak bangunan kosong dan rusak, pajak properti yang tidak dibayar, kondisi pabrik yang berbahaya, pekerja yang menganggur, dan setidaknya empat pabrik baja yang mengajukan kebangkrutan.

Kolomoisky telah dituduh oleh AS dan pihak lain menyedot miliaran dolar dari bank terbesar Ukraina, PrivatBank, yang saat itu dimiliki bersama olehnya, melalui skema global yang berani. Ia menyangkal melanggar hukum di kedua negara.

Laporan gabungan dari Anti-Corruption Data Collective, FACT Coalition, dan Global Financial Integrity mengutip paparan ini sebagai “contoh utama” dari “kegagalan sistem secara keseluruhan.”

“Tidak ada penyelidikan agen real estat, tinjauan lembaga pemerintah lokal, atau investigasi regulator federal yang sebelumnya memicu tanda bahaya mengenai investasi Kolomoisky,” kata laporan itu.

Para peneliti menemukan bahwa dalam sebagian besar kasus yang ditinjau, terdapat “serangkaian pendukung,” termasuk pengacara, agen real estat, perusahaan hak milik, perusahaan perseroan terbatas, dan bank yang memfasilitasi — terkadang tanpa disadari — pencucian uang yang jumlahnya mencapai miliaran dolar.

Dana tersebut berasal dari 14 negara termasuk AS, Rusia, Meksiko, Iran, dan Korea Utara dan diinvestasikan di 22 negara bagian, terutama di California, Florida, dan New York. Lebih dari separuh melibatkan pejabat pemerintah asing, kerabat mereka, atau oligarki yang mendapat keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.

“Seperti yang bisa kita katakan, pencuci uang tidak menjadi tuan tanah yang baik,” kata Erica Hanichak, direktur urusan pemerintah di FACT Coalition.

Pada bulan Februari, FinCEN, unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS, menerbitkan pedoman yang diusulkan untuk mencegah aliran dana ilegal ke real estat residensial dengan mengungkap pelaku buruk yang membeli properti menggunakan trust atau entitas hukum rahasia lainnya. Ini mengikuti laporan Transparency International pada akhir 2023 yang menunjukkan AS tertinggal jauh di belakang beberapa negara lain, termasuk anggota OECD, dalam menerapkan kewajiban anti pencucian uang secara nasional untuk transaksi real estat komersial dan residensial.

FinCEN telah menandai bahwa agen tersebut sedang mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan transparansi di sektor komersial tetapi belum mengumumkan kerangka waktu secara publik.

Sementara itu, laporan baru ini memperingatkan bahwa penggunaan kendaraan investasi lepas pantai sebagai saluran untuk transaksi real estat komersial, yang dipadukan dengan kurangnya informasi kepemilikan yang bermanfaat, membuat sulit untuk menentukan siapa yang membeli pasar AS.

“Tidak seperti real estat residensial, di mana transaksinya relatif tidak rumit dan kemungkinan untuk menentukan individu sebenarnya di balik pembelian relatif sederhana, mengidentifikasi siapa yang berada di balik pembelian properti komersial sering kali menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar,” kata laporan itu.

Erica Hanichak, direktur urusan pemerintah FACT, mengatakan kepada ICIJ bahwa pencucian uang juga dapat terjadi melalui kompleks apartemen komersial, berdampak pada penyewa dan komunitas dengan “menyulitkan akses perumahan yang terjangkau dan tinggal di properti yang mungkin aman.”

“Seperti yang bisa kita katakan, pencuci uang tidak menjadi tuan tanah yang baik,” katanya. “Kami melihat banyak kasus di mana apartemen telah rusak dan tuan tanah tetap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi properti tersebut.”(ICIJ/sm)

World Water Forum ke-10 Buka Peluang Investasi Pembangunan Infrastruktur Air

JAYAKARTA NEWS— Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada 18—25 Mei 2024 di Bali diharapkan dapat menciptakan peluang investasi untuk pembangunan infrastruktur air.

Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti, dalam keterangannya Minggu (5/4/2024) di Jakarta, dilansir laman media.worldwaterforum.org

Nani menuturkan untuk mencapai target akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau pada tahun 2030 dibutuhkan investasi pada pipa air minum.

Sementara itu, perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 20,6%. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30%, dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp 123 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru bisa mengakomodir 37% dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air. Maka dari itu, investasi harus didorong sebagai sumber modal.

“World Water Forum ke-10 akan dihadiri banyak negara, forum ini seharusnya bisa menarik investasi baru pada infrastruktur air,” ujar Nani.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan Indonesia akan menawarkan sejumlah proyek strategis terkait air senilai US$9,6 miliar atau Rp154 triliun pada gelaran World Water Forum ke-10.

Daftar proyek tersebut saat ini sedang diseleksi dan dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

“Ini sudah menggabungkan banyak usulan, angka nilainya US$9,6 miliar berupa proyek, apakah itu berupa proyek yang sudah berjalan atau proyek baru yang pendanaannya sudah ada di situ,” ujarnya.

Sebagai informasi tema besar yang diangkat World Water Forum ke-10 adalah “Water for Shared Prosperity”. Tema ini sejalan dengan komitmen global untuk mencari solusi peningkatan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak pasti.

Selain itu terdapat subtema Sustainable Water Financing yang akan membahas lebih lanjut soal mekanisme pembiayaan air minum berkelanjutan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi juga badan usaha.***/din

Pemerintah harus Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Fokus Genjot Investasi

JAYAKARTA NEWS— Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah harus berupaya untuk menaikkan angka realisasi investasi. Pemerintah juga harus mampu membuat investor asing masuk dan membuka usaha di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menerjemahkan optimisme pada kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak global.

“Saya kira untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi, maka mau tidak mau investasi dari luar harus masuk ke Indonesia. Jadi saya kira fokusnya bagaimana meningkatkan investasi itu,” tegas Fahmy, Selasa (3/1/2023).

Menurut Fahmy, struktur ekonomi Indonesia masih cukup kuat dalam menjalani tahun 2023 meski diprediksi punya banyak tantangan. Ekonomi Indonesia akan dihadapkan pada ekonomi dunia yang masih berkutat dengan proyeksi pelambatan ekonomi, ancaman krisis pangan dan energi, hingga bayang-bayang resesi global.

“Saya melihat pondasi struktur ekonomi Indonesia ini relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tahun depan diperkirakan 5,2 persen, inflasi di bawah dobel digit. Artinya dengan modal seperti sekarang ini, ke depan itu saya masih yakin dan optimistis bahwa prospek ekonomi Indonesia akan sangat bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya pada kondisi perekonomian Indonesia, begitu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Mari kita sambut tahun 2023 dengan penuh rasa syukur, semangat dan optimisme untuk menjadi individu warga dan komunitas bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersatu dan harmoni, serta lebih maju dan berkah,” kata Airlangga.

Tapi, lanjut Fahmy pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal agar menarik investor. Investasi yang bisa dijadikan pilihan adalah hilirisasi tambang.

“Saya kira yang diawali Jokowi dengan melarang ekspor nikel, bauksit, ini kan butuh hilirisasi. Saya kira itu yang harus menjadi fokus, agar kebijakan Jokowi melarang ekspor bisa ditindaklanjuti untuk menambah nilai tambah,” ungkapnya.

Selain itu, investasi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Hal itu akan sangat membantu ekonomi masyarakat. Menurut Fahmi, lapangan pekerjaan bisa dibuka dalam jumlah yang besar kalau ada pabrik-pabrik yang beroperasi di Indonesia. Maka perlu ada fiskal insentif agar mereka tertarik investasi di Indonesia.

“Jadi investasi tadi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, ini hal kritis yang penerintah harus memprioritaskan,” tambahnya.

Jaga Daya Beli

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di angka 4,5%. Ketangguhan ekonomi dalam negeri diuji, khususnya konsumsi masyarakat, inflasi dan iklim investasi di tahun politik 2023-2024.

“Masyarakat akan fokus dulu pemenuhan kebutuhan pokok, apalagi ada ancaman resesi global. Kinerja ekspor pun terpengaruh perlambatan di 3 kawasan utama yakni Eropa, AS dan China. Dimana realisasi investasi di tahun politik cenderung penuh tantangan terutama yang berasal dari ketidakpastian kebijakan,” kata Bhima, Selasa (3/1/2023).

Nah, agar indonesia tidak terseret resesi global, Bhima menyarankan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. “Relaksasi pajak khususnya PPN dari 10% diturunkan ke 7-8% untuk jaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omset pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih,” jelas Bhima.

Kemudian Bansos maupun subsidi terus dilanjutkan, khususnya bagi masyarakat terdampak. “Memberikan subsidi transportasi publik dan penambahan armada secara besar-besaran agar masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” ungkapnya.

Kemudian, jelang bulan Ramadhan 1444 H/2023 M pemerintah harus mengantisipasi harga-harga. “Memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk mencegah volatilitas harga pangan terutama menjelang ramadhan dan Idul Fitri 1444 H/2023 M mendatang,” pungkas Bhima. (bnt)

Pemerintah harus Jaga Iklim Investasi dan Perkuat Bantalan Sosial

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan optimisme terkait masuknya investasi ke Indonesia. Menurutnya Indonesia masih menjadi daya tarik para investor.

“Ke depan, pasti masih akan masuk investasi kita. Karena kita memiliki pasar cukup besar. Kemudian kita masih kaya dengan resources dan masih ada tenaga kerja,” tegas Yose, Jumat (16/12/2022).

Menurut Yose, investor akan mempertimbangkan beberapa hal untuk masuk Indonesia seperti kemudahan investasi, kemudahan operasional, dan kepastian hukum.

Terkait kemudahan operasional, Yose menyoroti aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, pemerintah ingin meningkatkan TKDN dengan cara yang terkadang sangat instan yaitu dengan melarang impor part dan komponen yang sebenarnya masih dibutuhkan.

“Kadang dianggap di Indonesia sudah ada bahan bakunya sehingga tidak boleh diimpor lagi. Padahal spesifikasi part dan komponen itu agak berbeda dengan yang dibutuhkan oleh investor baru ini. Itu jadi pertimbangan. Masalah TKDN ini saya pikir akan menjadi permasalahan yang cukup berat,” jelas Yose.

Kepastian hukum juga menjadi catatan tersendiri. Menurut Yose, ketika investor telah memulai operasional usaha di Indonesia, persoalan hukum tidak bisa terhindari. Karena itu, mereka akan benar-benar mempertimbangkan aspek kepastian hukum.

“Ini di luar operasional. Kalau operasional sudah baik tentu harus ada kepastian hukum, karena ketika beroperasi pasti akan timbul dispute atau sengketa yang diselesaikan dalam ranah hukum. Kalau ranah hukumnya tidak pasti, investor akan mendapat kesulitan di sana,” tegasnya.

Yose menilai, Indonesia terkenal memiliki banyak regulasi usaha yang berubah dengan cepat. Padahal perubahan regulasi secara cepat akan menganggu proses usaha. “Cepat sekali perubahannya yang tentunya mengurangi ketidakpastian hukum,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Yose menyarankan adanya suatu badan yang khusus bertugas untuk memeriksa dan mensinkronkan berbagai regulasi terkait usaha di Indonesia.

“Yang kita perlukan adalah clearing house. Ada satu badan, entah Kemenko Perekonomian atau apa, yang punya kapasitas untuk mereview regulasi-regulasi yang baru ini supaya kementerian punya prosedur, SOP, sebelum mengeluarkan regulasi, mempertimbangkan dampak baik buruknya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan komitmen investasi yang diterima Indonesia dari Presidensi G20. “Pada 2023, pemerintah menindaklanjuti komitmen investasi yang dibuat untuk Indonesia sebagai hasil dari KTT G20 di Bali, antara lain Just Energy Transition Partnership sebesar US$20 miliar untuk energi bersih di Indonesia,” kata Airlangga.

Selain itu Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa terdapat Asia Zero Emission Community dengan komitmen penyediaan dana US$500 juta untuk Indonesia dan Partnership for Global Infrastructure and Investment berupa pendanaan US$600 miliar dari negara-negara G7 dalam bentuk pinjaman dan hibah. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan proyek infrastruktur berkelanjutan di negara berkembang.

Untuk sejumlah komitmen investasi, pinjaman maupun hibah yang terkait transisi energi, Eliza menanggapi, “Kita juga perlu roadmap untuk realisasi transisi energi yg berisikan target & berbagai stakeholder yg terlibat. Misi menurunkan emisi ini harus sampai ke level program pemerintah daerah sehingga dapat lebih aplikatif.”

Bantalan Sosial

Sementara itu, Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian mengatakan, pemerintah perlu menjaga iklim investasi yang kondusif, sebab berdasarkan Coreoutlook 2023 lalu, Core memperkirakan investasi akan menjadi sumber pertumbuhan perekonomian kedua terbesar.

Untuk itu, baik pemerintah pusat dan daerah didorong untuk kebijakan yang komprehensif. “Perlunya kebijakan yang suportif, komprehensif dan jelas baik kebijakan daerah maupun pusat. jangan ada tumpang tindih,” ujar Eliza, Jumat (16/12).

Selain itu, tutur Eliza, perlu shock absorber jika dampak krisis ekonomi global mulai merembet ke Indonesia. Terutama, lanjutnya, mengantisipasi potensi badai PHK yang akan berdampak pada daya beli masyarakat dan mempengaruhi tingkat konsumsi.

“Dalam hal belanja pemerintah. Instrumen Fiskal merupakan shock absorber, ketika indonesia dihadapkan dengan badai PHK maka pemerintah perlu memberikan stimulus untuk sektor-sektor yang rentan PHK serta program jaring pengaman untuk yang terkena PHK,” ungkap Eliza. (bnt)

Tak hanya Perizinan Investasi, Pemerintah Juga harus Mudahkan Investor Jalankan Usaha

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan mempermudah persyaratan dan perizinan yang diperlukan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim saat ini pemerintah telah mendapatkan potensi investasi senilai US$ 30 miliar atau setara Rp467,7 triliun (kurs Rp 15.593 per US$). Dia bilang potensi aliran modal itu masuk di berbagai sektor industri.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai sudah banyak perubahan yang terjadi dalam konteks kemudahan berinvestasi di Indonesia saat ini.

“Sudah ada perubahan berbagai fasilitasi investasi, sudah dimudahkan seperti adanya one stop services yang mulai dijalankan dan terus diperbaiki,” kata Yose Rizal, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya, investasi tidak hanya berkutat soal kemudahan dan fasilitasi yang didapat investor ketika hendak menanamkan modal di Indonesia. Tapi, pemerintah juga patut mempertimbangkan kemudahan yang diberikan pada investor ketika menjalankan usaha.

“Investasi ini bukan hanya masalah ketika datang tetapi juga secara umum adalah bagaimana iklim yang baik terlihat bukan hanya ketika orang mau masuk menaruh uangnya tetapi juga ketika mereka menjalankan usahanya,” ungkapnya.

Yose menegaskan pemerintah perlu memberikan jaminan kemudahan menjalankan usaha terhadap para investor. Ia mencontohkan masalah kemudahan memperoleh tenaga kerja. Hal itu patut diperhatikan ketika tidak tersedia tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga harus mendatangkan dari luar negeri.

“Hal-hal seperti itu berpengaruh tentunya dan akan menjadi pertimbangan. Cuma kalau gampang masuknya, diberikan fasilitas, tetapi kemudian operasionalnya susah. Seperti kemudahan dalam melakukan suplai bahan baku dari luar negeri, bahan antara dari luar negeri,” pungkasnya.

Biaya Logistik dan Birokrasi

Ekonom INDEF Eko Listiyanto mengatakan memang ada beberapa kendala yang bikin investor malas masuk ke Indonesia. “Sehingga pembenahan masih perlu terus dilakukan, terutama biaya logistik yang masih mahal, efisiensi dan kecepatan birokrasi, SDM siap kerja untuk mengisi kebutuhan di berbagai industri tersebut,” kata Eko, Kamis (8/12).

Dia menambahkan, ada juga hambatan dari daerah. Meskipun pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk proaktif, ternyata masalah perizinan di daerah masih ditemui masalah.

Tapi, salah satu faktor yang membuat Indonesia menarik di mata investor adalah kondisi perekonomian yang tangguh di tengah krisis global. Pertumbuhan Indonesia diperkirakan masih positif, INDEF dengan proyeksi 5,1% . “Selama Indonesia bisa mengoptimalkan laju positif pemulihan ekonomi domestik sebenarnya risiko resesi tahun depan bisa dihindari,” tandas Eko.***/din

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,3% Tahun Depan Bakal Ditopang Investasi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memiliki kemampuan untuk terus mengakselerasi pemulihan perekonomian.Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%.

“Hal ini sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global,” kata Menko Airlangga.

Proyeksi senada diluncurkan oleh Centre of Reform Economics CORE, yang memproyeksikan ekonomi nasional di tahun 2023 mampu tumbuh 4,5 hingga 5,0%.

“Pada 2023, kita prediksikan sudah kembali ke kondisi pra-pandemi, di mana investasi kembali ke nomor dua dan pertumbuhan investasi di Indonesia diperkirakan tidak akan banyak terganggu tekanan ekonomi global,” kata Direktur Eksekutif CORE M.Faisal, Rabu (7/12/2022).

Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap kuat, angka inflasi menurun dan menariknya pada tahun depan, sejalan dengan melemahnya daya dorong ekspor, investasi kembali menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua bagi PDB nasional.

“Yang menjadi penopang kedepan itu sebetulnya trend investasi di 2023, karena satu kita perkirakan konsumsi domestik masih kuat, maka industri manufaktur sektor sekunder itu juga masih mengalami ekspansi dan artinya dari investasi masih prospektif,” jelas Faisal.

Kemudian, selama pandemi, khususnya sepanjang tahun 2020, industri manufaktur secara agregat terus tumbuh. Kemudian sekarang ini, dimana masyarakat mulai beraktivitas, mobilitas tinggi, maka sektor jasa akan ikut tumbuh.

“Restriksi mobilitas sudah minimal harus nya dari sektor jasa itu sudah mulai meningkat kembali pertumbuhan, artinya prospek investasi cukup baik,” kata Faisal.

Salah satu industri yang sudah berkembang dan akan makin moncer di tahun depan adalah industri turunan, hilirisasi barang tambang, termasuk nikel. Hal ini senada dengan trend dunia menuju kendaraan hijau, dan juga geliat pemerintah indonesia dalam produksi mobil listrik (EV).

Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat berbagai perizinan investasi serta pengembangan ekosistem hulu dan hilir dari Electric Vehicle (EV) mulai dari baterai hingga industri otomotif berbasis EV, perencanaan roda 4 atau roda 2, perencanaan ekosistem, maupun insentif yang perlu diberikan.

”Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas baik itu bauksit, alumunium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, cobalt, mangan, dan komoditas lain,” pungkas Menko Airlangga.

Tumbuh 5,3%

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menilai pemerintah masih realistis ketika memasang proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,3 persen. “Menurut saya realistis,” tegas Piter.

Piter mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di rentang 4,8-5,3 persen. Sehingga ketika pemerintah memasang proyeksi pertumbuhan di anga 5,3 persen, hal itu masih bisa diterima.

“Saya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ada di kisaran 4,8-5,3 persen. Jadi kalau pemerintah memproyeksikan 5,3 persen itu adalah angka optimistis tetapi masih realistis,” tambahnya.

Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan banyak negara lain. Indonesia lebih mengandalkan konsumsi domestik sebagai penopang utama perekonomian.

“Karena memang kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi global. Perekonomian Indonesia lebih didukung oleh konsumsi domestik,” ujarnya.

Sedangkan ketika ekonomi global tengah suram dan harga komoditas cenderung naik, Indonesia cenderung mendapat keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Hal itu yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia optimistis bisa mencapai angka 5 persen kendati perekonomian global dihantui resesi.

“Sementara di sisi lain meskipun kondisi global suram tetapi Indonesia justru mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditas,” pungkasnya.***/din

Ekonomi Nomor 7 Terbesar di Dunia, Peluang Investasi Indonesia Besar

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peluang investasi yang besar. Mendagri menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 dengan tema “Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan” di The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (30/11/2022).

“Kita bukan lagi menjadi istilahnya (negara) ‘kacang-kacangan’, ‘kaleng-kalengan’, ‘banana republic’, (tetapi) negara besar dengan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia, mungkin kita tidak sadar itu. Ini lompatan yang besar untuk Indonesia,” katanya.

Selain menjadi negara dengan tingkat ekonomi nomor 7 di dunia, lanjutnya, Indonesia patut berbangga karena masuk ke dalam G20. Forum ini beranggotakan negara yang menguasai hampir 80 persen ekonomi dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah jauh berkembang dan diperhitungkan dari hampir 200 negara yang terhimpun dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prestasi ini menurut Mendagri tak lepas dari peran sektor swasta yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan mengundang pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menamankan investasinya di Indonesia, maka pendapatan negara maupun daerah meningkat.

“Artinya tanpa ada sektor swasta, lebih spesifik bahasanya saya ubah investasi, kita tidak akan pernah menjadi negara G20. Apalagi menjadi 10 negara terbesar di dunia, no, kalau dilihat dari APBN saja, tidak,” ungkapnya.

Mendagri memaparkan, guna menciptakan peluang investasi di Indonesia, dirinya mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mendagri berharap, dengan adanya DPMPTSP pendapatan Pemda akan meningkat sehingga bisa memajukan daerahnya.

“Saya harapkan Bapak/Ibu (kepala daerah) sekalian termasuk kepala DPMPTSP, kita harus menunjang investasi, tanpa investasi tidak akan pernah daerah itu akan melompat. Jangan sekali-kali berpikir daerah akan bisa maju hanya mengandalkan APBD,” tandasnya.

Untuk itu, Mendagri mendorong agar kepala daerah dan kepala DPMPTSP saling bekerja sama untuk mempermudah perizinan investasi. Dia mewanti-wanti agar para investor yang akan berinvestasi tidak diperpanjang proses birokrasinya, sehingga iklim investasi di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih baik.

“Di UEA yang hidupnya dari investasi, 80 persen penduduknya ekspatriat, Dubai, 20 persen lokal Arab, itu padang tandus mereka bisa menjadi kota paling modern di dunia, karena investasi, kemudahan perizinan mereka hitungannya hari, Singapura hitungannya hari, New Zealand hitungannya jam,” terangnya.***/ebn

Mendagri Minta Pemda tak Persulit Investor

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) tak mempersulit investor. Pesan tersebut ditekankan Mendagri saat menjadi narasumber diskusi panel pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 bertajuk “Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan” di The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (30/11/2022). Kegiatan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut digelar oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Mendagri meminta Pemda membuat sistem yang mampu mempermudah proses pelayanan masuknya investasi. Kemudahan itu diberikan bukan hanya kepada investor besar, melainkan juga yang berskala sedang, menengah, kecil, hingga mikro.

“Jangan dipersulit. Jadi, slogan lama kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah dibalik betul, kalau bisa dipermudah jangan sampai dipersulit,” tegas Mendagri.

Mendagri menjelaskan, investasi berperan penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan catatannya, Indonesia masuk daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar dengan nilai Rp 60.000 triliun. Jumlah ini banyak ditopang oleh kontribusi sektor swasta.

“Sektor swasta itu siapa? Investor, investornya siapa? dalam negeri dan luar negeri, itulah yang menjadi penyumbang jauh lebih besar berlipat-lipat dibanding dengan APBN dan APBD, di total semuanya,” terangnya.

Mendagri berharap, kepala daerah memiliki cara berpikir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui investor. Dengan banyaknya PAD, maka Pemda tetap dapat bertahan meski terjadi guncangan ekonomi di tingkat nasional maupun global.

“Nah inilah saya harapkan Bapak/Ibu sekalian termasuk Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kita harus menunjang investasi, tanpa investasi tidak akan pernah daerah itu akan melompat,” tandasnya.***/ebn