Tag: Impor BBM

Bahlil: Pemerintah Buka Opsi Impor BBM, tak Pilih-pilih Negara Pemasok yang Penting Ada

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan, untuk membuka opsi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari negara mana pun guna menjamin ketersediaan pasokan energi nasional. Langkah itu diambil sebagai strategi menghadapi ketatnya persaingan pengadaan energi di pasar global yang semakin dinamis.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan,  pemerintah tidak akan bersikap terlalu selektif terhadap negara asal pemasok di tengah tingginya kebutuhan domestik.

Menurutnya, prioritas utama saat ini memastikan ketersediaan fisik BBM untuk masyarakat dan industri tetap terjaga. “Kalau sudah jadi saya akan kabari ya. Tapi sekarang adalah kita dalam posisi seperti ini selalu membuka opsi dari negara mana saja. Jadi jangan kita milih-milih sekarang. Kita dari negara mana aja yang penting ada,” ujar Bahlil Lahadalia melalui keterangan resmi,  dilansir InfoPublik.

Untuk itu, Menteri Bahlil menegaskan, bahwa kondisi pasar energi internasional saat ini menuntut fleksibilitas tinggi.

Ia mengungkapkan, kontrak atau tender pembelian tidak selalu menjamin pengiriman barang jika ada pihak lain di pasar global yang sanggup memberikan penawaran harga lebih tinggi.

Oleh karena itu, diversifikasi sumber pasokan energi menjadi kunci agar distribusi nasional tidak terganggu.

Selain BBM, pemerintah juga melakukan penyesuaian signifikan pada sumber impor LPG dan minyak mentah. Untuk pasokan LPG, Indonesia mulai mengalihkan sebagian sumber dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Australia.

Sementara untuk minyak mentah, pemerintah mulai melirik negara-negara di kawasan Afrika seperti Angola dan Nigeria sebagai alternatif. “Strategi itu dinilai penting agar distribusi BBM nasional tidak terganggu di tengah kompetisi pembelian antarnegara,” tambah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor, Menteri ESDM juga memastikan bahwa program Biodiesel 50 persen (B50) akan segera diimplementasikan secara resmi.

Setelah melalui masa uji coba selama hampir enam bulan pada berbagai moda transportasi dan alat berat, program itudijadwalkan mulai berlaku pada pertengahan tahun ini.  “Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” tegas Bahlil Lahadalia. (*)

Menko Airlangga: Menuju Kemandirian Energi harus Kurangi Ketergantungan Impor BBM

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia bisa berdikari dalam bidang energi jika bisa melepas ketergantungan BBM. Indonesia pun memiliki sejumlah sumber energi terbarukan yang bisa digunakan, namun masih ada tantangan yang dihadapi.

“Indonesia berdikari energi, ketergantungan di sektor otomotif, yaitu BBM, selama BBM bisa kita convert, bisa biodiesel dan kombinasi EV, tentu tujuan untuk kemandirian energi bisa dicapai. Tetapi di antaranya kita harus memanfaatkan resource batubara yang besar. Coal to liquid jadi antara agar ketergantungan pada impor BBM bisa dikurangi,“ tegas Menko Airlangga di acara Diskusi Berdikari, Lawan Krisis Global dengan Ketahanan Energi, di Jakarta, Selasa (24/1).

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memproduksi solar panel. “Ada berkembang pabrik kaca, solar panel ini basinya kaca, atau silika yang bahan baku di indonesia miliki,“ kata Menko Airlangga.

Belum lagi kekayaan alam, ribuan pulau, danau, laut, Indonesia bisa menjadi renewable energi terbesar di Asia. Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah belajar teknologi Clean Coal dari Jepang.

“Negara tetangga bicara clean coal tech, Jepang menguasai teknologi berbasis nuklir terkait renewable energy. Indonesia ditawarkan energi berbasis nuklir. Kita punya sumber uranium di Kalimantan Barat,” jelas Menko Airlangga.

Kemudian masih dari Jepang ada teknologi Co Firing, pengembangan hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar pengganti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Co firing dilakukan dengan menambahkan bahan bakar lain, seperti biomassa yang dibuat dari sampah atau limbah, termasuk dari ladang minyak yang sudah tidak digunakan.

“Dengan dua teknologi itu kita bisa mencapai karbon netral, dan ini renewable,” ujar Ketum Golkar ini.

Meski masih bergantung pada impor BBM, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, dalam Indeks Ketahanan Energi, Indonesia masuk dalam kategori ‘Tahan’.

“Dunia boleh krisis, berdasarkan angka indeks ketahanan energi, di kategori ‘Tahan’, belum ‘Sangat Tahan’. Belum karena faktor tadi, impor BBM. Kalau sudah tidak ada kita menuju kemandirian,” ungkap Djoko.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan transisi energi yang sudah ada, misalnya saja teknologi DME pengganti LPG, memperkuat studi kompor listrik agar visible, dan tentu saja melarang produksi kendaraan berbahan bakar minyak.

“Kalau ada kebaikan seperti itu akan lebih cepat. Itu untuk bensin. Harus sudah mulai memproduksi motor listrik. Itu juga harus kita ajak, berbisnis LPG, kita ajak untuk investor juga di di DME dan motor listrik,” jelas Djoko.

Zero Emission

Bagi PLN, transisi energi di Indonesia diiringi inovasi untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. Salah satunya melalui prinsip operasi sistem menggunakan konsep Trilema Energi (ekonomis, andal dan rendah emisi). Potensi yang besar, diikuti tantangan yang luar biasa pula.

“PLTP panas bumi punya potensi yang nomor dua terbesar , namun sampai saat ini banyak kendala pengembangan geothermal,” kata Direktur Transmisi PLN Evy Haryadi.

Selain pendanaan, penyerapan teknologi juga masih menjadi kendala. Potensi energi terbarukan yaitu energi tenaga surya, energi air, energi angin atau energi bayu, energi limbah biomassa, dan juga potensi pembangkit mikrohidro.

“Bergerak dari energi fosil yang berpolusi ke renewable yang tidak ada emisi. Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan ini ada cost yang harus dibayar dan dipertimbangkan terhadap daya beli masyarakat,” ujar Evy.

“Transisi energi menuju energi terbarukan akan berhasil jika dikerjakan secara gotong royong, tidak bisa jika pemerintah pusat saja yang bergerak,” tutup Ketua Umum Golkar itu.***din