JAYAKARTA NEWS— Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam aturannya melarang pelaku usaha untuk mengklaim BPA Free pada label kemasannya jika kemasan itu sama sekali tidak mengandung BPA seperti yang ada pada kemasan plastik Polikarbonat (PC).
Alasannya, hal itu dianggap menyesatkan karena membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut lebih unggul dari kompetitornya.
Hal itu disampaikan Direktur Standardisasi Pangan Olahan (SPO) BPOM, Dwiana Handayani mengutip aturan Badan POM No.1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. “Iya betul, itu sesuai dengan aturan BPOM,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima InfoPublik, Minggu (7/6/2026).
Dia menegaskan bahwa masalah BPA ini sudah selesai. Karenanya, menurut dia, BPOM tidak ada komentar lagi terkait isu BPA ini. “Kami tidak ada komentar lagi. Aturannya sudah selesai dibuat. Di mana, dalam aturan BPOM jelas disebutkan bahwa produsen dilarang mengklaim di labelnya bahwa kemasan produknya itu bebas dari zat A, sementara kemasan itu sama sekali tidak mengandung zat A itu,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, produsen juga dilarang mencantumkan klaim yang memanfaatkan kekhawatiran konsumen. Tidak hanya itu, aturan BPOM juga melarang produsen mencantumkan klaim yang menyebabkan konsumen mengonsumsi suatu jenis pangan olahan secara tidak benar.
Seperti diketahui, dalam pasal 100 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mewajibkan setiap label pangan yang diperdagangkan memuat keterangan mengenai pangan yang benar dan tidak menyesatkan.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai para produsen yang mengklaim BPA Free pada label kemasan produknya yang memang sama sekali tidak mengandung BPA itu merupakan bagian dari memanipulasi atau menyampaikan berita bohong.
“Perbuatan para produsen itu sangat menyesatkan konsumen. Jadi, itu satu pelanggaran hukum sebenarnya perbuatan itu,” tukasnya.
Menurutnya, perbuatan para produsen itu jelas sudah melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, mengenai penyampaian berita bohong atau berita menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. terhadap konsumen.
“Tentu dalam hal ini harus ada ketegasan dari pihak BPOM. Jadi, BPOM harus mewajibkan mereka mencantumkan di label itu kandungan apa yang ada di dalam kemasan itu dan bukan yang tidak ada,” ucapnya.
Dia juga melihat ada potensi unsur persaingan usaha dalam hal ini yang memanfaatkan kekhawatiran konsumen. Misalnya soal isu BPA, di mana akhirnya banyak produsen yang mengklaim BPA Free di label kemasan produk mereka.
“Ini kan jelas akan merusak pasar produk kompetitor yang menggunakan kemasan ber-BPA. Jadi, label BPA Free itu memang sengaja dibuat di kemasannya untuk menjatuhkan produk pesaingnya. Padahal, kalau kemasan yang dipakai itu tidak mengandung BPA, kenapa pula mereka harus mengklaim BPA Free di labelnya. Kan aneh?” cetusnya. (*/di)
JAYAKARTA NEWS— Penggunaan vaksin Mpox di Indonesia telah mendapat persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Artinya, vaksin Mpox dapat diberikan dalam situasi darurat kesehatan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH, merespons narasi yang mengklaim bahwa vaksin Mpox yang dipersiapkan adalah vaksin eksperimental. Bahkan, klaim tersebut disertai ajakan agar masyarakat menolak vaksin Mpox.
Faktanya, klaim tersebut keliru. Dalam pelaksanaan vaksinasi, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) turut memantau keamanan dan memastikan manfaat pemberian vaksin Mpox sebagai upaya pencegahan penularan virus Mpox (MPXV).
“Vaksin Mpox sudah menerima Emergency Use Listing (EUL) dari WHO dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, yang berarti vaksin ini boleh digunakan dalam kondisi darurat,” terang Syahril di Jakarta, dilansir sehatnegeriku.kemkes.go.id
“BPOM dengan Komnas KIPI yang independen terus memantau penggunaan vaksin ini untuk memastikan keamanan dan manfaatnya.”
Saat ini, vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia adalah jenis Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN), yaitu vaksin turunan cacar (smallpox) generasi ketiga yang bersifat non-replicating. Pelaksanaan vaksinasi Mpox dengan MVA-BN telah dilakukan sejak 2023, setelah ditemukan kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.
Pilihan Jenis Vaksin Mpox
Berdasarkan dokumen WHO berjudul “Weekly Epidemiological Record: Smallpox and Mpox (Orthopoxviruses) Vaccine Position Paper” yang diterbitkan pada 23 Agustus 2024, ada tiga vaksin yang dapat digunakan untuk pencegahan Mpox. Ketiga vaksin ini awalnya untuk pencegahan cacar, tetapi kemudian dikembangkan dan diperluas penggunaannya untuk pencegahan Mpox.
Pertama, MVA-BN. Vaksin ini disetujui tahun 2013 untuk pencegahan cacar di Kanada dan Uni Eropa yang menyasar kelompok orang berusia 18 tahun ke atas. Pada 2019, MVA-BN disetujui untuk pencegahan cacar dan Mpox pada orang dewasa di Amerika Serikat.
Pada tahun yang sama, Kanada memperluas MVA-BN untuk pencegahan Mpox. Pada 22 Juli 2022, Uni Eropa menyetujui MVA-BN untuk pencegahan Mpox pada orang dewasa. MVA-BN tidak dilisensikan untuk orang di bawah usia 18 tahun.
Kedua, LC16m8. Di Jepang, LC16m8 dilisensikan pada 1975 untuk penyakit cacar tanpa batasan usia dan diperluas untuk pencegahan Mpox pada Agustus 2022. LC16m8 yang digunakan merupakan vaksin cacar generasi ketiga.
Ketiga, ACAM2000. Vaksin cacar generasi kedua ini disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) untuk imunisasi cacar sejak 2007. Pada 2024, vaksin ini disetujui untuk mencegah Mpox di bawah protokol Investigasi Obat Baru Akses yang Diperluas (Expanded Access Investigational New Drug).
Menurut tinjauan pakar dari jurnal berjudul, “Vaccines against mpox: MVA-BN and LC16m8” yang terbit di Taylor & Francis Online pada 1 September 2024, probabilitas MVA-BN menurunkan penyakit Mpox sebesar 62% hingga 85%. Pada orang yang sudah terpapar Mpox, MVA-BN mengurangi risiko penyakit sebesar 20%.
Berdasarkan hasil uji klinis, LC16m8 memberikan perlindungan terhadap virus Mpox. MVA-BN dan LC16m8 secara konsisten mengembangkan respons antibodi penetral terhadap orthopoxvirus, termasuk Clade I MPXV.
Selanjutnya, efikasi ACAM2000 yang diperoleh dari studi model hewan menemukan, vaksin ACAM2000 manjur melawan virus MPXV bila dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak divaksinasi.***/din
MALANG, JAYAKARTA NEWS – Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat sirup merk Praxion yang sempat dihentikan peredarannya, kini kembali diedarkan. Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat Praxion menyatakan bahwa obat penurun panas tersebut tidak mengandung cemaran etilen glikon maupun dietilen glikol (EG/DEG).
“Hasil dari kedua lab tersebut menunjukkan bahwa produk Praxion memenuhi spesifikasi Farmakope Indonesia VI suplemen II (memenuhi syarat),” kata Director of Corporate Communication PT Pharos Indonesia, Ida Nurtika dalam keterangan resmi, baru baru ini.
Di tempat terpisah, dr. Dian Agung Anggraeny menjelaskan, peredaran Praxion kembali diperbolehkan semenjak ditetapkan oleh BPOM pada beberapa waktu lalu.
Dokter asal Sumberpucung Kabupaten Malang ini juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan sosialisi kepada apotek setempat terkait dosis dan takaran yang sesuai dengan anjuran.
Lebih lanjut, Dian mengatakan segala bentuk obat harus diberikan sesuai dosis dan takaran yang ada. Tentunya tidak hanya dengan dengan mempertimbangkan umur saja, namun yang terpenting yakni mempertimbangkan berat badan.
Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya hepatotoksik sampai keracunan ginjal dan hati.
“Sebenarnya tidak hanya Praxion tapi beberapa obat, harus diberikan tepat dosis, berdasarkan berat badan, jadi tidak hanya berdasarkan umur. Jadi umurnya berapa saja itu harus tetap di pertimbangkan berat badannya,” terang Dian, Selasa (14/02).
Pada umumnya, kata Dian, obat itu memiliki range aturannya, yakni 10 mg sampai 15 mg perkilogram berat badan perkalinya. “Untuk mempermudahkan itu, satu sendok takar obat itu per sepuluh kilo,” terangnya.
Dian mengimbau agar masyarakat lebih jeli untuk memilih obat dengan memperkaya informasi sebelum membeli obat, khususnya terkait dosis dan takaran yang pas.
“Imbauannya kita harus banyak informasi, menanyakan dosis pemberiannya berapa. Kalau beli jangan sembarang beli. Kadang ada pasien, karena ingin cepat sembuh minum obat melampaui dosisnya. Ini tidak boleh. Minum obat harus sesuai dosis yang di anjurkan,” tegasnya. (Nova)
JAYAKARTA NEWS— Perawakan kecil. Pembawaan bersahaja. Rambutnya nyaris tanpa bersisir. Pendidikan formalnya SMA saja. Namanya Irwan Hidayat (75 tahun). Dialah lelaki yang kini berjuang “menulis ulang” kisah kejayaan rempah Nusantara.
Momentum bersejarah dicanangkan di tanggal istimewa, 22 Desember 2022. Hari itu, Ibu Pertiwi menjadi saksi peresmian Pusat Laboratorium Penelitian Rempah Indonesia yang berlokasi di kawasan Pabrik Sido Muncul, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
“Persiapannya hanya seminggu. Ya, kami kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mirip legenda Bandung Bondowoso,” kata Irwan mengisahkan lahirnya laboratorium yang dilengkapi nursery serta empat green house.
Meski begitu, proyek laboratorium rempah bukanlah ide dadakan. Presiden Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk itu mengaku sudah lama ingin merambah ke usaha selain jamu. “Kami ingin memproduksi produk turunan rempah, istilahnya bumbu dapur,” ujar lelaki kelahiran Yogyakarta, 23 April 1947 itu.
Tekadnya semakin mantap ketika sekitar empat tahun lalu (2018), bertemu Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Doni Monardo terkait program Citarum Harum.
“Dalam satu kesempatan, pak Doni bercerita tentang ‘emas hijau’, berbicara tentang potensi rempah hingga ke sejarah kejayaan rempah Nusantara. Seketika saya mantap memutuskan proyek yang hari ini kita sama-sama saksikan,” ujar Irwan.
Harus Istimewa
Untuk masuk ke bisnis rempah, maka harus diawali dengan penelitian rempah. Hanya dengan begitu, akan lahir produk rempah yang tidak biasa-biasa saja, melainkan kualitas istimewa. Jahe, jahe yang istimewa. Minyak atsiri, nilam, juga yang istimewa.
“Jika kita mau masuk pasar global, tidak cukup dengan kualitas biasa. Harus yang istimewa,” tegas cucu pendiri Sido Muncul yang bernama Rahkmat Sulistio (Go Djing Nio) itu.
Irwan sadar, penghasil rempah bukan hanya Indonesia, tetapi ia juga tahu bahwa potensi rempah terbesar ada di negara kita.
Irwan Hidayat, Presdir Sido Muncul
Berangkat dari Pusat Penelitian Rempah itulah ia bertekad menekuni bisnis berbasis rempah. Tidak melulu jamu. “Baru-baru ini saya punya pengalaman membuat resep ayam rempah. Ketika saya coba, rasanya kurang enak. Lalu kita tambahkan salah satu bahan rempah dari India, hasilnya menjadi enak sekali. Ini pun melalui penelitian,” tambah ayah tiga anak itu.
Laboratorium Rempah Sido Muncul sekaligus akan mengakomodir para peneliti dari berbagai perguruan tinggi. “Karena itu, hari ini pun kami mengundang para peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Kita bersama-sama mengembangkan rempah Indonesia kembali menjadi rempah kelas dunia,” tekad Irwan.
Sekalipun begitu, Irwan juga mengingatkan bahwa faktor laboratorium sejatinya hanya 10 persen, sebab 90 persen kunci keberhasilan lainnya ada di SDM. Dan dari 90 persen itu, 85 persennya adalah gagasan. “Kalau kita punya banyak gagasan, pasti akan melahirkan sesuatu yang baik,” ujarnya.
Laboratorium Sido Muncul, tambahnya, membutuhkan tiga hal. Pertama, kerjasama atau partnership dari para pihak, utamanya para peneliti. Kedua, saran dan gagasan baru. Ketiga, dorongan semangat. “Tiga hal itu yang akan membuat kami yakin, bahwa langkah ini sudah benar,” kata Irwan.
Dari laboratorium itu pula kelak akan lahir produk-produk dengan brand Sido Rempah atau bisa juga Sido Bumbu, Sido Masak. “Apa pun, yang penting memakai kata Sido di depan. Sebab, kode saham kami di pasar modal memang Sido,” ujarnya.
Kejayaan Rempah
Hari yang penting, di acara yang penting, juga dihadiri orang penting di mata Irwan Hidayat. Ia adalah Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo. Tokoh militer yang sering dijuluki “jenderal pohon” ini pun diminta menyampaikan testimoni.
“Saya mendukung penuh apa yang dilakukan Sido Muncul untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia. Pak Irwan, jangan takut dengan jalur sutra. Jalur sutra tidak ada apa-apanya dibandingkan jalur rempah,” kata Doni yang Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) itu.
Untuk diketahui, tambah Doni, asset VOC karena perdagangan rempah di wilayah Nusantara, khususnya di Jawa dan Indonesia bagian Timur (Maluku dan Maluku Utara), mencapai 7,9 triliun Dollar AS. “Itu data yang kami dapat dari literatur global”.
Bukti lain, sebuah “papan pengakuan” yang ada di salah satu objek wisata di Belanda. Bulan Mei Tahun 2019, dalam kapasitas sebagai Kepala BNPB, Doni ke Belanda untuk menelisik dokumen kebencanaan yang dicatat Belanda saat berkuasa atas wilayah kita, 3,5 abad lamanya.
Pada sebuah bangunan kayu, ditempel papan dengan tulisan berbahasa Belanda, yang kurang lebih artinya, “Gudang rempah harta kekayaan melimpah dari bumi Indonesia”.
“Jadi kalau pak Irwan dan keluarga besar Sido Muncul memutuskan hari ini mengangkat kembali kejayaan rempah Indonesia, ini adalah gagasan yang sangat-sangat-sangat brilian,” kata Doni disambut tepuk tangan hadirin.
Inisiator “Citarum Harum” serta pencetus program “emas biru” dan “emas hijau” itu mengingatkan ihwal besarnya jumlah petani kita yang masih hidup dalam kondisi kurang sejahtera. Program mengembalikan kejayaan rempah, sedikit-banyak akan mengangkat kaum petani, terlebih dengan dukungan akademisi (para peneliti).
“Pak Irwan, para purnawirawan Angkatan Darat yang sudah merintis program-program yang berhubungan dengan pertanian, akan bersama pak Irwan dan keluarga besar Sido Muncul,” tegas Doni Monardo.
Purnawirawan PPAD siap bersinergi dengan berbagai latar belakang yang dimiliki. Doni mengingatkan, pada dasarnya purnawirawan tidak boleh berhenti berjuang. “Kalau dulu berjuang mengangkat senjata, sekarang berjuang di bidang ekonomi. Perang sekarang adalah perang ekonomi. Tujuannya rakyat sejahtera,” tambahnya.
Sabang-Merauke
Seperti halnya Irwan, maka Doni pun menaruh harapan kepada para peneliti dan akademisi. Peran mereka sangat besar dalam meningkatkan kualitas. Termasuk kualitas hasil rempah. “Saya ceritakan pengalaman saya keliling Sabang sampai Merauke. Betapa banyak komoditi yang jika kita olah bisa mengangkat harkat dan kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
Ia lalu menyebut nilam. “Tadi pak Irwan menyebut pohon nilam. Itu ada sejarahnya. Nilam adalah singkatan dari Nederlands Indische Land ook Acheh Maatzchappij, sebuah perusahaan Belanda yang mengatur perdagangan dan sistem penjualan tanaman Patchouli. Tanaman herbal yang daunnya disuling menjadi atsiri. Orang lalu mengenalnya sebagai minyak nilam,” papar Doni, fasih.
Ada lagi jenis tanaman lain untuk kepentingan atsiri, antara lain kulit pohon masoya (bahan baku parfum Hermes) dan cendana. Harga per satu kilogram mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
“Potensi itu sangat besar di negara kita. Jadi, kerjasama antara dunia usaha dengan peneliti dan didukung pemerintah, niscaya akan memberikan manfaat luar biasa bagi bangsa kita,” ujar Doni optimis.
Kepala BNPB 2019 – 2021 itu lalu menyebutkan tentang cengkeh. Baru-baru ini ia menemukan pohon cengkeh di tengah hutan di Pulau Seram, Maluku. Buah cengkeh itu tiga kali lebih besar dari buah cengkeh yang kita kenal. “Jumlahnya tidak banyak. Jika berkenan, saya siap mengantarkan bapak-ibu peneliti untuk melihat pohon cengkeh hutan di Pulau Seram,” kata Doni menjabat Pangdam XVI/Pattimura 2015 – 2017 itu.
Selain cengkeh, ada juga pohon lemon “raksasa”. Jika pohon lemon kebanyakan tingginya hanya dua sampai tiga meter, Doni menemukan pohon lemon setinggi hampir 10 meter. “Sekali lagi, potensi emas hijau kita luar biasa. Selamat berjuang pak Irwan dan Sido Muncul,” tambahnya.
Pionir Rempah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji langkah Sido Muncul sebagai pionir penelitian rempah di Indonesia. “Jamunya sudah jalan, sekarang bergeser ke rempah. Setelah ini, apa lagi….,” kata Ganjar.
Ganjar lalu menyampaikan kisah menarik saat berkunjung ke Suriname. “Saya sempat tersinggung,” kata Ganjar dengan ekspresi lucu.
Ia lalu berkisah. Lazimnya sebuah kunjungan, maka Ganjar menyerahkan cendera mata berupa miniatur Candi Borobudur. Pejabat Suriname tadi lalu membalas dengan memberinya cenderamata yang membuat Gajar “tersinggung”. “Apa coba! Saya mendapat souvenir Tolak Angin Sido Muncul…” kata Ganjar disusul tawa dan tepuk tangan hadirin.
Seperti halnya Doni, maka Ganjar pun punya pengalaman di negeri Belanda. Dalam satu kesempatan ia berbincang dengan para veteran. Mereka menceritakan, bahwa zaman dulu tidak ada makanan yang tasty atau enak. Yang ada rasa tawar cenderung hambar, seperti roti, susu, dan keju.
“Mereka mengakui, ada makanan enak di Belanda setelah terjadi penjelajahan dan penjajahan. Termasuk menemukan rempah-rempah dari Indonesia,” kisah Ganjar.
Ganjar lalu membayangkan, seandainya laboratorium rempah ini sudah menghasilkan produk-produk berkelas global, maka semua kedutaan bekerjasama dengan pemerintah lokal di berbagai negara untuk membuka toko rempah Indonesia. “Rempah, bukan saja memakmurkan bangsa, tetapi juga bisa menjadi alat diplomasi,” ujarnya.
Dukungan BPOM
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP yang hadir pagi itu, mengilas pengalamannya di sejumlah negara. Betapa kebutuhan rempah sangat tinggi.
Hari ini, bertepatan hari Ibu, kata Penny, adalah momentum yang sangat penting bagi berdirinya tonggak kejayaan kembali rempah Indonesia. “Karena itu, saya prioritaskan untuk hadir di acara ini,” ujar Penny pula.
Ke depan, rempah Indonesia yang berangkat dari Laboratorium Rempah Sido Muncul diharapkan memainkan peran penting adalam event dua tahunan, Spices of the World. “BPOM selalu mendampingi peserta dari Indonesia. Eventnya dimulai dengan pameran di Dubai. Sekarang menjadi event rutin dua tahunan. Di situ merupakan ajang terbaik untuk memasarkan produk rempah kita ke seluruh dunia,” katanya.
Penny juga mengapresiasi Sido Muncul sebagai salah satu industri jamu, yang mendapatkan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Itu karena Sido Muncul telah mengikuti aturan BPOM. “Kami siap mendampingi untuk proses selanjutnya,” tegas Penny. (Egy Massadiah)
JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Polri untuk melakukan penegakkan hukum terhadap dua perusahaan farmasi terkait cemaran obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak.
Dasco juga meminta alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang bermitra dengan bidang kesehatan, Komisi IX untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum tersebut. “Kita akan minta kepada komisi teknis, dalam hal ini Komisi IX untuk mengawal proses penegakan hukumnya,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Demikian dikutip dari dpr.go.id
Dasco menambahkan dirinya yakin bahwa Komisi IX menaruh perhatian besar pada kasus gagal ginjal akut yang telah menyebabkan 157 kasus kematian anak. Ia yakin Komisi IX akan segera mengundang BPOM serta Kementerian Kesehatan dalam rapat kerja masa sidang ini.
“Saya rasa komisi teknis, dalam hal ini Komisi IX, tentunya juga menaruh perhatian. Dan saya yakin dalam rapat-rapat kerja dalam masa sidang ini memang akan ada undangan-undangan atau rapat kerja bareng dengan BPOM maupun Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Sisi lain, Dasco juga mengingatkan bahwa tugas BPOM adalah mengawasi terkait produksi obat dan makanan. Dengan demikian, BPOM melakukan pengawasan dan mengadakan uji coba berkala terhadap dua produk tersebut.
“Saya pikir, kalau dari awal tentunya BPOM sudah lebih dahulu mendeteksi. Yang kita takut, ada perubahan formula yang kemudian diproduksi setelah pemeriksaan-periksaan rutin. Nah ini yang mungkin tidak terdeteksi sampai kemudian terjual ke masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, BPOM dan Bareskrim Polri telah melakukan penelusuran terhadap dua perusahaan farmasi yang disinyalir terkait penggunaan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dengan konsentrasi sangat tinggi.
Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan pidana, kedua perusahaan tersebut diduga melakukan tindak pida na. Sebab, keduanya memproduksi dan mengedarkan produk farmasi yang tidak memenuhi standar serta persyaratan keamanan khasiat, pemanfaatan dan mutu.
Selain itu, BPOM mencabut sertifikat CPOB untuk fasilitas produksi kedua perusahaan farmasi tersebut. Penny menjelaskan, pencabutan itu dilakukan sesuai BPOM bersama Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak Senin 24 Oktober 2022.***din
JAYAKARTA NEWS— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan IKA UNJ memberikan delapan rekomendasi atas hasil pengawasan dan survei kantin sekolah. Salah satunya terkait BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) agar meningkatkan pengawasan terhadap makanan di kantin sekolah. Karena masih ditemukan sejumlah makanan yang menggunakan pengawet dan pewarna dijual di sejumlah kantin sekolah.
Sebagaimana diketahui, saat ini, berbagai jenis penyakit baru terhadap anak-anak muncul di masa pandemic covid-19, di antaranya Hepatitis Akut dan Gagal Ginjal misterius yang merengut ratusan nyawa anak Indonesia. Di tengah kondisi yang demikian, KPAI dan IKA UNJ menyoroti Kesehatan anak-anak melalui layanan jajanan dan kondisi kantin sekolah yang sehat, aman dan layak bagi anak.
“Sehubungan dengan hal tersebut, KPAI berkolaborasi dengan IKA UNJ melakukan pengawasan dan survei kantin sekolah. IKA UNJ melakukan survei kantin sekolah, sedangkan KPAI melakukan pengawasan di sejumlah kantin sekolah dan menghasilkan 8 rekomendasi. Hasil survei dan pengawasan tersebut disampaikan secara daring dalam rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Dinas-dinas terkait, perwakilan Kepala-kepala Sekolah se-Indonesia, dan Komite Sekolah pada kamis (27/10),” papar Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/10/2022).
Hasil Pengawasan
Dijelaskan Retni, KPAI melakukan pengawasan kantin sekolah pada 11 Juli hingga 26 Oktober 2022. Adapun Wilayah pengawasan meliputi: Provinsi DKI Jakarta 36 sekolah (85%) yang terdiri dari: Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat; Provinsi Banten 4 sekolah (10%) yang terdiri dari: Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan kabupaten Pandeglang; Provinsi Jawa Barat 2 sekolah (5%) yang terdiri dari: Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi
Sedangkan jumlah sekolah yang dikunjungi adalah 40 sekolah di jenjang SD sampai SMA/SMK yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Adapun pengawasan berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari: SD sebanyak 6 sekolah (15%); SMP 24 sekolah (60%); SMA 3 sekolah (7,5%); dan SMK 7 sekolah (17,5%).
Hasil pengawasan menunjukkan; 6 kantin sekolah (15%) dengan kategori Amat Baik (15%); 17 kantin (42,5%) kategori Baik, 12 kantin (30%) kategori Cukup, dan 5 kantin (12,5) kategori Kurang.
Atas pengawasan dan berbagai temuan di lapangan, KPAI memberikan delapan rekomendasi.
(1) KPAI mendorong BPOM untuk meningkatkan program pengawasan terhadap makanan di kantin sekolah, karena dalam pengawasan, KPAI masih menemukan adanya makanan seperti mie instan dan beragam jenis gorengan dengan bahan pengawet dan pewarna yang masih dijual disejumlah kantin sekolah;
(2) KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Provinsi/Kota/Kabupaten bersinergi melakukan edukasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan kantin-kantin sekolah, baik secara fisik maupun secara kualitas makanan/minuman yang dijual;
(3) KPAI mendorong pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten dan pemerintah pusat (KemendikbudRistek) untuk menganggarkan perbaikan sarana dan prasarana kantin-kantin sekolah yang ada saat ini, agar menjadi tempat yang layak bagi anak-anak menikmati sarapan dan makan siang di sekolah. Karena makanan yang aman, sehat dan bergizi sangat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal;
(4) KPAI mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat SOP perencanaan pembangunan Gedung sekolah harus dipastikan menyiapkan bangunan kantin sekolah, karena banyak kantin sekolah berada di sisa lahan bangunan sekolah, posisi di halaman belakang sekolah, dan luas lahan yang minim bahkan kadang kurang layak. Hal itu dikarenakan, saat sekolah dibangun, pelaksana proyek tidak membuatkan bangunan kantin sekolah;
(5) KPAI mendorong satuan Pendidikan untuk memastikan layanan kantin sekolah aman, nyaman dan sehat untuk warga sekolah, terutama para peserta didik. Tidak hanya fisiknya, namun juga jenis makanan yang dijual;
(6) KPAI mendorong para kepala sekolah untuk berbagai praktik baik terkait kantin sekolah, mengingat anak-anak sangat rentan tertular berbagai jenis penyakit yang berkembang saat ini, karena penyakit tidak hanya covid-19. Mencegah lebih baik daripada mengobati;
(7) KPAI mendorong Komite Sekolah untuk ikut mengawasi dan memastikan keamana, kenyamanan dan Kesehatan kantin sekolah putra putrinya;
(8) KPAI mendorong para orangtua untuk menyiapkan bekal makan siang bagi putra-putrinya sehingga lebih bisa memastikan unsur gizi dan keamanan makanannya. Membawa bekal juga menghindari atau mengurangi kerumunan di kantin sekolah saat jam istirahat.***din
JAYAKARTA NEWS— Munculnya isu senyawa Etilen Glikol pada obat sirop banyak yang mencoba mengaitkan pada kemasan lain. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait yang selama ini fokus memperjuangkan pelabelan pada galon guna ulang mendapat banyak pertanyaan.
Pada kesempatan ini, Arist secara tegas menyampaikan bahwa langkah BPOM sudah tepat untuk menarik peredaran pada obat sirop yang mengandung Etilen Glikol dan akan mempidanakan dua industri yang mengedarkan produk dengan cemaran etilen glikol (EG) melebihi ambang batas. Pasalnya, cemaran bahan ini diduga menjadi pemicu ratusan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak – anak Indonesia.
Arist Merdeka Sirait, tak ingin isu Etelin Glikol ini justru mengaburkan perjuangan utama pelabelan galon guna ulang yang mengandung BPA.
“Langkah BPOM sudah tepat dengan memberi label pada galon guna ulang yang mengandung BPA, sudah banyak jurnal dan penelitian bahaya BPA bagi anak-anak, sehingga sudah banyak pula negara negara maju melarangnya. Dengan pengesahan Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM No 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, BPOM telah melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan anak-anak sejak dini” tutur Arist Merdeka Sirait.
“Sebenarnya Etilen Glikol senyawa polimer ini terdapat pada obat sirop sebagai bahan pelarut, hanya saja ada suatu hal yang salah dan tidak sesuai dengan standar keamanan obat yang telah ditetapkan oleh BPOM” papar Arist.
Adapun ada pihak yang mencoba mengaitkan dengan kemasan AMDK botol dan galon beebahan PET terlalu dipaksakan.
Lebih jauh Arist menjelaskan bahwa kemasan yang terbuat dari polikarbonat sudah jelas dilarang di negara negara maju dan menjadi point of concern WHO untuk tidak lagi menggunakan polikarbonat akan tetapi diganti dengan PET. PET justru jadi jalan keluar kemasan yang lebih aman dan direkomendasikan untuk digunakan, ” tandas Arist.
Sementara menurut Prof Chalid, Pakar Polymer dan Metalurgi FT UI menyampaikan secara gamblang bahwa jika dalam obat sirop Etilen Glikol dicampurkan dalam bentuk cair dan ikut diminum, berbeda dengan penggunaan EG sebagai senyawa pengikat dalam plastik PET yang sulit untuk luruh.
Pada obat, kandungan EG dianggap berbahaya karena digunakan untuk melarutkan bahan-bahan obat dan masuk ke tubuh karena ikut diminum.
Sedangkan untuk PET senyawa ini sekedar dipakai sebagai aditif untuk mengikat polimer, dan hanya bermigrasi jika kondisi ekstrem, yakni terpapar panas yang mencapai 200 derajat Celsius.
Arist berharap masyarakat jangan terkecoh dengan pengalihan isu Etilen Glikol. Perjuangan utama adalah bahwa Bisphenol A sangat berbahaya jangan sampai diabaikan. BPOM sudah melakukan revisi tinggal menunggu pengesahannya.
“Kita harus tetap fokus ke perjuangan utama pelabelan galon guna ulang yang mengandung BPA, ” tegas Arist.
Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina juga mengaku mendapat banyak pertanyaan seputar Ethylene Glicol. Menurut Arzeti, yang perlu diperhatikan adalah ambang batasnya, dan ini sudah diatur secara khusus oleh BPOM mengenai keamanan pada kemasan pangan.
“Masyarakat tidak perlu panik dan khawatir mengaitkan Etilen Glikol yang ada di obat sirop dengan Etilen Glikol pada kemasan pangan, ” papar Arzeti Bilbina.***rr
JAYAKARTA NEWS— Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Covid-19 produksi dalam negeri, yaitu Vaksin Indovac, pada tanggal 24 September 2022.
“Sudah mendapatkan emergency use authorization yaitu pertama adalah Vaksin Indovac. Ini adalah vaksin yang merupakan pengembangan dalam negeri,” ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan pers, Jumat (30/09/2022).
Penny menjelaskan, Vaksin Indovac dengan kandungan zat aktif rekombinan Receptor-Binding Domain (RBD) protein S virus SARS-Cov-2, merupakan vaksin Covid-19 dengan platform rekombinan protein subunit yang dikembangkan oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat.
Pada waktu bersamaan BPOM juga menerbitkan EUA untuk Vaksin AWcorna. Vaksin Covid-19 dengan platform mRNA ini didaftarkan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia (PT Etana) dan dikembangkan oleh Abogen-Yuxi Walvax, Cina.
Kepala BPOM mengharapkan dengan disetujuinya EUA terhadap kedua vaksin ini, semakin menambah alternatif vaksin yang dapat digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 untuk dewasa usia 18 tahun ke atas serta mendukung kemandirian vaksin Indonesia.
“Dengan telah diterbitkannya EUA kemudian ada alternatif jenis vaksin untuk penanggulangan Covid-19 yang saya kira masih panjang waktunya ke depan. Juga tentunya untuk aspek kemandirian vaksin dan tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik dengan produksi vaksin dalam negeri tetapi juga untuk produk kita sebagai produk ekspor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Penny menyampaikan bahwa kedua vaksin ini juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Kedua vaksin ini telah mendapatkan fatwa halal dari MUI dan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” tandasnya. (ebn)
SURABAYA, JAYAKARTA NEWS— Ketua TP PKK Prov Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengharapkan bahwa produk-produk UMKM yang diproduksi bisa memiliki lisensi Badan Pengawas Obat dam Makanan (BPOM).
“Kehadiran BPOM menjadi penting. Karena usaha rumahan banyak memiliki resep yang enak enak tapi keamanan pangan juga harus bisa dipastikan,” ungkapnya saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan Nasional Kegiaatan Sinergi Peningkatan Kapasitas Momunitas Melalui Desa Wisma Engagement di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (28/9).
Arumi mengatakan, bahwa Bimtek ini ini mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat sampai pada tingkat Dasa Wisma di Desa / Kelurahan yang merupakan unsur paling dekat dengan masyarakat agar masyarakat mampu memahami keamanan pangan.
Sektor UMKM di Jatim menjadi backbone perekonomian Jawa Timur. Saat Pandemi Covid-19 terbukti sektor UMKM masih tangguh dan menjadi tulang punggung penggerak roda perekonomian.
Ia menyebut, bahwa saat ini banyak sekali pelaku usaha UMKM yang menjual produk makanan dan minuman.
Akan tetapi, masih banyak para pelaku usaha yang belum mengetahui pentingnya memiliki lisensi dari BPOM untuk produknya.
Dengan bekal memiliki Lisensi BPOM, tersebut Arumi meyakini akan menjadi salah satu langkah menjaga keamanan pangan sekaligus bukti bahwa produk tersebut sudah teruji dan memiliki kandungan yang aman untuk digunakan dan dikonsumsi.
Oleh karenanya, begitu masyarakat atau calon konsumen akan semakin yakin dengan produk tersebut.
Untuk itu, PKK Jatim siap bermitra dengan BPOM untuk memberikan edukasi, menyosialisasika kepada pelaku usaha dan UMKM. Bahkan, PKK akan mengajak para UMKM untuk menggelar pelatihan maupun pendampingan pentingnya lisensi dari BPOM.
“PKK Jatim siap untuk mensosialisasikan dan akan menggelar pelatihan kepada para UMKM bersama BPOM,” ungkapnya.
Menurut dia, lisensi dari BPOM yang ada akan menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM dalam memasarkan produknya di Jawa Timur.
Khususnya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus berlabel resmi dari BPOM.
“BPOM merupakan lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi semua produk obat-obatan dan produk makanan yang beredar. Dalam langkahnya, BPOM biasanya melalui cara mendeteksi, mengawasi, memberi izin, serta mencegah peredarannya,” jelasnya.
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Rita Endang mengatakan, BPOM terus mengedukasi dan menyebarluaskan informasi lebih luas kepada para Kader PKK terkait keamanan pangan nasional melalui dasa wisma engagement.
Ia menyebut, bahwa masyarakat berhak mendapatkan pangan yang bermutu. Maka, BPOM berkewajiban mewujudkan ketersediaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan yang layak dan bermutu tinggi.
“Kami melaksanakan Bimtek ini untuk melihat setiap rantai pangan bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan keamanan yang terstandarisasi dari BPOM bermutu dan memiliki kandungan gizi tinggi,” tutupnya. (poedji)
JAYAKARTA NEWS – Rencana, pada 24 – 26 Agustus 2022 Dewan Pengurus Daerah (DPD) ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia) Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten akan menggelar Musda VIII. Rencana Musda digelar di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat. Salah satu agendanya adalah memilih calon pemimpin dan pengurus baru masa bakti 2022 – 2025.
Pemilihan calon pengurus daerah yang baru ini menjadi sangat penting. Alasanya, Musda digelar saat BPOM sedang melakukan revisi Per BPOM No 31/2018 tentang label BPA pada galon guna ulang.
Pengurus dan pemimpin yang baru seyogianya mengayomi kepentingan pengusaha AMDK selaras dengan kemajuan teknologi. Di samping, mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu standard keamanan pangan bagi konsumen. Acuannya, peraturan BPOM sebagai regulator yang mengawasi keamanan obat dan makanan.
“Tugasnya cukup berat. Sebab bukan hanya mengayomi kepentingan pengusaha, tapi bagaimana menciptakan iklim industri yang lebih sejuk. Tidak membenturkan anggota dengan pihak regulator demi. Apalagi menyangkut standard keamanan pangan, perlu mengikuti standard keamanan internasional,” harap Ketua JPKL, Roso Daras.
Melihat adanya Musda VIII ASPADIN ini, Ketua Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan (JPKL) Roso Daras menyambut gembira. Selain itu, ia berharap pengurus atau Ketua DPP ASPADIN Jabar, DKI Jakarta dan Banten sanggup menjawab tantangan di lapangan.
“Semoga Musda VIII bisa berjalan lancar dan menghasilkan pengurus yang positif. Tidak menyebarkan ajakan yang berprasangka tidak baik terhadap regulator,” ujar Roso Daras.
Roso Daras berharap pengurus yang baru memperhatikan hal ini. Di samping, mempertimbangkan hasil penelitian dari banyak lembaga. Misalnya, YLKI, BPOM dan bahkan JPKL sendiri sebagai LSM, ihwal kondisi migrasi BPA pada galon guna ulang di DKI Jakarta. Sebab, kadar migrasi BPA cukup tinggi disebabkan proses distribusi.
Perlu diingat, daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten adalah wilayah dengan paparan BPA tinggi. Menurut penelitian YLKI, Maret 2022, sebesar 61 persen pengangkutan air galon di Jakarta Raya tidak memenuhi syarat. Hasil penelitian itu dipaparkan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Menurutnya, pengangkutan galon menggunakan kendaraan terbuka mengakibatkan galon air terpapar matahari langsung untuk waktu yang lama.
Sementara hasil penelitian BPOM menemukan sejumlah kecenderungan mengkhawatirkan terkait migrasi BPA pada galon guna ulang yang berbahan polikarbonat. Penemuan itu menurut laporan tersebut berdasarkan uji sampel post-market yang dilakukan BPOM selama periode 2021 – 2022 di seluruh Indonesia.
Hasilnya adalah hasil uji migrasi BPA melebihi 0,6 bpj adalah 3,4 persen di sarana distribusi dan peredaran. Hasil uji migrasi BPA yang mengkhawatirkan (berada pada 0,05 s/d 0,6 bpj) 46,97 persen di sarana distribusi. Sedangkan di sarana produksi mencapai 30,91 persen.
“Semoga dengan terpilihnya pemimpin yang baru ini dapat mengayomi, menyejukkan, mendamaikan dan tidak membenturkan anggota Aspadin dengan regulator,” tandas Roso.
“Intinya pemimpin yang baru harus lebih suport kepada kebijakan regulator yang memang demi kemajuan bersama dan kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Roso Daras juga merujuk pernyataan Guru Besar Departemen Teknik Kimia, Universitas Diponegoro Prof Dr Andri Cahyo Kumoro. Prof Andri memaparkan ihwal bagaimana bahaya Bisphenol A dan proses peluruhan di dalam galon guna ulang.
“Masyarakat banyak yang belum mengetahui bahaya paparan BPA. Karena itulah Pelabelan BPA pada kemasan galon merupakan pilihan tepat untuk mendidik masyarakat. Saran saya produsen beralih ke kemasan yang lebih aman yang bebas BPA,” sarannya.
Menurut Prof Dr Andri Cahyo Kumoro, proses peluruhan BPA bisa disebabkan oleh gesekan saat proses pendistribusian. Saat galon guna ulang diangkut dari pabrik menuju depo-depo kemudian ke outlet lalu ke toko-toko, sangat mungkin terjadi peluruhan. Di samping terjadi gesekan juga proses pemanasan. (pr)
