BPBD Archives - Jayakarta News

(UPDATE): Pengungsi Gempa Jayapura M5.4 Bertambah Jadi 2.136 Jiwa

JAYAKARTA NEWS— Jumlah pengungsi pascagempabumi M 5.4 Kota Jayapura bertambah menjadi 2.136 jiwa. Menurut perkembangan data yang dirangkum Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari ini, Jumat (10/2), lokasi pengungsian tersebut tersebar di 15 titik.

Adapun rinciannya 50 KK mengungsi di Kompleks CV. Thomas, 50 KK di Bank BTN Kota Jayapura, 200 jiwa di Kristus Raja Dok V, 400 jiwa di Bhayangkara I dan 300 jiwa di B-One.

Selanjutnya ada 110 jiwa di depan kantor Depnaker, 125 jiwa di TPI Hamadi, 65 jiwa di lingkungan Bhayangkari Baru, 100 jiwa di Kantor Lurah Hamadi, 50 jiwa di sanak keluarga, 40 jiwa di kantor United Traktor.

Kemudian 260 jiwa di DOK IV jalan Sumatera, 73 jiwa di RT 01 Tasangka, 254 jiwa di Gajah Putih dan 159 di Polairud Hamadi.

Sementara data kerugian material juga bertambah. Adapun rinciannya 15 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang dan 28 rumah rusak ringan. Selain itu 1 cafetaria roboh dan tenggelam, 5 gedung perkantoran rusak, RSUD Kota Jayapura rusak, 1 masjid, 2 gereja, 1 hotel dan 1 supermarket turut terdampak.

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura dan BPBD Provinsi Papua bersama unsur forkopimda terus melakukan pendataan, monitoring dan memberikan dukungan dasar penanganan darurat bagi para penyintas. Saat ini pihak Pemerintah Kota Jayapura juga tengah memproses status tanggap darurat.

Saat ini beberapa hal yang menjadi kebutuhan mendesak meliputi genset listrik, tenda, kasur lipat, makanan siap saji, selimut, tikar dan air mineral.***ebn

Fenomena La Nina, BNPB Minta BPBD Siaga Hadapi Potensi Bahaya Hidrometeorologi Basah

JAYAKARTA NEWS— BNPB meminta BPBD di 34 provinsi untuk mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Nina. Hal ini bertujuan untuk mencegah maupun menghindari dampak buruk bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, yang dipicu fenomena tersebut.

Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat ini merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi La Nina di Indonesia yang dapat terjadi pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022. Fenomena tersebut merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan.

“Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina tahun 2020 menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia hingga 20 persen sampai dengan 70 persen dari kondisi normalnya,” pesan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam surat edarannya.

Ia menekankan bahwa peningkatan curah hujan itu berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Menyikapi potensi bahaya dampak La Nina, Prasinta mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi untuk mewaspadai dan menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.

Upaya dini yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan BMKG di daerah serta pemantauan secara berkala informasi iklim dan perkembangan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrem. Selain itu, BPBD meningkatkan koordinasi antar dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan.

Kesiapsiagaan tidak hanya pada sisi pemerintah atau pun aparatur di tingkat kecamatan dan desa, tetapi juga masyarakat. Prasinta menekankan perlunya dukungan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana. BNPB mengharapkan BPBD melakukan sosialisasi atau menginformasikan sejak dini kepada warga untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon mudah tumbang atau pun tepi pantai.

Di sisi lain, ia mengharapkan BPBD untuk melibatkan masyarakat dalam pengaktifan tim siaga bencana. Tim ini bertugas, salah satunya memantau kondisi sekitar atau pun gejala awal terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, maupun berkoordinasi antar tim siaga di wilayah hulu dan hilir.

Prasinta mengingatkan bahwa pihaknya telah memiliki informasi kerawanan bencana di tingkat desa atau kelurahan. Informasi tersebut dapat diakses pada Katalog Desa Rawan Bencana, sedangkan pada konteks risiko, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat melihat pada laman atau aplikasi inaRISK. Ini dapat membantu untuk membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak di tingkat daerah.

Mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi basah, Deputi Bidang Pencegahan BNPB meminta adanya persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan dan penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.***/ebn

Pasca Gempa Jateng, BPBD Kab Semarang Bangun Tenda Darurat untuk Pasien RSUD Ambawara

JAYAKARTA NEWS— Gempa bumi dengan magnitudo M3,0 dirasakan warga di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), antara lain pasien yang dirawat di RSUD Ambarawa. Mengantisipasi dampak lanjutan, BPBD Kabupaten Semarang mendirikan tenda darurat untuk pasien di rumah sakit tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang mendirikan tenda darurat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa. Pantauan sementara pada bangunan tersebut, terdapat retakan pada bagian gedung. BPBD menginformasikan pasien yang berada di lantai dua dan tiga merasakan guncangan gempa yang terjadi pada Sabtu dini hari (23/10), pukul 00.32 WIB. Tenda darurat ini merupakan tenda transit sebelum mereka dipindahkan sementara ke RS Ungaran.

Pada wilayah lain di Provinsi Jateng, yaitu di Kota Semarang dan Kota Salatiga, pemerintah daerah setempat melakukan pemantauan di lapangan pascagaempa. Informasi sementara dari wilayah tersebut, sejumlah mengungsi sementara di sekitar rumah mereka.

Warga korban gempa Jateng/sumber foto BNPB

Pusdalops BNPB menerima informasi bahwa warga yang berada di kedua wilayah Jateng itu merasakan guncangan lemah saat gempa magnitudo (M)3,0 terjadi tengah malam.

BPBD Kota Semarang menginformasikan warganya merasakan guncangan lemah dengan durasi 2 hingga 4 detik, sedangkan Dinas Satpol PP Kota Salatiga mencatat guncangan berlangsung 1 hingga 2 detik. Parameter gempa dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan gempa terjadi pada Sabtu (23/10), pukul 00.32 WIB. Pusat gempa berada pada 13 km barat laut Kota Salatiga dengan kedalaman 6 km.

BMKG mengidentifikasi kekuatan gempa pada dini hari tersebut, yang diukur dengan skala Modified Mercalli Intensity atau MMI, berada pada I – II MMI di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah.

Pascagempa tersebut, Pusdalops BNPB telah melakukan koordinasi dengan BPBD terdampak maupun BPBD Provinsi Jateng. Informasi terdampak akan disampaikan selanjutnya setelah mendapatkan data ataupun informasi yang terkonfirmasi dari pemerintah daerah setempat.

Rangkaian gempa dangkal terpantau 24 kali sejak gempa pertama pada pukul 00.32 WIB, Sabtu (23/10). Gempa susulan terjadi sekali, yaitu pada pukul Pusdalops BNPB mencatat sejumlah gempa dengan magnitudo kurang dari M5,0 terjadi sejak Sabtu pagi.

Analisis inaRISK mengidentifikasi sebanyak 33 wilayah administrasi setingkat kabupaten dan kota berada pada potensi bahaya gempa bumi kategori sedang hingga tinggi. Beberapa wilayah antara lain Kota dan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga maupun Ambarawa.

Meskipun magnitudo relatif kecil, masyarakat setempat diimbau untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap potensi dampak guncangan gempa dangkal. Dilihat dari catatan historis, beberapa gempa merusak pernah terjadi di sektiar wilayah utara, seperti gempa yang dirasakan di Salatiga (1872), Kota Semarang (1856), Ambarawa (1866) dan Kudus (1877).***/ebn

Kondisi Cuaca dan Medan Sulitkan Pemadaman Titik Api Wilayah Desa Mendele

JAYAKARTA NEWS— Kebakaran hutan di Desa Mendele, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, hingga kini (15/10/2021) belum berhasil dipadamkan. Peristiwa yang dilaporkan Kamis kemarin, meliputi 15 hektar.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut, kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat memicu meluaskan area terdampak. Arah api bergerak ke puncak gunung sehingga kondisi ini menyulitkan tim gabungan untuk memadamkan api. Petugas gabungan di lapangan masih berusaha untuk mematikan titik api.

Sampai kini petugas masih melakukan pendataan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah telah mengerahkan personel yang didukung oleh para petugas pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Tim gabungan ini dibantu masyarakat setempat dalam proses pemadaman.

Dilihat dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada esok hari (16/10) sebagaimana disampaikan BMKG, sebagian kecil wilayah Provinsi Aceh teridentifikasi pada tingkat mudah hingga sangat mudah terbakar, seperti di wilayah Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Tamiang dan Aceh Singkil.

Berdasarkan catatan BNPB sepanjang kurun waktu 2015 – 2020, wilayah Aceh Tengah mengalami 15 kali kejadian karhutla. Sedangkan di seluruh Provinsi Aceh, sebanyak 276 kejadian tercatat selama periode tersebut.

Rekapitulasi sementara luas karhutla di wilayah Provinsi Aceh yang identifikasi pada 1 – 30 September 2021 mencapai 88 hektar, sedangkan rekapitulasi sementara periode 1 Januari – 30 September 2021 tercatat 788 hektar. Luas karhutla pada periode Januari hingga September tersebut lebih kecil dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020. Data BNPB menyebutkan luas karhutla periode 1 Januari – 30 September 2020 mencapai 1.006 hektar. (*/ctr)

Refleksi Bencana Alam Sepanjang Agustus 2021: BNPB Catat 155 Kejadian

JAYAKARTA NEWS— Sepanjang Agustus 2021 lalu, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di wilayah Indonesia. BNPB mencatat jumlah bencana alam sebanyak 155 kejadian selama bulan tersebut. Dari peta sebaran kejadian bencana, hal utama yang perlu dicermati adalah kesiapsiagaan daerah terhadap kejadian bencana yang dipicu oleh fenomena alam yang berbeda yakni hidrometeorologi basah dan kering.

Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB,) sepanjang Agustus 2021 memperlihatkan bahwa di wilayah Kalimantan terdapat dua provinsi mengalami dua jenis bencana yang dipengaruhi oleh fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan).

Fenomena itu memicu kejadian banjir sekaligus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan frekuensi yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kejadian banjir di Kalimantan Tengah tercatat 7 kali dan karhutla 11, sedangkan banjir di Kalimantan Selatan 4 dan karhutla 10 kejadian.

Melihat fenomena banjir dan karhutla dalam satu provinsi yang sebetulnya sudah terjadi sejak Juli lalu, BNPB berharap pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan hingga ke tingkat masyarakat. Hal ini disebabkan karena kejadian banjir dan karhutla pada satu provinsi akan memberikan paradigma baru karena memerlukan bentuk kesiapsiagaan yang berbeda. Pemerintah daerah harus menghadapi banjir di beberapa kab/kota dan karhutla di beberapa kab/kota lainnya pada provinsi yang sama.

Kesiapsiagaan dimaksud juga harus berjenjang dari hulu ke hilir, pusat ke daerah. Dimulai dengan informasi cuaca yang berpotensi membawa bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor serta karhutla pada saat bersamaan, pemerintah daerah akan meneruskan informasi dan upaya-upaya kesiapsiagaan kepada lingkup administrasi yang lebih kecil dan komunitas.

Dari sini kita mengharapkan peringatan dini bisa ditindaklanjuti dengan aksi segera atau early action . Namun hal tersebut tentu saja membutuhkan pendetilan informasi cuaca dari lembaga terkait sehingga pemerintah daerah bisa lebih jelas dalam memberikan panduan kepada masyarakat, misalnya kapan, siapa dan dimana saja yang harus evakuasi saat kondisi terjadi hujan deras.

Statistik Bencana Agustus 2021

Pada bulan Agustus 2021 ini, banjir terjadi sebanyak 61 kali, karhutla 44, cuaca ekstrim 29, tanah longsor 17, kekeringan 2, gempa bumi 1 dan gelombang pasang atau abrasi 1. Sebagai dampak dari bencana tersebut, BNPB mencatat korban meninggal 9 orang.

Dilihat dari sebaran kejadian, enam provinsi dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Barat dengan 26 kejadian, Kalimantan Tengah 18, Aceh 16, Kalimantan Selatan 15, Sumatera Utara 12 dan Sulawesi Selatan 11.

Sementara itu, jika dilihat perbandingan data pada bulan yang sama antara 2020 dan 2021, jumlah kejadian bencana pada tahun ini turun 35,68 persen. Pada Agustus 2020 jumlah bencana sebanyak 241 kejadian, sedangkan pada 2021 sebanyak 155.

Meskipun jumlah kejadian turun, dampak bencana berdampak lebih besar, seperti korban meninggal naik 28,67 persen dan kerusakan rumah naik 660,67 persen. Meskipun jumlah kejadian bencana lebih sedikit, magnitude atau kekuatan bencana berpengaruh terhadap dampak maupun kerugiannya. Hal ini tentu saja menjadi perhatian penting untuk mengevaluasi kembali aspek mitigasi dan kesiapsiagaan di lokasi-lokasi yang setiap tahun diterpa bencana yang sama.

Akumulasi data bencana alam dari awal Januari hingga akhir Agustus 2021 tercatat sebanyak 1.805 kejadian. Selama periode ini, bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi dengan rincian, banjir sebanyak 733 kejadian, cuaca ekstrem 475, tanah longsor 342, karhutla 205, gempa bumi 23, gelombang pasang dan abrasi 22 dan kekeringan 5. Dampak dari sejumlah bencana tersebut, BNPB mencatat korban meninggal dunia 508 jiwa, hilang 69, luka-luka 12.881 dan mengungsi atau menderita 5,8 juta jiwa.

Pada bencana nonalam, pandemi Covid-19, data sejak awal penanganan hingga 31 Agustus 2021, total jumlah kasus konfirmasi positif mencapai 4.089.801 dengan penambahan kasus harian 10.534. Total kasus sembuh mencapai 3.760.497 dengan kasus sembuh harian 16.781.

Selama masa PPKM pada periode awal Juli hingga awal September 2021 persentase kasus positif turun dengan selisih -8,18 persen, sedangkan persentase angka kesembuhan naik 7,57 persen. Seiring dengan kenaikan kasus sembuh, persentase bed occupancy ratio atau BOR secara nasional mengalami penurunan dengan selisih hingga -52 persen.

Pemerintah telah menetapkan konsep penanganan Covid-19 menjadi pengendalian dimana targetnya adalah mengubah pandemi menjadi endemi Covid-19. Konsep tersebut menerapkan strategi 3M, 3T dan memperluas jangkauan program vaksinasi.

Sampai target pandemi menjadi endemi ini tercapai, masyarakat tentu saja diharapkan tetap disiplin 3M dan mau divaksinasi. Ibarat menggunakan payung saat hujan, payung tentu saja tidak bisa menghentikan hujan, tetapi bisa melindungi sebagian badan kita dari terpapar hujan.

Protokol kesehatan dan vaksinasi juga demikian, tentu saja tidak bisa serta merta menghentikan pandemi, tetapi protokol kesehatan dan vaksinasi bisa melindungi kita dari potensi terpapar dan pemburukan jika terpapar.***/ebn

Pencegahan dan Mitigasi Ancaman Bahaya Hidrometeorologi Basah

JAYAKARTA NEWS— Kesiapsiagaan dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sehingga dampak korban jiwa dapat dihindari. Hal tersebut sangat beralasan mengingat sebagian besar wilayah Indonesia yang akan memasuki musim hujan pada September hingga November 2021.

Curah hujan dapat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Namun faktor lain dapat berkontribusi sebagai pemicu bencana tersebut, seperti gangguan kestabilan lereng atau pemanfaatan lahan tanpa adaptasi kondisi geologi lokal. Menyikapi berbagai faktor serta informasi prakiraan musim hujan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah memetakan potensi gerakan tanah pada September 2021.

Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Dr. Ir. Agus Budianto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan peta prakiraan wilayah potensi terjadinya gerakan tanah pada September 2021. Pada peta tersebut tampak wilayah dengan warna merah, kuning dan hijau. Menurutnya, daerah merah merupakan wilayah dengan potensi tinggi untuk terjadinya Gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan Gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Namun Agus memberikan catatan, bukan berarti wilayah dengan warna hijau itu aman.

“Jalur hijau ya tidak, ada jalur air, jalur sungai di sana. Bantaran sungai juga ada di sana. Warna merah kuning hijau bukan berarti sama atau berbeda tetapi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi,” ujar Agus dalam talkshow tim intelijen, pada Kamis (2/9).

Agus juga menyampaikan bahwa suatu wilayah yang teridentifikasi titik longsor patut diwaspadai karena ini dapat memicu longsor di sekitar kawasan pada masa yang akan datang. Terkait dengan hal ini, ia berharap BPBD membantu dalam mendokumentasikan titik longsor lama untuk pembelajaran ke depan dan untuk membangun kesiapsiagaan.

Meskipun sebagian wilayah Indonesia memasuki musim hujan, kondisi curah hujan tinggi belum tentu menyebabkan gerakan tanah. Agus menyampaikan hal tersebut akan dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti perubahan lahan, retakan dan jalur air dan pemukiman.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edwin Alexander S.T.P., MPSDA menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya mitigasi struktural dan nonstruktural.

Pada mitigasi struktural, Edwin menyampaikan bahwa Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan bendungan, seperti bendungan Cimahi, Sukamahi dan Jatibarang. Ia mengatakan bahwa bendungan itu ada yang memiliki multfungsi dan fungsi tunggal. Selain itu, mitigasi struktural juga menyasar pembangunan atau perbaikan tanggul, kolam regulasi, remedial bendungan serta operasi dan pemeliharaan prasarana.

Ia menambahkan terkait dengan nonstruktural, khususnya pada upaya pencegahan yang dilakukan dengan penyuluhan, penanaman pohon dan penataan kawasan bendungan.

Pada kesempatan itu, akademisi Perdinan, Ph.D., MNRE mengatakan bahwa dalam menyikapi potensi bencana dibutuhkan modalitas dan kesiapan. Modalitas ini bisa mencakup pesan yang dapat direspons sehingga tumbuh aksi kesiapsiagaan, khususnya warga yang berpotensi terpapar bahaya, dapat mengantisipasi, mencegah atau meminimalkan dampak bencana.

“Pilihan aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan pemanfaatan teknologi, seperti satelit, model, portal, dalam memastikan kebutuhan aksi sesuai terjemahan informasi prediksi,” ucap Perdinan sebagai moderator pada acara talkshow virtual yang mengundang seluruh BPBD di Indonesia.

Perdinan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kapasitas daerah sangat vital dalam akselerasi aksi berdasarkan informasi prediksi dan diseminasinya serta rekomendasinya sesuai ancaman yang dihadapi pada musim hujan tahun ini. (ont)

Ada Siklon Tropis Choi-Wan, Waspada Bencana Hidrometeorologi Dalam Dua Hari ke Depan

JAYAKARTA NEWS— BNPB dan BPBD mengimbau masyarakat untuk waspada dan siap siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi dalam dua hari ke depan. Hal tersebut berdasarkan analisis BMKG terhadap siklon tropis Choi-Wan yang dapat berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan gelombang di sekitar wilayah Indonesia.

BMKG mengeluarkan pemutakhiran analisis wilayah dengan potensi tersebut, antara lain wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku.

Di samping ancaman bahaya di daratan, potensi cuaca ekstrem juga dapat terjadi di perairan. Analisis cuaca BMKG mencatat potensi prakiraan tinggi gelombang pada dua hari ke depan sebagai berikut.

Gelombang laut dengan ketinggian 2,5 – 4 meter di Laut Maluku bagian utara, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua Barat. Sedangkan gelombang laut dengan ketinggian 4 – 6 meter berpotensi terjadi di Samudra Pasifik utara Papua Barat.

Potensi bahaya lainnya berupa angin kencang di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

BNPB dan BPBD mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, angin kencang dan tanah longsor. Keluarga dapat mempersiapkan bersama komunitas dalam mengantisipasi dan mencegah bahaya tersebut.

Di samping itu, masyarakat dapat memantau potensi cuaca di wilayah hingga tingkat kecamatan melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh pada sistem operasi android dan iOS. Di samping itu, pantauan cuaca pada juga dilakukan dengan mengakses laman BMKG maupun media sosial BMKG.

BNPB telah berkoordinasi dengan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan setempat, seperti penyiapan sumber daya, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan ruang udara dan kondisi cuaca, hingga koordinasi dengan dinas-dinas maupun instansi terkait lain.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mencatat bahwa siklon Tropis Choi-Wan saat ini memiliki kecepatan angin maksimum di sekitar sistem siklon mencapai 65 km/jam.

“Diperkirakan dalam periode 24 jam ke depan, intensitas siklon tropis Choi-Wan akan mengalami peningkatan intensitas dengan arah gerak terus menjauhi wilayah Indonesia,” ujar Guswanto dalam rilisnya, Senin (31/5). (ont)

Gempa Mamuju: Delapan Meninggal, 637 Warga Majene Luka-luka

JAYAKARTA NEWS – Sedikitnya delapan orang meninggal, 637 warga Kabupaten Majene luka-luka pascagempa bumi berkekuatan M6,2 atau Skala Mercalli yang terjadi Jumat (15/1/2021), pukul 01.28 WIB atau 02.28 WITA.

“Data Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Januari 2021, pukul 11.10 WIB, mencatat selain delapan jiwa meninggal dan 637 warga luka-luka, tapi juga ada 15.000 warga mengungsi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat,” jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dr. Raditya Jati, di Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Menurut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat terus melakukan pendataan dan kaji cepat di lapangan. Sedangkan kerusakan bangunan di Kabupaten ini mencakup 62 unit rumah rusak, satu unit puskesmas rusak berat, satu kantor danramil Maluda rusak berat, jaringan listrik padam, komunikasi selular tidak stabil, dan longsor 3 titik sepanjang jalan poros Majene – Mamuju.

Sementara BPBD Kabupaten Mamuju menginformasikan kerusakan berat (RB), kata Raditya, antara lain Hotel Maleo, kantor Gubernur Sulawesi Barat dan sebuah mini market. Jaringan listrik dan komunikasi selular juga terganggu di wilayah Mamuju. Kerusakan rumah warga serta korban jiwa masih dalam pendataan.

Dia menyebut BNPB memonitor upaya penanganan darurat di lapangan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti BPBD, BNPP/Basarnas, TNI, Polri, sukarelawan dan mitra terkait lainnya.

“Kebutuhan yang diinformasikan oleh BPBD setempat berupa sembako, selimut dan tikar, tenda pengungsi, pelayanan medis, terpal, alat berat/eksavator, alat komunikasi, makanan siap saji dan masker,” katanya.

Raditya mengatakan, pagi tadi Jumat, 15 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk segera melakukan peninjauan ke lokasi terdampak gempabumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Raditya juga mengatakan BNPB turut mendistribusikan bantuan dalam penanganan bencana gempabumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, antara lain 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA. (mulia)

Cerita Pemkab Kediri dan Sitaro dalam Tanggulangi Erupsi Gunung Api

JAYAKARTA NEWS— Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau berada pada jalur cincin api Pacific atau ring of fire. Wilayah Tanah Air yang subur ini memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar sepanjang Sumatera di sisi barat hingga wilayah Indonesia bagian Timur.

Menyikapi kondisi tersebut perlu adanya penguatan sistem peringatan dini, ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan khususnya korban jiwa. Penguatan sistem peringatan dini bukan hanya penguatan alat deteksi maupun monitoring, namun kemampuan respon masyarakat terhadap bencana juga perlu ditingkatkan.

Haryanti Sutrisno Bupati Kediri menjelaskan berdasarkan kajian risiko bencana, Erupsi Gunung Kelud merupakan salah satu potensi bencana di Kabupaten Kediri, sejak ribuan tahun lalu Gunung Kelud telah erupsi puluhan kali. Selain itu ia juga membangun peringatan dini melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

“Sejak tahun 1000 M, Kelud telah meletus lebih dari 30 kali, dengan letusan terbesar berkekuatan 5 VE. Letusan terakhir Gunung Kelud terjadi pada tahun 2014 pada tanggal 13 Februari pukul 21.15 diumumkan status bahaya tertinggi, Awas (Level IV), sehingga radius 10 km dari puncak harus dikosongkan dari manusia. Hanya dalam waktu kurang dari dua jam, pada pukul 22.50 telah terjadi letusan pertama menyebabkan hujan kerikil yang cukup lebat dirasakan warga di wilayah Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur,” jelas Haryanti saat seminar virtual dalam rangka Bulan Peringatan Risiko Bencana di Bogor (12/10).

Kemudian ia mengatakan untuk membangun sinergitas dan ketangguhan, pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas penggiat kebencanaan secara masif dilakukan sejak tahun 2010 melalui berbagai upaya kegiatan pengurangan risiko bencana letusan Gunung api Kelud.

“Wujud sinergisitas dan ketangguhan pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas penggiat kebencanaan dalam melakukan respon peringatan dini Gunung api Kelud, dengan membangun kesadaran tentang pengurangan risiko, membentuk radio komunitas guna tersebarnya informasi dengan cepat, membangun kapasitas masyarakat dalam hal manajemen bencana seperti penentuan jalur evakuasi dan penentuan tempat pengungsian dan terakhir rutin mengadakan simulasi,” kata Haryanti.

Selain itu guna membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap peringatan dini gunung Kelud dalam menghadapi letusan dimasa mendatang, dilakukan berbagai langkah, pembentukan tim siaga bencana, hingga pemasangan rambu peringatan.

“Program kegiatan guna meningkatkan kapasitas masyarakat di Gunung Kelud dalam menghadapi letusan dimasa mendatang adalah pembentukan tim siaga bencana desa (TSBD) di semua desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana Gunung Kelud dan desa penyangga. Membentuk Desa tangguh bencana (Destana) di enam desa di KRB II Gunung Kelud. Membangun sistem Informasi Desa (SID) di enam desa di KRB II Gunung Kelud, sebagai upaya penyiapan kebutuhan data terpilah,”

“Selanjutnya membentuk desa bersaudara (Sister Village) di enam desa di KRB II Gunung Kelud berpasangan dengan sepuluh desa yang berada diluar KRB Gunung Kelud, sebagai upaya menjawab kepastian tempat pengungsian,” tutupnya.

Pengetahuan Masyarakat, Kunci Kesuksesan Minimnya Korban

Sesuai rencana penanggulangan bencana 2013-2018, di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), ada sembilan jenis bencana yang berpotensi terjadi dengan empat jenis bencana tergolong dominan diantaranya adalah Erupsi Gunung Api Karangetan.

Evangelian Sasingen Bupati Sitaro menjabarkan, puluhan ribu penduduk berisiko erupsi gunung Karangetang, sekain itu dampak erupsi pada Mei 2015 silam mengakibatkan 469 jiwa warga mengungsi meskipun status gunung Siaga Level III.

“Kurang lebih 46 ribu jiwa penduduk yang bermukim di Pulau Siau berisiko terhadap ancaman Erupsi Gunung Karangetang. Pada 7 Mei 2015, terjadi erupsi dengan mengakibatkan 469 jiwa warga yang berada di tiga wilayah di Kecamatan Siau Timur, yakni di Dusun Kola kola, Kelurahan Bebali dan Tampuna, diungsikan ke tempat yang cukup aman, status gunung Siaga Level III,” tutur Evangelien.

Lebih lanjut ia menambahkan, masyarakat Sitaro sangat terbuka dan mempunyai kesadaran akan bencana yang akan melanda daerahnya, sehingga risiko yang terjadi bisa diminamilisir.

“Masyarakat Sitaro terbuka dan religius serta menghormati tradisi. Sehingga kondisi ini dalam upaya penanggulangan bencana sangat membantu, dan dampaknya pada risiko bisa minimal. Masyarakat Sitaro juga termasuk masyarakat cukup peka terhadap bencana, semisal dengan peningkatan aktivitas Gunung Karangetang, umumnya masyarakat akan melakukan evakuasi mandiri di lokasi yang lebih aman,” tambahnya.

“Pendekatan kekeluargaan menjadi salah satu kunci, latarbelakang masyarakat homogen cukup memudahkan ketika dalam proses evakuasi warga,” ungkapnya.

Upaya pemda dalam meningkatkan respon masyarakat diantaranya membentuk sembilan belas desa tangguh bencana, selain itu mitigasi bencana berbasis komunitas melalui pembentukan jemaat tangguh bencana, saat ini sudah terbentuk enam jemaat tangguh bencana yang berada di Kepulauan Siau.

Selanjutnya membentuk sekolah tangguh bencana membangun mitigasi bencana sejak dini sebagai upaya meningkatkan respon masyarakat terhadap peringatan dini ancaman bencana Gunung Api Karangetang. Untuk itu pemda telah membentuk pula sekolah tangguh bencana, dan sudah ada satu sekolah tangguh bencana di Kepulauan Siau yang berada dekat dengan Gunung Api Karangetang Pelibatan sejumlah pihak dalam konsep penanggulangan bencana di daerah sudah dilakukan, dengan kehadiran para relawan. ***/ebn

BNPB Sampaikan Peringatan Dini dan Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Bahaya Bencana Hidrometeorologi

JAYAKARTA NEWS— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota diminta melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lilik Kurniawan saat memberi arahan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui surat yang dikirimkan kepada 27 kepala pelaksana badan penanggulangan bencana di tingkat provinsi pada Rabu (23/9).

Lilik berharap pemerintah daerah melakukan koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota di daerah setempat.

Selain itu, Pemda juga melakukan monitoring terhadap informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui beberapa situs dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta BNPB.

“Pemda agar melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang berisiko tinggi,” ujar Lilik.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait potensi pencegahan banjir, banjir bandang dan tanah longsor dengan media elektronik dan media sosial, khususnya di tengah pandemi Covid 19.

Masih dalam situasi pandemi, BPBD agar menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi yang berbeda antara masyarakat yang sehat dengan terkonfirmasi positif Covid-19.

“Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan dan peraturanlain yang telah dikeluarkan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid 19 seperti jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun,” tambahnya.

Apabila diperlukan, paparnya, dapat mengaktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi dan dimutakhirkan dengan situasi terkini serta pengaktifan pos komando (posko) penanganan darurat bencana.

Dalam menyikapi kejadian bencana di daerah, Pusat Pengendali Operasi BNPB selalu memonitor kejadian dan perkembangan penanganan darurat di daerah. Tak hanya itu, tim reaksi cepat (TRC) BNPB juga diturunkan untuk memberikan pendampingan posko dalam penanganan darurat bencana. ***/ebn