Perjalanan Kereta Api Terhenti Akibat Penurunan Tanah di Cilacap

JAYAKARTA NEWS— Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sejak Jumat (7/10) malam hingga Sabtu (8/10) dini hari memicu terjadinya penurunan tanah di beberapa titik di sepanjang jalur lintasan rel kereta api jarak jauh antara Jeruklegi-Kawunganten, sehingga menyebabkan perjalanan kereta terhenti.

Hasil kaji cepat sementara, penurunan tanah itu masing-masing terdapat di kilometer (km) 376 +6/7, km 372 +400 dan km 392 +8/7 yang berada di petak jalan Sikampuh – Maos.

Humas DAOP 5 Purwokerto, Krisbiyantoro menuturkan, laporan awal didapatkan dari awak sarana Kereta Api (KA) Kahuripan tujuan Kiaracondong yang merasakan adanya goyangan keras di km 367 +6/7 saat kereta melaju pada kecepatan 70 km/jam. Berdasarkan laporan itu, tim dari DAOP 5 Purwokerto kemudian melakukan investigasi di lapangan.

“Berawal dari laporan yang kita terima dari awak sarana KA Kahuripan tujuan Kiaracondong bahwa KA nya terasa ada goyangan keras di km 367+6/7 dengan kecepatan 70 km/jam,” terang Kris.

Lebih lanjut, Kris menuturkan bahwa hasil investigasi di lapangan didapatkan bahwa penyebab goyangan keras yang dilaporkan awak KA Kahuripan tersebut diakibatkan adanya ablesan tanah sepanjang 15 meter di jalur Jeruklegi-Kawunganten. Petugas jalan rel kemudian segera melakukan tindakan untuk penanganan gangguan perjalanan tersebut dengan mendistribusikan material dan tenaga pekerja ke lokasi amblesan.

“Penyebab goyangan keras ini diakibatkan ada ablesan tanah sepanjang 15 meter di lokasi tersebut. Petugas jalan rel segera melakukan tindakan untuk penanganan gangguan perjalanan ini dengan mendistribusikan matrial dan tenaga ke lokasi amblesan,” jelasnya.

Akibat dari adanya penurunan tanah di sepanjang jalur rel tersebut, empat perjalanan kereta api menjadi terhenti. Adapun perjalanan yang terhenti itu meliputi KA Turangga yang berhenti di Stasiun Jeruklegi, KA Parcel Selatan berhenti di Stasiun Gandrungmangu, KA Mutiara Selatan berhenti di Stasiun Gandrungmangu dan KA Kutojaya Selatan masuk di Stasiun Gandrungmangu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap pagi ini, Sabtu (8/10) turun ke lokasi untuk membantu percepatan penanganan peristiwa penurunan tanah tersebut.

Selain penuruan tanah, BPBD Kabupaten Cilacap juga melaporkan adanya jalur darat di sekitar lokasi kejadian juga tergenang banjir, sehingga akses Jeruklegi-Kawunganten lumpuh sementara.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun mobilitas masyarakat turut terhambat.

Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya hingga Minggu (9/10), sebagaimana menurut prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hari ini, Jumat (8/10).

Menyikapi hal itu, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan. Khusus untuk sepanjang perlintasan rel kereta api agar tim gabungan dapat melakukan monitoring secara berkala, mengingat jalur kereta api di sepanjang wilayah Kabupaten Cilacap berada pada daerah yang rawan banjir dan longsor.

Upaya seperti monitoring lereng perbukitan, susur sungai, pembersihan aliran sungai, kanal, saluran drainase permukiman dan saluran irigasi agar dilakukan secara berkala untuk memininalisir potensi bencana susulan yang dapat dipicu oleh faktor cuaca dan kondisi tata ruang lingkungan. Untuk jangka menengah dan panjang, penanaman pohon keras dan berakar kuat disepanjang perbukitan pada jalur-jalur perlintasan kereta harus dilakukan sebagai bentuk upaya mitigasi berbasis vegetasi.

Apabila terjadi hujan dalam durasi lebih dari satu jam, maka masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di lereng gunung maupun tebing agar mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu.

Pastikan memperoleh perkembangan informasi terkait peringatan dini cuaca dari BMKG dan informasi mengenai penanggulangan bencana dari BNPB, BPBD, TNI, Polri dan lintas instansi lainnya.***/ebn

Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kabupaten Bogor Menjadi 1.020 Jiwa

JAYAKARTA NEWS— Warga terdampak pergerakan tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus bertambah. Dari sebelumnya saat pertama terjadi terdampak 41 jiwa, kini berkembang menjadi 1.020 jiwa atau 278 KK.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pada Selasa (20/9), sebanyak 246 unit rumah terdampak, sedikitnya 9 unit rumah rusak berat dan 73 unit rumah rusak sedang. Selanjutnya, 1 unit fasilitas pendidikan dan mushola  juga terdampak. Ruas jalan Kampung Curug juga mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dilewati semua jenis kendaraan.

Sebanyak 11 KK (41 jiwa)  masih bertahan di pengungsian mengingat situasi saat ini masih belum kondusif dan  masih terjadi pergerakan tanah di wilayah tersebut.

Petugas BPBD yang dibantu dinas-dinas terkait memberikan pelayanan dasar kepada mereka yang mengungsi. Sementara itu, listrik telah dipadamkan untuk menghindari adanya hubungan arus pendek maupun hal lain yang tidak diinginkan. Jalan darurat juga sedang dibangun warga.

Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, menurut prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika hingga Rabu (21/9).

Sementara itu, berdasarkan analisis gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk wilayah dengan potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi.

Menyikapi bahaya gerakan tanah di wilayah Babakan Madang, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siaga terhadap potensi bencana susulan. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah terancam gerakan tanah bisa melakukan evakuasi sementara ke tempat yang lebih aman hingga situasi kondusif sesuai dengan arahan pemerintah daerah setempat. ***/ebn

Pencegahan dan Mitigasi Ancaman Bahaya Hidrometeorologi Basah

JAYAKARTA NEWS— Kesiapsiagaan dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sehingga dampak korban jiwa dapat dihindari. Hal tersebut sangat beralasan mengingat sebagian besar wilayah Indonesia yang akan memasuki musim hujan pada September hingga November 2021.

Curah hujan dapat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Namun faktor lain dapat berkontribusi sebagai pemicu bencana tersebut, seperti gangguan kestabilan lereng atau pemanfaatan lahan tanpa adaptasi kondisi geologi lokal. Menyikapi berbagai faktor serta informasi prakiraan musim hujan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah memetakan potensi gerakan tanah pada September 2021.

Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Dr. Ir. Agus Budianto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan peta prakiraan wilayah potensi terjadinya gerakan tanah pada September 2021. Pada peta tersebut tampak wilayah dengan warna merah, kuning dan hijau. Menurutnya, daerah merah merupakan wilayah dengan potensi tinggi untuk terjadinya Gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan Gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Sumber data BMKG/PVMBG

Namun Agus memberikan catatan, bukan berarti wilayah dengan warna hijau itu aman.

“Jalur hijau ya tidak, ada jalur air, jalur sungai di sana. Bantaran sungai juga ada di sana. Warna merah kuning hijau bukan berarti sama atau berbeda tetapi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi,” ujar Agus dalam talkshow tim intelijen, pada Kamis (2/9).

Agus juga menyampaikan bahwa suatu wilayah yang teridentifikasi titik longsor patut diwaspadai karena ini dapat memicu longsor di sekitar kawasan pada masa yang akan datang. Terkait dengan hal ini, ia berharap BPBD membantu dalam mendokumentasikan titik longsor lama untuk pembelajaran ke depan dan untuk membangun kesiapsiagaan.

Meskipun sebagian wilayah Indonesia memasuki musim hujan, kondisi curah hujan tinggi belum tentu menyebabkan gerakan tanah. Agus menyampaikan hal tersebut akan dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti perubahan lahan, retakan dan jalur air dan pemukiman.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edwin Alexander S.T.P., MPSDA menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya mitigasi struktural dan nonstruktural.

Pada mitigasi struktural, Edwin menyampaikan bahwa Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan bendungan, seperti bendungan Cimahi, Sukamahi dan Jatibarang. Ia mengatakan bahwa bendungan itu ada yang memiliki multfungsi dan fungsi tunggal. Selain itu, mitigasi struktural juga menyasar pembangunan atau perbaikan tanggul, kolam regulasi, remedial bendungan serta operasi dan pemeliharaan prasarana.

Ia menambahkan terkait dengan nonstruktural, khususnya pada upaya pencegahan yang dilakukan dengan penyuluhan, penanaman pohon dan penataan kawasan bendungan.

Pada kesempatan itu, akademisi Perdinan, Ph.D., MNRE mengatakan bahwa dalam menyikapi potensi bencana dibutuhkan modalitas dan kesiapan. Modalitas ini bisa mencakup pesan yang dapat direspons sehingga tumbuh aksi kesiapsiagaan, khususnya warga yang berpotensi terpapar bahaya, dapat mengantisipasi, mencegah atau meminimalkan dampak bencana.

“Pilihan aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan pemanfaatan teknologi, seperti satelit, model, portal, dalam memastikan kebutuhan aksi sesuai terjemahan informasi prediksi,” ucap Perdinan sebagai moderator pada acara talkshow virtual yang mengundang seluruh BPBD di Indonesia.

Perdinan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kapasitas daerah sangat vital dalam akselerasi aksi berdasarkan informasi prediksi dan diseminasinya serta rekomendasinya sesuai ancaman yang dihadapi pada musim hujan tahun ini. (ont)