Tag: bkpm

Realisasi Investasi Jatim Triwulan I/2023 Capai Rp30 Trilliun

PADANG, JAYAKARTA NEWS– Pertumbuhan investasi di Jawa Timur pada tahun 2023 semakin menggeliat. Berdasarkan rilis Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, pada Jumat, 28 April 2023, tercatat realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur di triwulan I 2023 mencapai Rp 30 Triliun atau secara y-on-y meningkat 27,1% dari triwulan I 2022. Sedangkan pertumbuhan investasi nasional dalam kurun waktu yang sama sebesar 16,5 %.

“Alhamdulillah, pertumbuhan realisasi investasi Jatim konsisten di atas nasional. Triwulan I tahun ini realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur mencapai 27,1 persen atau setara Rp. 30 Triliuun, dimana capaian tersebut di atas realisasi nasional yaitu 16,5 persen,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sela sela misi dagang ke Padang Sumatera Barat, Senin (12 /6).

Menurut Gubernur Khofifah capaian ini merupakan wujud dari komitmen Jawa Timur dalam mengawal investasi sejalan dengan arahan Presiden yang mendukung hilirisasi. Terlebih Jawa Timur memiliki sektor hilirisasi unggulan yakni tembaga.

“Jawa Timur merupakan satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki investasi di sektor hilir dengan komoditi tembaga, dimana investasi sektor hilir mayoritas berlokasi di luar Pulau Jawa,” ujar Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini dalam rilis yang disampaikan Biro Adpim Prov Jatim.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pada realisasi investasi triwulan I 2023 sebesar Rp 30 triliun ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 14,5 triliun atau tumbuh melonjak sebesar 76,8% dibanding triwulan I 2022 yang sebesar Rp 8,2 triliun. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp 15,5 triliun dibanding triwulan I 2022 sebesar Rp 15,4 triliun.

Kontributor tertinggi realisasi investasi secara total PMA dan PMDN adalah sektor Pertambangan (16,5%), Industri Logam Dasar, Barang Logam Bukan Mesin & Peralatannya (13,8%), Transportasi, Gudang & Telekomunikasi (11,1%), Industri Kimia & Farmasi (10,5%) serta Perumahan, Kawasan, Industri & Perkantoran(9,4%).

Sedangkan untuk Lokasi penyumbang terbesar meliputi Kab. Gresik (36,0%), Kota Surabaya (20,5%), Kab. Sidoarjo (10,1%), Kab. Pasuruan (8,4%) dan Kab. Tuban (4,4%). Sementara menurut Negara Asal, Realisasi PMA masih didominasi oleh investasi dari Amerika Serikat (37,8%), Jepang (24,0%), Singapura (8,3%), Hongkong, RRT (6,5%) dan Belanda (6,3%).

Proporsi antara PMA dan PMDN dalam realisasi investasi Jawa Timur triwulan I 2023, berturut –turut 48,3% dan 51,7% atau setara dengan Rp. 14,5 Triliun realisasi PMA dan Rp. 15,5 Triliun realisasi PMDN. Tingginya kontribusi realisasi PMA, secara linear menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap potensi Jawa Timur di masa pemulihan pasca COVID-19.

Selain itu, keberhasilan menjaga kepercayaan investor asing terhadap Jawa Timur juga merupakan buah manis dari kerja keras Pemprov Jatim dalam melakukan pengelolaan investasi. Salah satunya pelayanan pra dan pasca perijinan yang terintegrasi secara digital dan komprehensif.

“Beberapa upaya pengelolaan investasi telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi, diantaranya pelayanan berbasis elektronik yang lebih mudah dan informasi elektronik peta Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Jawa Timur, dengan DPMPTSP sebagai garda utama,” ungkap Khofifah.

Pelayanan berbasis elektronik dalam hal perizinan tersebut diwujudkan dalam inovasi JOSS Gandos (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang kini bisa diakses melalui perangkat smartphone berbasis android. JOSS Gandos tidak hanya sekadar menawarkan kemudahan akses, namun juga sudah mencakup implementasi penyederhanaan perizinan Pergub Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pada Triwulan I 2023, DPMPTSP tercatat telah menerbitkan 2.119 perizinan berusaha. Kemudahan dalam proses perizinan berusaha inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanam modalnya di Jatim.

Termasuk dengan gencarnya menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara potensial melalui misi dagang maupun para Kepala Perwakilan RI di negara-negara dunia. Seperti beberapa waktu lalu saat Gubernur Khofifah menerima kunjungan para Calon Kepala Perwakilan RI di beberapa negara.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah juga sempat memaparkan potensi-potensi investasi yang ada di Jawa Timur. Sehingga para Kepala Perwakilan RI juga bisa mempromosikan Jawa Timur di mata dunia.

Meski realisasi investasi triwulan I 2023 telah tercapai 35,3 % dari target RPJMD sebesar Rp 85 triliun, Gubernur Khofifah menyampaikan agar tidak lengah karena adanya kemungkinan kejenuhan investor terhadap investasi di Pulau Jawa yang dibarengi dengan peningkatan infrastruktur di wilayah luar Pulau Jawa.

Sehingga, fokus utama adalah tetap menjaga dan meningkatkan iklim investasi dengan melakukan pengendalian terhadap pandemi yang masih belum hilang sepenuhnya dan menjaga stabilitas politik.

“Kita berharap dengan upaya – upaya yang digalakkan dapat meningkatkan kondusifitas berinvestasi di Jawa Timur, sehingga ke depan pelayanan investasi semakin cepat, mudah dan transparan yang berdampak pada kestabilan capaian realisasi investasi di Jawa Timur yang dapat menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan, kesejahteraan serta pemerataan ekonomi Jawa Timur,” pungkas Khofifah. (poedji)

Perdagangan Karbon Indonesia Terbuka namun Teregistrasi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan karbon di Indonesia bersifat terbuka namun harus teregistrasi.

“Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (03/05/2023), di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Demikian dikutip dari setkab.go.id

Bahlil menambahkan, mekanisme tata kelola perdagangan karbon di Indonesia berada di dalam bursa karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk registrasi akan dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Registrasinya cuma sekali doang. Sebelum masuk ke bursa karbon diregistrasi dulu oleh LHK, setelah itu baru bisa melakukan perdagangan di bursa karbon. Setelah melakukan perdagangan bursa karbon, dia bisa melakukan trading seperti trading saham biasa,” ujarnya.

Selain itu, kata Bahlil, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsesi seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Menurut Bahlil, saat ini konsesi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah.

“Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita,” jelasnya.

Lebih lanjut Bahlil mengungkapkan bahwa di dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

“Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perdagangan karbon akan menggunakan sistem berbasis elektronik yang memudahkan dalam melakukan penelusuran.

“Perdagangannya kan menggunakan elektronik, electronic trading system, dan berbasis kepada teknologi yang tentunya bisa melakukan traceability terhadap situasi karbon itu berasal dari hutan yang mana, ataupun industri yang mana, ataupun energi yang mana. Sehingga walaupun diperdagangkan berkali-kali, itu asal-usul dan traceability-nya itu tetap ada,” ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia menetapkan target nationally determined contribution (NDC) sebesar 29 hingga 41 persen pada tahun 2030 serta net zero emmision (NZE) atau nol emisi pada 2060. Dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan sebesar 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. “Indonesia kan punya NDC, target NDC. Nah, perdagangan karbon ini tentu juga untuk mengukur kepatuhan Indonesia terhadap NDC,” tandas Airlangga. ***/din

Triwulan III Realisasi Investasi Jatim Tembus Rp 18 Triliun

JAYAKARTA NEWS – Kinerja realisasi investasi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2021 mencatatkan angka pertumbuhan yang menggembirakan yakni mencapai Rp18 Triliun. Realisasi tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp 5,4 triliun dan PMDN sebesar Rp 12,5 triliun. Hal ini berdasarkan data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, tanggal 27 Oktober 2021.

Capaian ini meningkat 15,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara secara nasional investasi tumbuh 3,7%. Kontribusi Jatim terhadap realisasi investasi nasional di triwulan ke – 3 ini sebesar 8,3%.

“Kinerja investasi ini harus banyak disyukuri karena Indonesia belum lepas dari situasi sulit akibat Pandemi Covid-19,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/11).

Khofifah memaparkan, pada kuartal III ini investasi asing di Jatim mengalami pertumbuhan positif sebesar 41,4% (q-to-q). Capaian ini, kata dia, bisa memberikan angin segar bagi tingkat kepercayaan calon investor asing untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur.

Jika dilihat secara akumulatif sejak Januari hingga September, lanjut Khofifah, Jatim mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 52,7 triliun. Capaian tersebut mendudukkan Jatim di posisi ketiga setelah Jawa Barat (Rp 107,2 triliun) dan DKI Jakarta (Rp 72,5 triliun).

Adapun Kinerja investasi Jatim di periode ini masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai Rp 36,4 triliun yang didominasi sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan kontribusi sebesar 52,6 % yang mana PT Mitrakarya Multiguna merealisasikan investasi sebesar Rp1,4 triliun di Kota Surabaya.

Sedangkan PMA memberikan kontribusi sebesar Rp 16,3 triliun dimana didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi 26,4 % dimana PT Freeport Indonesia merealisasikan investasi (USA) sebesar Rp1,4 Triliun di Kabupaten Gresik. Pada periode ini, investasi Jatim didominasi sektor Industri Makanan dengan nilai Rp 10,5 triliun, setara dengan 19,9% dari total investasi Jatim.

Sementara itu, dari sisi spasial, investasi di Jatim masih terkonsentrasi di zona Ring I meliputi Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab/Kota Mojokerto dan Kab/Kota Pasuruan. Hal ini menuntut adanya upaya penguatan iklim investasi di zona luar Ring I guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu, Khofifah meminta pemerintah kabupaten/kota untuk terus melakukan berbagai inovasi agar layanan perizinan yang diberikan semakin adaptable. Selain itu, tiap permasalahan yang dihadapi investor harus difasilitasi secara efektif dan efisien. Dan yang tak kalah penting adalah tersedianya IPRO (Investment Project Ready to Offer) untuk menarik minat investor.

“Saat ini Jawa Timur sudah terhubung dengan jalan tol Trans Jawa sehingga sangat potensial untuk pengembangan industri di daerah kabupaten yang dilewati akses tol. Arus barang dan jasa serta mobilisasi orang semakin lancar yang tentu akan meningkatkan efisiensi. Hal ini harus diimbangi dengan inovasi-inovasi perizinan di daerah guna menggaet investor masuk,” imbuhnya.

Lebih lanjut Khofifah mengungkapkan jika kinerja investasi Jatim hingga triwulan III 2021 masih on the track. Berdasarkan parameter ICOR (Incremental Capital-Output Ratio), Jatim selalu lebih rendah dibanding nasional, hal ini menggambarkan bahwa Jatim menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dan timbal balik yang lebih menguntungkan.

Sementara riset Asia Competitiveness Institute – Lee Kuan Yew, tahun 2019 menunjukkan hasil Jawa Timur berada pada peringkat pertama dalam hal tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia, dan peringkat kedua setelah DKI Jakarta pada parameter tingkat daya saing provinsi.

“Kita berharap dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang kita miliki satu kuartal ke depan kinerja realisasi investasi di Jatim insya Allah semakin meningkat. Saya optimistis hal ini bisa tercapai seiring situasi pandemi Covid-19 di Jatim semakin terkendali. Pun dengan jumlah poenduduk yang telah divaksinasi,” ujarnya. (poedji)

Realisasi Investasi Jawa Timur Capai Rp51 Triliun

JAYAKARTA NEWS– Kinerja realisasi investasi Jawa Timur Semester I Tahun 2020 mencatatkan angka pertumbuhan yang menggembirakan yakni 59,2 persen. Angka tersebut bahkan melebihi kinerja investasi nasional yang hanya mampu naik dikisaran 1,8 persen.

Berdasarkan data rilis resmi BKPM RI, pada periode Januari – Juni 2020 ini, total investasi (PMA dan PMDN) di Jatim senilai Rp51 Triliun yang terdiri dari PMA sebesar Rp12,5 Triliun, dan PMDN sebesar Rp38,4 Triliun.

Secara nasional, capaian ini menduduki peringkat kedua, setelah Jawa Barat yang mencatatkan angka realisasi Rp57,9 Triliun. Di urutan ketiga bertengger DKI Jakarta dengan angka Rp50,2 Triliun.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa syukurnya. Menurut Khofifah, bukan pekerjaan mudah mencapai angka tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian dunia.

“Alhamdulillah ini menjadi berita baik bagi perekonomian Indonesia. Jatim masih menjadi salah satu primadona investasi bagi para investor dalam negeri maupun investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (5/8). (poedji)

Realisasi Investasi 2018 Capai Rp 721,3 Trilliun

JAYAKARTA NEWS – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk periode tahun 2018 mencapai Rp721,3 triliun atau meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017. “Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar Rp765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%,” kata Kepala BKPM Thomas Lembong, di kantornya, Rabu (30/1).

Total realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp328,6 triliun, menurut Kepala BKPM, menunjukkan peningkatan sebesar 25,3%, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp262,3 triliun.  Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp430,5 triliun.

Thomas Lembong menilai, realisasi tahun 2018 ini merupakan cerminan dari upaya tahun sebelumnya. Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu berimbas pada perlambatan investasi di tahun ini, disamping adanya hambatan dari faktor eksternal. “Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren perlambatan investasi di tahun ini, namun kami percaya bahwa realisasi investasi selanjutnya akan meningkat dengan adanya pembenahan sistem OSS dan kebijakan pro investasi  yang lebih nendang dari tahun sebelumnya” papar Thomas Lembong.

Kepala BKPM menambahkan, realisasi investasi selama tahun 2018 didominasi oleh sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan telekomunikasi. Dengan berkembangnya industri telekomunikasi, Thomas Lembong mengharapkan di tahun – tahun mendatang industri yang berbasis teknologi digital dan beberapa startups lain yang dikategorikan unicorns dapat terus tumbuh. “Hal ini yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan fasilitas fiskal berupa tax holiday untuk industri ekonomi digital,” tandasnya.

Secara rinci lima besar  realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha adalah: Listrik, Gas, dan Air (Rp117,5 triliun, 16,3%); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp94,9 triliun, 13,1 %); Pertambangan (Rp73,8 triliun, 10,2 %); Industri Makanan (Rp68,8 triliun, 9,5 %); dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran(Rp56,8 triliun, 7,9%).

Adapun berdasarkan lokasi, menurut Kepala BKPM, selama tahun 2018 realisasi investasi di Jawa sebesar Rp405,4 trilliun, meningkat 4,0% dari realisasi investasi tahun 2017 sebesar Rp389,9 trilliun, dan realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp315,9 trilliun atau meningkat 4,3% dari realisasi investasi tahun 2017 Rp302,9 trilliun.

“Terjadinya peningkatan investasi di luar Jawa sebesar 4,3% dibandingkan dengan tahun 2017 merupakan salah satu pencapaian yang kami percaya dapat lebih meningkat di tahun yang akan datang,” lanjut Thomas Lembong.

Realisasi investasi Januari – Desember (PMA & PMDN) tahun 2018 sebesar Rp721,3 triliun, berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah: Jawa Barat (Rp116,9 triliun, 16,2%); DKI Jakarta (Rp114,2 triliun, 15,8%); Jawa Tengah (Rp59,3 triliun, 8,2%); Banten (Rp56,5 triliun, 7,8%); dan Jawa Timur (Rp51,2 triliun, 7,1%). Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (9,2 miliar dollar AS, 31,4%); Jepang (4,9 miliar dollar AS, 16,7%); RRT (2,4 miliar dollar AS, 8,2%); Hong Kong (2,0 miliar dollar AS, 6,8%); dan Malaysia (1,8 miliar dollar AS, 6,2%).

Dari total investasi ini, realisasi investasi periode Triwulan IV (Oktober – Desember) 2018  menyumbang Rp185,9 triliun atau 25,8% dari capaian realisasi tahun 2018. Selama Triwulan IV tahun 2018, realisasi PMDN sebesar Rp86,9 triliun, naik 28,6% dari Rp67,6 triliun pada periode yang sama tahun 2017, dan PMA sebesar Rp99,0 triliun, turun 11,6% dari Rp112,0 triliun pada periode yang sama tahun 2017.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV tahun 2018 mencapai 255.239 orang dengan rincian sebanyak 142.478 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 112.761 orang pada proyek PMA. Ia menyebutkan, selain ekonomi digital, Indonesia masih memiliki sektor-sektor yang menarik untuk lebih digali lagi di tahun 2019, seperti lifestyle, industri 4.0 dan  industri pariwisata memiliki peluang untuk penyerapan tenaga kerja. (gun)