Selama Pandemi Covid-19, Pemprov Jatim Cegah Perlambatan Ekonomi

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mencegah lambatnya laju perekonomian di tengah pandemi Covid-19, utamanya yang berdampak pada kemiskinan di sektor nelayan, perkebunan dan kehutanan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui program penanggulangan kemiskinan.

“Pandemi Covid-19 ini tidak berdampak hanya pada aspek kesehatan saja, namun juga multidimensi terutama di perekonomian.

Untuk itu, Pemprov Jatim tengah berusaha untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sekaligus meningkatkan pendapatan melalui program-program penanggulangan kemiskinan,” ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Surabaya, Senin (28/6).

Program tersebut, lanjut Wagub Emil, meliputi bantuan sosial berbasis individu dan keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus atau Program Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (BSPD).

Selain itu, Pemprov Jatim juga mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian serta perikanan. Termasuk merestrukturisasi kredit bagi pelaku usaha dan petani, menyediakan jaring pengaman sosial, juga memfasilitasi kegiatan crash program padat karya serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani dan nelayan.

Di samping itu, Pemprov Jatim juga tengah menerapkan program pengembangan UMKM untuk menjadi bagian penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Sebab, sektor UMKM menjadi backbone perekonomian Jawa Timur di masa pandemi Covid-19.

“Jadi kami telah menyiapkan program pemberdayaan usaha perempuan atau Jatim Puspa, Anti Poverty Program atau APP, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), serta bantuan permodalan untuk BUM-Desa. Kami juga mengusahakan upskilling dan reskilling untuk pelaku usaha demi meningkatnya kualitas SDM dan penguatan produksi,” terang Emil.

Meski terjadi kontraksi ekonomi di beberapa bidang, Emil menyebut, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 mencapai lebih dari Rp. 31.631.024.000.000. Capaian tersebut melebihi angka yang ditetapkan, yakni Rp. 30.142.938.000.000. Itu berarti Pemprov Jatim berhasil merealisasikan target sebesar 104,94 %.

“Pelampauan target pendapatan daerah ini disebabkan karena prinsip kehati-hatian dalam penetapan target dengan memerhatikan perkembangan atau dinamika ekonomi nasional, serta adanya inovasi pajak dan kemudahan pembayaran secara non-tunai,” terangnya. (poedji)