JAYAKARTA NEWS – Sektor pertanian dipastikan akan menjadi program prioritas pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di lima tahun mendatang. Total belanja negara pada 2025 mengalami peningkatan hingga 8,9 persen apabila dibandingkan APBN 2024.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa total pagu anggaran di lingkup kementan pada tahun 2025 sebesar Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran Rp21,47 triliun. Dari jumlah itu, Rp23,61 triliun akan difokuskan untuk mendukung swasembada pangan.
Mentan mengatakan, program swasmbada yang saat ini tengah berjalan adalah optimasi lahan atau oplah yang masuk pada intensifikasi. Sedangkan cetak sawah baru masuk pada ekstensifikasi.
Pengerjaan cetak sawah dan oplah dilakukan di sejumlah provinsi seperti Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
Guna mendukung program ini berjalan baik, pemerintah juga telah membentuk brigade swasembada pangan yang berisi 15 petani milenial untuk mengolah lahan 200 hektare.
“Kami akan berikan hibah perlengkapan mekanisasi, benih, pupuk sampai pendampingan dengan total anggaran sebesar Rp3 miliar per brigade,” kata Amran.
Mentan menargetkan peningkatan produksi pertanian pada tahun 2025, dengan target produksi padi 32,83 juta ton.
“Kami juga mengejar produksi jagung dan komoditas strategis lainya. Kami optimis program swasembada seperti yang tertuang pada visi besar Bapak Presiden dapat kami wujudkan dalam waktu cepat,” jelas Mentan.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3621,3 Triliun.
“Hal ini meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2701,4 Triliun yang ditunjukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah. Salah satunya bidang ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip Rabu (11/12/2024).
Menurut Menkeu, program unggulan 2025 yang ditampung APBN antara lain program makanan bergizi gratis (MBH) serta upaya pemerintah dalam menciptakan lumbung pangan nasional baik yang ada di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat desa.
“Arahan bapak presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu berharap daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaatnya.
“Diharapkan DIPA kementerian lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal,” jelas Menkeu.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan telah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025.
Dana sebesar itu akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun, namun akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga,” Zulkifli. (yr)
