JAYAKARTA NEWS— Tahun 2021 merupakan tahun dengan masa-masa sulit dalam penanganan pandemi Covid-19. Dimana terdapat dua kali lonjakan kasus akibat tingginya mobilitas masyarakat dampak dari periode libur panjang. Hal ini nyatanya berdampak besar terhadap tingginya angka kematian pasien Covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa saat ini perjuangan menghadapi Covid-19 belum selesai meskipun tahun 2021 segera berakhir. Hadirnya tahun 2022 yang akan datang hendaknya menjadi harapan agar pandemi Covid-19 dapat terkendali dan dapat segera diakhiri.
“Perjuangan kita belumlah berakhir, namun hendaknya kita menyambut tahun baru 2022 dengan doa dan harapan bahwa di tahun mendatang, kasus Covid-19 di Indonesia dan dunia dapat semakin terkendali,” Prof Wiku.
Menjelang berakhirnya tahun 2021, kata Wiku, kondisi pandemi Covid-19 Indonesia dapat terkendali. Ini tercapai berkat perjuangan bersama dan kebijakan adaptif Pemerintah yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
“Kita berharap pengalaman selama setahun belakangan menjadi pembelajaran ke depan agar lebih antisipatif mencegah kemunculan kasus,” ujarnya.
Kilas balik tahun ini, setiap momen penting penanganan berfokus pada tiap aspeknya. Di antaranya pertama, pengendalian aktivitas masyarakat. Pemerintah melakukan ragam modifikasi pengendalian. Seperti pengendalian per daerah dengan PPKM Jawa – Bali pada Januari – Februari pada beberapa kabupaten/kota dengan kenaikan kasus. Lalu, penyesuaian lagi dengan perspektif mikro sebagai penanganan di hulu dengan penerapan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Desa/Kelurahan.
Selanjutnya, ketika transmisi komunitas menyebabkan ledakan kasus atau gelombang kedua Juli lalu, mendesak adanya pengetatan melalui PPKM Darurat dan Pengetatan PPKM Mikro (micro lockdown). Setelah kasus konsisten turun, maka dibutuhkan pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat, dimana di tahun ini berada di rentang 3,7 – 4,5.
Lalu, ditetapkanlah instrumen pengendalian aktivitas masyarakat yang berkelanjutan dengan pendekatan level kabupaten/kota untuk menimbang seberapa besar pengetat-longgaran pengendalian di kabupaten/kota. Khusus hari raya besar atau waktu libur yang sangat potensial menyumbang kenaikan kasus, maka pemerintah menyusun skenario pengendalian sesuai kondisi kasus saat itu.
“Pada setiap peraturan yang dibuat, perencanaanya dilakukan jauh-jauh hari dan melibatkan lintas kementerian/lembaga untuk kesiapan implementasi kebijakan yang sigap,” lanjut Wiku.
Kedua, terkait kebijakan mobilitas. Baik mobilitas dalam negeri maupun luar negeri sangat penting diatur demi mencegah lonjakan kasus, akibat perluasan penularan dari satu wilayah ke wilayah lain baik di dalam satu negara bahkan lintas negara. Kebijakan mobilitas sangat dinamis, dimana prinsipnya diubah sebagai bentuk upaya cepat tanggap dengan mengamati kondisi kasus nasional dan global, kesiapan sarana dan prasarana asal dan tujuan perjalanan, riwayat vaksinasi pelaku perjalanan, serta arus perjalanan saat itu.
Varian-Varian Covid di Indonesia
Ketiga, terkait mutasi dan varian virus. Di Indonesia, pertama kali spesimen bervarian Alpha, Beta, dan Delta ditemukan pada awal tahun. Sedangkan varian Omicron terdeteksi akhir tahun ini. Dalam perkembangannya pemerintah mengantisipasi saat terjadi importasi kasus. Yaitu menyesuaikan aturan pelaku perjalanan dengan penetapan kriteria WNA yang boleh masuk ke Indonesia, penyesuaian durasi karantina baik asal negara maupun riwayat vaksinasi, dan peningkatan kapasitas whole genome sequencing yang kini memiliki kemampuan melacak kode genetik sebanyak 500-600 sampel per hari.
Selain mencegah masuknya varian dari luar wilayah, varian baru juga berpotensi muncul di dalam negeri. Potensi ini sebanding dengan tingginya tingkat penularan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia berupaya keras mengendalikan kasus hingga sampai pada level yang cukup rendah seperti saat ini. Sehingga, sejauh ini Indonesia belum berkontribusi terhadap timbulnya varian baru yang dapat lebih memberatkan kondisi pandemi dunia.
Keempat, terkait vaksinasi, penyuntikan perdana di Indonesia dimulai oleh presiden dan beberapa pejabat publik pada awal Januari 2021. Selanjutnya, di Februari pelaksanaan bertahap berdasarkan skala prioritas masyarakat, menimbang kerentanan kelompok terpapar Covid-19.
Bulan selanjutnya, demi menjamin ketersediaan vaksin jangka panjang serta mendorong kemandirian anak bangsa, pemerintah menetapkan kandidat vaksin merah putih untuk didukung sepenuhnya rangkaian proses produksi serta hilirisasinya.
Pada Bulan Mei, untuk mempercepat laju vaksinasi, pemerintah juga bermitra dengan pihak swasta seperti sektor industri untuk menjadi penyelenggara vaksinasi atau melaksanakan vaksinasi gotong royong. Akhirnya di akhir tahun ini, Indonesia mampu mencapai target vaksinasi oleh WHO dimana 70% populasi telah divaksin dosis pertama dan 40% populasi telah divaksin dosis kedua.
Dengan begitu, kondisi kasus terkendali saat ini adalah hasil pengendalian Covid-19 melalui berbagai modifikasi perilaku masyarakat. Serta kekebalan komunitas akibat vaksinasi maupun kekebalan akibat infeksi. Atas hasil saat ini, Pemerintah berterimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang tidak kenal lelah ikut serta mencegah penularan Covid-19. Juga mengucapkan bela sungkawa kepada ribuan orang yang telah meninggal akibat Covid-19.
“Semoga kita semua yang masih sehat dan bertahan dapat melanjutkan estafet perlawan kepada Covid-19,” lanjutnya.
Namun perlu diingat, walaupun pemerintah telah mengagendakan rencana transisi Indonesia menuju endemi Covid-19 namun virus Covid-19 masih ada, di berbagai belahan dunia.
“Untuk itu perlu adanya perubahan perilaku masif bagi siapa saja yang belum menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsistensi. Bagi siapa saja yang sudah disiplin karena langkah tersebut dapat menjadi kunci pemutusan rantai penularan. Jangan lengah, tetap waspada!” tegas Wiku.***/ebn
