Oleh: Supriyadi, S. Fil.
Dunia hari ini sedang didera krisis keteladanan yang akut. Di tengah gegap gempita statistik pertumbuhan ekonomi dan transformasi birokrasi yang serba digital, kita justru merasa kehilangan “ruh” dalam kepemimpinan. Kita dikelilingi oleh banyak tokoh yang menduduki jabatan struktural, namun ironisnya, kita semakin kesulitan menemukan sosok pemimpin sejati.
Kegelisahan ini membawa kita pada sebuah refleksi: mungkinkah jawaban atas dahaga kepemimpinan ini bukan terletak pada teori-teori manajemen mutakhir dari Barat, melainkan pada kebijakan bangsa Timur yang telah lama mengendap?
Menoleh kembali pada filosofi kepemimpinan Jawa bukanlah sebuah langkah mundur atau regresi. Sebaliknya, ini adalah upaya sadar untuk menggali kembali mata air kearifan yang selama ini tertimbun oleh narasi modernitas tunggal yang seringkali kering akan nilai kemanusiaan.
Dialektika Barat dan Timur
Secara universal, kepemimpinan sering didefinisikan sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Namun, jika kita membedah lebih dalam, terdapat jurang perbedaan mendasar antara perspektif Barat Modern dengan cakrawala berpikir manusia Jawa.
Dalam perspektif Barat, yang sangat dipengaruhi oleh semangat Renaissance dan Revolusi Industri, kepemimpinan terjebak dalam dikotomi transaksional dan transformasional. Ia menjadi sangat teknokratis, berbasis pada pencapaian target yang kaku, efisiensi manajemen, dan otoritas formal.
Model ini menekankan pada Power (kekuasaan) dan Control (kendali), yang seringkali bermuara pada “Great Man Theory”—pemujaan terhadap sosok karismatik yang berorientasi pada hasil (result-oriented).
Sebaliknya, dalam sukma manusia Jawa, kepemimpinan bukanlah sekadar jabatan organisatoris yang bisa berpindah tangan melalui surat keputusan. Ia adalah sebuah laku spiritual; sebuah panggilan kosmik. Pemimpin tidak “memerintah” dari luar dengan tongkat komando, melainkan “menggerakkan” dari dalam melalui getaran rasa. Ia bukan sekadar leader, melainkan seorang Pamong—sosok yang mengasuh, membimbing, dan menjaga dengan penuh kasih sayang.
Kepemimpinan Jawa berorientasi pada Harmony (keselarasan). Jika Barat menggunakan hukum formal sebagai instrumen utama untuk mendisiplinkan, Jawa menggunakan Rasa dan Karsa. Dalam kacamata ini, pemimpin yang hanya mengandalkan otot kekuasaan dan intimidasi dianggap sebagai sosok yang “cilik ing budi” (kecil budi pekertinya). Pemimpin sejati adalah ia yang mampu menaklukkan tanpa merendahkan, yang dalam filosofi luhur disebut sebagai menang tanpa ngasorake.
Panembahan Senapati dan Mandat Cakrawartin
Membicarakan kepemimpinan Jawa takkan lengkap tanpa menyebut Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati. Beliau bukan sekadar pendiri trah Mataram, melainkan arketipe pemimpin yang merintis kejayaan dari lembah “laku prihatin”. Senapati mengajarkan sebuah kebenaran fundamental: bahwa legitimasi kepemimpinan tidak datang dari selembar kertas, melainkan dari kedekatan spiritual dengan alam dan rakyat.
Para penguasa Jawa masa lalu mengemban amanat sebagai Cakrawartin—penguasa yang bertugas memutar roda dunia agar tetap pada poros keseimbangan. Amanat ini terbagi dalam dua pilar yang saling mengunci:
- Bumi Pati: Penguasa tanah, yang bertanggung jawab atas kedaulatan wilayah dan kemakmuran material.
- Prajapati: Penguasa manusia, yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwa, moralitas, dan tatanan sosial masyarakatnya.
Seorang pemimpin Jawa adalah “Manusia Kesemestaan”. Ia menyadari bahwa dirinya adalah mikrokosmos (jagad cilik) yang harus selaras dengan makrokosmos (jagad gede). Ketidakstabilan batin di dalam diri pemimpin diyakini akan berdampak pada kekacauan di alam semesta. Inilah mengapa dalam tradisi Jawa, meditasi, puasa, dan laku batin menjadi syarat mutlak sebelum seseorang berani melangkah ke panggung publik. Kepemimpinan adalah anyaman rumit yang mempertemukan peran penguasa politik, penjaga spiritual, dan pelayan umat.
Arsitektur Kekuasaan Era Sultan Agung
Puncak kejayaan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana visi spiritual diterjemahkan ke dalam struktur birokrasi yang jenius. Beliau menciptakan tatanan yang memastikan napas “Manusia Kesemestaan” mengalir dari pusat istana hingga ke relung desa terjauh melalui tujuh tingkatan strata:
- Sultan (Pucuk Pimpinan): Sebagai Sayidin Panatagama Kalifatullah, Sultan adalah poros spiritual yang memadukan tradisi Jawa dengan nilai-nilai ketuhanan. Ia adalah legislator, panglima, sekaligus hakim tertinggi yang kewenangannya dibatasi oleh hukum alam dan agama.
- Pepatih Dalem (Patih): Jika Sultan adalah nyawa, Patih adalah raga. Ia adalah administrator utama yang menjembatani visi raja dengan realitas birokrasi. Seorang Patih dituntut memiliki kecerdasan Sultan namun tetap dalam kerendahan hati seorang Pamong.
- Wedana (Pejabat Pusat/Menteri): Pengelola departemen khusus, baik urusan domestik (Lebet) maupun hubungan luar (Jawi). Mereka adalah teknokrat masa lalu yang memastikan roda pemerintahan tetap pada jalurnya.
- Bupati (Kepala Wilayah): Kepanjangan tangan Sultan di daerah yang memegang mandat Bumi Pati. Melalui tradisi Seba (menghadap ke pusat), loyalitas dan koordinasi wilayah terjaga secara organik.
- Panewu (Camat): Pengelola seribu kepala keluarga yang memastikan instruksi pusat sampai ke bawah, sekaligus menjaga produktivitas lahan sebagai tulang punggung ekonomi.
- Mantri (Pejabat Teknis): Para profesional lapangan yang mengurusi irigasi, pasar, dan keamanan. Di sinilah nilai Kyai atau pengayom mulai bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi rakyat.
- Lurah/Petinggi (Kepala Desa): Strata paling krusial. Dipilih oleh komunitasnya sendiri, Lurah adalah oase demokrasi di tengah monarki. Ia adalah figur Pamomong sejati di akar rumput yang menguji konsep “melayani dan menghamba” dalam keseharian yang nyata.
Struktur ini membuktikan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya bergantung pada bagan yang rapi, tetapi pada integritas personel di setiap fasenya. Seorang Sultan (CEO) tidak akan berdaya tanpa Lurah (staf lapangan) yang memiliki integritas.
Simbolisme Kelapa dan Takhta yang Membumi
Dalam jagat pikir Jawa, alam adalah kitab yang tak pernah habis dibaca. Pohon kelapa, atau wit klapa, bukan sekadar komoditas, melainkan metafora kepemimpinan yang paripurna. Tembang luhur “Witing klapa, jawata ing ngarcapada” menyimpan rahasia tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya tumbuh dan tegak. Pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke langit, namun seluruh bagian dirinya—dari akar, batang, daun, hingga buah—dipersembahkan untuk kemanfaatan makhluk lain. Inilah simbol pengabdian tanpa sisa.
Seorang pemimpin, sebagaimana kelapa, harus memiliki akar yang kuat menghujam bumi (integritas pada rakyat), batang yang kokoh namun lentur (ketegasan yang adaptif), dan buah yang memberikan kesegaran bagi siapapun yang dahaga tanpa membedakan kasta.
Pamong dan Filosofi Pangkon
Puncak dari diskursus kepemimpinan Jawa adalah transformasi peran dari “Pemerintah” menjadi “Pamong”. Dalam bahasa Indonesia, kata “Pemerintah” berakar dari kata “Perintah”, yang secara semantik menciptakan mentalitas “Tukang Printah”. Namun, sosok Semar Badranaya dalam pewayangan menawarkan perspektif lain. Semar adalah Dewa yang ngejawantah (menjelma) menjadi rakyat jelata demi mengasuh ksatria. Ia adalah simbol dewa yang menghamba.
Ketegasan seorang pemimpin Jawa diuji melalui filosofi Pangkon dalam aksara Jawa. Pangkon berfungsi mematikan aksara. Secara filosofis, muncul peringatan: “Wong Jawa dipangku mati”. Seseorang seringkali kehilangan daya kritis dan integritasnya justru ketika “dipangku” oleh kenikmatan, jabatan, dan sanjungan.
Oleh karena itu, gelar seperti Mangku Bumi atau Mangku Negara bukanlah simbol kepemilikan, melainkan simbol tanggung jawab untuk “memangku” (memeluk dan melindungi) bumi serta negara dengan kesadaran bahwa ia harus mematikan ego pribadinya demi kehidupan rakyatnya.
Hastha Brata: Kompas Moral Masa Depan
Nilai-nilai ini terangkum secara purna dalam ajaran Hastha Brata (Delapan Laku Alam). Seorang pemimpin diwajibkan meneladani sifat Matahari (memberi energi), Bulan (memberi ketenangan), Bintang (menjadi pedoman), Angin (selalu turun ke bawah), Langit (berwawasan luas), Samudra (berhati lapang menampung keluhan), Api (tegas pada ketidakadilan), dan Bumi (menjadi landasan kemakmuran).
Masa depan peradaban kita tidak bisa hanya disandarkan pada kecanggihan teknologi, tetapi membutuhkan kembalinya “Manusia Kesemestaan”. Kita membutuhkan perubahan konsep dari pemimpin yang agresif-maskulin menjadi pemimpin yang seimbang—yang memiliki ketegasan seorang ksatria namun memiliki kelembutan kasih sayang seorang ibu (Pamong).
Sebagai penutup, kepemimpinan Jawa mengajarkan bahwa kekuasaan hanyalah sampiran—pakaian yang sewaktu-waktu akan ditanggalkan. Yang abadi bukanlah jabatan, melainkan “Budi” yang kita tanam di tanah pertiwi. Di ambang zaman yang penuh ketidakpastian ini, marilah kita berhenti menjadi tukang perintah, dan mulailah belajar menjadi pamong yang menghamba pada kemanusiaan. Sebab, pada akhirnya, pemimpin yang paling tinggi derajatnya adalah ia yang paling rendah hati dalam melayani. (*)
