JAYAKARTA NEWS – Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) bergulir kembali. Kepala BNPB/Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, bersama Ketua Dewan Pers M. Nuh hari ini (10/5/2021) meresmikan program yang diikuti lebih dari 3.000 jurnalis seluruh Indonesia.
Dalam pengarahannya, Doni Monardo meminta para peserta FJPP langsung bergerak, memanfaatkan waktu yang ada untuk terus mendukung “kecerewetan” Doni Monardo (baca: Pemerintah) dalam aksi larangan mudik 2021. “
Ditegaskan, mencegah mudik adalah untuk kepentingan warga. Toh, masih banyak yang mencoba menerobos batas penyekatan. “Kalau angka paparan covid kembali naik, jangan salahkan pemerintah. Pemerintah itu tugasnya mengurus rakyat. Bukan melulu soal mencegah mudik. Itu hanya salah satu cara mengurus rakyat, mengurus keselamatan rakyat,” tegas Doni.
Doni sendiri, untuk kesekian kalinya, mengaku tidak keberatan jika karena larangan mudik itu ia di-bully dan diprotes banyak calon pemudik. Baginya, tidak masalah di-bully dan dianggap cerewet, asal angka korban baru Covid-19 tidak berderet-deret. “Jadi aparat pemerintah memang harus mau bersusah-payah, bukan hanya bersenang-senang, sementara rakyatnya susah,” kata jenderal bintang tiga yang baru saja mengakhiri masa dinas aktifnya itu.
Mencegah atau melarang masyarakat mudik, bukan tanpa dasar. Fakta selama ini sudah membuktikan, bahwa pasca libur panjang yang diwarnai tingginya mobilitas masyarakat, selalu disusul dengan grafik paparan yang menanjak. “Kita tidak ingin seperti India. Saat kondisi landai, aktivitas masyarakat diperlonggar, ritual tradisi dan keagamaan dibebaskan, akibatnya seperti yang kita saksikan hari ini. Angka lonjakan kasus begitu tinggi. Mayat terkapar di mana-mana,” ujar Doni.
Ditambahkan, larangan mudik memang bukan satu-satunya cara mencegah penularan. Bukan pula yang utama. Sebab, yang utama tetaplah protokol kesehatan 3M dan 3T (memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak dan testing, tracing, dan treatment). “Prokes itu berlaku di semua situasi, apakah di kampung, di tempat ibadah, mall, tempat wisata….. Di mana pun berada, 3M dan 3T itu adalah kata kunci pengendalian Covid-19,” tandas mantan Danjen Kopassus itu.
Berdasar fakta yang ada, jika musim Lebaran masih banyak masyarakat yang melanggar larangan pemerintah, dan tetap mudik dengan berbagai cara dan penyiasatan, maka bisa dipastikan angka paparan akan mengalami kenaikan. “Jadi kalau kamar perawatan rumah sakit daerah penuh, kekurangan tabung pernapasan, para nakes yang terbatas jumlahnya dibuat kewalahan…. Kita harus bilang apa?” sergah Doni.
Pemerintah sendiri berusaha keras menyiapkan segala kebutuhan medis, terutama jika terjadi hal darurat. Toh masyarakat harus memahami adagium, “Lebih baik mencegah daripada mengobati”. Doni prihatin masih banyaknya masyarakat yang tega memalsukan dokumen hanya untuk bisa bepergian kemana-mana dia suka.
Termasuk, prihadin adanya anggapan yang sengaja dihembuskan bahwa orang kecil tidak boleh kemana-mana, dan hanya boleh menurut propaganda pemerintah. Doni sekali lagi menegaskan, protokol kesehatan tidak mengenal kasta dan tingkat ekonomi. Ia berlaku general kepada siapa pun.
Tugas Jurnalis
Dalam kesempatan itu, hadir dan turut memberi arahan, Ketua Dewan Pers M. Nuh. Ia mengapresiasi program FJPP, dan berharap para jurnalis yang terlibat bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Pers, betapa pun, memegang peran penting bagi sukses-tidaknya pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. “Memang tidak semua peserta tahun lalu, ikut dalam program yang sama tahun ini. Panitia telah melakukan seleksi. Yang diikutkan kembali hanya yang memenuhi target kinerja. Sedangkan yang di bawah target, tidak lagi diikutkan. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita insan pers untuk bekerja secara professional dan bertanggung jawab,” ujar mantan Mendikbud itu. (ebn)
