JAYAKARTA NEWS – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pihak untuk turut aktif menciptakan ekosistem yang memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Braille Sedunia, dari data yang ada menunjukkan kita perlu suatu langkah besar dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf saat menghadiri peringatan Hari Braille Sedunia di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Minggu (5/1/2025) pagi.
Gus Ipul menuturkan, para penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan membutuhkan hak-hak dasarnya dipenuhi oleh negara dan pihak lain yang peduli terhadap perlindungan dan penghormatan hak-hak dasar penyandang disabilitas.
“Penghormatan itu berarti menghormati sebagaimana kepada orang lain. Penyandang disabilitas itu butuh rekreasi, pekerjaan, jadi sama seperti kita. Untuk itu kita harus menghormati sebagaimana kita menghormati orang lain,” ucap Gus Ipul.
Gus Ipul menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan penghormatan hak dasar penyandang disabilitas. Hal itu dilakukan karena menjadi salah satu agenda besar Pemerintah Indonesia dalam melakukan penguatan transformasi sosial sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Semua itu bertujuan mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Dalam agenda pembangunan transformasi sosial yang tertuang di RPJPN 2025-2045, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas adalah dengan memastikan pemenuhan layanan hak dasar seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, guna mewujudkan Indonesia Emas, Pemerintah juga melakukan penguatan pembangunan manusia yang inklusif bagi segenap masyarakat, termasuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar para penyandang disabilitas.
“Maka ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu adalah payung hukum bagi kita semua untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan, sebanyak tujuh persen penduduk Indonesia atau 11,3 juta orang merupakan penyandang disabilitas dengan berbagai kategori. Sementara itu jumlah penyandang disabilitas sedang dan berat di Indonesia sebanyak 1,9 juta orang.
“Inilah PR besar kita ke depan untuk bisa sama-sama memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasarnya,” ucap Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, saat ini Pemerintah sedang memproses peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. Hal itu nantinya akan memberikan beragam program dan kemudahan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dasar.
“Saat ini sedang tahap finalisasi Peraturan Pemerintah tentang konsesi disabilitas,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menyebutkan, dalam mewujudkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, pihaknya secara gencar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
“Tentu Pemerintah tidak bekerja sendirian. Pemerintah bekerja dengan berbagai pihak, termasuk swasta dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.
Salah satu pihak yang berkomitmen dalam menyelenggarakan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas adalah Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia, yang juga sebagai penyelenggara terlaksananya peringatan Hari Braille Sedunia yang dihadiri oleh Gus Ipul di kawasan Patung Kuda Monas tersebut.
“Beliau (Gus Ipul) sangat perhatian dengan teman-teman disabilitas. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa mengangkat teman-teman disabilitas,” ucap Presiden Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia, Arief Pribadi.
Arief menyebutkan, yayasan yang dipimpinnya memberikan berbagai pemenuhan layanan dasar bagi penyandang disabilitas. Salah satunya hak memperoleh pendidikan berupa pengembangan literasi braille dan penyebarluasan informasi dalam dokumen-dokumen yang ditransliterasikan ke huruf braille.
“Hari ini juga akan ada penyerahan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta yang dibuat dan dicetak ulang menggunakan huruf braille oleh para penyandang disabilitas,” ucap Arief.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Premi Lasari menyebutkan Pemerintah Provinsi telah melakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 yang tidak hanya mengatur penghormatan, tetapi juga perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di dalam perda ini terdapat delapan belas aspek yang harus dipenuhi dalam rangka peningkatan sarana prasarana dan layanan serta fasilitas bagi penyandang disabilitas di Jakarta.
Gus Ipul mengapresiasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang saat ini telah memiliki Perda pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.
“Ini suatu kemajuan sebagai daerah dengan APBD yang sangat kuat, kita ingin daerah lain bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Jakarta,” ucap Gus Ipul.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, Gus Ipul bersama 27 penyandang disabilitas netra mengikuti acara jalan sehat di sekitar kawasan Patung Kuda Monas. Selain itu, pada momen ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis kepada Pemprov Jakarta mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2022 yang telah ditransliterasikan ke dalam huruf braille.
Salah satu penyandang disabilitas netra yang hadir, Fajar Setiadi (22), merupakan warga Jakarta dan memiliki segudang prestasi. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menjadi kontingen Jakarta yang mewakili Indonesia pada ajang ASEAN Para Games 2023 di Kamboja. Fajar menjadi salah satu penyandang disabilitas netra yang mampu memotivasi disabilitas netra lainnya untuk terus berprestasi dan berkarya.
“Disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi,” ucap Fajar.***/mel
