JAYAKARTA NEWS – Oganisasi masyarakat (Ormas) yang kerap menganggu di kawasan industry akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena aksi premanisme sudah mengancam proses kerja dan investasi.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. “Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri,” tegasnya, Kamis (13/2/2025).
Menurut Noel sebutan akrab Immanuel, aksi ormas premanisme yang meresahkan ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena jika sudah sampai mengganggu proses produksi akan merugikan investasi.
Pada akhirnya, lanjut Noel, proses kerja juga akan terhambat. Jika ada rencana investasi gagal hanya karena aksi ormas premanisme itu tentu menghambat penyerapan tenaga kerja.
“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pebisnis di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” ujar Noel.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno juga mengakui telah menerima laporan premanisme di kawasan industri.
“Kami akan mengundang kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah guna mencari solusi mengatasi aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri ini,” ujar Riyanto.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy juga mengakui menerima aksi premanisme di kawasan industri.
Tri juga mengakui, penanganan aktivitas ormas di kawasan industri tak mudah. Meski begitu pihaknya akan memberi perhatian (concern) terhadap hal tersebut.
Keluhan aksi ormas bergaya preman pertama kali disampaikan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar. “Sekarang ormas sudah sering kali mengganggu operasional parbik,” ujarnya.
Bahkan, kata Sanny, pihaknya sudah melaporkan ke aparat keamanan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.
Sanny menyebutkan, hampir semua kawasan industri yang menjadi sasaran ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur.
Menurut Sanny, kerugian akibat ulah ormas ini ditaksir mencapai ratusan triliun karena tidak sedikit rencana investasi batal. “Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” tukasnya. (yr)
