Anggaran Kementerian Perlu Direstrukturisasi Karena Ada Penambahan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024 dan TA 2025 guna mengakomodasi terbentuknya kementerian/lembaga (K/L) baru.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya seperti dikutip di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Untuk ini, Sri Mulyani meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari K/L juga dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

“Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan,” tambah dia.

Menkeu mengajak agar semua pihak mengawali pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. “Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” ujarnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk 48 Kementterian dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 dan lima lembaga setingkat menteri. Beberapa kementerian dipecah menjadi tiga kementerian, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 55 wakil menteri.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Prabowo mengakui kabinet masa pemerintahannya lebih banyak dari sebelumnya. “Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tapi memang bangsa kita bangsa yang besar,” ujarnya di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2024).

Menurut Prabowo, sebagai negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk membutuhkan pengelolan yang baik. “Dari luas wilayah kita luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri, Saudara-saudara. Kita seluas Eropa,” jelasnya.