JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kultur menjaga aset negara. Untuk menciptakan dan meningkatkan budaya menjaga aset negara tersebut, pemerintah terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peranan aset negara.
“Tidak hanya sekadar sebagai koleksi aset yang ada di dalam neraca keuangan, namun juga sebagai sebuah aset yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam perekonomian,” ujar Menkeu dalam acara Anugera Reksa Bandha yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (22/11).
Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengelola dan mendokumentasikan seluruh aset negara secara baik. Salah satunya melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang dibangun untuk menelusuri dan meng-update aset-aset negara yang dimiliki. Menurut Menkeu, hal tersebut merupakan salah satu cara edukasi publik bahwa keuangan negara tidak hanya sekadar pajak, bea cukai, utang, namun juga terdapat belanja dan aset kekayaan negara yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.
“Kita juga terus memperbaiki bagaimana wujud pengelolaan aset negara ini bisa betul-betul diterjemahkan di dalam prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa penggunaan Barang Milik Negara (BMN) semakin distandarkan dengan standar barang dan standar kebutuhan di dalam rangka menciptakan optimalisasi BMN. Pengelolaan BMN memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam perannya menopang pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberian pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, Kemenkeu juga tengah melakukan piloting untuk mengukur kinerja aset. Menkeu mengatakan piloting untuk mengukur kinerja aset dilakukan melalui implementasi asuransi barang milik negara.
“Karena Indonesia adalah negara yang ada di dalam ring of fires, jadi sering sekali terjadi juga bencana alam yang bisa merusak aset. Dan oleh karena itu, memproteksi aset melalui pengasuransian menjadi sangat penting,” ujar Menkeu.
Dari sisi tata laksana dan tata kelola, pemerintah juga melakukan penertiban sertifikasi BMN, terutama untuk tanah yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga membentuk jabatan fungsional penatalaksanaan barang dan indeks pengelolaan aset untuk berbagai indikator kinerja dari birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian Lembaga untuk terus menunjukkan kepeduliannya dalam menjaga aset negara.
“Kami tentu berterima kasih kepada seluruh Kementerian Lembaga yang hadir pada hari ini untuk terus juga menunjukkan kepeduliannya tidak hanya pada saat meminta atau mendapatkan anggaran untuk belanja negaranya. Namun pada saat sudah membelanjakan, terutama belanja modal dan berbentuk aset, Bapak dan Ibu sekalian tetap menunjukkan kepedulian untuk menjaganya. Ini adalah sikap yang luar biasa kami hargai dan saya berterima kasih atas nama Kementerian Keuangan,” kata Menkeu.
APBN mendukung penyediaan aset negara berupa sarana dan prasarana publik secara merata di seluruh pelosok negeri. Aset negara dikelola dengan lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu melalui Direktrorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus berupaya optimal meningkatkan pengelolaan aset negara agar semakin andal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, di antaranya melalui pemberian penghargaan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang.
Anugerah Reksa Bandha merupakan bentuk penghargaan bagi para pemangku kepentingan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang telah bekerja kolaboratif mendukung optimalisasi aset negara. Kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2023 diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh stakeholders Kemenkeu di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk terus mengoptimalkan penggunaan aset.***/mel
