Oleh : Heri Mulyono
Ambisi Trump mengakuisisi pulau Arktik terbesar di dunia telah mengguncang tatanan keamanan transatlantik—dari tawaran uang tunai hingga miliaran dolar per penduduk hingga ancaman tidak mengesampingkan opsi militer terhadap sekutu NATO.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggemparkan dunia dengan ambisinya mengambil alih Greenland, pulau terbesar di dunia yang merupakan wilayah otonom Denmark. Kali ini bukan sekadar retorika—laporan Reuters mengungkap bahwa Gedung Putih telah membahas secara internal untuk memberikan pembayaran langsung kepada setiap penduduk Greenland berkisar $10.000 hingga $100.000 per orang (sekitar Rp167 juta hingga Rp1,67 miliar per orang). Dengan populasi 57.000 jiwa, total “transaksi” ini bisa mencapai $570 juta hingga $5,7 miliar (Rp9,5 triliun hingga Rp95 triliun).
*Catatan: Konversi menggunakan kurs saat ini sekitar Rp16.700 per dolar AS*
“Kami akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka,” kata Trump pada 10 Januari 2026. Pernyataan ini datang setelah operasi militer AS yang menggulingkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, memperkuat kekhawatiran bahwa Washington siap menggunakan kekuatan untuk mewujudkan ambisinya.
Strategi “Beli Rakyatnya”: Tawaran Kontroversial
Menurut empat sumber yang dikutip Reuters, diskusi tentang pembayaran langsung ini melibatkan pejabat Gedung Putih tingkat tinggi. Meski detail pastinya belum jelas, rencana ini dipandang sebagai cara untuk “membeli” Greenland dengan pendekatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi bahwa tim Trump “sedang membicarakan tentang seperti apa pembelian potensial itu.” Sekretaris Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada kongres bahwa tujuannya adalah membeli Greenland, dan retorika agresif adalah taktik untuk menekan Denmark masuk ke meja negosiasi.
Selain pembayaran langsung, Gedung Putih juga mempertimbangkan Compact of Free Association (COFA)—perjanjian yang kini hanya dimiliki AS dengan tiga negara kepulauan Pasifik. Dalam perjanjian ini, AS menyediakan layanan penting dan bantuan ekonomi, sementara militer AS dapat beroperasi dengan bebas di wilayah tersebut.
Namun ada masalah besar: penelitian dari Danish Institute for International Studies menunjukkan AS saat ini membayar negara COFA sekitar $2.025 per kapita, sementara Denmark memberikan Greenland $12.500 per kapita (lebih dari Rp209 juta per orang per tahun)—lebih dari enam kali lipat. Subsidi Denmark untuk Greenland mencapai lebih dari $600 juta per tahun (Rp10 triliun), yang harus ditanggung AS jika ingin menggantikan Denmark.
Penolakan Keras: “Kami Bukan Komoditas”
Respons dari Greenland sangat tegas. “Tidak ada jumlah uang yang bisa membeli jiwa nasional kami,” kata Aaja Chemnitz, anggota parlemen Greenland. “Sangat tidak sopan untuk berpikir bahwa Anda bisa membeli sebuah bangsa.”
Aki-Matilda Hoegh-Dam, anggota parlemen lainnya, menambahkan: “Kami bukan komoditas untuk diperdagangkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, itu tetap terlalu murah. Ini tentang martabat.”
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut retorika Trump “benar-benar tidak dapat diterima.” Semua partai politik di parlemen Greenland menegaskan: “Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami ingin menjadi orang Greenland.”
Kepentingan Strategis: Jantung Keamanan Arktik
Di balik taktik kontroversial ini, ada alasan geostrategis nyata. Greenland terletak di posisi yang sangat krusial—di antara Amerika Utara dan Eropa, serta di tengah kawasan Arktik yang semakin terbuka akibat perubahan iklim.
Greenland adalah bagian penting dari GIUK Gap (Greenland-Iceland-United Kingdom), celah maritim strategis yang menjadi jalur vital kapal selam dan armada laut. Otto Svendsen dari Center for Strategic and International Studies menjelaskan bahwa basis peringatan dini AS di Greenland—Pituffik Space Base—sangat penting karena rute terpendek rudal balistik Rusia menuju AS adalah melalui Greenland dan Kutub Utara.
“Greenland sangat strategis di dunia di mana China dan Rusia memiliki ambisi besar di Arktik,” kata Nick Burns, mantan Duta Besar AS untuk NATO. Perubahan iklim telah membuka jalur pelayaran baru di Arktik, dan Greenland berada di posisi yang mengapit dua jalur pelayaran potensial: Northwest Passage dan Transpolar Sea Route.
Harta Karun Mineral Senilai Ratusan Triliun
Mike Waltz, penasihat keamanan nasional Trump, dengan gamblang mengatakan fokus administrasi pada Greenland “adalah tentang mineral kritis dan sumber daya alam.”
Greenland menempati peringkat kedelapan dunia untuk cadangan unsur tanah jarang dengan 1,5 juta ton. Survei 2023 menunjukkan 25 dari 34 mineral “bahan baku kritis” versi Uni Eropa dapat ditemukan di Greenland, termasuk litium, neodimium, dysprosium, grafit, tembaga, nikel, emas, dan uranium.
Greenland diprediksi memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi lebih dari seperempat permintaan global masa depan untuk dysprosium dan neodymium—mineral yang sangat penting untuk baterai kendaraan listrik, turbin angin, smartphone, dan peralatan militer.
Namun, John Mavrogenes, Profesor Geologi Ekonomi di Australian National University, memberikan realitas pahit: “Konsentrasinya sangat rendah. Itu berarti 10 kali volume batu yang perlu dipindahkan di tempat tanpa infrastruktur, tanpa peralatan, tanpa tenaga kerja. Setidaknya satu dekade sebelum mereka melakukan sesuatu.”
Lebih rumit lagi, Greenland pada 2021 melarang penambangan uranium karena kekhawatiran lingkungan dan oposisi masyarakat Inuit yang melihat pertambangan sebagai ancaman terhadap cara hidup tradisional mereka.
Dilema China: Dominasi Pemrosesan
Bahkan jika pertambangan berhasil, hambatan terbesar tetap ada: China menguasai sekitar 90% pemrosesan unsur tanah jarang global. Bahkan jika AS mengendalikan Greenland, ketergantungan pada fasilitas pemrosesan China tetap menjadi titik lemah kritis.
Ironisnya, perusahaan China, Shenghe Resources, adalah pemegang saham terbesar kedua di tambang Kvanefjeld Greenland dan pada 2018 menandatangani kesepakatan untuk memimpin pemrosesan mineral dari situs tersebut.
Respons Internasional: Dunia Bersatu Melawan Trump
Denmark: Perdana Menteri Mette Frederiksen menyatakan serangan AS terhadap Greenland akan berarti “semuanya berhenti”—termasuk NATO dan 80 tahun hubungan keamanan. Denmark mengumumkan peningkatan pengeluaran pertahanan di Greenland dalam “jumlah miliaran digit ganda” Krone (antara Rp14,6 triliun hingga Rp145 triliun).
Uni Eropa: Tujuh pemimpin Eropa merilis pernyataan bersama: “Greenland adalah milik rakyatnya. Denmark dan Greenland, dan hanya mereka, yang memutuskan masalah terkait mereka.” Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan terhadap dunia yang diatur oleh “hukum yang lebih kuat.”
Namun, UE belum mengklarifikasi langkah pembalasan konkret—militer atau ekonomi—yang akan diterapkan. Andrius Kubilius, Komisaris Pertahanan Eropa, setuju bahwa jika Amerika mengambil tindakan terhadap Greenland, “itu akan menjadi akhir dari kemitraan transatlantik.”
China: Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menanggapi bahwa aktivitas China di Arktik “bertujuan mempromosikan perdamaian dan sesuai hukum internasional. Amerika Serikat tidak boleh mengejar kepentingannya sendiri dengan menggunakan negara lain sebagai dalih.”
Rusia: Kremlin sangat diam tentang ambisi Trump. Analis mengatakan Moskow lebih tertarik melihat kehancuran NATO dari dalam. “Taruhan Rusia di Greenland sangat kecil,” kata Jamie Shea, mantan pejabat NATO. Rusia lebih diuntungkan jika tindakan Trump merusak NATO.
Pushback dari Kongres AS
Beberapa senator Republik menyatakan keberatan. Senator Roger Wicker mengatakan AS seharusnya tidak mengantagonisasi sekutu NATO. Senator Lisa Murkowski menyebut “obsesi” Gedung Putih “sangat mengganggu.”
Namun Demokrat John Fetterman mengatakan AS “idealnya” akan membelinya seperti Louisiana Territory (1803) dan Alaska (1867). “Saya tidak mendukung mengambilnya dengan paksa,” tegasnya.
Biaya Sesungguhnya: Ratusan Miliar Dolar
Alexander Gray, dalam kesaksian di Senat, mereferensikan perkiraan “ratusan miliar dolar” (ratusan hingga ribuan triliun rupiah) untuk mengakuisisi dan mendukung Greenland—biaya yang mencakup penggantian subsidi tahunan Denmark sebesar $600 juta (Rp10 triliun), investasi infrastruktur masif, dan mereplikasi jaring pengaman sosial yang dinikmati penduduk Greenland.
Michael Froman, mantan perwakilan perdagangan AS, tidak setuju dengan logika ekonomi akuisisi: “Prospek untuk industri mineral kritis yang menguntungkan sangat jangka panjang dan terpencil. Presiden Trump seharusnya ingin Denmark mempertahankan tanggung jawab untuk mensubsidi cara hidup Greenland, bukan menjadikannya tanggung jawab AS.”
Imperialisme Abad ke-21?
Analis di Foreign Affairs menggambarkan skenario “imperialisme abad ke-21” di mana kedaulatan dipaksakan bukan melalui kekuatan tetapi melalui fungsi: investasi, kontraktor, dan ambiguitas hukum. Konsorsium pembangunan, NGO, dan konsultan dengan ikatan longgar ke pemerintah AS akan turun ke Greenland, memberikan investasi kota demi kota, menciptakan ketergantungan tanpa aneksasi formal.
Suara Rakyat Greenland: “Kami Bukan Real Estate”
Bagi rakyat Greenland, diskusi ini adalah penghinaan. Inuk Silis Høegh, pembuat film Greenland, menyebutnya “penghinaan total.” Tak ada penduduk Greenland yang bisa memiliki tanah secara pribadi—tradisi budaya Inuit—yang membuat pandangan negara mereka sebagai real estat semakin provokatif.
Chemnitz memperingatkan budaya, identitas, bahasa, dan cara hidup Greenland akan “benar-benar terkikis dalam waktu sangat singkat” jika AS mendapatkan kontrol. Meski Trump menawarkan membuat setiap penduduk jutawan, retorika agresifnya telah menyebabkan kegelisahan dan ketakutan di antara penduduk pulau.
Dalam pemilihan Maret tahun lalu, tiga dari empat pemilih Greenland mendukung partai yang hanya mendukung gerakan lambat menuju kemerdekaan. Meski mayoritas besar menginginkan kemerdekaan, kekhawatiran tentang biaya ekonomi berpisah dari Denmark membuat legislator tidak menyerukan referendum kemerdekaan.
Apa yang Dipertaruhkan?
Krisis Greenland bukan tentang satu pulau, tetapi tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar keamanan internasional selama 80 tahun: kedaulatan teritorial, hak penentuan nasib sendiri, dan pertahanan kolektif melalui NATO.
“Hukum internasional adalah satu-satunya hal yang melindungi negara-negara kecil,” kata Josep Borrell, Komisioner UE untuk Kebijakan Luar Negeri. Bagi Eropa, ketergantungan pada payung keamanan AS kini menjadi kerentanan.
Nick Burns menawarkan perspektif: “Ada cara bagi administrasi Trump untuk mendapatkan akses mineral dan pangkalan militer dengan melakukan sesuatu yang normal: menghormati Denmark, bekerja dengan mereka secara diplomatik.”
Kesimpulan
Ambisi Trump terhadap Greenland adalah pertemuan antara kepentingan geostrategis nyata dan visi politik yang menolak norma multilateral. Greenland memang strategis—lokasinya, jalur pelayarannya, dan mineralnya adalah aset nyata dalam kompetisi kekuatan besar abad ke-21.
Namun pendekatan Trump—dari ancaman militer hingga tawaran Rp95 triliun untuk “membeli rakyat”—telah memicu kemarahan di Greenland, Denmark, dan Eropa. Seperti yang dikatakan Aki-Matilda Hoegh-Dam: “Kami bukan komoditas. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, itu tetap terlalu murah. Ini tentang martabat.”
Yang dipertaruhkan lebih dari sekadar pulau: ini tentang apakah tatanan berbasis aturan akan bertahan, apakah NATO tetap relevan, dan apakah sekutu dapat mempercayai Amerika Serikat. Seperti kata Perdana Menteri Denmark Frederiksen, dunia berada “di persimpangan jalan.” Apa yang terjadi dengan Greenland akan menentukan keamanan global untuk dekade mendatang. (*)
—
*) Artikel disusun berdasarkan laporan Reuters, TIME, CNBC, Bloomberg, Washington Post, Al Jazeera, CNN, Fortune, dan analisis pakar dari Center for Strategic and International Studies, Atlantic Council, Chatham House, dan lembaga riset internasional lainnya.
