Malari, Malapetaka 15 Januari 1974. Rizal Ramli, mantan menteri perekonomian justru tidak suka dengan istilah “malapetaka”. Sebab menurutnya, peristiwa itu merupakan pekerjaan intel buat stigma untuk gerakan mahasiswa. “Saya lebih suka menyebutnya sebagai gerakan 15 Januari 1974, bukan malapetaka. Itu gerakan kok. Temanya apa waktu itu? Keadilan dan antidominasi asing. Bukan antiasing,” tandas Rizal dalam diskusi “Topic of the Week” di Seknas Pemenangan Prabowo Sandi, Jl. HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, hari ini (15/1/2019).
Ia menambahkan, kita banyak teman asing, dan banyak juga orang asing yang bagus. Sedangkan tema gerakan, antidominasi asing. Itu masih relevan sampai hari ini dan sampai kapan pun. Disebutkan, saat itu Perdana Menteri Jepang Tanaka memang sangat dominan. Banyak bisnis patgulipat antarelite Orde Baru dan jepang.
“Tapi setahun kemudian PM Tanaka jatuh, karena disogok perusahaan Amerika dalam penjualan pesawat. Ada UU antimenyogok pejabat luar negeri oleh Amerika. Tema ketidakadilan dan dominasi asing sampai hari ini masih kuat sekali,” tambahnya.
Januari lantas disebut sebagai “bulan gerakan”. Aksi tahunn 1966 terjadi bulan Januari. Aksi tahun 1974 pun di bulan Januari. Bahkan aksi 1978, gerakan masih antisoeharto di seluruh kampus di Indonesia pun terjadi di bulan Januari. “Kami semau ditangkap. Esensinya waktu itu, kami tidak mau Indonesia yang otoriter. Kita mau Indonesia yang demokratis,” tegasnya.
Desakan mahasiswa ketika itu juga merembet ke gerakan Indonesia yang bebas dari KKN. Akibatnya, kampus ITB diduduki tentara selama tiga tahun. Kamus UGM diserbu. Unhas juga dierbu. “Saya dan kawan-kawan dipenjara 1,5 tahun. Apa tema gerakannya? Ketidakadilan, anti-KKN, demokratisasi. Hari ini, tema itu masih berlaku. KKN makin banyak, bukannya makin kurang. Kenapa? Karena demokrasi kita hari ini adalah demokrasi kriminal,” ujar Rizal Ramli.
Indonesia dinilai sok-sokan ikut sistem politik Amerika Serikat. Sementara di Amerika, partai tidak dibiayai negara. Parpol di sana bisa mengumpulkan dana dari rakyat atau perusahaan. Indonesia sok jago dengan sistem itu. Akibatnya, menurut Rial Ramli, terjadi korupsi paling gede di Indonesia, yakni korupsi politik. “Kita harus ganti sistem ini. Partai dibiayai negara, sehingga tugas partai hanya mencari kader yang amanah, yang bagus,” tuturnya.
Roh kriminal demokrasi, tambahnya, harus diganti menjadi roh amanah dan pemerintahan yang baik. Itu bisa dilakukan, sehingga partai politik tidak sibuk cari duit. Jika sudah begitu, barulah demokrasi bekerja untuk perbaikan rakyat. Tidak seperti hari ini, di mana demokrasi bekerja untuk memperkaya elite. Di DPR, eksekutif. Ini harus dihentikan, kalau kita ingin demokrasi bekerja untuk rakyat.
Tema anti-KKN sebetulnya pesan utama gerakan reformasi. Tapi hari ini demorkasi kita, dipelopori partai-partai ujung tombak yang dikelola bagaikan oligarki, bagaikan CV. “Teman saya dari Indonesia Timur bilang, ‘Bang kalau begini, si ini urusin anaknya, si itu urusin anaknya, kapan urusin kita? Karenanya kita ingin merdeka.”
Harus dibenahi. Memang enggak soal anak siapa, anak siapa. Tapi harus demokratis di dalamnya. Harus dibiayai negara seperti di Eropa, Australia dan sebagainya. Banyak orang terganggu, pemerintah tidak adil secara hukum. Kalau ada yang hoax, aktivis label Islam ditangkap. Tapi yang lain tidak ditangkap.
Hukum yang benar ini harusnya siapa pun hoax, jangan ditanya agama, suku, statusnya. Proses. Itu baru adil.
“Tapi hari ini, walau Mas Jokowi keliling pesantren, undang tokoh pesantren ke istana, buat mayoritas umat Islam, enggak adil kok ini. Pemimpin itu harus adil. Baru dihormati, baru disayangi oleh rakyatnya. Tidak adil lainnya apa? Pak Jokowi awal-awal bagus. Karena dia kampanye dengan Trisakti. Itu antitesa daripada neoliberalisme. Tapi begitu angkat menteri, dia pilih yang anti-Trisakti. Misal bicara stop impor, kedaulatan pangan. Tapi pilih menteri rajanya impor. Ini paradox,” paparnya.
Hari ini, petani pangan di Pulau Jawa kecewa sekali. Karena impor gula berlebih-lebih, impor padi berlebih-lebih. Petani kebun di luar Jawa yaitu kebun sawit, kopra, karet, karena harga anjlok hampir 80%. Pemerintah dinilai tidak bikin apa-apa. “Kalau harapan dukungan dari petani, saya mohon maaf. Sudah selesai,” tegasnya.
Demikian juga nelayan. “Ibu Susi bagus sekali nembakin (kapal), dan dia tidak bisa disogok. Tapi empati dia terhadap nelayan agak kurang. Dulu saya coba imbangin, ciptakan asuransi untuk nelayan. Sayang tidak diteruskan. Nelayan itu paling miskin di seluruh Indonesia,” kata mantan Menko Maritim di era Jokowi yang kemudian digantikan Luhut B Panjaitan.
Rizal kemudian bicara tentang buruh. “Organisasi buruh paling besar tidak pro Mas Jokowi. Organisasi yang diakomodasi ecek-ecek. Tapi organiasi buruh yang betul-betul kuat di akar, sama sekali dimusuhi. Demikian pula kaum pahlawan tanpa tanda jasa, para guru. Bahkan juga profesi dokter, perawat. BPJS kagak dibayar 8 bulan terakhir. Masalah gini aja kagak bisa diselesaikan BPJS. Kasih saya, seminggu beres. Karena pendekatannya tambal sulam bukan struktural,” papar Rizal.
Jadi secara sektoral, petani, nelayan, buruh, guru, profesi kesehatan ingin perubahan. Perubahan sebetulnya bisa terjadi. “Mohon maaf, saya di atas kertas sudah simpulkan, perubahan sudah selesai. Memang lembaga-lembaga poling mengatakan, petahana masih unggul 20%. Saya mohon maaf, pada Pemilu 2014, 12 perusahaan poling dibayar oleh enam orang yang kuasa. Menyimpulkan bahwa kalau PDIP mengajukan Megawati, PDIP akan anjlok dari 16% ke 12%. Tapi kalau PDIP ajukan Jokowi, PDIP naik dari 16% ke 33-35%. Saya enggak punya perusahaan poling. Tapi Rizal Ramli ketemu rakyat di jalan. Kami simpulkan waktu itu Jokowi effect hanya 2%. Apa yang terjadi? Jokowi terpilih jadi presiden, PDIP hanya naik dari 16% ke 18%. Artinya, kesalahan proyeksi 8,5 kali dari margin of error. Sebetulnya survey yang bayar boleh siapa pun. Kalau betul-betul ilmiah, metodologinya, margin of error 2%,” papar Rizal.
Ia menambahkan, lembaga poling seperti itu, tidak perlu dipercaya. Mereka itu alat propaganda. Karena kalau di luar negeri, harusnya lembaga poling bilang dibiayai ini misalnya. Sehingga rakyat bisa tahu. Ini tidak ada penjelasan sumber pembiayaan. “Hari ini lembaga poling bilang gap Jokowi dan Prabowo 20% lebih. Come on….,” tutur Rizal.
Rizal juga menambahkan, “Pada saat jaya-jayanya Jokowi cuma dapat 52-53%. Kok hari ini ada yang klailm lembaga survei Jokowi dapat 56%. Yang benar saja. Wong di puncaknya saja (2014) dia hanya 53%. Jadi lembaga survei sudah kompak maintenance perbedaan Jokowi dan Prabowo itu 20%. Supaya nanti bisa menjustifikasi kecurangan.”
Gapnya itu sekarang sebenarnya sudah kurang 10%. Jokowi stagnan, Prabowo-Sandi naik. Gap-nya itu kurang dari 10%. Yang belum menentukan sikap sekitar 20%. Kalau ada kecurangan, maksimum efeknya 5%. Oleh karena itu, kalau mau menang Prabowo-Sandi harus menang double digit. Di atas 10% baru kecurangan itu tidak ada artinya.
Menurut Rial, kunci kemenangan adalah militansi, militansi, militansi. “Wong duitnya kagak punya. Prabowo bilang sama saya, ‘Mas Rizal ada kemajuan tidak?’. Saya bilang ada. Prabowo lalu bilang ‘Syukur alhamdulilah. Wong kita selama ini ‘pahe’. Maksudnya Prabowo itu paket hemat. Mahatir Muhamamad, Anwar Ibrahim enggak punya duit lawan Najib. Najib punya media, punya uang tak terbatas. Mahatir menang, karena mereka militan militan. Jadi kalau mau double digit harus begitu,” katanya.
Soal kecurangan Rizal mengingatkan, bahwa kita setuju dengan proses demorkasi. Ketidakpuasan, keinginan buat perubahan harus disalurkan lewat cara-cara demorkatis yaitu Pilpres. “Tetapi, kalau ada yang coba-coba untuk super curang bulan April nanti, itu akan menantang PEOPLE POWER,” tandas Rizal Ramli. (*/rr)
