JAYAKARTA NEWS—- Komisi IX DPR RI mendorong Komite Penangan Covid-19 dan PEN untuk menjalankan tiga program prioritas secara holistik dan terintegrasi. Yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh, termasuk adanya alokasi anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi.
Komisi IX DPR RI mendesak adanya grand design pengembangan vaksin Covid-19 termasuk kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran dan rencana vaksinasi.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan poin kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dan rapat dengar pendapat dengan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Demikian dikutip dari laman dpr.go.id
Selanjutnya, Komisi IX juga mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan PEN untuk terus meningkatkan kolaborasi seluruh pihak yang sudah berkontribusi aktif diantaranya TNI/Polri, BIN, universitas, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pihak swasta.
Dan dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan di masa pandemik, Komisi IX DPR RI mendukung Kementerian Kesehatan RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan laboratorium di seluruh daerah melalui optimalisasi penggunaan anggaran stimulus penanganan Covid-19 di bidang kesehatan.
“Komisi IX DPR meminta Kemenkes RI dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memberikan data rincian realistis dan rencana optimalisasi anggaran penanganan Covid-19 bidang kesehatan,” pungkas politisi dapil Nusa Tenggara Timur II itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir mengatakan Pemerintah telah menyiapkan rencana program pemberian vaksin Covid-19 pada 2021. Ia menjelaskan, Pemerintah akan menyelenggarakan vaksin gratis menggunakan data BPJS Kesehatan. “Vaksin bantuan Pemerintah di mana melalui budget APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan (2021),” terangnya.
Namun, Erick mengatakan, vaksin subsidi pemerintah tidak tersedia untuk semua masyarakat mengingat kondisi keuangan negara saat ini terus mengalami penurunan. Masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis.
“Kami mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu. Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow Pemerintah,” tuturnya.***/ebn
