Komisi I DPR Setuju Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini 4 Programnya

JAYAKARTA NEWS— Komisi I DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Keputusan itu disampaikan Ketua Komisi I Meutya Hafid setelah Yudo Margono menjalani fit and proper test Calon Panglima TNI di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono,” kata Meutya mengetok palu tanda persetujuan.

Seusai  menyatakan persetujuan, rombongan Komisi I bertolak menuju rumah  Laksamana Yudo Margono di kawasan Menteng Jakarta Pusat, untuk melakukan verifikasi faktual. Kedatangan romongan Komisi I DPR ini disambut oleh Yudo Margono yang sudah lebih dulu pulang seusai fit and proper test.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI.

Ketika tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022) Yudo hadir didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, bersama perwira tinggi lainnya.

Yudo kemudian memasuki Gedung Nusantara II DPR menuju ruang rapat Komisi I DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid.

Empat Program Laksamana Yudo Margono

Dalam visi dan misinya, Laksamana Yudo Margono memaparkan empat program prioritas untuk mewujudkan TNI yang Patriot.

Empat program prioritas itu yaitu pertama, Akselesari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam setiap penugasan dilandasi profesionalisme dan jiwa yang tangguh.

“Perlu saya tegaskan  bahwa program sumber daya manusia yang unggul menjadi program utama yang saya proioritaskan dalam membangun TNI,” tegas Yudo Margono saat menyampaikan visi dan misi dihadapan pimpinan dan Komisi I DPR RI.

Kedua, kata Yudo, meningkatkan kesiapan operasinal satuan-satuan TNI, baik personel maupun alutsistanya, sehingga memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dan siap digerakan kapanpun sesuai kebutuhan.

Ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI.

Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI demi menegakkan kedaulatan NKRI.***/din