ALOR, JAYAKARTA NEWS— Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan. Salah satunya di Kabupaten Alor mendapat penyaluran bantuan pangan untuk tiga bulan Juli, Agustus, September dengan total penerima sebanyak 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Pemimpin Wilayah BULOG Nusa Tenggara Timur Arrahim K. Kanam hadir langsung di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan bantuan pangan perdana untuk alokasi tiga bulan diterima masyarakat.
Kehadiran langsung Kepala Bapanas dan Dirut BULOG menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan program bantuan pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, bantuan pangan juga disalurkan kepada masyarakat di sejumlah desa, antara lain Desa Fuisama sebanyak 66 PBP, Desa Probur sebanyak 513 PBP, dan Desa Lembur Barat sebanyak 222 PBP. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan pangan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan bantuan pangan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan seperti Alor.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dan bantuan yang menjadi haknya. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari perhatian pemerintah hanya karena berada di wilayah kepulauan atau pelosok. Hari ini kami datang langsung ke Alor untuk memastikan bantuan pangan benar-benar sampai dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Amran, dilansir Humas BULOG.
Amran mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BULOG menjadi kunci agar program bantuan pangan dapat berjalan efektif hingga ke daerah.
“Kita ingin memastikan negara hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui aksi nyata. Bantuan pangan harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran dan tepat waktu. Karena itu, pemerintah bersama BULOG akan terus bekerja memastikan kebutuhan pangan masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi,” tegasnya.
Kondisi Geografis Jadi Tantangan Distribusi Pangan
Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, kehadiran pemerintah bersama BULOG di Alor merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pangan.
“Hari ini kami datang langsung ke Alor untuk memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. Ini bukan hanya soal menyalurkan beras, tetapi memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat. Bantuan yang disalurkan merupakan alokasi untuk tiga bulan, jadi nanti masing-masing keluarga akan mendapatkan 30 kilogram beras,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi pangan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BULOG, serta seluruh pemangku kepentingan agar bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah yang memiliki tantangan geografis.
“Bagi BULOG, tidak ada wilayah yang terlalu jauh untuk dilayani. Alor adalah bagian dari Indonesia, dan masyarakatnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian serta akses pangan. Kami akan terus memastikan pangan hadir sampai ke masyarakat,” tegas Rizal.
Kehadiran Kepala Bapanas dan Dirut BULOG di Alor sekaligus memperkuat pesan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pangan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Aspirasi dan masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh generasi muda asal Alor, menjadi bagian penting dalam memperkuat perhatian pemerintah terhadap kondisi pangan di daerah. (*/di)
