JAYAKARTA NEWS – Petisi yang dibuat Perkumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan (JPKL) yang dimuat di www.change.org.id dengan judul : bpom-badan-pengawas-obat-dan-makanan-selamatkan-bayi-kita-dari-racun-bisphenol-a-bpa– , tanpa pemberitahuan lebih dahulu, telah dihapus dari beranda laman change.org.
Padahal petisi tersebut telah ditandatangani hampir 100 ribu. Pihak admin JPKL kemudian mengirimkan pesan dan surat elektronik guna meminta penjelasan kepada pengelola change.org, mengenai alasan diturunkannya petisi yang bertujuan menyelamatkan bayi, balita dan janin tersebut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya, change.org membalas pesan elektronik dari JPKL.
“Penurunan petisi tersebut dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Kementerian Komunikasi dan informasi (Kemenkominfo) yang diajukan ke tim global change.org,” begitu bunyi pesan elektronik dari change.org kepada JPKL.
Padahal isi petisi itu adalah untuk mendukung BPOM agar memberi label peringatan konsumen pada kemasan galon isi ulang yang mengandung Bisphenol A (BPA) dengan kode plastik No.7, agar airnya tidak dikonsumsi oleh bayi, balita dan janin pada ibu hamil.
Hampir semua negara maju sudah melarang penggunaan kemasan BPA sebagai wadah yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang akan di konsumsi oleh bayi, balita dan ibu hamil, bahkan ada negara yang sudah melarang kemasan plastik yang mengandung BPA dengan kode plastik No.7, sebagai wadah makanan dan minuman.
Di Indonesia barangkali belum memungkinkan menerapkan peraturan setegas itu, sehingga langkah yang utama yang memungkinkan adalah pemberian label peringatan konsumen, untuk melindungi bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Jika untuk orang dewasa masih ada toleransi, maka untuk bayi semestinya tidak ada toleransi untuk ambang batas BPA yg diperbolehkan. Tingginya angka yang mendukung petisi tersebut pertanda masyarakat peduli akan bahaya BPA.
Karena mendapat keterangan bahwa penurunan itu atas permintaan Kemenkominfo, maka Roso Daras, Ketua Umum JPKL mendatangi Kemenkominfo pada Senin (29/3) lalu.
Kehadiran Ketua JPKL Roso Daras disambut baik Ferdinandus Setu, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi di press room, Gedung Kemenkominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
“Iya betul, Kemenkominfo telah meminta change.org untuk menurunkan petisi tersebut. Karena kami mendapat permintaan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ungkap Ferdinandus Situ.
Masih menurut Ferdinandus Setu, Kemenkominfo itu tugas dan fungsinya antara lain mengatur berbagai kepentingan. Dikatakan, BPOM sekitar dua bulan lalu meminta petisi itu diturunkan dengan alasan berita bahaya bisphenol A adalah disinformasi. Maka sebagai sesama instansi pemerintah meminta untuk diturunkan.
“Jadi untuk JPKL silakan yakinkan pihak BPOM bahwa Bisphenol A berbahaya. Atau bila perlu bikin lagi saja petisi itu,” saran Ferdinandus seraya menambahkan, “saya memahami dan mendukung maksud JPKL terkait konten petisi untuk melindungi masyarakat.”
Mendengar klarifikasi dan penjelasan Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Roso Daras pada dasarnya memahami apa yang terjadi. Ia hanya menyesalkan sikap BPOM yang telah mengintervensi organisasi yang resmi dan berbadan hukum. Menurut Roso Daras, tindakan BPOM telah mencederai iklim demokrasi di dalam mengeluarkan pendapat.
“Dalam konteks ini, BPOM bersikap otoriter. Tindakannya meminta Kemenkominfo menurunkan petisi dari sebuah organisasi legal di Tanah Air, jelas melanggar UUD ‘45 tentang kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Apalagi jika alasannya bersifat dispute, bahkan sumir,” sergah Roso.
Ditambahkan, semua negara maju berdasarkan penelitian ilmiah menyebutkan, BPA berbahaya, “Bahaya BPA itu confirmed. Tak bisa dibantah. Mungkin pada kadar tertentu tidak berbahaya bagi manusia dewasa, tetapi untuk balita, bayi, dan janin, no excuse. Mereka harus dilindungi dari paparan racun BPA, berapa pun kadarnya,” tegasnya.
Dan karena soal BPA di Indonesia masih di ranah perdebatan, BPOM tidak berhak membungkam pendapat pihak lain yang berseberangan. Terlebih, BPOM pun di dalam peraturannya jelas mengatakan BPA berbahaya jika melebihi ambang batas. “Jangan berlindung di balik kata ‘ambang batas’ atau ‘batas toleransi’. Sebab kadar tolrensi itu untuk manusia dewasa. Sedangkan, untuk balita, bayi, dan janin, JPKL memandang, tidak ada toleransi,” papar Roso Daras.
Roso bahkan mempertanyakan, apakah BPOM siap bertanggung jawab dunia-akhirat, jika kelak ada dampak buruk terhadap balita, bayi, dan janin karena membiarkan mereka terpapar BPA?
Masih menurut Roso Daras, dalam menyikapi sebuah perbedaan pendapat, tidak selayaknya pendapat pihak lain dibungkam. “Padahal BPOM belum mempunyai kajian komprehensif di dalam merespon isu BPA ini. Sementara JPKL berpegang pada penelitian dan kebijakan yang telah diterapkan di beberapa negara maju. Bahwa, wadah makanan dan minuman yang mengandung BPA dengan kode plastik No.7, tidak boleh bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh bayi, balita dan Ibu hamil,” paparnya.
Dengan adanya penghapusan petisi yang sudah ditandatangani hampir mencapai 100 ribu lebih untuk mendukung BPOM di dalam memberikan Label Peringatan kepada konsumen, ada beberapa pasal yang telah dilanggar.
“Pasal perlindungan anak, pasal perlindungan kesehatan, dan yang jelas pasal perlindungan konsumen. Ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk segera merumuskan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk melindungi kesehatan dan konsumen,” tandas Roso Daras. (*/mon)
