Iran Membara, Board of Peace di Ujung Tanduk

Oleh : Heri Mulyono

Di tengah puing-puing diplomasi, Board of Peace, yang baru lahir untuk merajut perdamaian, kini terancam menjadi simbol ironi. Serangan Amerika-Israel ke Iran telah menguji kredibilitasnya, mengubah harapan menjadi pertanyaan besar tentang masa depannya. Apakah ini akhir dari sebuah inisiatif, atau awal dari babak baru konflik global?

Board of Peace: Dari Harapan Perdamaian Menuju Bayang-bayang Perang

Pada Januari 2026, dunia menyambut inisiatif ambisius yang digagas oleh Presiden Donald Trump: Board of Peace (BoP). Dibentuk dengan tujuan mulia untuk mengawasi gencatan senjata Israel-Hamas, merekonstruksi Gaza—yang bahkan diimpikan menjadi “Riviera of the Middle East”—serta mengkoordinasikan bantuan internasional, BoP diharapkan menjadi mercusuar diplomasi di Timur Tengah yang bergejolak. Puluhan negara, termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, bergabung dalam koalisi ini, menunjukkan komitmen global terhadap stabilitas regional. Namun, harapan itu kini diuji oleh realitas geopolitik yang brutal.

Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran, menargetkan setidaknya sembilan kota, termasuk Teheran dan Isfahan. Serangan ini, yang diklaim sebagai tindakan preventif untuk melumpuhkan program nuklir dan rudal balistik Iran serta memicu “perubahan rezim”, telah memicu gelombang kejutan di seluruh dunia. Laporan awal bahkan mengindikasikan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebuah peristiwa yang berpotensi memicu kekosongan kekuasaan dan radikalisasi lebih lanjut di kawasan.

Kredibilitas yang Terkoyak: BoP sebagai “Board of War”

Ironi yang paling mencolok adalah bagaimana BoP, sebuah entitas yang didirikan untuk menjaga perdamaian, kini justru terperangkap dalam pusaran konflik yang dipicu oleh salah satu negara penggagasnya. Koalisi masyarakat sipil di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tegas melabeli BoP sebagai “Board of War”. Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, menyatakan bahwa serangan AS-Israel ke Iran telah melanggar hukum internasional dan Piagam PBB, sehingga “Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran”.

Kredibilitas BoP kini dipertanyakan secara fundamental. Bagaimana sebuah lembaga yang mengklaim sebagai penjaga perdamaian dapat dipimpin oleh negara yang secara aktif melakukan agresi militer tanpa mandat internasional? Pertanyaan ini menggema di koridor-koridor diplomasi global dan memicu desakan dari berbagai pihak.

Analisis Pakar: Sebuah “Perang Pilihan” yang Berisiko

Para pakar hubungan internasional menyoroti situasi ini dengan keprihatinan mendalam. Richard Haass, seorang diplomat senior dan mantan Presiden Council on Foreign Relations, menyebut serangan ini sebagai “War of Choice” (perang pilihan) yang tidak perlu. Haass berpendapat bahwa Amerika Serikat memiliki opsi lain, seperti tekanan ekonomi yang lebih intensif atau jalur diplomasi nuklir yang masih menjanjikan, namun memilih jalur militer yang berisiko tinggi. Baginya, tindakan ini menunjukkan kegagalan diplomasi dan mengabaikan prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara damai.

Stephen Walt, profesor hubungan internasional dari Harvard University, melihat BoP sebagai manifestasi dari “Predatory Hegemon”. Walt berargumen bahwa Amerika Serikat menggunakan aliansi multilateral semacam BoP bukan untuk tujuan perdamaian sejati, melainkan untuk melegitimasi tindakan unilateral dan memaksakan kehendak Washington melalui koalisi negara-negara yang patuh. Dalam pandangannya, BoP hanyalah tabir asap yang menyembunyikan agenda geopolitik yang lebih besar.

Rosa Freedman, seorang pakar hukum internasional dari University of Reading, menegaskan bahwa serangan ini secara efektif menghancurkan jalur diplomatik dan menguji kredibilitas BoP sebagai penjamin stabilitas regional. Ia mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga perdamaian dapat mempertahankan legitimasinya ketika pemimpinnya sendiri terlibat dalam tindakan agresi yang melanggar norma-norma internasional.

Reaksi Internasional dan Dilema Anggota BoP

Reaksi internasional terhadap serangan ini bervariasi, namun sebagian besar menunjukkan kekhawatiran akan eskalasi konflik. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan bahwa serangan tersebut “telah menyia-nyiakan peluang diplomasi” dan mendesak semua pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas.

Namun, Dewan Keamanan PBB sendiri gagal mengeluarkan kecaman penuh terhadap serangan AS-Israel, menunjukkan perpecahan di antara kekuatan global.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga berada dalam posisi sulit. Meskipun mengutuk serangan balasan Iran ke negara-negara Teluk, OKI juga terjepit oleh fakta bahwa serangan awal AS-Israel ke Iran-lah yang memicu seluruh rangkaian kekerasan ini.

Bagi negara-negara anggota BoP, situasi ini menciptakan dilema yang mendalam. Indonesia, misalnya, yang awalnya bergabung dengan BoP dengan harapan dapat berkontribusi pada perdamaian di Gaza, kini menghadapi tekanan domestik yang signifikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo untuk menarik Indonesia keluar dari BoP, karena dianggap tidak efektif dan bahkan menjadi alat bagi kepentingan perang.

Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang juga anggota BoP, berada dalam posisi yang sangat sensitif. Meskipun beberapa laporan pakar mengindikasikan dukungan atau izin wilayah udara untuk serangan AS-Israel, secara resmi mereka harus menjaga stabilitas regional dan menghindari konflik langsung dengan Iran.

Dilema Anggota BoP: Sikap Turki dan Indonesia

Di tengah gejolak ini, sikap negara-negara anggota BoP menjadi sorotan, terutama Turki dan Indonesia, yang memiliki pengaruh signifikan di dunia Muslim. Turki, melalui Presiden Recep Tayyip Erdoğan, mengutuk keras serangan AS-Israel ke Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Iran dan ancaman serius bagi perdamaian regional.

Erdoğan bahkan menggambarkan serangan tersebut sebagai “provokasi Israel” yang berpotensi menciptakan “lingkaran api” di Timur Tengah. Pemerintah Turki juga secara tegas membantah rumor yang beredar bahwa mereka mendukung serangan tersebut, misalnya dengan mengizinkan penggunaan wilayah udara atau pangkalan militer mereka.

Sebagai anggota BoP, Turki berada dalam posisi yang sulit, harus menyeimbangkan hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan Donald Trump, sekaligus mempertahankan solidaritas dengan Iran sebagai negara tetangga Muslim.

Sementara itu, Indonesia juga menghadapi tekanan internal dan eksternal yang kompleks. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik AS-Iran, sebuah langkah yang dipandang berani namun juga menuai kritik.

Beberapa pihak menilai pernyataan awal Indonesia tidak secara tegas membedakan antara pihak penyerang dan pihak yang diserang, yang dapat mengurangi efektivitas mediasi. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera menarik keanggotaan Indonesia dari BoP.

Mereka berargumen bahwa BoP telah kehilangan legitimasinya sebagai lembaga perdamaian dan justru menjadi alat bagi kepentingan perang. Petisi dari koalisi masyarakat sipil juga menuntut penarikan diri dari BoP dan penghentian kerja sama strategis dengan AS yang dianggap merugikan perdamaian global.

Dilema ini menyoroti bagaimana negara-negara anggota BoP harus menavigasi kepentingan nasional mereka di tengah krisis kredibilitas yang melanda organisasi tersebut.

Masa Depan Board of Peace: Bubar atau Beradaptasi?

Dengan kredibilitas yang terkoyak dan tujuan awalnya yang kini kontradiktif, masa depan Board of Peace menjadi sangat tidak pasti. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi:

1. Pembubaran: BoP mungkin akan bubar secara de facto atau de jure karena kehilangan legitimasi dan dukungan dari anggotanya. Negara-negara yang merasa dikhianati oleh tindakan AS-Israel mungkin akan menarik diri, membuat BoP tidak relevan.
2. Transformasi menjadi Aliansi Militer: BoP bisa saja bertransformasi menjadi aliansi militer terselubung yang berfokus pada penahanan Iran, jauh dari tujuan perdamaian awalnya. Ini akan semakin mengukuhkan label “Board of War” yang disematkan oleh para kritikus.
3. Reorientasi dan Reformasi: Dalam skenario yang lebih optimis, BoP mungkin mencoba untuk mereorientasi diri dan menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian. Namun, ini akan membutuhkan upaya besar untuk membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan independensi dari kebijakan unilateral AS.

Apapun nasibnya, serangan AS-Israel ke Iran telah menandai titik balik krusial bagi Board of Peace. Dari sebuah inisiatif yang menjanjikan harapan perdamaian, kini ia berdiri di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan antara relevansi yang terkoyak atau transformasi yang penuh risiko.

Dunia menanti, apakah BoP akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kegagalan diplomasi, atau entitas yang mampu bangkit dari abu konflik untuk benar-benar mewujudkan perdamaian yang diidamkan. (*)

_______________

Referensi

• White House. (2026, Januari 16). Statement on President Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict.
• Axios. (2026, Februari 19). Trump’s Board of Peace: Who’s in, who’s out and who could join next. Diakses dari.
• Stimson.org. (2026, Februari 28). Experts React: What the Epic Fury Iran Strikes Signal to the World.
• Haass, R. (2026, Februari 28). Special Edition: A Questionable War of Choice.
• CNBC Indonesia. (2026, Februari 28). AS-Israel Serang Iran Tanpa Ampun, Begini Dampaknya ke Ekonomi.
• Kompas.com. (2026, Maret 2). Sebut BOP Jadi Board of War, Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran.
• Foreign Policy. (2026, Februari 19). Trump’s Board of Peace Takes on Gaza.
• Antaranews.com. (2026, Maret 1). Expert says US-Israeli attacks undermine Board of Peace credibility.
• UN News. (2026, Februari 28). Iran strikes ‘squandered a chance for diplomacy’: Guterres.
• PassBlue. (2026, Februari 28). UN Security Council Falls Short of Fully Condemning US-Israeli Attack on Iran.
• Livemint. (2026, Februari 28). Regional Backlash? Saudi Arabia, UAE, OIC condemn Iran’s strikes.
• SindoNews. (2026, Maret 2). MUI Desak RI Mundur dari BoP usai AS-Israel Serang Iran.
• Washington Institute. (2026, Maret 2). The U.S. and Israel Strike Iran.
• Iletisim.gov.tr. (2026, Maret 1). Türkiye’s Erdoğan says U.S.-Israeli strikes on Iran violate its sovereignty.
• AA.com.tr. (2026, Maret 1). Türkiye rejects claim of supporting attacks against Iran.
• Channel News Asia. (2026, Maret 2). Indonesia’s offer to mediate US-Iran conflict seen as ‘bold’.