JAYAKARTA NEWS— Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan utuh polemik anggaran Rp48 M untuk Gorden di rumah dinas Anggota DPR dan Rp11 M untuk pengaspalan di kompleks Parlemen.
Dalam keterangan Pers di Media Centre DPR RI, Indra menerangkan pergantian gorden dan vitrase rumah dinas Anggota DPR sudah diajukan sejak tahun 2009 namun anggaran tak mencukupi.
“Tiga belas tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra, Senin (28/3/22).
Pengadaan gorden tersebut, lanjut Indra, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas.
“Dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKSnya,” jelas Indra.
“Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengkipengki. Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional,” tegas Indra.
Ditambahkan Indra, karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah sejak 13 tahun lalu, untuk keamanan kenyamanan anggota dewan terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi.
“Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp80 juta sekian sama pajak Rp90 jutaan per rumah,” urai Indra.
Lebih detail, papar Indra, komponennya lantai satu untuk jendela ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga. Lalu, untuk lantai dua jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga dan jendela ruang tidur ART.
“Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate Rp46.194.954.000. Nah, untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp45.767.446.332. Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan,” ujar Indra.
Selanjutnya, angka Rp48 M tersebut, muncul dari ToR yang diajukan di 2021 kemudian dilakukan review oleh inspektorat utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar dan review tersebut yang dijadikan dasar Kesetjenan DPR untuk menyampaikan anggaran ke Kementerian Keuangan.
Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di Kesekretariatan juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan badan urusan rumah tangga (BURT) DPR.
“Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yg sangat intensif dengan Panja BURT. Jadi Rp48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah,” terang Indra.
Lebih lanjut, terkait pengaspalan yang nilainya Rp11 M, Indra menjelaskan pihaknya akan melakukan pengaspalan untuk banyak hal. Kondisi saat ini, aspal di kompleks parlemen sudah tergerus, sehingga mudah tergenang air.
Di sisi lain, awal Oktober 2022 akan diselenggarakan P20, dihadiri 20 ketua parlemen dunia yang sama dengan G20 plus 20 negara lain atas undangan DPR.
“Jadi pada awal Oktober akan hadir sekitar 40 parlemen dunia akan hadir di sini, untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan. Aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7100 beton aspal,” sebut Indra.
Kesetjenan DPR akan menyelesaikan seluruh perapian infrastruktur sebelum Juli, sebab di bulan Agustus tepatnya di tanggal 16 akan ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegeraan Presiden untuk urusan APBN tahun 2023.
“Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung. Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing (pengedapan air) di Gedung Nusantara dan yang lain,” pungkas Indra.***/din
