JAYAKARTA NEWS— Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai dana Rp7,2 triliun terlalu besar kalau hanya diperuntukkan menyelesaikan satu masalah saja, yakni, bantuan kuota internet. Apalagi tidak semua anak bisa memperoleh bantuan kuota internet itu karena tidak memiliki gawai, ataupun tinggal di wilayah yang susah sinyal.
“Anak-anak di pelosok negeri yang susah sinyal tidak dapat menikmati. Bagi daerah yang susah sinyal yang diperlukan adalah peralatan penguatan sinyal di wilayah mereka,” ungkap Heru Purnomo, Sekjen FSGI. Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi Sabtu (29/8/2020), seraya menambahkan, meski begitu, pihaknya tetap mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas keputusannya mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk subsudi kuota internet dalam PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen.
Menurut Heru, pemberian kuota internet seperti yang dilakukan Kemdikbud, ibarat seperti taktik pemadam kebakaran. Langsung siram dengan air yang banyak. Api luar langsung mati tapi bara di dalamnya masih ada. Kebijakan ini hanya mengatasi satu masalah dari banyaknya kendala PJJ jika dilakukan secara daring. Meskipun sebenarnya PJJ tidak harus selalu daring.
Heru menambahkan,”Ada siswa punya gawai tapi tidak punya kuota, ada siswa punya gawai punya kuota tapi susah sinyal atau jaringannya tidak stabil. Atau malah ngga ada sinyal di wilayah tersebut. Ada juga siswa tidak punya gawai dan tidak punya kuota walau jaringannya bagus.”
“Permasalahan tersebut harus dipetakan agar semua masalah diselesaikan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Padahal, semua anak wajib dilayani pembelajaran jarak jauhnya,” tambahnya.
Maksimalkan PJJ Melalui Televisi
FSGI mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk juga memikirkan kepentingan siswa yang tidak memiliki gadget. Kemdikbud pernah menyampaikan bahwa pembelajaran melalui TVRI efektif dilakukan. Jika betul demikian mengapa pembelajaran melalui TVRI ini tidak ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.
“Misalnya dengan menambah durasi pembelajaran. Bisa juga dengan memperluas cakupan per sesi pembelajaran. Selama ini kan per sesi pembelajaran itu untuk 3 kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SD dibuat 1 sesi atau 1 Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran, padahal belum tentu sesuai dengan kurikulum formalnya. Jadi seharusnya KD pembelajarannya bisa disesuaikan dengan kurikulum,” tambah Mansur Sipinathe dari Serikat Guru Mataram yang juga tenaga pendidik di salah satu SMAN di Lombok Barat.
“Jika tidak mungkin TVRI menayangkan seluruh materi jenjang SD sampai SMA/SMK maka Kemdikbud dapat bekerjasama dengan stasiun televisi lain yang ada. Sehingga pembelajaran melalui TV dapat diperluas dan ditayangkan serentak pada seluruh jenjang di waktu yang sama. Jam saat PJJ di pagi hari, hari Senin sampai dengan Jumat,” ujar Retno Listyarti, Dewan Pakar FSGI.
Retno menambahkan,”Kerjasama dengan TV swasta menjadi kebutuhan karena sinyal TVRI juga ternyata tidak dapat diterima dengan baik di sejumlah daerah, namun TV swasta lain malah sinyalnya diterima dengan kuat di daerah tertentu. Ini bisa melengkapi, bisa didahului dengan pendataan, sehingga tepat sasaran dan tepat kebutuhan.” ***ebn
