JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat agar stop boros air. Hal tersebut terkait dengan ancaman dampak El Nino yang bisa menyebabkan kekeringan.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mulai menampung air bersih sebagai langkah menjaga ketersediaannya. Upaya lebih kongkrit, Suharyato berharap agar Pemda melalui BPBD sudah memberikan edukasi juga ke masyarakat.
“Bahwa keluarga-keluarga dihimbau mulai dari sekarang, penggunaan air itu betul-betul dihemat. Air hanya bisa digunakan misalnya untuk memasak dan minum, tetapi untuk mandi dan kebutuhan-kebutuhan lain sebaiknya tidak menggunakan sumber-sumber air bersih,” ujar Suharyanto dalam diskusi bertajuk “Waspadai Dampak EL Nino” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Dia menegaskan persoalan antisipasi dampak El Nino bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat semata, melainkan tanggung jawab bersama dengan Pemda dan masyarakat.
Surhayanto mengatakan, Pemda harus memperhatikan betul-betul agar organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat dapat berjalan semestinya untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi. Kemudian di tingkat kepala desa, camat dan bupati juga diminta sudah mulai mengamankan sumber-sumber air bersih.
“Mungkin tempat-tempat penampungan air yang selama 3 tahun terakhir ini karena musim basah banyak tidak digunakan, sekarang mulai diperbaiki, diaktifkan kembali, sehingga sumber-sumber air masyarakat ini yang bisa mendukung kebutuhan air masyarakat saat nanti terjadi El Nino,” tegasnya.
Dia melanjutkan, Pemda dan BPBD juga diimbau untuk mulai menyiagakan sarana prasarana seperti tangki air dan mobil-mobil pengangkutnya. Sehingga apabila terjadi kekeringan, Pemda bekerja sama dengan unsur TNI, Polri dan kementerian lain bisa mendorong kebutuhan air kepada masyarakat yang membutuhkan.
Suharyanto menegaskan saat ini BNPB tengah fokus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak yang merugikan masyarakat, terutama pada periode puncak El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Agustus-September.
“Sehingga apabila nanti bulan Agustus-September yang diperkirakan puncaknya El Nino, masyarakat tidak terlalu menderita,” ujarnya.
Menurut dia, dalam rangka mengatasi kekeringan ada dua langkah yang telah dipersiapkan. Untuk langkah pertama, BNPB mengimbau kepada daerah-daerah untuk memastikan ketersediaan air, khususnya wilayah-wilayah di daerah-daerah yang biasanya timbul kekeringan.
Sebagai pendukung, BNPB juga bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
“Yaitu mendatangkan hujan untuk mengisi danau-danau, embung-embung, sungai-sungai, sumur, sehingga apabila nanti memang betul kekeringan ini datang dengan lebih besar, air-air ini bisa digunakan masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan,” kata Surhayanto.
Langkah kedua, BNPB memberikan perhatian khusus terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman dampak El Nino. Salah satunya memberi perhatian lebih di enam provinsi prioritas. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020, ada enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yaitu Sumatera Selatan, Riau
, dan Jambi di Pulau Sumatera serta Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan.
“Di provinsi-provinsi ini kami sudah gelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan. Memang yang penting dalam mengatasi karhutla ini adalah operasi darat. Jadi pasukan-pasukan darat sudah diaktifkan, disiagakan kembali, mengingat 3 tahun terakhir ini kasus kebakaran lahannya relatif kecil,” ujarnya.
Penanganan Karhutla
Lebih lanjut, Suharyanto mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dan sedang dilakukan oleh BNPB untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi bencana karhutla.
Langkah-langkah itu mencakup pelaksanaan apel kesiapsiagaan dan kunjungan daerah. Dukungan sarana prasarana operasi darat berupa logistik dan perlengkapan pemadaman darat. Dukungan teknologi modifikasi cuaca, sarana prasarana operasi udara berupa helikopter patroli dan water bombing, serta integrasi aplikasi pemantauan karhutla.
“Sekarang di enam provinsi prioritas sudah tergelar 31 unit helikopter yang apabila nanti ada pembakaran yang mungkin lebih besar yang tidak bisa dipadamkan di darat atau kebakarannya di titik-titik terpencil atau tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat, maka helikopter ini yang akan memadamkan,” tutur Surhayanto.
Selain itu, Surhayanto juga meminta Pemda tidak boleh lagi memberi toleransi maupun mengeluarkan kebijakan yang membolehkan aktivitas pembukaan lahan dan hutan lewat pembakaran.
“Tidak boleh, walaupun hanya beberapa hektar, untuk membuka lahan, karena api tidak akan mengenal bahwa ini diizinkan atau tidak diijinkan. Jadi kalau Pemda memberikan toleransi, nanti dampak kebakaran yang lebih besar akan terjadi,” ujarnya.***/din
