JAYAKARTA NEWS— Kepala BP3MI Sumatera Selatan Waydinsyah menyatakan, Gerakan Nasional Migran Aman harus diwujudkan melalui keterlibatan konkret seluruh pemangku kepentingan. Sebab, persoalan PMI tidak berdiri sendiri sebagai urusan ketenagakerjaan, tetapi juga berkaitan dengan penegakan hukum, administrasi keimigrasian, perlindungan sosial, serta pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.
“Gerakan Nasional Migran Aman tidak boleh berhenti sebagai sosialisasi atau imbauan. Gerakan ini harus menjadi komitmen bersama untuk membangun pelindungan sejak dari daerah asal. Setiap instansi harus mengambil peran sesuai kewenangannya agar masyarakat tidak menjadi sasaran perekrutan ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang,” tegas Waydinsyah, dilansir BP3MI Sumsel.
Sebagaimana diketahui, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bersama Stakeholder Terkait untuk Mendukung Gerakan Nasional Migran Aman di Parkside’s Hotel Palembang, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diikuti 60 peserta dari berbagai instansi tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan peran pemerintah dalam mencegah penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Waydinsyah, pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan mempunyai posisi penting dalam membangun kewaspadaan masyarakat. Kedekatan aparat kelurahan dengan warga memungkinkan penyebaran informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi sekaligus pengenalan terhadap modus penipuan dan perekrutan ilegal dilakukan lebih dini.
Pencegahan Penempatan Nonprosedural dan TPPO
Ketua Tim Kerja Pelindungan BP3MI Sumatera Selatan, Sinta Uli Simatupang, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kesamaan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi dalam penyelenggaraan pelindungan pekerja migraine Indonesia.
“Gerakan Nasional Migran Aman membutuhkan keterhubungan antarlembaga, bukan kerja yang berjalan sendiri-sendiri. Kami ingin setiap stakeholder memahami bahwa pencegahan penempatan nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dilakukan secara bersama, mulai dari edukasi masyarakat, pengawasan perekrutan, hingga koordinasi penanganan ketika terjadi permasalahan pekerja migran Indonesia,” kata Sinta.
Konsolidasi tersebut melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, serta unsur pemerintah kelurahan di Kota Palembang.
Melalui penguatan sinergi tersebut, BP3MI Sumatera Selatan mendorong agar Gerakan Nasional Migran Aman berkembang menjadi gerakan pelindungan yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Sebab, migrasi yang aman tidak dimulai ketika pekerja migran Indonesia tiba di negara tujuan, tetapi sejak negara memastikan setiap warganya memperoleh informasi, akses, dan perlindungan sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. (*/di)
