Category: Metro

JAYAKARTA NEWS – Dua flyover atau jalan layang akan dibangun di kawasan DKI Jakarta tahun ini. Pembangunan yang dikerjakan Dinas Bina Marga untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di perlintasan kereta api.

“Pembangunan flyover ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas di Jakarta, khususnya di perlintasan kereta api yang rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” ujar  Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, Senin (13/1/2025).

Heru mengatakan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek ini tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

“Pembangunan dua flyover tersebut dilakukan dengan sistem multiyears,” ujar Heru.

Menurut Budi, pembangunan ini sejalan dengan undang-undang yang mewajibkan perlintasan jalan dan rel kereta api ditingkatkan menjadi tidak sebidang melalui pembangunan flyover atau underpass.

Seperti diketahui dua ruas jalan ini kerap terjadi kemacetan terutama saat jam sibuk pada pagi dan sore hari. Kedua jalan ini bersingunggan dengan lalu lintas kereta yang frekuesinya juga padat. (yr)

Kedua flyover yang akan dibangun:

1. Flyover Latumenten

Terletak di dekat Rumah Sakit Jiwa di Jalan Latumenten, flyover ini akan melintasi rel kereta api. Pembangunan akan dilakukan di sisi timur dan barat jalan, dengan panjang sisi barat 440,86 meter dan lebar (Right of Way/ROW) 11 meter, serta panjang sisi timur 439,23 meter dengan ROW 10 meter.

2. Flyover Bintaro Puspita

Flyover ini direncanakan memiliki panjang 441 meter dengan ROW 9 meter, dibangun untuk mengatasi kemacetan di perlintasan kereta api di kawasan Bintaro.

JAYAKARTA NEWS – Untuk menunjang peningkatan pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan Insentif Fiskal Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Demikian diungkapkan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta. Menurutnya, kebijakan Insentif Fiskal itu untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah.

“Kebijakan Insenstif Fiskal Pembebasan BBHTB ini juga bertujuan meningkatkan realisasi salah satu komponen pendapatan daerah sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan BPHTB,” ujar Teguh, Kamis (9/1/2025).

Teguh menuturkan, kebijakan insentif fiskal juga ditetapkan dalam Pergub Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kemudian, Pergub Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampal dengan Nilal Tertentu (Rp2 miliar), dan Pergub Nomor 34 Tahun 2022 terkait e-BPHTB guna meningkatkan layanan secara daring sebagai bagian dari akses kemudahan wajib pajak.

Selain itu, kata Teguh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2022 terkait NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) Waris dan Hibah sebesar Rp1 miliar dan selain Waris dan Hibah Wasiat sebesar Rp250 juta.

“Harapannya, kebijakan ini meningkatkan kepatuhan objek pajak dan mendukung kepatuhan kecepatan daerah. Karena, kebijakan insentif pajak daerah ditunjukkan untuk memudahkan prosedur mengenai BPHTB,” jelas Pj. Gubernur Teguh.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menambahkan, pihaknya memahami bagaimana kompleksitas kinerja pada Bapenda DKI Jakarta dalam mengelola aset yang nantinya akan digunakan oleh berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi, dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, yang nampak biasanya di permukaan. Itu adalah bagian dari penyelamatan, pengamanan dan penindakan terhadap berbagai kebocoran pengeluaran uang negara,” ujar Patris.

Namun, lanjut Patris, penegakan hukum itu jarang terpikirkan kebocoran yang terjadi pada saat proses pendapatan dari uang negara lain, maupun uang daerah. Sehingga, perlu dilakukan tata kelola pendapatan daerah. (yr)

JAYAKARTA NEWS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar waspada terhadap banjir pesisir atau rob pada 9 sampai 17 Januari 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (rob), adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Puncak Pasang Maksimum pada pukul 08.00 sampai 12.00 WIB,” ujar Isnawa, Kamis (9/1/2025).

Lebih lanjut Isnama mengatakan, warga wilayah pesisir utara Jakarta seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke dan Kepulauan Seribu diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir (rob).

Isnawa menambahkan, masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut.

“Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” ujar Isnawa.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah DKI akan terjadi hujan ringan sejak Kamis pagi hingga malam. Hujar petir juga diperkirakan akan terjadi.

BMKG merilis, hujan disertai petir diprediksi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal pada Kamis siang.

BMKG mencatat suhu udara di DKI Jakarta berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celsius, dengan kecepatan angin mencapai 2 hingga 24 kilometer per jam. (yr)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp48 triliun pada tahun 2025. Sedangkan pada 2024, Pemprov DKI Jakarta berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp44,46 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, target ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pajak untuk mendukung pembangunan kota.

Lebih lanjut Lusiana menuturkan, strategi yang akan diterapkan pada 2025 berfokus pada peningkatan pengawasan, inovasi teknologi, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

“Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak untuk memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan,” ujar Lusinan, Rabu (8/1/2025).

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Lusiana, Bapenda telah merancang delapan langkah strategis optimalisasi pajak seperti, monitoring dan evaluasi penerimaan yakni mengawasi dan menilai realisasi pajak secara berkala.

Kemudian, sosialisasi pajak daerah dilakukan melalui berbagai media, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak.

Selanjutnya, pengukuhan objek pajak baru, khususnya untuk Pajak Bahan Jasa Tertentu (PBJT) seperti hotel, hiburan dan restoran.

Strategi lainnya, kata Lusiana, pemutakhiran data pajak daerah yakni dengan mengidentifikasi objek pajak baru dan mengurangi kebocoran pajak. Selain itu, penagihan pajak dengan surat paksa yakni menindak wajib pajak yang menunggak.

Lalu, berkolaborasi dengan stakeholder yakni melalui penguatan integrasi data antarinstansi  dan peningkatan layanan elektronik dengan mempermudah pembayaran pajak melalui sistem digital. serta penerapan fitur eTrapt yakni memfasilitasi pembayaran dan pelaporan pajak PBJT secara real-time.

Lusi menjelaskan, salah satu inovasi andalan Bapenda adalah fitur eTrapt, yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara praktis dan cepat, terutama untuk sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

“Sistem ini diyakini dapat meningkatkan akurasi pelaporan dan mendorong kepatuhan pajak,” ujar Lusiana.

Lusiana menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung target pajak 2025.

Lusi menambahkan, dengan berbagai strategi yang disiapkan, Pemprov DKI Jakarta optimistis target penerimaan pajak 2025 dapat tercapai dan mendukung visi kota global.

“Kami tidak hanya memberikan layanan yang lebih baik, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan Jakarta,” kata Lusiana. (yr)

JAYAKARTA NEWS – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp44,46 triliun atau mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp44,98 triliun.

“Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun, dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, Selasa (7/1/2025).

Lusiana mengatakan, pada 2023, realisasi pajak daerah tercatat Rp43,52 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan 2024.

“Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan,” ujar Lusiana.

Menurut Lusiana, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai langkah strategis, termasuk pemutakhiran data objek pajak, penagihan pajak secara intensif, serta penguatan sistem digital untuk mempermudah pembayaran pajak.

“Pemprov DKI berharap tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025, di mana target pajak ditetapkan lebih tinggi, yakni sebesar Rp48 triliun,” ujar Lusiana.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengapresiasi realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 44,46 triliun yang diraih Bapenda DKI Jakarta pada 2024.

“Tentu ini kerja keras dari kita semuanya, terutama Bapenda sebagai badan yang menghimpun pendapatan daerah. kita mengapresiasi atas kerja keras Kepala Bapenda dan tim yang sampai hari ini sudah mendapatkan persentase 98,85 persen. Ini luar biasa,” ungkap Khoirudin di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Meskipun demikian, Khoirudin juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan berpuas diri dengan capaian ini. Karena itu, ia ingin agar target pendapatan pajak terus dinaikkan di tahun-tahun mendatang. (yr)

Berikut lima kontributor pajak terbesar 2024:

1. Pajak Kendaraan Bermotor: Rp9,65 triliun (104,68 persen dari target).

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp9,96 triliun (99,62 persen dari target).

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp6,64 triliun (106,21 persen dari target).

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp6,1 triliun (76,25 persen dari target).

5. Pajak Rokok: Rp883,98 miliar (98,22 persen dari target).

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah bisa beroperasi pada Januari 2025 ini. Tahap awal ini baru empat SPPG yang sudah mulai pada pembukaan program makan bergizi gratis (MBG).

”Diharapkan pada Januari 2025 ini nanti akan ada tambahan 13 SPPG lagi. Sehingga nanti sudah bisa beroperasi 17 SPPG, dari rencana tahun 2025 sebanyak 153 SPPG. Kami harapkan lokasinya tidak jauh dari sekolah, atau tidak lebih dari lima kilometer,” ujar Pj. Gubernur Teguh Setiyabudi, Senin (6/1/2025).

DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program MBG di seluruh Indonesia pada Senin (6/1/2025). Sebanyak 558 paket MBG dibagikan di SD-SMP Barunawati dan 655 paket MBG diberikan kepada siswa SMPN 61, Palmerah, Jakarta Barat.

Untuk mendukung pelaksanaan MBG, di Jakarta empat SPPG menyediakan 12.054 porsi makanan untuk 41 sekolah. Menurut Pj. Gubernur Teguh, lokasi SPPG diharapkan tidak terlalu jauh dari sekolah agar pendistribusian lancar dan menjaga kualitas makanan.

Pj. Gubernur Teguh menambahkan, menu makanan pada hari pertama pendistribusian MBG tergolong variatif. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberagaman menu, serta dilakukan sosialisasi budaya ’Habiskan Porsi Makanmu’.

“Tadi saya saksikan lauknya memang bervariasi. Hari ini sudah mencukupi dan memadai. Kita lihat tadi anak-anak sangat senang. Lauknya ada nasi, tumis kacang panjang, ayam, tahu goreng, dan jeruk. Seminggu ini menunya akan selalu berganti,” jelas Pj. Gubernur Teguh.

Pj. Gubernur Teguh mengimbau kepada seluruh jajaran agar terus melakukan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi, agar program tersebut berjalan lancar. Diharapkan juga dari sisi pengawasan kualitasnya akan tetap terjaga.

“Dan kita mendukung dari aspek sosial, edukasi, kemudian juga dari penunjukkan lokasi sekolah, serta nanti kita bisa juga mendukung dari sisi lainnya,” ungkap Pj. Gubernur Teguh.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menambahkan, program MBG bukan hanya tentang makanan, tetapi juga investasi bagi generasi mendatang.

Dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, pemerintah berinvestasi untuk masa depan bangsa Indonesia. Program ini dilakukan secara bertahap, dengan hari pertama dilaksanakan di 26 provinsi oleh 190 SPPG.

“Kami menyimpulkan dan melihat secara langsung anak-anak sangat antusias, sangat bergembira, dan sangat senang,” ujar Agus.

Menurut Agus, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, karena  MBG sudah resmi dimulai. Presiden berharap MBG ini tidak sekadar memberikan makanan bergizi bagi anak-anak dan Ibu hamil, ibu menyusui.

Namun, kata Agus, program MBG juga investasi buat generasi muda agar menjadi generasi yang hebat, generasi yang unggul dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. (yr)

JAYAKARTA NEWS – Senin ini sekolah-sekolah di DKI Jakarta mulai mengawali program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada empat titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap mendistribusikan makanan bergizi untuk ribuan siswa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto resmi diluncurkan Senin (6/1/2025) ini. DKI Jakara menjadi salah satu yang mulai program MBG

“Di awal Januari ini sementara ada empat SPPG yang sudah siap mulai besok yaitu SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung yang secara keseluruhan akan menyediakan MBG untuk 12.054 siswa penerima manfaat,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Sarjoko seperti dikutip Minggu (5/1/2025).

SPPG Halim akan menyediakan makanan untuk delapan sekolah dengan total penerima manfaat 2.953 siswa. Selanjutnya, SPPG Ciracas menyiapkan MBG untuk sembilan sekolah (3.055 siswa). Kemudian, SPPG Palmerah menyiapkan MBG untuk 11 sekolah (2.987 siswa) dan SPPG Pulogebang sebanyak 13 sekolah (3.059 siswa).

Disdik siap mendukung pelaksanaan MBG. “Kami berkoordinasi intensif dengan semua SPPG yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan pelaksanaan MBG di Jakarta berjalan lancar,” ungkap Sarjoko.

Sarjoko menambahkan, dalam waktu dekat akan ada SPPG lain yang siap beroperasi. Di Januari ini rencananya akan ada 13 SPPG yang juga akan menyediakan MBG.

Program ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang optimal, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung kesehatan siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Di SPPG Halim total sebanyak 2.953 siswa penerima manfaat. Sekolah itu antara lain SDS Angkasa 1 sebanyak 304 siswa, SDS Angkasa 5 (128), SDS Angkasa 7 (22), SDS Angkasa 10 (46), SMPN 80 (855), SMPN 214 (825), dan MTSN 14 (467), SMK Angkasa 1 (306).

Sedangkan di SPPG Ciracas total sebanyak 3.055 siswa penerima manfaat. Sekolah itu masing-masing SDN 01 Susukan (374), SDN 02 Susukan (381), SDN 03 Susukan (384), SDN 04 Susukan (379), SDN 05 Susukan (380), SDN 08 Susukan (375), SMPN 174 (709), dan Paud Al Murzaqiyah (33), Paud Fatahilah (40).

(yr),

Berikut daftar lengkap SPPG di Jakarta yang beroperasi di Januari 2025:

1.    SPPG Halim (mulai 6 Januari)

2.    SPPG Ciracas (mulai 6 Januari)

3.    SPPG Palmerah (mulai 6 Januari)

4.    SPPG Pulogebang (mulai 6 Januari)

5.    SPPG 1Warakas (mulai 20 Januari)

6.    SPPG Kemang 1 (mulai 9 Januari)

7.    SPPG Buaran (mulai 13 Januari)

8.    SPPG Jakut (mulai 13 Januari)

9.    SPPG Yayasan Assalam Cilacap, Ciracas (mulai 13Januari )

10.    SPPG Yayasan Hasanah Rohman Rohim, Cipayung (mulai 13 Januari)

11.    SPPG Koja, Yayasan Wadah Titian Harapan (mulai 30 Januari)

12.    SPPG Yayasan Mora Perkasa, Pulo Gadung (mulai 9 Januari)

13.    SPPG Yayasan Hasanah Rohman Rohim, Pulo Gadung (mulai 13 Januari)

14.    SPPG Yayasan Tunas Cendekia Sejahtera, Tebet (mulai 20 Januari)

15.    SPPG Yayasan Masjid Miftahussalam RIFTAH Kebon Jeruk (mulai 13 Januari)

16.    SPPG Sagolicious, Gading Kirana, Kelapa Gading (mulai 13 Januari)

17.    SPPG Kepulauan Seribu Utara (mulai 30 Januari)

JAYAKARTA NEWS – Tiga tersangka sudah ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menonaktifkan ketiga tersangka tersebut.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Budi Awaluddin seperti dikutip Sabtu (4/1/2025).

Budi mengakui, kasus ini menjadi perhatian serius dan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemprov DKI Jakarta sudah menonaktifkan para tersangka yang sudah ditetapkan Kejati. Hal ini untuk memastikan kelancaran proses penyidikan dan menjaga integritas pelayanan publik.

“Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan membebastugaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait,” tukas Budi.

Budi mengatakan, jika seorang PNS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 (perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS), maka status PNS-nya diberhentikan sementara.

“Pemprov DKI Jakarta siap bekerja sama sepenuhnya dengan pihak Kejaksaan untuk membantu penyelesaian kasus ini. Pemerintah juga memastikan akses data dan informasi yang diperlukan dalam proses hukum tersedia dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Budi.

Budi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran atas apa yang dipesankan Penjabat (Pj.) Gubernur dalam Apel ASN Pemprov DKI Jakarta tadi pagi (2/1/2025).

“Kasus ini menjadi warning atau peringatan kepada seluruh jajaran agar selalu menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta melaksanakan program dan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” terang Budi.

Pemberhentian sementara bagi PNS karena menjadi tersangka tindak pidana juga ditetapkan dalam Pasal 40 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pemberhentian sementara status PNS Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait diberlakukan sambil menunggu salinan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan dari instansi yang berwenang. Kemudian, jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait akan diisi oleh Pelaksana Tugas.

Adapun jika PNS terbukti bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara, maka sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat. (yr)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan rebranding Bus Rapid Transit (BRT) bernama Metro Jabar Trans. Melayani enam rute dengan harga terjangkau.

Mengusung slogan “Bus Hebat untuk Semua”, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi massal di wilayah Bandung Raya dan menarik lebih banyak pengguna.

Pelaksana Harian Dinas Perhubungan Jawa Barat, Ade Afriandi menyampaikan, rebranding ini merupakan langkah strategis untuk menanamkan citra positif pada layanan transportasi massal di Jawa Barat.

“Rebranding Metro Jabar Trans hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan andal. Kami berharap layanan ini menjadi kebanggaan warga Bandung Raya dan Jawa Barat,” ujar Ade saat peresmian BRT di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (31/12/2024).

Bus BRT yang melayani enam rute ini didukung 85 unit kendaraan dan Tarif yang diberlakukan sangat terjangkau, yakni Rp4.900 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar dan lansia.

Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2025, dengan pengelolaan oleh PT Jasa Sarana, BUMD Provinsi Jawa Barat. Pembiayaannya bersumber dari APBD Jawa Barat, memastikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Cekungan Bandung.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, BRT ini sebagai bagian dari transformasi transportasi di Jawa Barat.

“Metro Jabar Trans adalah langkah awal menuju sistem transportasi yang terintegrasi. Selain itu, kami juga tengah mengupayakan proyek KRL Padalarang-Cicalengka untuk mendukung konektivitas yang lebih baik,” ujar Bey.

Sementata itu, Plh Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, manfaat Metro Jabar Trans dirasakan tidak hanya di Kota Bandung, namun juga di wilayah Bandung Raya dan Sumedang.

“Transportasi massal ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai solusi perjalanan yang nyaman dan efisien,” kata Asep. (yr)

Metro Jabar Trans mencakup enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung, yaitu:

1. Leuwipanjang – Soreang

2. Kota Baru Parahyangan – Alun-alun Bandung

3. BEC – Baleendah

4. Leuwipanjang – Dago

5. Dago – Jatinangor

6. Leuwipanjang – Majalaya

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengantisipasi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir di Jakarta. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Tahap 3 yang digelar selama periode 25-31 Desember 2024 berhasil mengurangi intensitas hujan secara signifikan di wilayah ibu kota.

“Meskipun tidak ada kegiatan penerbangan pada tanggal 27 Desember, hasil yang dicapai selama periode ini menunjukkan penurunan signifikan dalam curah hujan,” ujar Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi Rabu (1/1/2025).

Teguh mengatakan, selama enam hari pelaksanaan, OMC melibatkan total 10 sorti penerbangan dengan durasi 19 jam 36 menit. Sebanyak 8.000 kilogram bahan semai NaCl digunakan untuk penyemaian awan.

Menurut Teguh, data hujan aktual yang diperoleh dari satelit Global Stellite Mapping of Precipitation (GSMaP) menunjukkan curah hujan di Jakarta selama periode OMC berkisar antara 0 hingga 40 mm/hari, dengan puncak curah hujan mencapai 40 mm/hari pada tanggal 25 Desember.

“Sebelum pelaksanaan OMC, curah hujan tercatat 17,8 milimeter pada 24 Desember 2024. Selama OMC, curah hujan maksimum tercatat sebesar 68 milimeter, tanpa adanya curah hujan yang melebihi 100 milimeter,” jelas Pj. Gubernur Teguh.

Lebih lanjut Teguh menerangkan, hasil analisis OMC menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi intensitas hujan sebesar 38 persen dari prediksi berdasarkan data GSMap, serta 28 persen dari prediksi Global Forecast System (GFS) terhadap data penakar curah hujan aktual.

Menurut Teguh, hal ini merupakan pencapaian yang signifikan dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah Jakarta.

Teguh menambahkan, kegiatan OMC ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan dan keselamatan masyarakat terhadap bencana alam.

“Harapannya, keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan teknologi modifikasi cuaca yang lebih efektif di masa depan,” pungkas Pj. Gubernur Teguh. (yr)