JAYAKARTA NEWS- Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) menggunakan data statistik dalam merumuskan kebijakan dan juga mengambil keputusan terutama dalam mempercepat swasembada pangan.
“BPS mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam memanfaatkan hasil survei KSA, ubinan, dan juga data lainnya menjadi sebuah kebijakan pertanian,” ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menurut Amalia, koordinasi yang dibangun antara dua lembaga ini sangat bagus untuk membangun sektor pertanian ke depan. Karena sejauh ini data yang digunakan adalah data bersama yaitu data yang dihasilkan BPS melalui kerangka sampel area maupun hitungan dan amatan.
“Alhamdulliah sekarang data yang digunakan adalah satu data dan Kementan menjadi yang terbaik dalam penggunaan data statistik,” ungkap Amalia.
Amalia mengatakan, kerja sama dan kolaborasi ini harus ditingkatkan melalui penghitungan metodologi yang lebih canggih sebagai penguat data dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.
“Ini harus kami jaga untuk meningkatkan metodologi dalam memperbaiki informasi data. Karena itu BPS akan mendukung penuh Kementan dalam mewujudkan program Bapak Presiden dengan menyediakan data statistik yang lebih baik,” jelas Amalia.
Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan Kementerian yang dipimpinnya sangat membutuhkan bantuan BPS dalam menyediakan data yang akurat.
“Kami butuh bantuan BPS secara proporsional dan profesional dalam mendukung swasembada pangan. Sebab kami tidak mau mengeluarkan data sendiri kecuali data BPS. Di manapun baik dalam ratas, maupun rapat-rapat lainnya kami akan menggunakan data BPS,” jelas Amran.
Amran menyebutkan, berdasarkan data BPS produksi padi pada Januari-Maret 2025 diprediksi naik hingga 50 persen.
Amran berharap, kenaikan dalam tiga bulan berturut-turut ini juga naik pada April 2025. Meski baru angka sementara.
Menurut Amran, seiring dengan jumlah produksi padi yang naik, maka harga beras yang diterima masyarakat juga menjadi turun. Saat ini harga gabah di 70 persen provinsi seluruh Indonesia berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp6.500. (yr)
