JAYAKARTA NEWS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL. Demikian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 itu disampaikan Ketua BPK Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji yang memperoleh opini WTP. Sedangkan LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.
Dari hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga semester I tahun 2024, sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Kementerian negara/lembaga dengan tingkat penyelesaian yang tinggi diantaranya adalah Sekretariat Kabinet (97,02%), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (96,38%), serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (96,27%).
“Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara,” ujar Ketua BPK dalam sambutannya.
IHPS I Tahun 2024 juga mengungkapkan peran BPK dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara, antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,55 triliun, komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp644 miliar, dan penyampaian rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah.
Hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota III BPKAkhsanul Khaq, Anggota V BPKBobby Adhityo Rizaldi, Anggota VI BPKFathan Subchi, Anggota VII BPKSlamet Edy Purnomo, para Wakil Ketua DPR dan Anggota DPR, serta pejabat pimpinan tinggi madya BPK.
IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP keuangan, 3 LHP kinerja, serta 35 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. (yogi)
