JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ketika berbicara mengenai keberlanjutan (sustainability) banyak negara selalu dihadapkan pada batu sandungan yang sangat penting yakni pembiayaan. Demikian dilansir dari Rilis Kemenkeu, Jumat (8/9/2023).
“Banyak orang sudah memperkirakan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim. Keuangan berkelanjutan adalah salah satu hal yang paling penting. Dan kita semua tahu bahwa kebutuhan untuk memobilisasi pembiayaan sangatlah penting,” ungkap Menkeu dalam Indonesia Sustainability Forum 2023 Gala Dinner di Jakarta, Kamis.
Menkeu mencontohkan, misalnya di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus bertumbuh, elastisitas permintaan energi akan jauh lebih tinggi. Setiap pertumbuhan ekonomi 5% akan menyebabkan kebutuhan energi juga bertambah besar. Sehingga, Pemerintah menyesuaikan pertumbuhan ekonomi tanpa memperburuk emisi karbon.
“Kita harus berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan, ada juga usulan untuk menghentikan penggunaan batu bara lebih awal,” jelas Menkeu.
Berdasarkan hasil pembahasan di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam COP26 di Glasgow, Indonesia diperkirakan akan mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dalam pengurangan CO2 lebih dari 42% dengan kerja sama internasional, akan membutuhkan USD 280 miliar. Pembiayaan ini akan diperoleh dari APBN, penerbitan green sukuk, dan juga membuka kemitraan dengan blended finance.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga berharap setiap forum internasional yang membahas tentang sustainabilitas agar memberikan hasil yang baik.
“Karena jika tidak, maka kita akan membicarakan forum keberlanjutan di banyak tempat berbeda, semua orang terbang, menambah CO2 tetapi tidak memberikan hasil, dan kita menciptakan situasi yang lebih buruk bagi dunia. Jadi setiap pertemuan kita harus mempunyai ambisi bahwa ada kemajuan yang perlu dicapai dan dimana masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan,” pungkas Menkeu.***/uli
