Bergegas Membenahi Transportasi Umum di Jabodetabek

Oleh Djoko Setijowarno

JAYAKARTA NEWS – Kondisi transportasi umum di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) belum sebaik Kota Jakarta. Ada ketimpangan, sehingga diperlukan percepatan program untuk membenahi transpportasi umum di Bodetabek sebagai wilayah penyangga Ibukota Jakarta.

Kemacetan berkelanjutan yang masih mendera Kota Jakarta tidak terlepas dari peran warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun sudah ada KRL Commuter Line dan tidak lama lagi (rencana Juli 2023) akan beroperasi LRT Jabodebek, belum mampu mereduksi kemacetan di Jakarta.

Menyimak dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018), menyebutkan (1) pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai 60 persen dari total pergerakan orang; (2) waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perkotaan adalah 1 jam 30 menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan; (3) kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 kilometer/jam; (4) cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai 80 persen dari panjang jalan; (5) akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter; (6) setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/ jaringan pengumpan ( feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama ( trunk), melalui satu simpul transportasi perkotaan; (7) simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda ( park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter; dan (8) perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali.

Modal share Angkutan Umum

Studi yang dilakukan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI)-2 tahun 2018, menyebutkan total pergerakan di Jabodetabek sebanyak 88,2 trip per hari. Di dalam Kota Jakarta 21,2 juta (24,0 persen) trip per hari, commuter 6,4 juta (7,3 persen) trip per hari dan lainnya 60,6 (68,7 persen) juta per hari. Disamping itu, data JUTPI 2018 menyatakan modal-share angkutan umum 8,20 persen (bus, trans Jakarta, kereta api, ojek, taksi/bajaj). Persentase kendaraan tidak bermotor ( non motorized) sekitar 17 persen.

Polling Institute (2022), menyebutkan modal share kendaraan umum 8,1 persen (hanya yang bertrayek/ fix line). Modal share kendaraan umum 55,79 persen (termasuk taksi online dan ojek online).

Evaluasi Kinerja Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek (2021), menyatakan mode share perjalanan masyarakat Jabodetabek masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi, yaitu sepeda motor 51 persen, mobil pribadi 19 persen, dan sepeda 1 persen. Sedangkan penggunaan moda transportasi angkutan umum sebesar 25 persen.

Kajian Metode Pengukuran IKU RITJ yang dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tahun 2022, menyebutkan modal share angkutan umum bertrayek (sebagai moda utama) sebanyak 24 persen. Modal share angkutan umum (bertrayek plus tidak bertrayek/ online) sebanyak 32 persen.

Waktu perjalanan pengguna angkutan umum, waktu perjalanan rata-rata seluruh pengguna angkutan umum Jabodetabek hanya sekitar 20,27 menit (jarak lebih kurang 5,52 km). Sementara waktu perjalanan rata-rata commuter (12,76 persen) di Jabodetabek 86,67 menit atau 1 jam 26,67 menit (jarak lebih kurang 25,67 km). Sebanyak 96,1 persen perjalanan kurang 1,5 jam.

Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak 19,16 km (tidak termasuk kereta api). Kecepatan rata-rata KRL Commuter Line sekitar 45,89 km/jam dan kecepatan rata-rata Bus Trans Jakarta 22,59 km/jam.

Akses jalan kaki ke angkutan umum, pra ( firts mile) angkutan sekitar 181 meter dan purna ( last mile) angkutan sekitar 116 meter (termasuk seluruh jenis moda pra/ purna angkutan, seperti jalan kaki, sepeda motor, angkot, ojek, taksi). Pra/purna dengan berjalan kaki sekitar 149 meter .

Sebanyak 100 persen terintegrasi dengan angkutan lanjutan, 85,45 persen terintegrasi dengan BRT, Bus Sedang/Besar, angkot dan 14,55 persen terintegrasi dengan kurang dari 2 angkutan umum bertrayek.

Jarak perpindahan moda, jarak rata-rata perpindahan moda di simpul transportasi utama ke fasilitas pejalan kaki 105,93 meter dan ke fasilitas parkir/ park and ride 43,21 meter. Jarak rata-rata perpindahan moda ke fasilitas pejalanan kaki, parkir, halte bus, simpul lainnya adalah 127,09 meter.

Jumlah perpindahan moda dalam satu kali perjalanan. Sebanyak 1,03 perpindahan moda dalam satu kali perjalanan (atau jumlah moda yang digunakan dalam satu kali perjalanan 2,03 moda) dan 56 persen pra/purna angkutan dengan berjalan kaki

Operasi LRT Jabodebek

Sebagai sebuah angkutan publik massal, pelayanan LRT Jabodebek tidak bisa bersifat tunggal, tapi harus terintegrasi, dari hulu hingga hilir, pra perjalanan ( first mile), selama perjalanan, dan paska perjalanan ( last mile). Aksesibilitas ke 310 kawasan permukiman dan komersial harus ada untuk memberikan kemudahan bagi pengguna LRT Jabodebek.

Rencana Juli 2023 akan beroperasi LRT Jabodebek dengan 17 stasiun sepanjang 44,43 km. Sejumlah fasilitas integrasi, seperti fasilitas integrasi pada stasiun integrasi LRT Jabodebek – Kereta Cepat Jakarta Bandung di Halim KM1+350; Skybridge atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Revo – Stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat; akses skybridge atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dari gedung MTH 27 Office Suite PT Adhi Commuter Properti ke Stasiun LRT Jabodebek Ciliwung; akses skybridge atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dari Gedung Apartemen/Parkir PT Kresna Inti Utama ke Stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat; fasilitas integrasi skybridge pada Stasiun LRT Jabodebek Cikunir 1; fasilitas integrasi JPM dari Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas – Stasiun KCI Sudirman.

Kegiatan perpindahan moda yang dilakukan oleh pengguna dapat berjalan dengan lancar ( seamless ), sehingga mampu mereduksi waktu perjalanan dan memberikan rasa aman serta nyaman selama melakukan kegiatan. Kemudian harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan kelancaran pergerakan penumpang dan barang khususnya untuk tempat terjadinya perpindahan moda bagi pergerakan penumpang maupun barang. Saat ini tercatat banyak transportasi yang perlu dikembangkan agar dapat melakukan kebutuhan pergerakan penumpang dan barang secara berkesinambungan dan tanpa hambatan ( seamless ).

Pembangunan transportasi antarmoda di antaranya pelayanan transportasi yang terpadu. Dan ini  merupakan tuntutan bagi pengguna angkutan umum. Simpul transportasi bertumpu pada faktor keterpaduan/integrasi yang terdiri dari pelayanan transportasi integrasi fisik, integrasi layanan/informasi, dan integrasi tarif.

Integrasi tarif sudah dilakukan untuk layanan transportasi umum di Kota Jakarta. Seyogyanya juga dapat dilakukan hal yang sama nantinya dengan KRL Commuter Line dan LRT Jabodebek.  Hal ini akan memudahkan pengguna transportasi umum.

Layanan transportasi umum di Jakarta sudah jauh lebih baik dan sudah sejajar dengan layanan transportasi di banyak kota metropolitan di dunia. Namun tidak dibarengi pada wilayah pendukungnya, yakni Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, dan Kab. Tangerang. Pembenahan transportasi umum hanya di dua kota, yaitu Trans Pakuan di Kota Bogor dan Tran Ayo di Kota Tangerang. Sementara akses transportasi umum selain dua kota tersebut masih jauh tertinggal, bahkan tidak ada upaya pemda setempat untuk membenahinya.

Anggaran rutin tahunan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan ke Pemkab/Pemkot di Bodetabek bisa difokuskan untuk membenahi transportasi umum di masing-masing wilayah Bodetabek. Jadi, tidak punya alasan kesulitan fiskal. Tinggal sejauh mana komitmen Kepala Daerah di Bodetabek untuk serius membenahi transportasi umum di wilayahnya.

Salah satu Pemda di Bodetabek pernah diberikan bantuan oleh BPTJ untuk membenahi kondisi transportasi umumnya, namun ditolak dengan alasan lebih mementingkan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan baru yang dianggap dapat mengatasi kemacetan selama ini. Jika melihat pembangunan jaringan jalan tol yang masif di Jakarta, penambahan kapasitas jalan tidak bisa mengatasi kemacetan. Justru makin menambah populasi kendaraan yang dimiliki.

Sinergi pemerintah pusat dan pemeritah daerah dapat dilakukan untuk mempercepat penerapan pembenahan transportasi umum di Wilayah Bodebatek. Efisiensi Public Service Obligation (PSO) KRL Commuter Line dengan beberapa skenario yang dilakukan Ditjen. Perkeretaapian diperoleh sekitar Rp 208 miliar – Rp 475 miliar. Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizolimi jika nantinya diterapkan Jalan Berbayar Elektronik/JBE ( electronic road pricing/ERP). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi private ke public transport.

Seperti diketahui layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih Kawasan perumahan di Bodetabek tidak terlayani akses transportasi umum. Sementara itu untuk Kota Jakarta cakupan layanan transportasi umum sudah mencapai 92 persen dari luas wilayahnya. Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta dilewati layanan angkot Jaklingko. Tinggal masyarakatnya maukah menggunakan angkutan umum atau masih tetap nyaman dengan sepeda motor.

Untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sepeda motor menjadi kendala terbesar di Indonesia. Tarif BBM yang mahal, mungkin mampu mengalihkan itu. Membatasi wilayah operasional sepeda motor a juga perlu. Pajak dan asuransi yang tinggi sudah mulai dipikirkan untuk pemilik sepeda motor di kawasan perkotaan. Tingkat risiko kecelakaan sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil. Selain itu, mengecilkan isi silinder sepeda motor (dulu pernah ada sepeda motor bebek) sudah saatnya dipikirkan dan dilakukan. Bukan saja keuntungan finansial yang dikejar, namun perhatian pada keselamatan lalu lintas jangan diabaikan yang nilainya sulit dihitung dengan valid. Belum lagi dampak kemacetan yang sekarang sudah dirasakan masyarakat perkotaan seperti Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia.

Upaya membatasi mobilitas sepeda motor pernah dilakukan untuk ruas Jalan MH Thamrin – Jalan Jend. Sudirman di Jakarta tahun 2016. Hasilnya, terjadi pengurangan volume kendaraan 22,4 persen. Presentase kecepatan kendaraan meningkat, semula 26,3 km per jam menjadi 30,8 km per jam. Waktu tempuh meningkat 15 persen (Dishub. DKI Jakarta, 2017). Sementara hasil evaluasi dari Polda Metro Jaya (2017) menghasilkan berkurang simpul kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan jumlah kecelakaan lalu lintas menurun 30 persen.

Memang diperlukan kepala daerah di Bodetabek yang peduli terhadap  keberadaan layanan transportasi umum. Layanan transportasi umum hadir mendekat di setiap kawasan perumahan atau permukiman warga.  Kita upayakan warga Bodetabek mengeluarkan total ongkos transportasi tidak lebih   10 persen dari penghasilan bulanannya, sesuai standar dari Bank Dunia. Keberadaan transportasi umum akan membantu menurunkan angka inflasi. ***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata