JAYAKARTA NEWS – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyebutkan, kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.
“Kebocoran itu bisa dari berbagai sisi. Kebocoran dari penerimaan, kebocoran dari pengeluaran, dan kebocoran dari inefisiensi, dan ini terjadi dalam semua lapisan dan juga terjadi di semua bidang,” ungkap Rachmat di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Pertama, kata Rachmar, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen. Nilai ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.
Kedua, lanjut Rachmat, kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya.
“Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum,” tukasnya.
Berdasarkan data Transparency International, sebut Rachmat, Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index Indonesia tahun 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara.
“Jadi indikator korupsi, indeks persepsi korupsi sejalan, sejalan dengan prestasi kita di banyak segi,” ujar Rachmat.
Ketiga, tambah Rachmat, potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp105 triliun per tahun.
“Judi online juga memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada tahun 2024,” ungkap Rachmat.
Selain itu, masih kata Rachmat, kebocoran masih ditambah lagi karena belanja-belanja yang tidak pas mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga sampai belanja individu.
“Belanja individu itu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dilarang,” tegasnya. Bahkan, tambah Rachmat, sekarang belanja narkoba sudah menjadi bagian dari kebocoran yang harus menjadi bagian tak terpisahkan, yang seharusnya. (yr)
