JAYAKARTA NEWS – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) bergotong royong membantu penyerapan produksi padi dalam negeri. Hal ini agar petani bisa terjaga spirit dan kesejahteraannya
“Hari ini saya sebenarnya mau mendengarkan, apa saja yang perlu dibantu oleh Badan Pangan Nasional? Per 15 Januari, cost structure yang baru sudah berlaku. HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Bulog sudah bisa kita eksekusi,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seperti dikutip Kamis (16/1/2025).
Bapanas, kata Arief, bersama-sama dengan Bulog melakukan penyerapan. Apalagi pada Maret-April, gabah yang akan dipanen bisa sekitar 13-14 juta ton.
“Jadi semua penggiling padi, mari sama-sama kita kawal penyerapan,” ujar Arief.
Target Bulog tahun ini sekitar 2,5 sampai 3 juta ton setara beras, baik bentuk GKP yang setara beras 600 ribu ton, GKG yang setara beras 900 ribu ton, dan 1,5 juta ton dalam bentuk beras di seluruh Indonesia.
“Tentu kita inginkan Bulog dan PERPADI bisa jadi pilar penyerapan hasil panen petani kita,” ucap Arief lagi.
Sebagaimana diketahui, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025, HPP gabah dan beras telah disesuaikan kembali menjadi lebih baik.
Salah satunya HPP beras di Gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kilogram (kg) dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.
Menurut Arief, salah satu kunci kesuksesan kita nanti saat panen raya adalah kesinambungan mulai dari on-farm, kemudian off-farm saat pascapanen.
“Jadi petani itu nandur bisa semangat, karena gabahnya dibeli dengan harga baik. Tentunya ada spesifikasi gabah bagi Bulog di Rp 6.500 per kilo dengan kondisi tertentu,” jelas Arief.
Lebih lanjut Arief mengatakan, spesifikasi HPP beras, derajat sosohnya dinaikkan menjadi 100 persen, karena pada saat penyaluran beras Bulog, ingin masyarakat menerima kualitas beras yang baik, putih, tidak kusam, dan juga tentu agar penggilingan padi naik kelas.
Sejak Bapanas mengatur penetapan kebijakan HPP gabah dan beras untuk Bulog mulai Maret 2023 berimplikasi pada perubahan positif Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Seterusnya indeks NTPP tidak pernah kurang dari NTPP Maret 2023 yang kala itu masih berada di angka 103,83.
Menurut Arief, kebijakan penetapan HPP dari pemerintah cukup efektif dalam memberi perlindungan petani agar semangat “nandur” dan meningkatkan produktivitas.
Terlebih di 2025 ini, perkiraan waktu panen raya padi akan mengalami kemajuan dan pemerintah sangat optimis dapat mewujudkan akselerasi produksi beras.
Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron turut mengamini bahwa ekosistem pangan nasional harus dibentuk secara solid mulai dari hulu sampai hilir.
“Kalau dibentuk tiga dari satu kesatuan, saya kira ini akan menjawab terhadap keresahan tadi, (yang) padinya tidak ada. Kalau ekosistemnya sudah terbangun, kan berarti petaninya juga ada,” ujar Herman.
Ketua Umum PERPADI Sutarto Alimoeso mengajak seluruh insan PERPADI untuk bersama-sama mengawal upaya pemerintah menuju swasembada pangan.
Hal ini, tambah Alimoeso, tentunya dikarenakan komitmen pemerintah yang akan mengutamakan produksi pangan dalam negeri mulai tahun 2025. (yr)
