JOMBANG, JAYAKARTA NEWS – Ketua TP PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, mendorong penguatan kelembagaan Posyandu dan peningkatan kapasitas kader sebagai langkah strategis mempercepat penurunan angka stunting di Jawa Timur.
Menurut Arumi, Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, Posyandu juga menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal tersebut disampaikan Arumi saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu melalui Pemberdayaan Kader dan Pemberian Bahan Makanan Tambahan (PBMT) Balita di Wisata Sumber Celeng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Rabu (4/11/2026).
Arumi menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu kini mengalami transformasi dengan cakupan pelayanan yang lebih luas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Ia menilai, keberadaan kader Posyandu menjadi semakin strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga di lingkungannya.
Karena itu, penguatan kelembagaan harus dibarengi peningkatan kapasitas kader, pendampingan, serta sinergi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Selain itu, Arumi menekankan pentingnya pendataan dan digitalisasi melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP). Hingga saat ini, sebanyak 1.392 Posyandu di Jawa Timur telah terregistrasi dalam aplikasi SIP yang tersebar di enam kabupaten dan satu kota.
Data tersebut diharapkan terus diperluas dan diperbarui sehingga perencanaan program serta dukungan pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Terkait penanganan stunting, Arumi menyebutkan prevalensi stunting Jawa Timur berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencapai 14,7 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8 persen. Sementara Kabupaten Jombang tercatat sebesar 17,3 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak berpuas diri. Pemenuhan gizi, pemantauan pertumbuhan anak, dan pendampingan keluarga harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026 memfasilitasi 9.750 paket Bahan Makanan Tambahan (PBMT) bagi balita dan 750 paket perlengkapan bagi kader Posyandu.
Bantuan tersebut dialokasikan untuk 30 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi berdasarkan SSGI 2024. Masing-masing daerah mendapatkan 325 paket PBMT dan 25 paket goodie bag untuk kader.
Paket makanan tambahan tersebut berisi beras, telur ayam, susu cair, kacang hijau, gula, dan minyak goreng. Sedangkan perlengkapan kader terdiri atas kaos Posyandu, topi lapangan, buku catatan, gantungan kunci, serta pin Posyandu.
Arumi berpesan agar orang tua memanfaatkan bahan makanan tambahan sesuai kebutuhan dan usia anak. Ia juga mengingatkan bahwa PBMT bukan pengganti makanan utama, sehingga anak tetap harus mendapatkan asupan makanan bergizi yang beragam dan seimbang.
Ia mengajak para orang tua untuk rutin membawa anak ke Posyandu agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat dipantau secara berkala.
Menurutnya, keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari keluarga, kader Posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga perangkat daerah terkait.
Arumi berharap penguatan kelembagaan Posyandu tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mampu melahirkan kader yang semakin berdaya serta pelayanan Posyandu yang semakin berkualitas.
Dengan kolaborasi lintas sektor, ia optimistis upaya mewujudkan keluarga sehat dan generasi Jawa Timur yang tumbuh optimal, cerdas, serta berkualitas dapat tercapai.***poedji
